Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

26,901 views

Published on

Dimana Posisi Otoda?

Published in: News & Politics
9 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
  • pak dadang bisa kirim slidenya ke email saya? slide ini menarik untuk saya jadikan sebagai referensi study saya. jika bapak berkenan ini email saya : fikri.makmur@yahoo.com makasih pak..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • jika berkenan,slidenya bisa tolong dikirimke email saya (k_rupadha@yahoo.com)karena saya tertarik untuk dijadikan refrensi karya ilmiah sy di MIH trimakasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • jika berkenan,slidenya bisa tolong dikirimke email saya ((josephynwamaer@yahoo.com)karena saya tertarik untuk dijadikan refrensi,trimakasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • jika berkenan, bisa tolong kirim slide ini ke email sy pak? di achiefah99@ymail.com. Terimakasih pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • pak dadang bisa kirim slidenya ke email saya? slide ini menarik untuk saya jadikan sebagai referensi study saya. jika bapak berkenan ini email saya : betawi_bagol@yahoo.com
    terima kasih...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
26,901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,505
Actions
Shares
0
Downloads
317
Comments
9
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

  1. 1. Penguatan Otonomi Daerahdalam rangka Memperkokoh NKRIDrs. H. Dadang Solihin, MARapat Kelompok Kerja KhususSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan NasionalSahid Hotel-Jakarta, 6-7 Maret 2007
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 3Dadang holds a MA degree (Economics), University ofColorado, USA. His previous post is Head, Center for ResearchData and Information at DPD Secretariat General as well asDeputy Director for Information of Spatial Planning and LandUse Management at Indonesian National DevelopmentPlanning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active asAssociate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced InternationalTraining Programme of Information Technology Management, at KarlstadCity, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, KualaLumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,Canada (2002); Local Government Administration Training Course,Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning TrainingCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five booksregarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by hismobile at +62812 932 2202Dadang Solihin’s Profile
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 4Bahan Diskusi Dimana Posisi Otoda? Visi dan Misi Pembangunan Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 Sasaran Otoda Tujuan Otonomi Daerah Permasalahan Otonomi Daerah Analisa Potensi Permasalahan
  5. 5. dadang-solihin.blogspot.com 5Dimana Posisi Otoda?Visi OtodaStrategi OtodaKinerja Otoda
  6. 6. dadang-solihin.blogspot.com 6Dimana Posisi Otoda?Sasaran OtodaStrategi OtodaKinerja Otoda
  7. 7. dadang-solihin.blogspot.com 7Visi:Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan MakmurMisi:Nasional Tahun 2005–2025Visi dan Misi Pembangunan1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniainternasional.Sumber: UU 17/2007
  8. 8. dadang-solihin.blogspot.com 8Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnyapenyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermindengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerahdan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undanganyang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalammendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandaidengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahserta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupanbangsa. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupanbangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilaidemokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi,nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai denganterwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspekkehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasimanusiaRPJM ke-1(2005 – 2009)RPJM ke-2(2010 – 2014)RPJM ke-3(2015 – 2019)RPJM ke-4(2020 – 2024)
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 9Sasaran Otoda1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturanperundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yangmengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua danProvinsi NAD.2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yangefektif, efisien, dan akuntabel;4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdayaaparatur pemerintah daerah yang profesional dankompeten;5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaanpembangunan secara transparan, akuntabel, danprofesional; dan6. Tertatanya daerah otonom baru.Sumber: RPJM 2004-2009
  10. 10. dadang-solihin.blogspot.com 10Tujuan Otonomi Daerah Mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat. Meningkatkan daya saing daerah denganmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerahdalam sistem NKRI.Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)
  11. 11. dadang-solihin.blogspot.com 11Permasalahan Otonomi Daerah1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selamaini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehinggaproses desentralisasi menjadi tersumbat.2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginyaketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyarismematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkatpemerintahan di daerah.3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat danantar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumberdaya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumberdaya manusia.4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yangmenghambat penyelenggaraan otonomi daerah.Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 12Permasalahan Otonomi Daerah . . .1. belum jelasnya pembagian kewenangan antarapemerintah pusat dan daerah,2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunanterhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,3. masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah,4. belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerahyang efektif dan efisien,5. terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparaturpemerintah daerah,6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaranwilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.Sumber: RPJM 2004-2009
  13. 13. dadang-solihin.blogspot.com 13Analisa Potensi Permasalahan? Urusan PemerintahanKelembagaanPersonilKeuangan DaerahPerwakilanPelayanan PublikPengawasan??????Otsus PapuaOtsus NADPemekaran &PerbatasanPemberdayaanMasyarakat????MasalahFilosofisMasalahStrategisMasalahImplementatifJangka PendekMenggangguSistemJangka MenengahMerusakSistemJangka PanjangMelumpuhkanSistemDampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem
  14. 14. dadang-solihin.blogspot.com 14Potensi Permasalahan: Urusan PemerintahanMasalahFilosofisMasalahStrategisMasalahImplementatifJangka PendekMenggangguSistemJangka MenengahMerusakSistemJangka PanjangMelumpuhkanSistemDampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Terjadi tumpang tindih antar tingkatanpemerintahan dalam pelaksanaan urusanpemerintahan, karena belum sinkronnya antaraUU Otoda dengan UU Sektor. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusanyang mempunyai potensi pendapatan (revenue). Adanya gejala keengganan dariDepartemen/LPND untuk mendesentralisasikanurusan secara penuh karena kekhawatirandaerah belum mampu melaksanakan urusan tsbsecara optimal.
  15. 15. dadang-solihin.blogspot.com 15Rekomendasi: Urusan Pemerintahan1. Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat,Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000).2. Departemen/LPND menyusun norma, standar, prosedur dankriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahandalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.3. Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteriauntuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadikewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi.4. Dalam fasilitasi Pemerintah dapat melimpahkan sebagianwewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhinorma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusanpemerintahan tersebut.
  16. 16. dadang-solihin.blogspot.com 16Potensi Permasalahan: Kelembagaan DaerahMasalahFilosofisMasalahStrategisMasalahImplementatifJangka PendekMenggangguSistemJangka MenengahMerusakSistemJangka PanjangMelumpuhkanSistemDampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkanstruktur gemuk akibat tekanan birokrasi danpolitisi Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-bedasehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyaksehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lainakan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnyaalokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30% Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnyamengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitupenyediaan pelayanan dasar dan pengembanganpotensi unggulan daerah.
  17. 17. dadang-solihin.blogspot.com 17Rekomendasi: Kelembagaan Daerah1. Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/20032. Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkandengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luaswilayah3. Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengannomenklatur yang sama4. Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan(Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi)5. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanandasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan(Urusan Pilihan)6. Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana(Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukungteknis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsurpendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawahkordinasi Sekda (Middle line)
  18. 18. dadang-solihin.blogspot.com 18Potensi Permasalahan: PersonilMasalahFilosofisMasalahStrategisMasalahImplementatifJangka PendekMenggangguSistemJangka MenengahMerusakSistemJangka PanjangMelumpuhkanSistemDampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengankompetensi rendah dan kekurangan PNS dengankompetensi yg memadai. Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untukmenduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikankompetensi/profesionalisme Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam eventPilkada). Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan careerdevelopment akibat tidak adanya manpower planning didaerah Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidakada reward atau punishment terkait dengan kinerja Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNScenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokuspada tugas pokok.
  19. 19. dadang-solihin.blogspot.com 19Rekomendasi: Personil1. Menyusun PP Kepegawaian Daerah2. Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planningterkait dengan visi dan misi daerah3. Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, CareerPlanning, Career Development dan training, sistem penilaian dansistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif4. Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNSterhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minusgrowth bagi daerah yg kelebihan PNS5. Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsionaluntuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural6. Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan proprofesionalisme7. Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service8. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat keProvinsi dan Gubernur ke Kab/Kota
  20. 20. dadang-solihin.blogspot.com 20Potensi Permasalahan: Keuangan Daerah1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkanpenerimaan.2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (FinancialInsufficiency).3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnyapenegakan hukum.4. Overhead cost pemda yang tinggi.5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalampenyusunan APBD.6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melaluidekonsentrasi dan tugas pembantuan7. Terbatasnya pemanfaatan DAK8. Kurangnya manajemen aset9. Kebijakan investasi di daerah
  21. 21. dadang-solihin.blogspot.com 21Rekomendasi: Keuangan Daerah1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaanpelayanan yang dilakukan2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerahdikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah3. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhandasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yangditetapkan oleh Pemerintah4. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanyarasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasiAPBN5. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerahyang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK
  22. 22. dadang-solihin.blogspot.com 22Potensi Permasalahan: Perwakilan1. Kemitraan yang tidak jelas2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD3. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat olehDPRD4. Campur tangan DPRD dalam penentuanpenunjukan pejabat karir5. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadapperaturan perundangan6. Kurangnya kompetensi anggota DPRD danlemahnya networking
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 23Rekomendasi: Perwakilan1. Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat2. Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan KepalaDaerah
  24. 24. dadang-solihin.blogspot.com 24Potensi Permasalahan: Pelayanan Publik1. Rendahnya Kualitas Pelayanan2. Masih Besarnya Peranan Pemda dalamPenyediaan Pelayanan3. Tidak Jelasnya Standard Pelayanan4. Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan
  25. 25. dadang-solihin.blogspot.com 25Rekomendasi: Pelayanan Publik1. Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda2. Penentuan standar pelayanan baik yangbersifat kualitatif maupun kuantitatif3. Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 26Potensi Permasalahan: Pengawasan1. Kurangnya sanksi terhadappelanggaran peraturan2. Kurangnya supervisi dan sosialisasike daerah
  27. 27. dadang-solihin.blogspot.com 27Rekomendasi: Pengawasan1. Perlunya supervisi sosialisasiperaturan perundangan2. Penegakan hukum yang tegas
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.com 28Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahandaerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diaturdengan Undang-undang.Sumber: Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah IstimewaAceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garisBesar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkanselambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikanaspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.Sumber: Tap MPR No.IV/MPR/2000 Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomikhusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pulaketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.Sumber: Pasal 225 UU 32/2004
  29. 29. dadang-solihin.blogspot.com 29Prioritas Pembangunan Daerah1. Mengurangi disparitas atauketimpangan pembangunan antardaerah dan antar sub daerahserta antar warga masyarakat(pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat danmengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambahlapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dankesejahteraan masyarakatdaerah.5. Mempertahankan atau menjagakelestarian sumber daya alamagar bermanfaat bagi generasisekarang dan generasi masadatang (berkelanjutan).Meningkatkan: Kesejahteraanmasyarakat Pelayanan umum Daya saing daerahKonsep APBD
  30. 30. dadang-solihin.blogspot.com 30Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD Partisipasi  keikutsertaan masyarakat dalam prosespengambilan keputusan. Diperlukan proses perencanaan yang partisipatif.
  31. 31. dadang-solihin.blogspot.com 31Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik (public choice theory ofplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamRPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiaholeh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsionalbertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
  32. 32. dadang-solihin.blogspot.com 32Menyelaraskan Sektor dan DaerahBappeda menyusunRancangan Awal RKPDPenetapan RKPDSebagai pedoman penyusunanRancangan APBDRancangan Akhir RKPDa) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPDa) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu IndikatifSKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPDd) Program SKPDMUSRENBANG Kab/Kotaa. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TPMUSRENBANG Prov SbgWakil Pemerintah Pusata. Harmonisasi Dekon dan TP(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNASa. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TPMaretAprilAprilMUSRENBANGDesa/Kelurahan/KecamatanMei(8)(9)(10)(11.a)(11.b)(12)(13)(14)(15)
  33. 33. dadang-solihin.blogspot.com 33Pemekaran DaerahTugas dan wewenang DPR : Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukanoleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenaiotonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,pendidikan, dan agama;Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003Tugas dan wewenang DPD : DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undangyang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dandaerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnyaserta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dandaerah.Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003
  34. 34. dadang-solihin.blogspot.com 34Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah• Desentralisasi FiskalDanaPerimbangan DAKDAUDana Bagi HasilBPHTBPBBPPhPajakPertambanganUmumKehutananPerikananMinyak BumiSDAGas BumiPanas Bumi
  35. 35. dadang-solihin.blogspot.com 35Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru Kriteria syarat minimal eselonering harusjelas
  36. 36. dadang-solihin.blogspot.com 36Terima Kasih

×