BAPPENAS
www.dadangsolihin.com
Materi <ul><li>Tujuan Pembangunan </li></ul><ul><li>Pembangunan dan Pertumbuhan </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah </li>...
Apa Tujuan Pembangunan?  ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup   (levels of li...
How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah  </li></ul></ul><ul><ul...
www.dadangsolihin.com
Model Pembangunan  Pertumbuhan Bertahap- Rostow <ul><li>Tahapan tradisional .   P endapatan per kapita yang rendah dan keg...
Pertumbuhan Ekonomi <ul><li>Definisi  Simon  Kuznets: </li></ul><ul><li>P ertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dal...
Tiga Faktor Utama  Pertumbuhan Ekonomi <ul><li>Akumulasi modal , yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang...
1.  Akumulasi modal <ul><li>Akumulasi modal ( capital accumulation ) terjadi apabila sebagian dari pendapatan  ditabung  d...
2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja <ul><li>Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional ...
www.dadangsolihin.com 3. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi yang bersifat netral ( neutral technological progress) Kema...
Neutral Technological Progress   <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Bersifat Netral  terjadi apabila teknologi tersebut memun...
Laborsaving Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Hemat Tenaga Kerja  adalah penggunaan teknologi yang me...
Capital-saving Technological Progress <ul><li>Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka moda...
Labor-augmenting Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Pekerja  terjadi apabila penerapan te...
Capital-augmenting Technological Progress   <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Modal  terjadi jika penggunaan te...
C iri Proses Pertumbuhan Ekonomi  ( Simon  Kuznets)  <ul><li>Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan pendudu...
Perbedaan Negara Maju dan Berkembang dalam Prospek Pertumbuhan Ekonominya <ul><li>Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan ...
1. Kekayaan SDA dan SDM (1) <ul><li>Negara berkembang dewasa ini   kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan deng...
<ul><li>Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam antara lain tergantung pada kecakapan manajerial dan kapab...
<ul><li>Bagi Romer, kesenjangan teknologi antara negara berkembang dan negara maju dapat dipilah menjadi dua: </li></ul><u...
<ul><li>Kesenjangan gagasan   oleh Thomas Homer-Dixon disebut  kesenjangan daya kreasi ( ingenuity gap ) ,  yakni, ketimpa...
2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita (1) <ul><li>L ebih dari 70% penduduk negara berkembang harus berusaha ker...
2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita (2) <ul><li>Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya...
3. Perbedaan Iklim <ul><li>Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropi...
4. Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya <ul><li>Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepad...
5. Peranan Sejarah Migrasi Internasional <ul><li>Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke...
6. Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya Perdagangan Internasional <ul><li>Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan ( ...
7.Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan  IPTEK  Dasar <ul><li>D alam bidang penelitian serta pengembangan  IPT...
8. Stabilitas serta Fleksibilitas Lembaga-lembaga Politik dan Sosial <ul><li>Sebelum revolusi industri negara-negara maju ...
 
Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah  upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pem...
Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan  upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah  ...
Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui  penguatan otonomi daerah  dan  pengelolaan sumber ...
Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan  (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan m...
Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi  </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemis...
Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah  </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelay...
Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  </li></ul><ul><ul><li>Menuru...
Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya ...
Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus  </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul...
 
Demokrasi <ul><li>Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan individu yang berproses dalam persamaan kolektif.  </li></ul><ul><l...
Demokrasi dan Ekonomi <ul><li>Pendapat Boediono (Pengukuhan Guru Besar UGM) </li></ul><ul><li>GDP/Capita Indonesia $ 4000 ...
Pemerintahan <ul><li>Adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suat...
Peran Pemerintah (1) <ul><li>Melakukan Proses Politik yang Baik: </li></ul><ul><ul><li>Menerapkan keadilan </li></ul></ul>...
Peran Pemerintah (2) <ul><li>Meningkatkan Kualitas Kehidupan </li></ul><ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan Sosial </li>...
Pemerintahan yang Demokratis <ul><li>Para pemimpin dipilih melalui pemilu yang kompetitif oleh rakyat yang mereka perintah...
 
Pergeseran Paradigma:  F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak e...
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bers...
Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police orga...
www.dadangsolihin.com
Troika: Pola Hubungan  a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,  d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat,  Ba...
Ternyata  Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk  menentukan   tindakan  masa depan yang  tepat  melalui...
Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendak...
Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>M...
Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan  P olitik :  P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pe...
Status Hukum Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembang...
 
Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kuran...
Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  </li></ul>...
Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembang...
Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang pali...
Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta m...
Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif:   masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turu...
 
<ul><li>P emantauan/Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, meng...
Evaluasi   www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan  ( ex‑ante )   Tahap Pelaksanaan  ( on‑going )   Tahap Pasca‑Pelaksanaa...
Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan <ul><ul><li>Evaluasi Formatif:  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada waktu ...
Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan keb...
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></u...
Monitoring dan Evaluasi  <ul><li>Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal  </li></ul>...
Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi  www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring  Evaluasi  <ul><li>Tujuan  </li></ul>Meni...
Kriteria Evaluasi <ul><li>Relevansi </li></ul><ul><li>Efektifitas </li></ul><ul><li>Efisiensi </li></ul><ul><li>Dampak </l...
Kriteria Evaluasi dan  Logic Model   www.dadangsolihin.com Output  Effectiveness  Impact  Efficiency   Relevance  Sustaina...
Relevansi <ul><ul><li>Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Pol...
Efektivitas <ul><ul><li>Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com IRR ...
Efisiensi <ul><ul><li>Mengukur  keluaran,  kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. </li></ul></ul>www.d...
Dampak <ul><ul><li>Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupu...
Keberlanjutan <ul><ul><li>Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan la...
Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance       (2) Eff...
Apa Output Sistem M&E? <ul><li>Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.  </li></ul><ul...
Apa implikasi jika tidak ada M&E? <ul><li>Berbahaya, karena: </li></ul><ul><ul><li>penilaian kinerja pembangunan dan penga...
Kenapa M&E diperlukan? <ul><li>Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berb...
Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja  adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau k...
Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mew...
Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang;  what, how, who,  and  when  suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><...
Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuanti...
Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari  pencapaian outcome Apa yang ingin diubah D...
Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material...
Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok...
Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator  Hasil  seringkali rancu dengan pengukuran indikator  Keluaran .  <...
Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pema...
Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari h...
Persyaratan Indikator Kinerja:   SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M E...
Sumber Pembuktian  (Means of Verification) <ul><li>How  should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><...
Terima Kasih
Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kajian Pembangunan

2,762 views

Published on

Diklatpim Tingkat III dan IV Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional; Sawangan, 23 Juli 2009

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • In summary, managers can use information from evaluation to focus on:           the broad political strategy and design issues (“are we doing the right things?”           operational and implementation issues (“are we doing things right?”)           whether there are better ways of approaching the problem (“what are we learning?”).
  •        
  • Kajian Pembangunan

    1. 1. BAPPENAS
    2. 2. www.dadangsolihin.com
    3. 3. Materi <ul><li>Tujuan Pembangunan </li></ul><ul><li>Pembangunan dan Pertumbuhan </li></ul><ul><li>Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Demokrasi </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Kegagalan Pembangunan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan yang Berhasil </li></ul><ul><li>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    4. 4. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    5. 5. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    6. 6. www.dadangsolihin.com
    7. 7. Model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap- Rostow <ul><li>Tahapan tradisional . P endapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan; </li></ul><ul><li>Tahapan transisional . T ahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan; </li></ul><ul><li>Tahapan lepas landas . Pe rmulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; </li></ul><ul><li>Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi ; </li></ul><ul><li>Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri . </li></ul>www.dadangsolihin.com
    8. 8. Pertumbuhan Ekonomi <ul><li>Definisi Simon Kuznets: </li></ul><ul><li>P ertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. </li></ul><ul><li>Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) , dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    9. 9. Tiga Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi <ul><li>Akumulasi modal , yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. </li></ul><ul><li>Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja . </li></ul><ul><li>Kemajuan teknologi . </li></ul>www.dadangsolihin.com
    10. 10. 1. Akumulasi modal <ul><li>Akumulasi modal ( capital accumulation ) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. </li></ul><ul><li>Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dalam rangka meningkatkan stok modal ( capital stock ) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa mendatang. </li></ul><ul><li>Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi &quot;infrastruktur&quot; ekonomi dan sosial. </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, </li></ul><ul><li>semua itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. </li></ul>
    11. 11. 2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja <ul><li>Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. </li></ul><ul><li>Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. </li></ul><ul><li>Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut . </li></ul><ul><li>Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    12. 12. www.dadangsolihin.com 3. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi yang bersifat netral ( neutral technological progress) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress) Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress) Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja ( labor-augmenting technological progress ) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal ( capital-augmenting technological progress ) 1. 2. 3. 4. 5.
    13. 13. Neutral Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Bersifat Netral terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. </li></ul><ul><li>Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif. </li></ul>www.dadangsolihin.com Contoh: Pengelompokan tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat . 1.
    14. 14. Laborsaving Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Hemat Tenaga Kerja adalah penggunaan teknologi yang memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama. </li></ul><ul><li>Sebagian besar kemajuan teknologi setelah abad 20 adalah teknologi yang hemat tenaga kerja. </li></ul>www.dadangsolihin.com Contoh: Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya. 2.
    15. 15. Capital-saving Technological Progress <ul><li>Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan, karena akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien. </li></ul><ul><li>Pengembangan teknik produksi yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) -atau teknologi tepat guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja. </li></ul>www.dadangsolihin.com Contoh: Mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil. 3.
    16. 16. Labor-augmenting Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Pekerja terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. </li></ul>www.dadangsolihin.com Contoh: Penggunakan LCD , televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik. 4.
    17. 17. Capital-augmenting Technological Progress <ul><li>Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Modal terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif. </li></ul>www.dadangsolihin.com Contoh: Penggantian bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian. 5.
    18. 18. C iri Proses Pertumbuhan Ekonomi ( Simon Kuznets) <ul><li>Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. </li></ul><ul><li>Tingkat kenaikan Total Produktivitas Faktor yang tinggi. </li></ul><ul><li>Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. </li></ul><ul><li>Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. </li></ul><ul><li>Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. </li></ul><ul><li>Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    19. 19. Perbedaan Negara Maju dan Berkembang dalam Prospek Pertumbuhan Ekonominya <ul><li>Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia. </li></ul><ul><li>Pendapatan per kapita dan tingkat GNP di saat mulai membangun, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. </li></ul><ul><li>Perbedaan iklim. </li></ul><ul><li>Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya. </li></ul><ul><li>Peranan sejarah migrasi internasional. </li></ul><ul><li>Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. </li></ul><ul><li>Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar. </li></ul><ul><li>Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    20. 20. 1. Kekayaan SDA dan SDM (1) <ul><li>Negara berkembang dewasa ini kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan dengan negara maju pada saat pertama kali memulai pembangunan ekonominya. </li></ul><ul><li>Dahulu, ketika mereka mulai menggalang kekuatan ekonomi, kekayaan alam mereka masih utuh; sedangkan kekayaan negara berkembang sudah dirampok atau bahkan habis diperas oleh kolonialisme. </li></ul><ul><li>Di negara berkembang, walaupun memiliki sumber daya alam agak banyak, tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya. </li></ul><ul><li>Modal tersebut tidak akan mudah diperoleh tanpa mengorbankan sejumlah besar otonomi dan kekuasaan nasional mereka kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang secara teknis dan finansial memang lebih mampu mengelola sumber-sumber daya itu secara efisien. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    21. 21. <ul><li>Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam antara lain tergantung pada kecakapan manajerial dan kapabilitas teknis penduduknya, serta akses mereka ke pasar serta akses untuk memperoleh informasi dengan biaya minimal. </li></ul><ul><li>Dewasa ini, mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara­negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya. Akses mereka ke pasar dan sumber informasi pun relatif sangat terbatas. </li></ul><ul><li>Menurut ekonom Paul Romer, dewasa ini negara-negara berkembang &quot;miskin karena penduduknya tidak memiliki akses ke gagasan-gagasan yang dahulu dimanfaatkan oleh negara-negara yang sekarang maju untuk menciptakan nilai ekonomis&quot;. </li></ul>1. Kekayaan SDA dan SDM (2) www.dadangsolihin.com
    22. 22. <ul><li>Bagi Romer, kesenjangan teknologi antara negara berkembang dan negara maju dapat dipilah menjadi dua: </li></ul><ul><ul><li>kesenjangan objek ( object gap) yang bersifat fisik (pabrik, jalan raya, dan mesin modern), dan </li></ul></ul><ul><ul><li>kesenjangan gagasan ( idea gap ) yang antara lain berwujud ketimpangan informasi, serta ketimpangan pengetahuan tentang pemasaran, distribusi, upaya kontrol inventori, pemrosesan transaksi, dan pembangkitan motivasi pekerja. </li></ul></ul>1. Kekayaan SDA dan SDM (3) www.dadangsolihin.com
    23. 23. <ul><li>Kesenjangan gagasan oleh Thomas Homer-Dixon disebut kesenjangan daya kreasi ( ingenuity gap ) , yakni, ketimpangan dalam menciptakan gagasan-gagasan inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan teknis yang bersifat praktis, yang menjadi sumber perbedaan pengalaman pertumbuhan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. </li></ul><ul><li>Kesenjangan sumber daya manusia seperti itu tidak ditemui oleh negara-negara yang sekarang tergolong maju pada awal industrialisasinya. </li></ul>1. Kekayaan SDA dan SDM (4) www.dadangsolihin.com
    24. 24. 2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita (1) <ul><li>L ebih dari 70% penduduk negara berkembang harus berusaha keras guna mempertahankan hidupnya dengan pendapatan yang sangat minimum. </li></ul><ul><li>P ada saat memulai era pertumbuhan modern, negara-negara yang sekarang makmur, dalam berbagai aspek ekonomi sudah jauh lebih maju daripada bagian­-bagian dunia lainnya. </li></ul><ul><li>Mereka dapat mengambil manfaat dari posisi keuangannya yang kuat untuk memacu kesejahteraannya sendiri sehingga kian memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka dengan penduduk negara-negara berkembang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    25. 25. 2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita (2) <ul><li>Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya, mereka sudah mempunyai modal dan posisi yang cukup kokoh. </li></ul><ul><li>Sebaliknya, negara-negara berkembang dewasa ini memulai proses pertumbuhan dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling rendah menurut skala internasional. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    26. 26. 3. Perbedaan Iklim <ul><li>Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropis. </li></ul><ul><li>Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara yang berhasil mengembangkan ekonominya secara modern terletak di daerah yang beriklim dingin. </li></ul><ul><li>Salah satu faktor iklim yang secara langsung mempengaruhi produksi pada umumnya adalah suhu udara yang panas dan lembab di kebanyakan negara miskin. </li></ul><ul><li>Suhu yang panas dan lembab itu tidak hanya menyebabkan perasaan yang kurang enak pada para pekerja, tetapi juga menggerogoti atau menekan kesehatan, mengurangi keinginan bekerja keras sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    27. 27. 4. Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya <ul><li>Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepadatan dan perkembangannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara maju, baik sekarang maupun di masa lampau ketika mereka mengawali proses pembangunannya. </li></ul><ul><li>Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat jelas merupakan kendala. </li></ul><ul><li>Revolusi industri dan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tinggi mustahil akan dapat dicapai oleh negara-negara yang sekarang maju apabila mereka juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan nyaris tidak terkendali seperti yang terjadi dewasa ini di negara-negara miskin. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    28. 28. 5. Peranan Sejarah Migrasi Internasional <ul><li>Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke mana saja belahan bumi ini. </li></ul><ul><li>Sekarang mereka sangat membatasi datangnya para imigran ke negara mereka. </li></ul><ul><li>Terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi, sehingga menimbulkan brain drain. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    29. 29. 6. Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya Perdagangan Internasional <ul><li>Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan ( terms of trade) negara-negara berkembang selama ini terus menunjukkan penurunan. </li></ul><ul><li>Apabila negara-negara berkembang mampu memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara maju (misalnya saja, tekstil, pakaian, sepatu, dan beberapa produk manufaktur ringan) maka negara-negara maju segera mencoba menghambat masuknya barang-barang tersebut ke negaranya dengan berbagai macam alasan dan cara, yakni mulai dari pengenaan tarif impor atau bea masuk yang kelewat tinggi, pengenaan aneka rupa hambatan perdagangan nontarif (nontariff barriers) seperti kuota impor, sampai dengan penerapan persyaratan kesehatan dan ijin-ijin khusus. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    30. 30. 7.Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan IPTEK Dasar <ul><li>D alam bidang penelitian serta pengembangan IPTEK , negara-negara Dunia Ketiga sampai sejauh ini masih berada dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. </li></ul><ul><li>Hanya negara-negara makmur yang memiliki surplus kekayaan sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan. </li></ul><ul><li>Negara-negara kaya sangat tertarik untuk mengembangkan produk-produk yang serba canggih, pasar yang seluas-luasnya, metode produksi dengan teknologi tinggi yang menggunakan banyak input modal dan manajemen serta pengetahuan yang tinggi, dalam usahanya untuk menghemat tenaga kerja dan bahan-bahan baku yang langka. </li></ul><ul><li>Sebaliknya, negara­negara miskin lebih berkepentingan dengan produk-produk relatif sederhana, menghemat modal, padat karya dan bisa diproduksi untuk pasar yang terbatas. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    31. 31. 8. Stabilitas serta Fleksibilitas Lembaga-lembaga Politik dan Sosial <ul><li>Sebelum revolusi industri negara-negara maju merupakan negara yang benar-benar merdeka, sehingga mereka sepenuhnya mampu menyusun kebijakan nasional mereka sendiri berdasarkan konsensus umum menuju ke arah &quot;modernisasi&quot;. </li></ul><ul><li>Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini merupakan negara atau bangsa yang baru saja memperoleh kebebasan berpolitik, mereka belum merupakan bangsa yang kokoh, utuh atau terkonsolidasi, dan tentu saja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun strategi pembangunan nasionalnya sendiri. </li></ul><ul><li>Konsep modernisasi pada hakekatnya merupakan konsep &quot;impor&quot; yang masih asing bagi masyarakat negara-negara Dunia Ketiga. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    32. 33. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    33. 34. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    34. 35. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    35. 36. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    36. 37. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    37. 38. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    38. 39. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    39. 40. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    40. 41. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    41. 43. Demokrasi <ul><li>Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan individu yang berproses dalam persamaan kolektif. </li></ul><ul><li>Keterkaitan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif tersebut terwadahi dalam suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan. </li></ul><ul><li>Kesepakatan ini menjadi cermin dari berlangsungnya proses negosiasi, tawar menawar, dan konsensus dalam interaksi antar individu dan antar kelompok individu. </li></ul><ul><li>Menunjukkan berlangsungnya interaksi yang bersifat horisontal, dan menekankan unsur keterwakilan sebagai pencerminan dari persamaan yang terdapat di antara individu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    42. 44. Demokrasi dan Ekonomi <ul><li>Pendapat Boediono (Pengukuhan Guru Besar UGM) </li></ul><ul><li>GDP/Capita Indonesia $ 4000 tahun 2006 </li></ul><ul><li>Batas kritis kelangsungan Demokrasi $ 6600 </li></ul><ul><li>Hasil Studi 1950-1990: </li></ul><ul><li>Dengan Income Perkapita $ 1500, Demokrasi bertahan 8 tahun </li></ul><ul><li>Income $ 1500 - $ 3000 Demokrasi bertahan 18 tahun </li></ul><ul><li>Income > $ 6000 Kegagalan Demokrasi 1 : 500 </li></ul><ul><li>Tahun 2006 Indonesia $ 4000, 2/3 aman, perlu pertumbuhan ekonomi 7%/tahun sehingga income tumbuh 5,8%/tahun dan akan aman berdemokrasi dalam 9 tahun </li></ul>www.dadangsolihin.com
    43. 45. Pemerintahan <ul><li>Adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat. </li></ul><ul><li>Merupakan suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. </li></ul><ul><li>Melaksanakan peranan negara sebagai “pemelihara kelangsungan dan legitimasi tatanan sosial.” </li></ul>www.dadangsolihin.com
    44. 46. Peran Pemerintah (1) <ul><li>Melakukan Proses Politik yang Baik: </li></ul><ul><ul><li>Menerapkan keadilan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyelenggarakan Demokrasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyelenggarakan pemerintahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan Desentralisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri </li></ul></ul><ul><li>Mengatur Perekonomian: </li></ul><ul><ul><li>Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan memenuhi Kebutuhan Barang Publik (Alokasi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menangani Inflasi dan Penggangguran (Stabilisasi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan Keadilaan Sosial (Distribusi) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    45. 47. Peran Pemerintah (2) <ul><li>Meningkatkan Kualitas Kehidupan </li></ul><ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan Sosial </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjaga Keamanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjaga Persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memelihara Lingkungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Melindungi Hak Asasi Manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Pendidikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Kemampuan Teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Moral Masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Peranan Wanita </li></ul></ul><ul><ul><li>Membina Pemuda, Budaya, Olahraga, dan Cinta Tanah Air </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    46. 48. Pemerintahan yang Demokratis <ul><li>Para pemimpin dipilih melalui pemilu yang kompetitif oleh rakyat yang mereka perintah. </li></ul><ul><li>Terdapatnya kebebasan individu. </li></ul><ul><li>Menggunakan sangat sedikit kekerasan terhadap warga negara dibandingkan dengan pemerintahan otoriter. </li></ul><ul><li>Menyediakan saluran yang dapat diterima untuk pernyataan ketidak-setujuan dan oposisi di dalam sistem. </li></ul><ul><ul><li>Huntington (1993, 27-29) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    47. 50. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
    48. 51. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
    49. 52. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
    50. 53. www.dadangsolihin.com
    51. 54. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
    52. 55. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
    53. 56. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    54. 57. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    55. 58. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
    56. 59. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
    57. 60. Status Hukum Dokumen Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
    58. 62. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    59. 63. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    60. 64. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    61. 65. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    62. 66. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    63. 67. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    64. 69. <ul><li>P emantauan/Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. </li></ul></ul>Pengertian www.dadangsolihin.com Sumber: PP39/2006
    65. 70. Evaluasi www.dadangsolihin.com Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
    66. 71. Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan <ul><ul><li>Evaluasi Formatif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evaluasi Summatif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program. </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    67. 72. Kegunaan Evaluasi <ul><li>Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik </li></ul><ul><li>Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    68. 73. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: <ul><li>Strategi </li></ul><ul><ul><li>Apakah yang dilakukan sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Operasi </li></ul><ul><ul><li>Apakah cara yang ditempuh sudah benar? </li></ul></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><ul><li>Apakah ada cara yang lebih baik? </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    69. 74. Monitoring dan Evaluasi <ul><li>Monitoring </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi </li></ul><ul><ul><li>Periodik dan berkala </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    70. 75. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi www.dadangsolihin.com Aspek Monitoring Evaluasi <ul><li>Tujuan </li></ul>Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program <ul><li>Fokus </li></ul><ul><li>Akuntabilitas penyampaian input program </li></ul><ul><li>Dasar untuk aksi perbaikan </li></ul><ul><li>Penilaian keberlanjutan program </li></ul><ul><li>Akuntabilitas penggunaan sumberdaya </li></ul><ul><li>Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang </li></ul><ul><li>Cakupan </li></ul><ul><li>Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? </li></ul><ul><li>Apakah terdapat penyimpangan? </li></ul><ul><li>Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan? </li></ul><ul><li>Relevansi </li></ul><ul><li>Keberhasilan </li></ul><ul><li>Keefekifan biaya </li></ul><ul><li>Pembelajaran </li></ul><ul><li>Waktu pelaksanaan </li></ul><ul><li>Dilaksanakan terus-menerus </li></ul><ul><li>Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan </li></ul>Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
    71. 76. Kriteria Evaluasi <ul><li>Relevansi </li></ul><ul><li>Efektifitas </li></ul><ul><li>Efisiensi </li></ul><ul><li>Dampak </li></ul><ul><li>Keberlanjutan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    72. 77. Kriteria Evaluasi dan Logic Model   www.dadangsolihin.com Output Effectiveness Impact Efficiency Relevance Sustainability Input Project Purpose (Outcome) Overall Goal (Impact) Policy Program Project
    73. 78. Relevansi <ul><ul><li>Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Relevance Overall Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
    74. 79. Efektivitas <ul><ul><li>Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com IRR Use of Outputs Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Effectiveness Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
    75. 80. Efisiensi <ul><ul><li>Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Project Period Project Cost Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Efficiency Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
    76. 81. Dampak <ul><ul><li>Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Impacts Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs
    77. 82. Keberlanjutan <ul><ul><li>Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi ( dalam jangka menengah dan jangka panjang) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Policy Program Project Levels Logframe Overall Goal (Impacts) Sustainability Project Purpose (Outcome) Ouputs Inputs Operation & Maintenance
    78. 83. Penilaian Evaluasi a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c www.dadangsolihin.com (1) Relevance       (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability (4) Sustainability (4) Sustainability A Highly Satisfactory B Satisfactory C Moderately Satisfactory D Unsatisfactory (2) Effectiveness (3) Efficiency (4) Sustainability
    79. 84. Apa Output Sistem M&E? <ul><li>Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah. </li></ul><ul><ul><li>Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, & mengapa demikian; </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    80. 85. Apa implikasi jika tidak ada M&E? <ul><li>Berbahaya, karena: </li></ul><ul><ul><li>penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, </li></ul></ul><ul><ul><li>mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal </li></ul></ul><ul><li>Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    81. 86. Kenapa M&E diperlukan? <ul><li>Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. </li></ul><ul><li>Membantu pemerintah dalam: </li></ul><ul><ul><li>pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; </li></ul></ul><ul><li>Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah mencapai sasaran. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    82. 87. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
    83. 88. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
    84. 89. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    85. 90. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
    86. 91. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
    87. 92. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
    88. 93. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    89. 94. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
    90. 95. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    91. 96. Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
    92. 97. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
    93. 98. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
    94. 99. Terima Kasih
    95. 100. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

    ×