Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional

3,793 views

Published on

Diklatpim III Kementerian Kesehatan Angkatan I Tahun 2012 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan , Jakarta 10 April 2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.co.id 2
  2. 2. 3dadang-solihin.blogspot.co.id Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com
  3. 3. Materi • Reformasi Perencanaan • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) • Rencana Pembangunan Jangka Menengah • Rencana Strategis K/L • Rencana Kerja Pemerintah • RKP 2013 • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Rencana Strategis SKPD • Pembiayaan Pembangunan: Reformasi Penganggaran dadang-solihin.blogspot.co.id 4
  4. 4. 5dadang-solihin.blogspot.co.id
  5. 5. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 6dadang-solihin.blogspot.co.id
  6. 6. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 7dadang-solihin.blogspot.co.id
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 8dadang-solihin.blogspot.co.id
  8. 8. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 9dadang-solihin.blogspot.co.id Status Hukum Dokumen Perencanaan
  9. 9. d s t… d s t… dadang-solihin.blogspot.co.id 11
  10. 10. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. dadang-solihin.blogspot.co.id 12
  11. 11. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dadang-solihin.blogspot.co.id 13
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.co.id 14
  13. 13. 15dadang-solihin.blogspot.co.id
  14. 14. RPJMN 2010 - 2014 dadang-solihin.blogspot.co.id 16 Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku I Buku II Buku III
  15. 15. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III dadang-solihin.blogspot.co.id 17 Visi-Misi SBY-Boediono RPJMN 2010-1014 11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik, Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA & LH Prioritas Regional: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Buku I Buku II Buku III
  16. 16. V I S I INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN M I S I 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI 4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RPJMN 2010-2014 18dadang-solihin.blogspot.co.id
  17. 17. Prioritas Nasional dadang-solihin.blogspot.co.id 19 Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 Pendidikan Prioritas 3 Kesehatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5 Ketahanan Pangan Prioritas 6 Infrastruktur Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis Prioritas 8 Energi Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Perbaikan Infrastruktur Lunak Penguatan Infrastruktur Sosial Pembangunan Kreativitas
  18. 18. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014 Terdiri dari 1 buku:  Bagian I Permasalahan dan agenda pembangunan nasional  Bagian II, III, IV Agenda pembangunan nasional (bab-bab berdasarkan permasalahan dan prioritas pembangunan yang ditentukan)  Bagian V Kerangka Ekonomi Makro  Bagian VI Kaidah Pelaksanaan Pembangunan nasional serta penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2010 Terdiri dari 3 buku:  Buku satu, mencerminkan prioritas pembangunan nasional  Buku Dua, mencerminkan pembangunan pada bidang dan lintas bidang  Buku Tiga, mencerminkan pembangunan dengan berbasis kewilayahan dadang-solihin.blogspot.co.id 20 Struktur Buku 1/2
  19. 19. Perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014 Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014 Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu permasalahan (issue based) selama 5 tahun Perencanaan pada RPJMN berdasarkan pembagian bidang Perencanaan spasial Belum mencantumkan perencanaan spasial Perencanaan spasial terdapat dalam buku tiga Program dan Kegiatan Open Program Linkage dengan struktur organisasi Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool menentukan kinerja yang akan dicapai dan mengevaluasinya Dilengkapi dengan indikator untuk memudahkan pengukuran kinerja dan evaluasi Target Belum seluruhnya mencantumkan target yang akan dicapai Terlihat target yang akan dicapai selama 5 tahun Penganggaran Belum mencantumkan anggaran Mencantumkan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun dadang-solihin.blogspot.co.id 21 2/2
  20. 20. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan RENCANA JANGKA PANJANG & MENENGAH STRATEGI KEBIJAKSANAAN KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL-DAERAH PROGRAM KEGIATAN RENCANA STRATEGIS VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN K/L-SKPD PROGRAM KEGIATAN Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN TUPOKSI K/L-SKPD (2010-2014) PERAN K/L-SKPD (2010-2014) KEWENANGAN 22dadang-solihin.blogspot.co.id
  21. 21. dadang-solihin.blogspot.co.id 23
  22. 22. Tujuan SPDAD 24 1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak 2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik 3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus dadang-solihin.blogspot.co.id
  23. 23. Agenda untuk Memperkuat SPDAD 25 Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam: 1. Perencanaan kebijakan. 2. Kerangka regulasi. 3. Kerangka anggaran. 4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah dadang-solihin.blogspot.co.id
  24. 24. dadang-solihin.blogspot.co.id Wilayah Sumatera Share PDRB thdp Nasional 21,55% Pertumb. Ekonomi 4,65% Pendaptn perkapita 9,80 jt Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%) Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp Nasional 62,00% Pertumbh Ekonomi 5.89% Pendapt perkapita 11,27 jt Pendudk miskin 20,19 jt (12,5%) Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp Nasional 1,42% Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 2,17 jt (24,8%) Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp Nasional 8,83% Pertumb. Ekonomi 5.26% Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp Nasional 4,60% Pertmbh Ekonomi 7.72% Pendapt perkapita 4,98 jt Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%) Wilayah Maluku Share PDRB thdp Nasional 0,32% Pertumbh Ekonomi 4,94% Pendaptn perkapita 2,81 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%) Wilayah Papua Share PDRB thdp Nasional 1,28% Pertmbuh Ekonomi 0,60% Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%) Sumber : BPS 2008 (diolah) Ket : Atas Dasar Harga Konstan Kesenjangan Wilayah 26
  25. 25. Catatan:  Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah.  Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.  Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah. Keterkaitan Antarwilayah 27 Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.co.id Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera  Blok Ekonomi Utama. Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang
  26. 26. 54797.00 (minimum) 245594.00 398937.00 (median) 639154.00 1339115.00 (maximum) 1,82% 14,83% 83,10% 7,85% 5,26% 84,32% 8,39% 9,49% 81,54% 19,51% 6,58% 73,01% 22,2% 70,85% 4,32% Sumber: IRIO 2005, Diolah Perdagangan Intrawilayah Perdagangan antarwilayah ke Sumatera Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan Perdagangan antarwilayah ke Jawa Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Wilayah Sumatra Jawa- Bali Kalimantan Sulawesi Indonesia Timur Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011 Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158 Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022 Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028 Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307 Pengganda Output Antarwilayah Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal. Keterkaitan Perdagangan Antarpulau 28 dadang-solihin.blogspot.co.id
  27. 27. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014 1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali 3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah 2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik 4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan 29dadang-solihin.blogspot.co.id
  28. 28. dadang-solihin.blogspot.co.id 30
  29. 29. Renstra-KL • Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. • Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN. • Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.co.id 31
  30. 30. Muatan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.co.id 32 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan 5. Program dan Kegiatan 6. Kebutuhan Pendanaan Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
  31. 31.  Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif Substansi Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.co.id 33
  32. 32. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.co.id 34 Penetapan Renstra-KL Proses Politik Proses Teknokratik  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah  Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan  Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025  Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L  Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden
  33. 33. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.co.id 35
  34. 34. Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara dadang-solihin.blogspot.co.id 36 ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA ESELON I ESELON II Program-program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara
  35. 35. Renstra-KL bagi Kementerian dadang-solihin.blogspot.co.id 37 ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN ESELON I ESELON II Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal
  36. 36. Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator dadang-solihin.blogspot.co.id 38 ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR ESELON I ESELON II • Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait • Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program
  37. 37. Renstra-KL bagi LPND dadang-solihin.blogspot.co.id 39 ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL ESELON I ESELON II LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya
  38. 38. Sistematika Penulisan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.co.id 40 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).  Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV Penutup LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L
  39. 39.  Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)  Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A  Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing- masing organisasi pelaksananya  Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu  Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi  Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan  Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya  Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis Program K/L Program GenerikProgram Teknis 41dadang-solihin.blogspot.co.id
  40. 40. Kegiatan K/L  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II  Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. a. Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. b. Kegiatan Generik Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. dadang-solihin.blogspot.co.id 42
  41. 41. Penyusunan Pendanaan K/L dadang-solihin.blogspot.co.id 43 Program dan Kegiatan 2005-2009 Evaluasi (PP 21/2004) Prakiraan Maju 2011 2012 1 3 Struktur Program dan Kegiatan 2010-2014 Struktur Kinerja 2 Penyusunan based year 2010 2013 2014 4 Pagu Definitif 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 Pagu Definitif 2010 Program Kegiatan Pagu Definitif 2010 Program dan Kegiatan 2005-2009 Evaluasi (PP 21/2004) Prakiraan Maju 2011 2012 1 3 Struktur Program dan Kegiatan 2010-2014 Struktur Kinerja 2 Penyusunan based year 2010 2013 2014 4 Pagu Definitif 2010 Program dan kegiatan 2010-2014 Pagu Definitif 2010 Program Kegiatan Pagu Definitif 2010
  42. 42. Sumber dan Target Pendanaan SUMBER PENDANAAN Berasal dari:  Pemerintah (Pusat dan Daerah)  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)  Melalui Mekanisme Public Private Partnership TARGET PENDANAAN MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA 44dadang-solihin.blogspot.co.id
  43. 43. 45dadang-solihin.blogspot.co.id
  44. 44. JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES 1. Rupiah a) Rp. Murni b) PNBP dan BLU 2. PHLN 3. PDN Hasil Pembahasan berupa berita acara kesepakatan pembahasan yang akan disampaikan KemKeu kepada K/L PRESIDEN MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PENYAMPAIAN PAGU INDIKATIF DAN RANCANGAN AWAL RKP PENYAMPAIAN PAGU ANGGARAN K/L PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN, RANCANGAN APBN, DAN RUU APBN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN K/L OLEH PRESIDEN PENYUSUNAN PERKIRAAN KAPASITAS FISKAL Th X + FE 3 th MUSRENBANG PERPRES RKP PENYELESAIA N PENELAAHAN RKA-K/L PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBN DAN RUU APBN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH MENKEU dadang-solihin.blogspot.co.id 46 Proses Perencanaan dan Penganggaran
  45. 45. RKP RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat: • Prioritas pembangunan • Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat: • Rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter • Prioritas pembangunan • Rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKP 47dadang-solihin.blogspot.co.id
  46. 46. Ciri Penyusunan RKP 1. Proses “top-down” dan “bottom-up”. 2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama. 3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L di DPR. 48dadang-solihin.blogspot.co.id
  47. 47. Pokok-pokok penyusunan RKP • Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan masukan. • Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. • Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP. 49dadang-solihin.blogspot.co.id
  48. 48. Pokok-Pokok Penyusunan RKP • Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. • Program terdiri dari kegiatan yang berupa: • Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau • Kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. 50dadang-solihin.blogspot.co.id
  49. 49. Pendekatan Penyusunan RKP • Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran. • Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal: 1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah 2. penerapan penganggaran terpadu 3. penerapan penganggaran berbasis kinerja. 51dadang-solihin.blogspot.co.id
  50. 50. Mekanisme Penyusunan RKP 1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional 2. Pimpinan K/L menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL 3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbangnas yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah 4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April 5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang 6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN 7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden 52dadang-solihin.blogspot.co.id
  51. 51. Proses Penyusunan RKP 2012 Trilateral meetingMusrenbang Provinsi Penyusunan Ranc. Final UPPD 2012 Ratek/ Rateknis K/L Penyusunan Ranc. Final Renja K/L 2012 Persandingan UPPD – Renja KL Pra Musrenbangnas Musrenbangna s RKP 2012 Pasca Musrenbangna s Sidkab Rancangan Akhir RKP 2012 Penetapan RKP 2012 Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 – 2014 dalam tahun berjalan Pra Rakernis/ Ratek K/L Raker Bappenas Tema RKP 2012 Penyusuna n Ranc. Awal RKP Penyusunan Awal UPPD Temu Konsultasi Triwulanan I -2011 Forum Konsultasi Publik Sidkab dan Finalisasi Ranc. RKP 2012 Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L Rakorbangpus RKP 2012 dadang-solihin.blogspot.co.id 53
  52. 52. Musrenbangnas RKP • Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD. • Hasil musyawarah perencanaan pembangunan digunakan untuk memutakhirkan rancangan RKP 54dadang-solihin.blogspot.co.id
  53. 53. Tahapan Musrenbang Tahun 2012 55 PRA-RAKOR BANGPUS (29Mar) Menyusun Isu  Strategis Provinsi sebagai basis  pembahasan  sinkronisasi pusat  daerah TRIWULANAN I (29 Feb) Menetapkan Isu  Strategis RAKORBANGPUS/ TRIWULANAN II (21 Mar) Mendiseminsikan  Rancangan Awal RKP  2013 dan SEB Pagu  Indikatif 2013 RATEK K/L (< 21 Maret) Menghasilkan masukan untuk Rancangan Renja  K/L MUSREN BANGPROV (21 Mar-10 Apr) Menghasilkan  UPPD Persandingan UPPD & Renja K/L (10-15 Apr) Untuk masukan  penajaman Renja  K/L PRA- MUSREN BANGNAS (16-20, 25 Apr) 1. Membahas  Sinkronisasi  Pusat Daerah.  2. Per wilayah/ hari  MUSREN BANGNAS (26 Apr) 1. Laporan hasil  Pra Musren 2. Arahan presiden 3. Dialog Pusat‐ Daerah PASCA MUSREN BANGNAS (30 Apr) Pertemuan  Bappenas – K/L  membahas hasil  Musrenbangnas  untuk penyem‐ purnaan RKP 2013  Rangkaian Musrenbangnas FORUM OMS (21-30 Mar) Menjaring aspirasi  publik bagi RKP  2013 dadang-solihin.blogspot.co.id
  54. 54. Pembahasan rancangan RKP • Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei. • RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR. • Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR. 56dadang-solihin.blogspot.co.id
  55. 55. Isi RKP 2012 I. Pendahuluan 1. Latar belakang 2. Tujuan 3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru 4. Sistematika II. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 1. Kondisi Umum 2. Tema Pembangunan Tahun 2011 3. Prioritas Pembangunan III. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan 1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraan tahun 2011 2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2012 3. Tantangan Pokok 4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah IV. Kaidah pelaksanaan I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas bidang II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan beragama III. Bidang ekonomi IV. Bidang IPTEK V. Bidang Sarana dan Prasarana VI. Bidang Politik VII. Bidang Pertahanan dan Keamanan VIII. Bidang hukum dan aparatur IX. Bidang Wilayah dan Tata Ruang X. Bidang SDA dan LH XI. Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional XII. Matriks Target Kinerja Pembangunan Tahun 2012 XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/L Tahun 2012 Buku I: Prioritas Pembangunan serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Buku II: Prioritas Pembangunan Bidang 57dadang-solihin.blogspot.co.id
  56. 56. Isi RKP 2012 I. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2010-2014 II. Pengembangan Wilayah Sumatera 2012 III. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 2012 IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan 2012 V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012 VI. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 2012 VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012 VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012 IX. Kaidah Pelaksanaan Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan 58dadang-solihin.blogspot.co.id
  57. 57. Evaluasi RKP • Pimpinan K/L melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKP K/L periode sebelumnya • Menteri menyusun evaluasi RKP berdasarkan hasil evaluasi Renja K/L • Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. • Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan UU 25/2004 PP 20/2004 59dadang-solihin.blogspot.co.id
  58. 58. 60dadang-solihin.blogspot.co.id
  59. 59. Tema Pembangunan Tahun 2013 Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1)Daya Saing. (2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ). (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. (4)Stabilitas Sosial dan Politik. 61 Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.co.id
  60. 60. dadang-solihin.blogspot.co.id Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013 Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 13 14 Ketahanan Pangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) PENINGKATAN DAYA SAING Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1‐4 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Persiapan pemilu 2014 PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 62 Percepatan pembangunan Minimum Essential Force 8 Energi Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
  61. 61. Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) • Stabilitas makro ekonomi • Prioritas 5: Ketahanan Pangan • Prioritas 6: Infrastruktur • Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha • Prioritas 8: Energi • Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi • Prioritas lainnya:  Bidang Perekonomian PRO POOR DAN PRO JOB • Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan • Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; • Percepatan:  Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat  Percepatan Pembangunan NTT • Prioritas Lainnya:  Bidang Kesejahteraan Rakyat PRO ENVIRONMENT • Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana MEKANISME EKONOMI (PRO‐GROWTH DAN PRO‐JOB) PRO RAKYAT (PRO‐POOR DAN PRO‐JOB) PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA • Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; • Prioritas 2: Pendidikan; • Prioritas 3: Kesehatan; • Prioritas lainnya:  Bidang Polhukam KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 63dadang-solihin.blogspot.co.id
  62. 62. Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP MEKANISME EKONOMI • Menjaga stabilitas makro ekonomi • Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil • Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) • Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) • Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) • Ketahanan energi (Prioritas 8) • Ketahanan pangan (Prioritas 5) • Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) • Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) • Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) • Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNA N EKONOMI INDONESIA (MP3EI) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGA N KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) 64 2012 2015 2020 2025 Program Strategis Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps  Temporary shelter  Beasiswa miskin TRANSFORMASI PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal MEKANISME EKONOMI • Menjaga stabilitas makro ekonomi • Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil • Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) • Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) • Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) • Ketahanan energi (Prioritas 8) • Ketahanan pangan (Prioritas 5) • Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) • Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) • Bidang perekonomian ‐ industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) • Bidang polhukam ‐ Alutsista (Prioritas lainnya) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) dadang-solihin.blogspot.co.id
  63. 63. INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009 Pertumbuhan Ekonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5% Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87% Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15% Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN ‐P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014 Pertumbuhan Ekonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%‐6,7% 6,7%‐7,4% 7,0%‐7,7% Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%‐6,6% 6,0%‐6,6% 5%‐6% Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%‐11.5% 9,5%‐10,5% 8%‐10% RPJMN 2010-2014 65 dadang-solihin.blogspot.co.id
  64. 64. Konsep Dasar Inisiatif Baru • Inisiatif Baru dapat berupa : – Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru; – Penambahan Volume Target; atau – Percepatan Pencapaian Target. • Tujuan Inisiatif Baru : – Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran; – Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ; – Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas – Melakukan Efisiensi (saving proposal). 66dadang-solihin.blogspot.co.id
  65. 65. Bagan Arsitektur Program 67dadang-solihin.blogspot.co.id
  66. 66. Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013 o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7 Februari ‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru ‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012 o Arah kebijakan pemanfaatan NI adalah untuk : ‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); ‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; ‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras; ‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal; ‒ Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya. o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web based) (hardcopy tetap disampaikan). 68dadang-solihin.blogspot.co.id
  67. 67. 69dadang-solihin.blogspot.co.id
  68. 68. Apa itu RPJMD • RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. 70 1/2 dadang-solihin.blogspot.co.id
  69. 69. Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 71 2/2 dadang-solihin.blogspot.co.id
  70. 70. Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. 72dadang-solihin.blogspot.co.id
  71. 71. Langkah Penyusunan RPJMD 73 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Indikator dadang-solihin.blogspot.co.id
  72. 72. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 74 1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi Cirebon 2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar  Jaminan cagub-cawagub untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat- lambatnya 2 tahun masa jabatan.  Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan.  Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Membuat peraturan daerah yang transparan.  Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.  Membasmi mafia peradilan. 3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, mematenkan kesenian khas Jabar. 5. Pengembangan dan penataan kembali kawasan Jatinangor. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar. 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing. 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi. 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat. 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungan. 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kec. Parongpong KBB. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ 1/2 dadang-solihin.blogspot.co.id
  73. 73. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 75 15. Pendidikan yang murah dengan anggaran pendidikan 20%. 16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi Jawa Barat. 17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. 18. Membangkitkan industri genting Kab. Majalaya. 19. Prioritas pembangunan pada daerah yang belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan. 20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. 21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga sukarela. 22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI asal Jabar. Program KTP berasuransi kesehatan. 23. Tawarkan komitmen moral dengan batas waktu pelaksanaan 3 tahun masa kepemimpinan. Meliputi:  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.  Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun.  Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar.  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 miliar/tahun.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha. 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung. http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ 2/2 dadang-solihin.blogspot.co.id
  74. 74. Sistematika Penulisan RPJMD 76 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1/3 dadang-solihin.blogspot.co.id
  75. 75. Sistematika Penulisan RPJMD 77 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait 3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada) Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah) 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif 6.1 Program Pembangunan 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan 2/3 dadang-solihin.blogspot.co.id
  76. 76. Sistematika Penulisan RPJMD 78 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja) 5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 3/3 dadang-solihin.blogspot.co.id
  77. 77. Contoh: Outline RPJMD DKI 79 BAB I PENDAHULUAN  Latar Belakang  Maksud dan Tujuan  Landasan Hukum  Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Kondisi Geografis  Kondisi Demografi  Sumber Kekayaan Alam  Kondisi menurut Aspek Kehidupan  Kondisi menurut Urusan Pemerintahan BAB III VISI DAN MISI  Visi  Misi BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH  Tujuan Pembangunan Daerah  Strategi Pembangunan Daerah  Pendekatan BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH  Urusan Wajib  Urusan Pemerintahan BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH  Umum  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah  Arah Kebijakan Belanja Daerah  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  Program Dedicated  Program menurut Urusan Pemerintahan  Program Kewilayahan BAB VIII PENUTUP dadang-solihin.blogspot.co.id
  78. 78. 80dadang-solihin.blogspot.co.id
  79. 79. Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD • Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. dadang-solihin.blogspot.co.id 81 1/2
  80. 80. Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD • Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. • Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.co.id 82 2/2
  81. 81. Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD 1. Pendahuluan; 2. Gambaran pelayanan SKPD; 3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 40 PP 8/2008 dadang-solihin.blogspot.co.id 83
  82. 82. Sistematika Penulisan Renstra SKPD dadang-solihin.blogspot.co.id 84 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah 1.5 Sistematika Penulisan BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu) BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal) 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound) 4.4 Strategi 4.5 Kebijakan BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan BAB 6 PENUTUP
  83. 83. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD dadang-solihin.blogspot.co.id 85 Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah e) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Renstra SKPD
  84. 84. 86dadang-solihin.blogspot.co.id
  85. 85. Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 87dadang-solihin.blogspot.co.id 1/2
  86. 86. Reformasi Sistem Penganggaran dadang-solihin.blogspot.co.id 88 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
  87. 87. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dadang-solihin.blogspot.co.id 89 Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan Konseptual 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). Tujuan Landasan Konseptual
  88. 88. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. Indikator Kinerja Standar Biaya Evaluasi Kinerja • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. 90dadang-solihin.blogspot.co.id
  89. 89. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dadang-solihin.blogspot.co.id 91 Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan Konseptual 1. Penerapan sistem rolling budget 2. Mempunyai baseline (angka dasar) 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) Tujuan Landasan Konseptual
  90. 90. (R)APBN Prakiraan Maju Implikasi anggaran KPJM Prakiraan Maju Kebijakan ditetapkan sbg baseline 2012 2013 2014 2011 APBN 2011 T0 RAPBN 2012 T+1 Prakiraan Maju 2013 T+2 Prakiraan Maju 2014 T+3 REALISASI 2011 T-1 APBN 2012 T0 RAPBN 2013 T+1 Prakiraan Maju 2014 T+2 Prakiraan Maju 2015 T+3 TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014 TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015 Rolling Budget 92 KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja dadang-solihin.blogspot.co.id
  91. 91. Prakiraan Maju Kegiatan On-going Kegiatan Ad-hoc Multi- years Project Target Tahunan yg berbeda Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi yang digunakan dalam APBN Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan 93 Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs. dadang-solihin.blogspot.co.id
  92. 92. Penganggaran Secara Terpadu • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. 94dadang-solihin.blogspot.co.id
  93. 93. Desentralisasi Fiskal ORDE BARU ORDE REFORMASI • Inpres Desa Tertinggal • Inpres Jalan dan Jembatan • Inpres Pembangunan Jalan Kabupaten • Inpres Pembangunan Jalan Provinsi • Inpres Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar • Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar • Inpres Dati I • Inpres Dati II • Dll Dana Perimbangan:  Dana Aokasi Umum  Dana Alokasi Khusus  Dana Bagi Hasil Tidak Masuk Ke APBD:  Dana Dekonsentrasi Non Fisik  Dana Tugas Pembantuan  Fisik  Dana Urusan Bersama  PNPM Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing 10% dari APBD 95dadang-solihin.blogspot.co.id
  94. 94. 96dadang-solihin.blogspot.co.id

×