Pengukuran Good Governance Index

15,786 views

Published on

Nilai indeks digunakan untuk memeringkatkan suatu daerah ke dalam salah satu kategori tata pemerintahan.

Published in: Technology, Business
6 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
  • pak dadang bolehkan saya meminta slide ini untuk menambah referensi penelitian saya. dikirimkan ke email saya nuria.anjarsari@gmail.com terima kasih pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Terima kasih banyak pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • slidenya sangat bagus, boleh kah saya dikirimi slide ini sebagai bhn kuliah? kalau boleh tolong kitimkan ke : mgusnardi@yahoo.co.id terimakasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Bisakah saya mendapatkan slide ini, tolong dikirimkan ke imel saya
    tiek_ndoet@yahoo.com

    Terimakasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak dadang,,, klo diijinkan memiliki slide ini, saya mnta tlng dikirimkan ke diasti_87@yahoo.com,,, sangat bagus,, tertarik melakukan penelitian di bdang good corporate governance,,trima kasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
15,786
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
726
Comments
6
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengukuran Good Governance Index

  1. 1. PENGUKURAN GOOD GOVERNANCE INDEX Bahan Diskusi Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, DEPDAGRI Jakarta , 26 September 2007 Drs. H. Dadang Solihin, MA Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
  2. 2. Materi <ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Apa itu Governance? </li></ul><ul><li>Stakeholders </li></ul><ul><li>Good Governance </li></ul><ul><li>Manfaat Good Governance </li></ul><ul><li>Prinsip-prinsip Good Governance </li></ul><ul><li>Bagaimana Mewujudkan Good Governance? </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Kebijakan Publik </li></ul><ul><li>Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah </li></ul><ul><li>Studi Pengukuran GGI </li></ul><ul><li>Key Indicators </li></ul><ul><li>Metodologi Penelitian </li></ul><ul><li>Questioners </li></ul>
  3. 3. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance <ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul><ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul>Governance Government
  4. 4. Apa itu Governance? <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  5. 5. Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  6. 6. Good Governance <ul><li>M engandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. </li></ul><ul><li>S uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. </li></ul>
  7. 7. Manfaat Good Governance <ul><li>Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi . </li></ul><ul><li>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel . </li></ul><ul><li>Terhapusnya peraturan per UU- an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik . </li></ul><ul><li>Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. </li></ul>
  8. 8. Prinsip-prinsip Good Governance <ul><li>Komitmen pada Pasar yang Fair ( Commitment to Fair Market ) </li></ul><ul><li>Profesionalisme & Kompetensi ( Profesionalism & Competency ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup ( Commitment to Environmental Protection ) </li></ul><ul><li>Demokrasi ( Democracy ) </li></ul><ul><li>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ( Commitment to Reduce Inequality ) </li></ul><ul><li>Supremasi Hukum ( Rule of Law ) </li></ul><ul><li>Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat ( Private Sector & Civil Society Partnership ) </li></ul><ul><li>Tanggung Gugat ( Accountability ) </li></ul><ul><li>Desentralisasi ( Decentralization ) </li></ul><ul><li>Partisipasi Masyarakat ( Participation ) </li></ul><ul><li>Keefisienan & Keefektifan ( Efficiency & Effectiveness ) </li></ul><ul><li>Keterbukaan & Transparansi ( Openness &Transparency ) </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ) </li></ul><ul><li>Wawasan ke Depan ( Visionary ) </li></ul>
  9. 9. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? <ul><li>Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. </li></ul><ul><li>Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. </li></ul>
  10. 10. Transparansi <ul><li>Transparansi (keterbukaan) merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. </li></ul><ul><li>Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. </li></ul><ul><li>Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik. </li></ul><ul><li>Aparatur pemerintahan harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. </li></ul>
  11. 11. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Tersedianya informasi yang memadai pada setia p proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; </li></ul><ul><li>Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. </li></ul><ul><li>Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; </li></ul><ul><li>Pusat/balai informasi; </li></ul><ul><li>Website ( e-government, e-procurement, dsb); </li></ul><ul><li>Iklan layanan masyarakat; </li></ul><ul><li>Media cetak dan elektronik; </li></ul><ul><li>Papan pengumuman; </li></ul><ul><li>Pameran pembangunan. </li></ul>
  12. 12. Partisipasi <ul><li>Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. </li></ul><ul><li>Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. </li></ul>
  13. 13. Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya pemahama n penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; </li></ul><ul><li>Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. </li></ul><ul><li>Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; </li></ul><ul><li>Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam </li></ul><ul><li>Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; </li></ul><ul><li>Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. </li></ul>
  14. 14. Supremasi Hukum <ul><li>Supremasi hukum dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik adalah ketaatan (kepatuhan) stakeholders terhadap hak dan kewajibannya dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Ketaatan itu sendiri berasal dari pemahaman yang komprehensif terhadap peran masing-masing pemangku kepentingan. </li></ul><ul><li>Supremasi hukum juga berarti adanya keputuhan terhadap aturan yang tersedia. Artinya kebijakan publik yang ada tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. </li></ul>
  15. 15. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten; </li></ul><ul><li>Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; </li></ul><ul><li>Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; </li></ul><ul><li>Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. </li></ul><ul><li>Peraturan perundang-undangan; </li></ul><ul><li>Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); </li></ul><ul><li>Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; </li></ul><ul><li>Sosialisasi peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  16. 16. Akuntabilitas <ul><li>Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik. </li></ul>
  17. 17. Tanggung Gugat (Accountability) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator <ul><li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; </li></ul><ul><li>Adanya output dan outcome yang terukur. </li></ul><ul><li>Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; </li></ul><ul><li>Mekanisme pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Laporan tahunan; </li></ul><ul><li>Laporan pertanggungjawaban; </li></ul><ul><li>Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; </li></ul><ul><li>Sistem pengawasan; </li></ul><ul><li>Mekanisme reward dan punishment . </li></ul>
  18. 18. Kebijakan Publik <ul><li>Kebijakan publik adalah total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat </li></ul><ul><li>Pemerintah harus mengambil keputusan atas dasar kewenangannya. </li></ul>
  19. 19. Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah <ul><li>Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja. </li></ul><ul><li>Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu. </li></ul><ul><li>Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam implementasinya masih bersifat parsial. </li></ul><ul><li>Penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik). </li></ul>(Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota)
  20. 20. Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah <ul><li>Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan program/kegiatan y an g dilakukan d a l a m lingkungan IP u nu tk mendorong peningkatan kinerja belum berjalan s e c a r a efektif khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat. </li></ul><ul><li>Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja pada instansi pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terwujudkan. </li></ul><ul><li>Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan penganggaran dengan implementasinya belum konsisten khsusunya di IP pusat. </li></ul><ul><li>Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan; </li></ul><ul><ul><li>evaluasi atas kondisi institusi, </li></ul></ul><ul><ul><li>evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan prestasi kerja, dan; </li></ul></ul><ul><ul><li>pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya. </li></ul></ul>
  21. 21. Studi Pengukuran GGI DATA PROVIDER DATA SOURCE TYPE RESPONDENT African Development Bank. Country Policy and Institutional Assessments Expert Assessment African Development Bank country economists, subject to centralized review for comparability OECD Development Center African Economic Outlook (AEO) African Economic Outlook Expert Assessment OECD Development Center Staff Michigan State University; Institute for Democracy (South Africa); Centre for Democracy and Development (Ghana) Afrobarometer surveys Survey Households Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments Expert Assessment Asian Development Bank country economists, subject to centralized review for comparability
  22. 22. Studi Pengukuran GGI DATA PROVIDER DATA SOURCE TYPE RESPONDENT World Bank and European Bank for Reconstruction and Development Business Environment and Enterprise Performance Survey Survey Firms BERI S.A. Political Risk Index and Operational Risk Index (BRI), Quantitative Risk Measure in Foreign Lending (QLM) Expert assessments Permanent panel of experts convened by BERI Bertelsmann Foundation Bertelsmann Transformation Index Expert Assessment Staff of Bertelsmann Foundation Global Insight Global Risk Service Expert Assessment Staff of Global Insight, subject to regional reviews European Bank for Reconstruction and Development Transition Report Expert Assessment EBRD staff
  23. 23. Key Indicators Satuan Kerja Perangkat Daerah Investasi Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Proses Manajemen Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan <ul><li>pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan Publik </li></ul><ul><li>adanya pemahaman yang sama terhadap indikator evaluasi </li></ul><ul><li>tanggung jawab dalam prosedur pengawasan </li></ul><ul><li>adanya instrumen pengawasan </li></ul><ul><li>konsistensi & harmonisasi antar kebijakan Publik </li></ul><ul><li>kesesuaian kebijakan Publik dengan kebutuhan & SDM yang ada dalam pelaksanaan </li></ul><ul><li>adanya penerapan indikator kinerja kebijakan Publik </li></ul><ul><li>konsistensi & harmonisasi regulasi dengan kebijakan Publik </li></ul><ul><li>kesesuaian kebijakan Publik dengan kebutuhan & SDM yang ada </li></ul><ul><li>adanya indikator kinerja kebijakan Publik </li></ul><ul><li>Kesenjangan antara pencapaian dengan target </li></ul><ul><li>pemberian sanksi & penghargaan </li></ul><ul><li>Tindak lanjut lewat perbaikan kinerja </li></ul><ul><li>kepatuhan terhadap aturan yang telah tersedia </li></ul><ul><li>laporan hasil pengawasan pelaksanaan </li></ul><ul><li>Tindak lanjut terhadap pelanggaran </li></ul><ul><li>pelaksanaan hak & kewajiban dalam implementasi </li></ul><ul><li>ketaatan terhadap hak & kewajiban dalam pelaksanaan </li></ul><ul><li>kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan </li></ul><ul><li>pemahaman hak & kewajiban dalam perencanaan </li></ul><ul><li>ketaatan hak & kewajiban dalam perencanaan </li></ul><ul><li>kesesuaian perencanaan dengan aturan hukum </li></ul><ul><li>akses penilaian pelaksanaan </li></ul><ul><li>umpan balik hasil evaluasi </li></ul><ul><li>keterlibatan dalam pengawasan </li></ul><ul><li>umpan balik hasil pengawasan </li></ul><ul><li>keterlibatan dalam pelaksanaan </li></ul><ul><li>kualitas keterlibatan dalam pelaksanaan </li></ul><ul><li>Terlibat dalam perencanaan </li></ul><ul><li>kualitas partisipasi perencanaan </li></ul><ul><li>akses informasi evaluasi </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>paham pengawasan </li></ul><ul><li>pengetahuan pengawasan </li></ul><ul><li>akses hasil pengawasan </li></ul><ul><li>akses informasi </li></ul><ul><li>pengawasan pelaksanaan </li></ul><ul><li>paham pelaksanaan </li></ul><ul><li>Paham perencanaan </li></ul><ul><li>Tahu perencanaan </li></ul>Transparansi Partisipasi Supremasi Hukum Akunta- bilitas
  24. 24. Metod e Penelitian ( 1 ) transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Prinsip yang Diteliti: <ul><li>Self-assessment (swa-penilaian). </li></ul><ul><li>Kuesioner itu akan diisi oleh empat kepala SKPD yang menjadi fokus kajian yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Investasi. </li></ul>Teknik Pengisian Kuesioner: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan investasi. Investigasi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi dalam Sistem Manajemen Kepemerintahan: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Fokus Kajian:
  25. 25. Metod e Penelitian (2) <ul><li>T imbul asumsi bahwa data hasil kajian ini adalah sepihak dari internal birokrasi pemerintah saja. </li></ul><ul><li>Terhadap asumsi ini, maka keberadaan kajian ini diharapkan akan memberikan perspektif lain atau sebagai pembanding atas berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga yang melakukan analisis atas manajemen birokrasi pemerintah, yang merepresentasikan pendapat eksternal. </li></ul><ul><li>responden merepresentasikan pendapat dalam lingkungan instansi pemerintah dan pendapat yang disampaikannya setidaknya menjadi cerminan - meskipun tidak sepenuhnya - atas kondisi instansi pemerintah dari sisi manajemen pemerintahan. </li></ul><ul><li>Mengingat responden kajian yang memberikan pendapat melalui kuisioner merupakan pelaku (pejabat) yang secara langsung memiliki aktivitas atau tugas dalam lingkungan instansi pemerintah, maka kajian ini berasumsi bahwa data yang diberikan adalah data yang memiliki validitas tinggi dengan kondisi yang ada . </li></ul>Kelemahan Kelebihan
  26. 26. Metod e Penelitian ( 3 ) <ul><li>Untuk meningkatkan validitas data, kuesioner disusun berdasarkan pola yang memperdalam pertanyaan penyusunan indeks. Misalnya saja, untuk pertanyaan yang terkait dengan tingkat partisipasi stakeholders, pertanyaan akan dimulai dengan ada atau tidak partisipasi publik dalam manajemen kebijakan publik, bagaimana tingkat partisipasinya, dalam bentuk apa dan disalurkan dalam media / badan apa saja. </li></ul><ul><li>Untuk pemeringkatan daerah, hasil kuesioner dan data pendukung tersebut diperiksa, dianalisis dan diberi skor oleh panel ahli Tim PKNTKB-Bappenas dan LGSP-USAID. </li></ul>
  27. 27. Metod e Penelitian ( 4 ) <ul><li>Indeks Tata Kepemerintahan yang baik (Good Public Governance Index / GPGI), dalam skala 0 sampai 10, disusun berdasarkan rating untuk beberapa indikator yang dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: transparansi, partisipasi, ketaatan pada hukum, dan akuntabilitas. </li></ul><ul><li>Setiap kategori memiliki rating antara 0 sampai 10. </li></ul><ul><li>Sederhananya, keseluruhan indeks tata kepemerintahan adalah rata-rata dari empat indeks kategori. </li></ul><ul><li>Indeks-indeks kategori didasarkan atas penjumlahan dari skor indikator di dalam kategori dan dikonversi ke skala 0 sampai 10. </li></ul><ul><li>Beberapa pertanyaan terbuka maupun setengah terbuka tidak dijadikan alat untuk penyusunan indeks. </li></ul><ul><li>Bagian tersebut hanya menjadi penjelas dari butir-butir pertanyaan indeks saja. </li></ul>
  28. 28. Metod e Penelitian ( 5 ) <ul><li>Nilai indeks digunakan untuk memeringkatkan suatu daerah ke dalam salah satu kategori tata pemerintahan: </li></ul>Skor Tata Kepemerintahan di bawah 4 SANGAT BURUK 4 sampai 5.9 BURUK 6 sampai 7.9 BAIK 8 sampai 10 SANGAT BAIK
  29. 29. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile
  30. 30. Terima Kasih

×