SlideShare a Scribd company logo
1 of 119
Download to read offline
KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN



  DUKUNGAN DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH-BAPPENAS DALAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA ASEAN-CHINA
               FREE TRADE AREA (A-CFTA)




                         DISUSUN OLEH :

   NAMA            :   DADANG SOLIHIN
   NDH             :   62
   KELAS           :   B
   ASAL INSTANSI   :   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                       NASIONAL (BAPPENAS)




        LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
   PROGRAM DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXIX
           JAKARTA, NOVEMBER 2010
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
          PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN




                            PAKTA INTEGRITAS

      Saya    yang   bertanda    tangan     dibawah   ini   menyatakan   dengan
sesungguhnya, bahwa Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KPT-2) saya susun
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Diklatpim Tingkat II yang
seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.
      Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan KTP2 yang saya kutip
secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang lain telah saya
tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika
penulisan ilmiah.
      Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian KTP2 ini bukan
karya tulis saya sendiri, atau ada indikasi adanya plagiat di bagian-bagian
tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
      Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari
siapapun, dan Pakta Integritas ini digunakan untuk seperlunya.

                                            Jakarta, 23 November 2010
                                                     Penyusun,




                                               DADANG SOLIHIN
                                                  NDH : B.62


                                                                              v
RINGKASAN EKSEKUTIF


      Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai unsur pelaksana pemerintah yang
dipimpin oleh Menteri yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Perencanaan Pembangunan
Nasional.   Peran    Kementerian    PPN/Bappenas    sangat   strategis,   karena
perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan
nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku
pembangunan nasional.

      Amanat RPJMN 2010-2014, keberhasilan proses pembangunan ekonomi
tergantung pada kualitas birokrasi. Dalam konteks ini RPJMN menyatakan
bahwa pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk
menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi
hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena
itu, menurut RPJMN, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama
yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan
meningkatkan daya saing nasional.

     Di dalam       sistem   Administrasi Pemerintahan Indonesia,     Bappenas
merupakan sistem pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu
perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

      Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah (EKPD) Bappenas
adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas melaksanakan perumusan
kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan
program kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan pembangunan daerah,
luasnya wilayah Indonesia menyebabkan banyak daerah berhadapan langsung
dengan perdagangan bebas di kawasan regional baik dengan negara-negara



                                                                              vi
anggota Asean maupun dengan kawasan lainnya seperti APEC, AFTA dan
perdagangan bebas bilateral seperti Japan-Indonesia EPA.

      Kesiapan daerah yang berhadapan langsung dengan negara-negara yang
telah menyepakati perdagangan bebas akan dapat menjadi penyeimbang
terhadap wilayah lainnya di Indonesia. Ketidaksiapan daerah, meskipun dapat
menguntungkan daerah secara parsial, namun akan menjadi penghambat dalam
upaya meningkatkan daya saing nasional, sehingga dapat menyebabkan
ketimpangan neraca perdagangan nasional secara keseluruhan.

      Dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan
daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA), Direktorat
EKPD-Bappenas mengalami kendala yaitu masih terbatasnya kapasitas
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

      Melihat permasalahan di atas, maka faktor paling penting adalah
terbatasnya kelembagaan, terutama yang menyangkut belum adanya Sistem
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang baku serta belum memiliki indikator
kinerja pembangunan daerah yang baku dan komprehensif.        Oleh sebab itu
diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui langkah-
langkah yang tepat dengan menggunakan pendekatan kajian paradigma, kajian
kebijakan publik, serta kajian manajemen strategi.

      Dalam rangka implementasi kebijakan capacity building pada Direktorat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas yang integratif, maka perlu
dijalankan kebijakan pembangunan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis.

      Dalam tataran organisasi yang lebih tinggi, yaitu pada level Bappenas,
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, yaitu “Menyusun rencana
pembangunan nasional yang berkualitas dengan tersedianya kualitas SOP yang
mendukung”, maka dari hasil evaluasi berdasarkan BSC diperoleh capaian



                                                                          vii
82,6%. Berarti tingkat keberhasilan kebijakan ini dinilai berhasil, namun masih
perlu ditingkatkan lagi.

        Pencapaian tujuan tersebut dapat dioptimalkan melalui penerapan e-
Government yang konkrit dan terukur, struktur kelembagaan yang proporsional,
efektif, efisien serta pengadaan barang dan jasa menggunakan e-procurement.

        Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyiapkan sistem rekrutmen
yang transparan, sistem penilaian kinerja yang terukur serta sistem diklat
berbasis merit dan kompetensi.

        Sedangkan berdasarkan Scenario Planning, melalui CLD telah ditetapkan
bahwa sumbu aksisnya adalah potensi sumber daya daerah dan sumbu
ordinatnya adalah semangat otonomi dan desentralisasi. Agar dapat mencapai
kondisi sebagaimana digambarkan dalam kuadran I (Zamrud Khatulistiwa), yaitu
kondisi ketika potensi sumber daya daerah melimpah dengan tingginya
semangat otonomi dan desentralisasi, sebagaimana yang telah dirumuskan
dalam Scenario Planning Indonesia 2014, maka Indonesia harus dapat
melaksanakan pembangunan secara konsisten sesuai dengan perencanaan
yang sudah ditetapkan, walaupun Presiden dan pemerintahannya berganti setiap
saat.




                                                                            viii
KATA PENGANTAR


         Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taallah
Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkat Rakhmat dan HidayahNya penulis dapat
menyelesaikan Karya Tulis Prestasi perorangan (KTP2) ini, yang merupakan
salah satu persyaratan wajib pada Program Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX
Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010.

         Sesuai programnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bertujuan
untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk
   dapat melaksanakan tugas jabatan eselon II secara profesional dengan
   dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansinya.

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembakar dan perekat
   persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
   pelayanan dan pengayoman serta pemberdayaan masyarakat.

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
   tujuan    pemerintahan   umum    dan   pembangunan      demi   terwujudnya
   kepemerintahan yang baik (good governance).

         Mengacu kepada Tema Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2010:
"Percepatan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era
Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)", serta melalui pembelajaran kajian
paradigma, kajian kebijakan publik, dan kajian manajemen stratejik, penulis
mencoba mengaktualisasikannya dalam bentuk Karya Tulis Prestasi Perorangan
(KTP-2) dengan judul "Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan
Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)”.

                                                                           ix
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi
dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi bagi penyelesaian karya tulis ini, khususnya kepada :

1.    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Ibu Prof.
      Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, dan Sesmen/Sestama Bappenas Bapak
      Syahrial Loetan, yang telah memberikan kesempatan penulis mengikuti
      Diklatpim Tingkat II ini;

2.    Kepala LAN Rl Bapak Dr Asnawi Rewansyah MSc, Deputi Bidang Diklat
      SPIMNAS Bapak Dr. Sudiman, MPA, serta Kepala Pusdiklat SPIMNAS
      Bidang Kepemimpinan Bapak Drs. Makhdum Priyatno, MA yang telah
      menerima dan memfasilitasi penulis selama mengikuti kegiatan Diklatpim
      Tingkat II di kampus LAN;

3.    Bapak Dr. Mustafa Kamal sebagai Widyaiswara Pembimbing yang telah
      membimbing penulis dalam penyelesaian KTP-2 ini, dan Bapak Drs.
      Noerwantoro sebagai Widyaiswara Penguji yang telah memberikan
      masukan penting dalam presentasi KTP2 ini ;

4.    Para Widyaiswara, yang telah memberikan dan menularkan ilmunya dan
      mendorong kami untuk dapat menyelesaikan Diklatpim Tingkat II ini.

5.    Isteri dan Anak-anakku yang telah memberikan dukungan semangat serta
      doanya selama mengikuti Diklatpim Tingkat II ini.

      Penulis menyadari bahwa apa yang sudah dihasilkan ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif
sangat kami harapkan bagi penyempurnaan karya tulis ini.

                                              Jakarta, 23 November 2010
                                                      Penyusun,




                                                   DADANG SOLIHIN
                                                     NDH : B.62


                                                                              x
DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PENYAJIAN                                             ii
PENGESAHAN KTP-2                                                 iii
PERSETUJUAN JUDUL KTP-2                                          iv
PAKTA INTEGRITAS                                                  v
RINGKASAN EKSEKUTIF                                              vi
KATA PENGANTAR                                                   ix
DAFTAR ISI                                                       xi
DAFTAR GAMBAR                                                   xiii
DAFTAR MATRIKS                                                  xiii
DAFTAR TABEL                                                    xiii

BAB I     PENDAHULUAN                                             1
          A. Latar Belakang Permasalahan                          1
          B. Deskripsi Masalah                                    2
          C. Rumusan Masalah                                      3
          D. Tujuan dan Sasaran Penulisan                         4
             1. Tujuan                                            4
             2. Sasaran                                           4
          E. Sistematika Penulisan                                5

BAB II    KERANGKA KONSEPTUAL                                    6
          A. Perencanaan Pembangunan Nasional                    6
          B. Reformasi Birokrasi                                10
          C. Daya Saing Bangsa                                  12
          D. Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)               14
          E. Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan   15
             Daerah-Bappenas
          F. Konsep Paradigma                                   15
          G. Konsep Kebijakan Publik                            24
          H. Konsep Manajemen Stratejik                         31

BAB III   INSTRUMEN ANALISIS                                    33
          A. Instrumen Analisis Kajian Paradigma                33
          B. Instrumen Analisis Kajian Kebijakan Publik         34
          C. Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik      35




                                                                 xi
BAB IV   ANALISIS PERMASALAHAN                                        38

         A. Deskripsi Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah   38
            (EKPD) Bappenas
         B. Analisis Kajian Paradigma                                 40
         C. Analisis Kajian Kebijakan Publik                          49
         D. Kesimpulan                                                62
         E. Rekomendasi                                               62
         D. Analisis Kajian Manajemen Stratejik                       63

BAB V    REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI                                 79
         A. Rekomendasi                                               79
         B. Rencana Aksi                                              80

BAB VI   PENUTUP                                                      87

DAFTAR PUSTAKA                                                        89

LAMPIRAN                                                              93




                                                                      xii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1     Interaksi disiplin kelima dalam organisasi             23
Gambar 2.2     Tahap-tahap Perumusan Masalah                          26
Gambar 4.1     Dinamika Lingkungan Kebijakan berdasarkan Iceberg      53
               Theory
Gambar 4.2     Agenda Setting                                         54
Gambar 4.3     Elemen Sistem Kebijakan                                55
Gambar 4.4     Tahapan Perumusan Masalah                              56
Gambar 4.5     Analisis Kajian Manajemen Stratejik                    63
Gambar 4.6     Penyusunan Balanced Scorecard Bappenas                 69
Gambar 4.7     Balanced Scorecard Strategy Map                        70
Gambar 4.8     Langkah Penyusunan Scenario Planning                   73
Gambar 4.9     Menetapkan Focal Concern                               73


                              DAFTAR MATRIKS

Matriks 4.1    Analisis CLD                                           47
Matriks 4.2    Masalah Formal dan Tujuan KP                           58
Matriks 4.3    Perumusan Alternatif                                   58
Matriks 4.4    Rekomendasi Kebijakan                                  61
Matriks 4.5    Perumusan Kebijakan                                    62
Matriks 4.6    Mengubah Faktor Lingkungan menjadi Variabel            66
               Berpengaruh
Matriks 4.7    Jumlah Loop pada Setiap Variabel CLD                   67
Matriks 4.8    Perumusan Tujuan                                       68
Matriks 4.9    Balanced Scorecard Kementerian PPN/Bappenas            71
Matriks 4.10   Identifikasi Driving Forces                            74
Matriks 4.11   Skenario Planning Indonesia 2014                       77
Matriks 4.12   Skenario Planning Indonesia 2014                       78
Matriks 5.1    Rencana Aksi Memenuhi Kriteria SMART                   80

                               DAFTAR TABEL

Tabel 4.1      Permasalahan dan Variabel                              44
Tabel 4.2      Penilaian Alternatif Kebijakan                         60
Tabel 5.1      Aktivitas, Indikator Kinerja dan Jadwal Implementasi   81




                                                                      xiii
BAB I
                                 PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Permasalahan

         Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa
keberhasilan Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan
meningkatkan daya saing nasional. Persaingan di pasar global tersebut sudah
tampak nyata dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)
pada 1 Januari 2010.

         Dalam kaitan itu, perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang sangat
strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke
depan.     Di   dalam   sistem   Administrasi   Pemerintahan    Indonesia,   Badan
Perencanaan       Pembangunan       Nasional    (Bappenas)     merupakan     sistem
pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu perangkat institusi
yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna
mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

         Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah (EKPD) Bappenas
adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas melaksanakan perumusan
kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan
program kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan pembangunan daerah,
luasnya wilayah Indonesia menyebabkan banyak daerah berhadapan langsung
dengan perdagangan bebas di kawasan regional baik dengan negara-negara
anggota Asean maupun dengan kawasan lainnya seperti APEC, AFTA dan
perdagangan bebas bilateral seperti Japan-Indonesia EPA, dll (Faisal Basri,
2010).

         Kesiapan daerah yang berhadapan langsung dengan negara-negara yang
telah menyepakati perdagangan bebas akan dapat menjadi penyeimbang
terhadap wilayah lainnya di Indonesia. Ketidaksiapan daerah, meskipun dapat
menguntungkan daerah secara parsial, namun akan menjadi penghambat dalam


                                                                                 1
upaya meningkatkan daya saing nasional, sehingga dapat menyebabkan
ketimpangan neraca perdagangan nasional secara keseluruhan.

        Dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan
daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA), Direktorat
EKPD- Bappenas mengalami kendala yaitu masih terbatasnya kapasitas
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

        Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka hal yang menarik untuk
dibahas adalah "Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-
Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya
Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)”.



B. Deskripsi Masalah
        Berbagai faktor keterbatasan kapasitas Direktorat EKPD-Bappenas baik
yang bersifat kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia
perlu   dievaluasi   dan   diinventarisir   untuk   selanjutnya   dikaji   peran   dan
kontribusinya dalam mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.
        Dari sisi kelembagaan, faktor-faktor tersebut diperkirakan mencakup
antara lain :

   Belum memiliki Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang baku.

   Belum memiliki jaringan data yang terintegrasi.

   Masih banyaknya dokumen perencanaan daerah yang belum siap di
    evaluasi.

   Belum memiliki indikator kinerja pembangunan daerah yang baku dan
    komprehensif.
        Sedangkan dari sisi ketatalaksanaan, faktor-faktor tersebut diperkirakan
mencakup antara lain :

   Masih kurangnya infrastruktur bidang Teknologi Informasi di lingkungan
    Direktorat EKPD-Bappenas dalam rangka penyelenggaraan dan penyajian
    informasi kinerja pembangunan daerah, sehingga diperlukan pemenuhan

                                                                                     2
kebutuhan minimal peralatan yang diperlukan untuk mendukung penerapan
    Teknologi Informasi pada Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

   Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai feedback perencanaan.

   Belum memiliki sistem evaluasi RPJMN di daerah.

   Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang evaluasi
    kinerja pembangunan daerah yang belum harmonis.


       Disamping itu juga ditemui faktor keterbatasan lainnya yang menyangkut
sumber daya manusia mencakup :

   Terbatasnya jumlah staf organik untuk mendukung Tupoksi Direktorat,
    sekurang-kurangnya dua orang staf pada setiap Subdit.

   Masih kurangnya kapasitas para staf dalam bidang evaluasi kinerja
    pembangunan daerah sehubungan dengan baru terbentuknya kedeputian
    evaluasi.

   Kurangnya koordinasi antar Direktorat dalam rangka melaksanakan evaluasi
    dan informasi kinerja pembangunan daerah.
   Adanya duplikasi Tupoksi dengan instansi lain di bidang evaluasi kinerja
    pembangunan daerah.


C. Rumusan Masalah

    “Bagaimana     Capacity   Building   pada   Direktorat   Evaluasi   Kinerja
    Pembangunan Daerah-Bappenas guna Mendukung Percepatan Reformasi
    Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free
    Trade Area?”




                                                                             3
D. Tujuan dan Sasaran Penulisan
   Memperhatikan tema Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX serta rumusan
masalah di atas, maka penulisan Karya Tulis Prestasi Perorangan ini mempunyai
tujuan dan sasaran sebagai berikut :


1. Tujuan

   a. Untuk mengetahui sejauhmana kebutuhan capacity building pada
      Direktorat EKPD-Bappenas dalam mendukung percepatan reformasi
      birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-China Free
      Trade Area.

   b. Untuk      mengetahui     sejauhmana      hambatan        dan    kendala    dalam
      melaksanakan capacity building pada Direktorat EKPD-Bappenas dalam
      mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya
      saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area.

   c. Sebagai     aktualisasi   materi      pembelajaran       yang diperoleh     selama
      mengikuti Diklatpim Tingkat II untuk menyelesaikan permasalahan yang
      dihadapi     oleh   instansi   asal    penulis   yaitu     Badan    Perencanaan
      Pembagunan Nasional (Bappenas);
   d. Menyelesaikan       persyaratan       akademis    dan       akuntabilitas   dalam
      keikutsertaan program Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2010.


1. Sasaran

   a. Sebagai bahan rekomendasi dan pemikiran untuk pemecahan masalah
      yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
      Direktorat EKPD-Bappenas, yang dituangkan dalam suatu rencana
      stratejik dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan;

   b. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam melaksanakan capacity
      building pada Direktorat EKPD-Bappenas melalui sumbangan pemikiran,
      saran dan alternatif kebijakan.

                                                                                      4
c. Sebagai upaya stratejik untuk memberikan sumbangan pemikiran yang
     konstruktif     guna perumusan     kebijakan dalam melaksanakan capacity
     building pada Direktorat EKPD-Bappenas dalam mendukung percepatan
     reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-
     China Free Trade Area (A-CFTA).


E. Sistematika Penulisan
            Sistematika penulisan KTP-2 ini terdiri dari enam bab dengan uraian
  sebagai berikut:
  Bab I        membahas latar belakang permasalahan, hakekat permasalahan,
               tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.
  Bab II       membahas kerangka konseptual Perencanaan Pembangunan
               Nasional, Reformasi Birokrasi, Daya Saing Bangsa, Asean-China
               Free Trade Area (A-CFTA), Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja
               Pembangunan Daerah-Bappenas, konsepsi kajian paradigma,
               kajian kebijakan publik, dan kajian manajemen stratejik.
  Bab III      membahas mengenai instrumen analisis berdasarkan konsep
               kajian paradigma, kajian kebijakan publik, kajian manajemen
               stratejik.
  Bab IV       membahas analisis kajian paradigma, kajian kebijakan publik dan
               kajian manajemen stratejik
  Bab V        memuat rekomendasi dan rencana aksi yang diharapkan dapat
               menjawab permasalahan yang ada.
  Bab VI       Penutup




                                                                             5
BAB II
                      KERANGKA KONSEPTUAL


A. Perencanaan Pembangunan Nasional

        Salah satu misi Pembangunan Nasional sesuai RPJPN 2005-2025 adalah
mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Untuk merealisasikan tujuan yang
strategis tersebut, RPJPN mengamanatkan kepada para pengemban amanah di
negeri ini untuk memprioritaskan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya
saing serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

        Selanjutnya amanat RPJPN tersebut ditindaklanjuti oleh RPJMN 2010-
2014.      Menurut   RPJMN    tahap   kedua    tersebut,   keberhasilan   proses
pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Dalam konteks ini
RPJMN menyatakan bahwa pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu
ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya
tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas
birokrasi. Oleh karena itu, menurut RPJMN, keberhasilan reformasi birokrasi
merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di
pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

     RPJPN dan RPJMN adalah dua dokumen perencanaan pembangunan
nasional yang memiliki peranan sangat penting dalam membawa perubahan
pada kondisi bangsa dan negara ke arah kondisi yang lebih baik dan lebih maju.
Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan
nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan
mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan nasional.

     Bagi bangsa Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang
sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan
bangsa ke depan. Setidaknya terdapat lima argumentasi yang mendasarinya.
Pertama, dalam jangka panjang perencanaan pembangunan nasional sangat
dibutuhkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan


                                                                              6
berbangsa dan bernegara. Kedua, dalam jangka yang lebih pendek perencanaan
pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan
penting dan mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan
dan kesehatan yang masih rendah, konflik sosial di berbagai wilayah,
kesenjangan     pertumbuhan     ekonomi      antar     daerah    dan   kawasan,        serta
permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

     Ketiga,    dalam   era    globalisasi   perencanaan        pembangunan          sangat
diperlukan untuk menyusun arahan strategis bagi kegiatan pembangunan dalam
rangka     mengantisipasi   perkembangan       dunia     yang    cepat      berubah     dan
situasi/kondisi Indonesia di masa datang dalam berbabagi aspek sosial,
ekonomi, demografi, dan sebagainya. Keempat, ketersediaan sumber daya yang
dimiliki oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas
sehingga     perencanaan      sangat   diperlukan      untuk     menentukan         prioritas
pembangunan yang diperlukan, menentukan tujuan dan sasaran kinerja yang
hendak dicapai, serta mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, dan
lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik, dan konsisten. Kelima, dalam era
desentralisasi perencanaan pembangunan nasional secara strategis semakin
diperlukan untuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah serta antardaerah, dan
pembangunan sinergi pusat dan daerah serta antardaerah.

      Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun
global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin
kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas
distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang
berdimensi lintas bidang.

      Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong
akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi
paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan
terbatasnya    kapasitas    kelembagaan      politik    dan     kapasitas    tata     kelola
pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum
sepenuhnya sesuai harapan.


                                                                                           7
Percepatan    arus   informasi     dan    modal     juga   berdampak    pada
meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu
perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara,
percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga
kerja Indonesia di luar negeri.

        Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang
harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan
peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian
Perencanaan     Pembangunan          Nasional/Badan      Perencanaan    Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan
pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

        Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan
merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan
mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan
nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan
untuk    menjembatani    kesenjangan       dan    menekan     egoisme    yang   dapat
menghambat      pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai
amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan
Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

        Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)
tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu,         dan
antarfungsi pemerintah,      serta     antara    pusat    dan daerah;    c) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan


                                                                                   8
dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian
PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara
optimal dan akuntabel.

       Perpres   Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007
menyebutkan      bahwa    tugas   pokok   Kementerian   PPN/Bappenas     adalah
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan)
fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan
perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3)
pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan
nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan
bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri,
serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6)
koordinasi   kegiatan    fungsional   dalam   pelaksanaan   tugas   Kementerian
PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan       kegiatan instansi pemerintah di
bidang perencanaan       pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil
evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada
Presiden;    serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi
umum    di   bidang     perencanaan   umum,    ketatausahaan,   organisasi   dan
tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan
dan rumah tangga.

       Di dalam sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia, Bappenas
merupakan sistem pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu
perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional.


                                                                               9
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan
salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi
penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan
perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi
harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis
data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan
kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.



B. Reformasi Birokrasi

      Berkaitan dengan percepatan reformasi birokrasi, menurut Kinanto (2010),
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan
tata kelola pemerintahan Indonesia yang berkaitan dengan ribuan proses
overlapping fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan manusia dan
melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi birokrasi memerlukan
terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah secara
bertahap , konkrit, realistis, sungguh-sungguh, bersifat out of the box thinking,
dan a new paradigm shift, serta upaya luar biasa (business not as usual).

      Adapun makna keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah pertama,
mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan
publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Kedua, meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program instansi. Dan keempat, meningkatkan efisiensi
baik biaya maupun waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi.

      Reformasi    Birokrasi   merupakan    sebuah   pertaruhan   besar     dalam
menyongsong tantangan abad 21, tantangan tersebut akan semakin nyata
apabila dikaitkan dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area (A-
CFTA) sejak 1 Januari 2010 yang penuh dengan benturan persaingan.




                                                                              10
Makna keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah pertama, menghapuskan
korupsi. Kedua, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy.
Serta ketiga, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam
menghadapi globalisasi, dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

       Sedangkan makna kegagalan Reformasi Birokrasi adalah pertama,
ketertinggalan kemampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang
bergerak eksponensial di abad 21. Kedua, antipati, trauma, dan berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ketiga, ancaman kegagalan
pencapaian good governance

       Tantangan yang dihadapi Reformasi Birokrasi menurut Kinanto (2010)
adalah sebagai berikut.

•   Reformasi birokrasi belum mencapai sasaran pembenahan kelembagaan,
    tatalaksana,   manajemen      SDM      aparatur,   akuntabilitas,   pengawasan,
    pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mind-set dan
    culture set;

•   Belum dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan
    Reformasi Birokrasi secara nasional;

•   Belum memiliki grand design dan road map reformasi birokrasi;

•   Dikeluarkannya arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan
    Reformasi Birokrasi yang menyeluruh, mendalam, nyata serta menyentuh
    sendi kehidupan masyarakat.

•   Membutuhkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang
    visioner, menyeluruh, taktis, dan terukur.

       Percepatan reformasi birokrasi tidak bisa menunggu sampai seluruhnya
siap tetapi harus diterapkan secara bertahap baik antar organisasi yang terpilih,
maupun antar tahapan dalam satu organisasi. Apabila menunggu sampai
seluruh konsep reformasi selesai maka reformasi tidak akan pernah terjadi.




                                                                                 11
C. Daya Saing Bangsa

      Indonesia harus meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan perjanjian
perdagangan bebas Asean China-Free Trade Area (ACFTA), agar dapat
memenangi persaingan. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas
ini, menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah mampu
bertahan dan bersaing atau tidak dalam ACFTA.

      Dimulainya penerapan perjanjian perdagangan bebas pada awal 2010
harus menjadi perhatian berbagai kalangan, karena ACFTA bukan sesuatu yang
sepele. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya
saing Bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang kompetitif.

      Daya saing bak mantra yang selalu disebut oleh para ekonom, CEO,
manajer, presiden, menteri, gubernur hingga bupati/wali kota. Namun benarkah
daya saing negara sama dengan daya saing perusahaan?

      Krugman (1994) pernah memperingatkan, jargon "peningkatan daya
saing" merupakan obsesi yang berbahaya. Begitu tulisnya di Foreign Affairs,
edisi Maret-April. Menurut mahaguru dari Massachusetts Institute of Technology
ini, daya saing negara amat berlainan dengan daya saing perusahaan.
Mengapa?

      Ada setidaknya dua alasan. Pertama, dalam realitas, yang bersaing bukan
negara, tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang menganalogikan
daya saing negara identik dengan daya saing perusahaan. Bila negara Indonesia
memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri Indonesia
memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional.

      Kedua, perusahaan memang bisa bangkrut, tetapi negara tidak memiliki
bottom line alias tidak akan pernah "keluar dari arena persaingan". Daya saing
sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap
perusahaan. Proses penciptaan nilai tambah (value added creation) berada pada
ruang lingkup perusahaan.

                                                                           12
Sementara pada ruang lingkup negara, daya saing suatu bangsa
ditentukan oleh interaksi antara kinerja ekonomi makro, seberapa jauh kebijakan
pemerintah kondusif bagi dunia usaha,kinerja dunia usaha,dan infrastruktur.

        Daya saing negara diartikan sebagai daya tarik suatu negara terhadap
investor untuk menanamkan modalnya. Bagi investor harapannya adalah modal
yang ditanamkan akan memberikan keuntungan yang tinggi. Dengan banyaknya
investasi akan memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

        Daya saing Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada
pada papan bawah. Menurut laporan International Institute for Management
Development (IMD) dalam World Competitiveness Yearbook, daya saing
Indonesia menempati urutan ke-52 pada 2006, menurun menjadi 54 pada 2007
dan bahkan pada 2008 ini peringkat Indonesia anjlok menjadi 51 dari 55 negara.
Indonesia jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia
(19),Filipina (40).

        Penilaian versi World Economic Forum juga menunjukkan daya saing
Indonesia (54) masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan
Thailand. Menurunnya daya saing diakibatkan oleh rendahnya kualitas
pelayanan birokrasi, tidak efisiennya bisnis, meningkatnya biaya buruh,
rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia.

        Meskipun Indonesia termasuk negara yang memiliki daya saing yang
rendah bukan berarti tidak ada investasi di Indonesia. Namun demikian pilihan
investasi umumnya di sektor yang beresiko tinggi dan berbasis sumber daya
alam.    Apabila daya saing ini tidak diperbaiki, maka investasi akan berhenti
dengan habisnya komoditas berbasis SDA.          Kondisi ini akan mengakibatkan
keterpurukan suatu bangsa, karena biaya recovery akibat pengambilan
suberdaya alam yang berlebihan, akan jauh lebih besar dari penerimaan yang
diperoleh negara. Sementara keuntungan terbesar hanya akan diperoleh para
investor dengan meninggalkan kemiskinan di negara yang ditinggalkannya.



                                                                                13
D. Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)

         ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara
negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan
perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-
hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses
pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek
kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak
ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan
China.

         Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan
China     telah    menandatangani   ASEAN-China     Comprehensive       Economic
Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei
Darussalam.

         Tujuan Asean-China FTA adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan
   investasi antara negara-negara anggota.

2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan
   jasa    serta   menciptakan   suatu   sistem   yang    transparan   dan   untuk
   mempermudah investasi.

3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan
   kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-
   negara anggota.

4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN
   baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani
   kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.




                                                                               14
E. Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-
   Bappenas

      Dalam kancah persaingan Asean-China Free Trade Area (A-CFTA) ini
dukungan Direktorat EKPD-Bappenas kepada Pemerintah Daerah dalam hal
meningkatkan kemampuan Daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi
dokumen perencanaannya (RPJMD) yang berkualitas dalam rangka percepatan
reformasi birokrasi adalah sangat signifikan.

      Oleh karena itu, Direktorat EKPD-Bappenas sebaiknya memilih posisi
terdepan sebagai learning organization (LO). Menurut Senge (1990), LO adalah
organisasi di mana anggotanya secara terus menerus meningkatkan kapasitas
mereka untuk mencapai tujuan yang mereka dambakan, pola pikir baru
dipelihara, aspirasi kolektif dibiarkan bebas berkembang dan anggota juga terus
menerus belajar untuk bagaimana belajar bersama-sama.

      Selanjutnya Senge mengatakan bahwa saat ini LO menjadi makin penting
karena meningkatnya kecepatan perubahan dan persaingan, meningkatnya
kompleksitas     permasalahan,     banyaknya    ketidakpastian,   serta    terjadinya
perubahan      sifat   pekerjaan   dan   kompetensi   angkatan    kerja.      Senge
menambahkan bahwa inti dari LO adalah informasi yang tersedia harus
accessible (dapat diakses) dan selalu diperkaya melalui proses interaktif yang
sehat, serta SDM dalam organisasi harus selalu dekat dengan informasi, dapat
melihat fakta-fakta baru,dan tertantang untuk mencipta yang baru.


F. Konsep Paradigma
      Paradigma berasal dari kata bahasa Yunani yaitu paradeigma (LAN,
2010) yang berarti model atau pola atau contoh, sebagai teori dasar atau cara
pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan         teori
pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat
dipergunakan para teorisi dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan

                                                                                  15
baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan
permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.
      Dalam rangka pemecahan permasalahan yang akan dibahas dalam karya
tulis ini, secara khusus tiga kajian paradigma yang relevan untuk digunakan
sebagai alat analisis dicoba untuk diungkapkan yang mencakup: Paradigma
Kepemimpinan,    Paradigma    Organisasi      Pembelajaran,   dan   Paradigma
Pembangunan Sumber Daya Manusia.


1. Paradigma Kepemimpinan
      Paradigma Kepemimpinan merupakan cara pandang atau pola baru yang
mendasar terhadap perencanaan kepemimpinan yang dilandasi oleh konsep,
teori, nilai-nilai dan metodologi tertentu dalam menyelesaikan permasalahan
kepemimpinan.
      Sementara menurut Ralph M. Stogdill dalam Sedarmayanti (2004),
“Kepemimpinan” adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam
upaya perumusan dan pencapaian tujuan. Sejalan dengan ini, Adi Sujatno
(2007) mendefinisikan “Kepemimpinan” adalah proses mempengaruhi orang lain
agar mau melakukan secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi atau
kelompok.
      Dengan demikian, kepemimpinan merupakan sebuah proses atau
manajemen bagaimana seorang pemimpin mengelola perubahan. Artinya proses
tersebut menunjukan adanya suatu kondisi atau situasi yang ditimbulkan dari
interaksi antara pemimpin dengan pengikutnya. Dengan demikian kepemimpinan
pada dasarnya merupakan fenomena sosial (hubungan sosial).
      Pemimpin    (leader)   adalah   orang     yang   menjalankan/melakukan
kepemimpinan (leadership), dengan esensi yang terpenting adalah bahwa orang
tersebut melakukan suatu perubahan. Jadi apabila orang yang menjalankan
kepemimpinan itu tidak melakukan perubahan, maka mereka hanya merupakan
dan disebut sebagai pimpinan. Pimpinan diartikan sebagai kedudukan seseorang
atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi yang mempunyai
bawahan, dengan segala kewenangan dan tanggungjawabnya. Perbedaan

                                                                          16
pemimpin dan manajer adalah kalau pemimpin memusatkan perhatian pada
orang dan memiliki perspektif jangka panjang sehingga selalu melakukan
perubahan, sedangkan manajer itu memikirkan perihal sistem dan struktur
termasuk menjalankan sistem dengan benar, serta hanya memikirkan rentang
waktu pendek.
       Dalam organisasi pemerintahan, pimpinan menunjukan seseorang atau
sekelompok orang yang mempunyai suatu jabatan dengan tugas, kewenangan
dan tanggungjawab yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pemimpin
adalah sosok yang memiliki kemampuan dalam memberikan inspirasi,
memandu, mengembangkan kompetensi, mendorong, ataupun mengkoreksi
kepada kelompoknya dalam mengemban tugas mencapai tujuan bersama.
       Dengan demikian pemimpin harus memiliki kompetensi yang memadai
baik menyangkut pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap. Hal ini sejalan
dengan pengertian kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 bahwa kompetensi adalah tingkat ketrampilan, pengetahuan dan
tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang
diberikan kepadanya dalam organisasi.
       Seiring   dengan      lajunya   perubahan   dan   semakin   kompleksnya
permasalahan, maka seorang pemimpin diharapkan dapat berfungsi :
a.   Sebagai perancang (designer), fungsi dari perancangan atau apa yang
     orang sebut “Arsitektur adalah jarang nampak, terjadi dibalik layar”. Peran
     sebagai perancang, pemimpin harus mampu membangun ide-ide dan
     merancang pekerjaan meliputi perumusan kebijakan, strategi dan struktur
     yang mengarahkan ide-ide dalam pengambilan keputusan.
b.   Sebagai guru (teacher), pemimpin berperan dalam membantu setiap orang
     dalam organisasi, termasuk dirinya untuk memperoleh pandangan yang luas
     tentang realitas saat ini. Samahalnya dengan peran sebagai pelatih,
     pembimbing atau fasilitator.
c.   Sebagai pelayan (steward), yaitu memberikan pertolongan pada orang-
     orang yang mereka pimpin dan pembantuan bagi tujuan yang lebih besar
     atau misi organisasi.

                                                                             17
Lebih lanjut Mustopadidjaja AR (2003), menjelaskan bahwa kepemimpinan
aparatur perlu memiliki 5 (lima kompetensi) berikut :
a.   Kompetensi Strategis
     Berpikir strategis merupakan suatu kompetensi yang diperlukan oleh
     seorang pemimpin. Pemimpin yang berpikir strategis akan mempunyai
     kemampuan dalam melihat jauh kedepan untuk menghadapi tantangan serta
     kebutuhan organisasi. Hal ini dapat tercermin dari kemampuan menyusun
     visi dan misi serta merencanakan program dan kegiatan yang tepat. Visi
     merupakan gambaran masa depan yang realistis yang ingin diwujudkan
     dalam waktu tertentu (Senge, Peter M.,1990, dan Nanus, B., 2001 ).
     Organisasi yang memahami visi, akan dapat berfungsi sebagai kekuatan
     untuk membangkitkan semangat yang terfokus, enerji untuk belajar,
     meningkatkan aspirasi, membuka cara-cara berpikir         dan   mengenali
     keterbatasan-keterbatasan pribadi, membuat orang saling percaya dalam
     rangka mewujudkan kerjasama, landasan untuk mendefinisikan upaya-
     upaya dalam memenuhi tuntutan masa depan.
b.   Kompetensi Manajerial
     Kompetensi manajerial bahwa seorang pemimpin harus mampu mengelola
     berbagai sumber daya manajemen secara tepat guna dan tepat sasaran.
     Termasuk membangun komitmen agar seluruh anggota organisasi mampu
     dan mau berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama untuk kepentingan
     tujuan organisasi.
c.   Kompetensi Teknikal
     Kompetensi teknikal ini sangat penting untuk untuk dimiliki oleh seorang
     pemimpin. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang
     sesuai bidang tugasnya dan jenis pekerjaan masing-masing. Kesesuaian
     kompetensi teknik ini dapat membantu dalam penempatan pegawai sesuai
     dengan prinsip “the right mano n the right place”. Sebagai seorang
     pemimpin, kemampuan diatas perlu dimiliki baik untuk dirinya sendiri
     maupun untuk menetapkan kebijakan.

                                                                           18
d.   Kompetensi Sosial
     Kompetensi sosial yang dimaksud adalah bahwa seorang pemimpin harus
     memiliki kemampuan beradaptasi, membangun jejaring kerja (network) dan
     membangun       komunikasi   yang   efektif   dengan   berbagai   pelanggan.
     Kompetensi sosial ini sangat penting untuk melihat kekuatan dan sumber
     daya serta kelemahan yang dapat diatasi dari lingkungan sosialnya.
e.   Kompetensi Etik
     Kompetensi etik diartikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas
     kepribadian dan moral yang baik, jujur dan senantiasa mempertimbangkan
     nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat.


          Selanjutnya Sujatno (2007) menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang
pemimpin yang besar dan credible, maka yang harus dilakukan seorang
pemimpin adalah melayani (to serve) dan harus mempunyai 5 (lima) kebiasaan
yaitu :
     1) See the future (melihat masa depan);
     2) Engage and develop others (melibatkan dan kembangkan orang lain);
     3) Reinvent continuously (temukan kembali terus menerus);
     4) Value results and relationships (hargai hasil dan hubungan);
     5) Embody the values (mewujudkan nilai).


          Disisi lain, terjadinya pergeseran paradigma dari “Government is to
govern”menjadi “Government is to serve the people” sebagai akibat perubahan
situasi politik dan perekonomian global di akhir era tahun 1990an, dalam
perkembangannya memerlukan pula penyesuaian terhadap konsep dan cara
pendekatan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah.
          Berkaitan dengan ini, sebagaimana dikemukakan A. Aziz Sanapiah (2010)
bahwa UNDP (1998) dengan memakai pendekatan konsep “From Government
To Governance” dalam penyelenggaraan manajemen di sektor publik (Public
Management) menganggap perlu dilakukan perubahan secara mendasar



                                                                              19
mengenai cara pandang dalam melihat peran pemerintah dalam manajemen
publik, yaitu :
   Pemerintah yang semula dipandang sebagai pengelola melalui instrument
    birokrasi, memerlukan perubahan dengan “melibatkan masyarakat dan sektor
    swasta”;
   Pendekatan yang semula fokus pada kewenangan dan power, diubah
    menjadi “pendekatan pada manajemen”;
   Pandangan semula bahwa masyarakat sebagai objek dan kurang partisipasi
    dan pemberdayaan, diubah dengan memandang “masyarakat sebagai subjek
    dan mendorong partisipasi dan pemberdayaan mereka”.


       Perubahan cara pandang mengenai peran penyelenggaraan pemerintah
yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta tersebut, selanjutnya merupakan
landasan kearah kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam kaitan
ini, Basuki (2009 : 18) menyampaikan adanya pemisahan yang tegas antara
peran ketiga pilar Good Governance termaksud yaitu :
   Negara : menciptakan kondisi politik, ekonomi dan social yang stabil;
    membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan
    publik yang efisien dan akuntabel; menegakan HAM; melindungi lingkungan
    hidup; mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan public;
   Sektor Swasta : menjalankan industry; menciptakan lapangan kerja;
    menyediakan    insentif   bagi   karyawan;   meningkatkan   standar   hidup
    masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; transfer ilmu
    pengetahuandan teknologi kepada masyarakat; menyediakan kredit bagi
    pengembangan UKM;
   Masyarakat Madani : menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
    mempengaruhi kebijakan public; sarana checks and balances pemerintah;
    mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah; mengembangkan
    SDM, sarana komunikasi antar masyarakat.




                                                                            20
Dalam operasional pelaksanaannya fungsi ketiga domain tersebut
dijabarkan sebagai berikut dimana :

   Fungsi    Pemerintah,      meningkatkan     kompetensi       aparatur    dengan
    menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bidang terkait;
   Fungsi Sektor Swasta, menjadi mitra kerja pemerintah dalam kerjasama
    evaluasi eksternal;
   Fungsi Masyarakat, mengorganisir diri dalam kelompok masyarakat untuk
    melakukan social control terhadap tingkat kinerja aparatur



2. Paradigma Organisasi Pembelajaran

          Dalam organisasi pembelajaran, seorang pimpinan harus mampu
    memainkan peranan baru (new roles), dapat memiliki ketrampilan baru (new
    skills), dan mampu menggunakan sarana baru (new tools) untuk pemetaaan
    masalah yang dihadapi organisasi dengan 5 (lima) disiplin yang esential yang
    diajarkan Peter Senge (1990), yaitu : (a) Berpikir sistemik (Systems Thinking);
    (b) Keahlian Pribadi (Personal Mastery); (c) Mental Model (Model Mental); (d)
    Membangun Visi Bersama (Building Shared Vision); dan (e) Pembelajaran
    Tim (Team Learning).

          Untuk     mengembangkan        berpikir   systemic     dalam      Learning
    Organization, diperlukan komitmen dari para pimpinan untuk membuka diri
    dan mau mendengar apa yang tidak ingin didengar. Oleh karena itu
    pemimpin juga harus “unconcious competences”, “creatives” dan “visionary”,
    “learning community” dan “adaptive value” serta mau melakukan “inventory
    technology based competences”, yang berupa konsep, idea, gagasan untuk
    memastikan tercapainya suatu tujuan.

          Membangun visi bersama dalam organisasi merupakan suatu proses
    learning organization. Learning Organization mengajak para anggota
    organisasi untuk berpikir holistik dan sistemik dengan memperhatikan
    lingkungan eksternal dan internal. Berpikir secara sistemik berarti berusaha


                                                                                 21
untuk memahami dan melihat secara menyeluruh, secara utuh seluruh
bagian-bagian yang ada dalam system, dan mampu mengkomunikasikan
tentang kompleksitas dan saling ketergantungan antar bagian/komponen.
Keunggulan     berpikir   systemic   adalah   dapat   melihat   realitas   dalam
masyarakat secara menyeluruh; dapat mendeteksi hubungan-hubungan yang
tidak kentara, tetapi pengaruhnya sangat nyata dalam situasi dynamic
complexity, mendorong tindakan bersifat antisipatif, bukan semata-mata
reaktif.

       Selanjutnya kelima disiplin Senge (1990) tersebut perlu dikembangkan
sebagai suatu kesatuan utuh, sehingga dapat diwujudkan di dalam tindakan
nyata sehari-hari. Keterpaduan kelima disiplin tersebut dapat dicapai melalui
suatu proses dialog yang merupakan disiplin tambahan dalam mewujudkan
organisasi pembelajaran.

       Kelima disiplin tersebut diintegrasikan oleh dialog. Dialog adalah salah
satu bentuk komunikasi lisan yang dapat digunakan untuk memahami suatu
persoalan dilihat dari berbagai sudut pandang. Melalui dialog manusia akan
mampu melihat representatif dan sifat-sifat partisipatif pemikiran sehingga
lebih peka dalam menyadari keterbatasan pemahamannya.

       Gambaran organisasi pembelajaran tersebut dapat dijelaskan pada
diagram berikut ini :




                                                                             22
Gambar 2.1:
              Interaksi disiplin kelima dalam organisasi



                            Berpikir
                            Sistemik




   Keahlian                                            Mental
    Pribadi                 Dialog dan                 Model
                              Diskusi
                             Terampil




      Pembelajaran                               Visi
         Tim                                   Bersama




3. Paradigma Pembangunan Sumber Daya Manusia.
      Pengembangan SDM akan selalu menjadi titik central dalam upaya
peningkatan kinerja organisasi, peningkatan daya saing, baik pada skala
mikro (organisasi) maupun makro (bangsa) dan bahkan skala global.
Organisasi akan survive juga akan tergantung oleh SDM yang dinamis dan
mau belajar terus menerus serta berhasil membentuk team learning.
      Berdasarkan    penelitian   menunjukan   bahwa   dunia    kerja   lebih
memerlukan SDM yang mempunyai (1) kemampuan pribadi ( jujur,
tanggungjawab, komitmen, disiplin tinggi, etika), dan (2) kemampuan sosial.
Artinya bahwa kemampuan teknis bukan menjadi penentu dalam penerimaan
pegawai.
      Bagi lembaga pemerintah, yang menjadi masalah adalah bahwa belum
semua lembaga mengikuti adanya perubahan paradigma pembangunan
SDM, sehingga sistem manajemen SDM masih menggunakan pola lama



                                                                          23
yang    tidak    memperhatikan    pendekatan    pengelolaan      SDM      berbasis
  kompetensi.
         Pengembangan         SDM   melalui   dunia   pendidikan    perlu    melihat
  kecenderungan kebutuhan pasar/dunia kerja. Namun pada umumnya dunia
  pendidikan dalam menyiapkan SDM lebih kepada mewujudkan kemampuan
  teknis, sehingga tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana dunia
  pendidikan mampu mewujudkan keseimbangan antara kemampuan berpikir,
  kemampuan berperasaan, dan kemampuan dalam bertindak. Dengan
  demikian tantangan bagi dunia pendidikan agar selain mewujudkan
  kemampuan teknis juga perlu menambahkan 5 (lima) goal untuk mewujudkan
  SDM yang mempunyai perilaku positif, yaitu :
     Tanggungjawab pada diri sendiri dan kepada orang lain (kematangan
      pribadi);
     Tanggungjawab sosial, dimana individu mampu menyatu dengan
      masyarakat dan selalu mampu memelihara masyarakat;
     Tanggungjawab psikologi, yaitu individu yang tidak membuat resah dirinya
      sendiri maupun orang lain;
     Tanggungjawab hukum, yaitu individu yang mampu mematuhi dan
      menegakkan hukum;
     Tanggungjawab moral, yaitu mengetahui hal yang baik dan buruk.


G. Konsep Kebijakan Publik
         Menurut Mustopadidjaja (2001), kebijakan publik merupakan suatu
  keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk
  melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang
  dilakukan       oleh   Instansi    yang     berkewenangan        dalam     rangka
  penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.
         Kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan negara merupakan
  suatu stratifikasi kebijakan yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga
  kelompok, yaitu:
  1. Kebijakan umum (stratejik).

                                                                                 24
2. Kebijakan manajerial.
3. Kebijakan teknis-operasional yang berkaitan satu sama lain.
       Menurut Dunn (1991), masalah-masalah Kebijakan adalah produk
pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah,
yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis. Dengan begitu, apa yang
kita alami merupakan situasi masalah, bukan masalah itu sendiri, yang
seperti atom atau sel, merupakan suatu konstruksi nasional. Masalah-
masalah Kebijakan adalah kebutuhan atau kesempatan-kesempatan yang
tidak terealisir, tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan Kebijakan publik.
       Perumusan masalah, yang merupakan fase penelitian kebijakan
dimana para analis menelaah berbagai formulasi masalah yang saling
berbeda dari para pelaku kebijakan, tidak dapat dipungkiri merupakan
kegiatan yang paling penting, dari para analis kebijakan. Perumusan masalah
merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang
mempengaruhi keberhasilan semua fase analis kebijakan dewasa ini.
Memahami masalah kebijakan adalah sangat penting , karena para analis
kebijakan kelihatannya lebih sering gagal karena mereka memecahkan
“masalah yang salah”, lebih baik memutuskan solusi yang salah terhadap
masalah yang benar.
       Perumusan masalah merupakan pengetahuan yang mempersoalkan
asumsi-asumsi yang mendasari : definisi masalah, pembuatan kebijakan
melalui agenda setting. Sehingga dalam perumusan masalah dikemukakan:
1. Asumsi yang tersembunyi
2. Mendiagnosa sebab-sebab dan akibat
3. Memetakan tujuan
4. Memadukan pandangan yang bertentangan
5. Merancang peluang
       Dunn (1991) menjelaskan beberapa sifat atau ciri khas dari masalah
Kebijakan, sebagai berikut :
1. Saling ketergantungan dari masalah Kebijakan
2. Subyektivitas dari masalah Kebijakan

                                                                                 25
3. Sifat buatan dari masalah
4. Dinamika masalah Kebijakan
5. Dilihat dari rumit tidaknya masalah
      Dunn (1991) mengurai teknik atau metode-metode perumusan
masalah sebagai berikut : Perumusan masalah, mengambil prioritas di atas
pemecahan masalah, dalam analisis Kebijakan. Perumusan masalah, dapat
dipandang sebagai suatu proses , dengan 4 fase, yang saling tergantung,
yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem
definition), spesifikasi masalah (problem specification), dan pengenalan
masalah. Selanjutnya William N. Dunn mengusulkan tahap-tahap perumusan
masalah sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini :


                                     Gambar 2.2:
                       Tahap-tahap Perumusan Masalah


                                      Meta Masalah

                                           B
                Pencarian       2                         Pendefinisian
                                                      3
                 Masalah                                    Masalah


             Situasi
                                                               Masalah
             Masalah                                      C
                        A                                     Substantif




              Pengenalan
                            1                        4 Spesifikasi
               Masalah                                  Masalah
                                          D
                                    Masalah Formal




      Mustopadidjaja mengusulkan tujuh langkah yang perlu dilakukan sejak
dari pengkajian persoalan sampai perumusan rekomendasi kebijakan.
Langkah-langkah tersebut antara lain :
1. Pengkajian Persoalan

                                                                           26
Pengkajian Persoalan bertujuan menemukan dan memahami hakekat
   persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam
   hubungan sebab akibat. Tiga bekal pokok yang perlu dimiliki dalam
   pengkajian persoalan ini adalah teori, metodologi perumusan masalah
   dan informasi.
2. Penentuan Tujuan
   Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari
   secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-
   kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya
   keburukan atau kerugian. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, realistis
   dan terukur.
3. Perumusan Alternatif
   Pengembangan alternatif dilakukan berdasarkan :
   a. Pengamatan terhadap kebijakan yang ada (sedang dilaksanakan) dan
      kemudian diperbaiki secara bertahap (incremental).
   b. Melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang
      dan coba menerapkannya dalam bidang yang sedang dipelajari
      (branching).
   c. Merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu (inventive).
4. Penyusunan Model
   Model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi,
   diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model
   dapat dituangkan dalam      berbagai    bentuk yang dapat digolongkan
   sebagai berikut : skematik model (seperti flow chart dan diagram) model
   fisik seperti miniatur, game model (seperti adegan latihan manajemen,
   peperangan dan sebagainya). Model akan bermanfaat dalam melakukan
   prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tiadanya perubahan-
   perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian model merupakan
   alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi atau dalam
   perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif
   kebijakan.

                                                                         27
5. Penentuan Kriteria
   Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk
   menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan saja hal-hal yang
   bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisien, dan sebagainya) politik
   (konsensus antar stakeholders dan sebagainya) Administratif (efektifitas
   dan sebagainya), tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak
   yang fundamental seperti etika dan filsafat (pemerataan, persamaan dan
   sebagainya).
6. Penilaian Alternatif
   Alternatif-alternatif yang dikembangkan selanjutnya dinilai berdasarkan
   kriteria yang disepakati. Tujuan penilaian alternatif adalah untuk
   mendapatkan gambaran lebih jauh tentang efektivitas, efisiensi dan
   kelayakan masing-masing alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga
   diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling efektif dan
   paling efisien atau paling layak.
7. Perumusan Rekomendasi
   Penilaian alternatif akan memberi gambaran tentang sejumlah pilihan-
   pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah akhir dari
   analisis kebijakan adalah merumuskan sasaran mengenai alternatif yang
   diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimal pada kondisi
   berbagai faktor lingkungan, administrasi dan ekonomi tertentu. Dalam
   rekomendasi sebaiknya dikemukakan pula strategi pelaksanaan dari
   alternatif yang disarankan atau direkomendasi.
       Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan merupakan mata rantai
perlengkapan dalam proses Kebijakan Publik (KP), dimana kebijakan publik
yang telah disahkan dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara (LN)
siap untuk dilaksanakan.
       Kebijakan Publik ada yang self executing (yaitu dengan sendirinya
telah terimplikasikan begitu suatu kebijakan ditetapkan) dan ada yang non
self executing, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditujukan



                                                                        28
agar tujuan dikeluarkannya kebijakan publik dapat segera tercapai dengan
dampak negatif yang sekecil.
       Sifat kebijakan publik, self executing atau non self executing. Siapa
yang paling bertanggung jawab, apakah eksekutif, legislatif, badan-badan
pemerintah, pihak swasta, pemerintah, LSM dan masyarakat.
       Pelaksanaan pengendalian kebijakan publik dilakukan secara simultan
yang berorientasi pada sasaran dan tujuan serta target group dari kebijakan
publik harus efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya berdasarkan
prosedur.
       Evaluasi Kebijakan Publik merupakan langkah terakhir dalam proses
suatu kebijakan, yang dilakukan pada tahap pemanfaatan pelaksanaan,
pengawasan ataupun pertanggungjawaban.
       Setiap tahapan berisi kegiatan pengumpulan dan analisis data
informasi   serta    pelaporan     perkembangan       pencapaian     hasil   kegiatan
pelaksanaan.
Evaluasi kebijakan mempunyai tiga klasifikasi, yaitu :
1. Evaluasi administrasi.
2. Evaluasi kebijakan bidang hukum.
3. Evaluasi politik.
       Evaluasi     kinerja   kebijakan   pada       hakikatnya    dilakukan     untuk
mengetahui ketepatan dan aktifitas agar dapat dilakukan langkah-langkah
selanjutnya untuk mencapai manfaat yang lebih baik.
Prinsip-prinsip Evaluasi Kebijakan, terdiri dari :
1. Fokus Nilai : Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai terhadap manfaat
   atau kegunaan.
2. Interpendensi fakta – nilai : hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada
   bukti-bukti tetapi juga terhadap nilai-nilai.
3. Orientasi masa kini dan masa lalu : evaluasi mempersoalkan masa lalu.
4. Obyektif evaluasi menyatakan : penemuan-penemuan yang terdapat
   dilapangan       apa   adanya    dengan    meningkatkan        keterlibatan    aktif
   masyarakat.

                                                                                   29
Dalam metode dan pendekatan evaluasi kinerja kebijakan, terdapat
dua analisis, yaitu :
1. Analisis lintas dampak yaitu untuk mendapat bukti manfaat dalam
   mengidentifikasikan     hasil   kebijakan           yang   terantisipasi   (kurang
   diperhitungkan) yang berlandaskan dengan mencapai program kebijakan.
2. Analisis Survei Pemakaian (user survey analysis) adalah serangkaian
   prosedur untuk mengumpulkan mengenai evaluasi suatu kebijakan
   program dari calon pengguna dan pelaku-pelaku lainnya.

       Teknik-teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja, yaitu :
1. Penafsiran evaluasi analisis.
2. Tahap-tahap dalam pelaksanaan analisis manfaat ganda.
3. Teknik-teknik pengukuran (tujuan dan teknik-teknik untuk evaluasi
   sistematik).
4. Macam-Macam Bentuk Ukuran Kinerja.
   a. Rasio masukan dan keluaran dengan sejumlah atau pelayanan yang
       diberikan sebagai ukuran dan jam kerja atau unit biaya pelayanan
       yang diberikan sebagai ukuran masukan.
   b. Asumsi pada setiap tipe pengukuran merupakan kualitas keluaran
       yang       dilaksanakan     secara      tetap     atau     penyempernuaan-
       penyempurnaan sebagai sesuatu rasio yang lebih efisien yang dapat
       dicapai.
5. Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard
   Balanced Scorecard dinyatakan oleh para alhli sebagai suatu system
   manajenmen stratejik menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi
   kedalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja dalam empat perspektif
   yang saling berhubungan, yaitu : keuangan, kepuasan pelanggan,
   penyempurnaan proses internal, pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan,
   perspektif yang satu akan berdampak pada keberhasilan perspektif
   lainnya.




                                                                                  30
H. Konsep Manajemen Stratejik
        Manajemen Stratejik (Strategic Management) dapat didefinisikan
  sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi
  keputusan-keputusan, antara lain fungsi kegiatan sehingga suatu organisasi
  dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.
         Kajian manajemen stratejik menggunakan model manajemen stratejik
  Whittaker yang disempurnakan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai Organisasi
     a. Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak
        diwujudkan dan kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat
        dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik.
     b. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai
        organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi.
     c. Nilai adalah menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam
        menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi.
  2. Pencermatan Lingkungan Stratejik
     a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) yaitu suatu kegiatan yang
        dilakukan   untuk      menganalisis   dan   mencermati   kekuatan   dan
        kelemahan dari dalam organisasi sendiri.
     b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) yaitu suatu kegiatan yang
        dilakukan untuk menganalisis dan mencermati peluang dan ancaman
        dari luar organisasi
  3. Implementasi Systems Thinking pada Manajemen Stratejik.
          Aplikasi atau implementasi systems thinking pada manajemen
     stratejik bertujuan untuk menyelesaikan, memecahkan atau solusi
     pemecahan masalah secara sistem (sistemik) yang ada.
  4. Implementasi Scenario Planning pada Manajemen Stratejik
          Proses implementasi scenario planning pada dasarnya bersifat linier
     dan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses pelaksanaan
     secara bertahap. Dari berbagai kajian tentang proses penyusunan

                                                                             31
rumusan scenario planning ternyata tidak ada proses pentahapan yang
  baku.
5. Implementasi Balanced Scorecard Pada Manajemen Stratejik
          Penggunaan Balanced Scorecard dalam konteks organisasi
  ditujukan untuk menghasilkan proses yang produktif dan cost effective,
  menghasilkan financial return yang berlipat ganda dan berjangka panjang,
  mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen,
  mewujudkan produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik
  bagi customer pelanggan.




                                                                       32
BAB III
                        INSTRUMEN ANALISIS


A. Instrumen Analisis Kajian Paradigma
        Instrumen analisis kajian paradigma akan menjelaskan tentang
  organisasi pembelajaran (learning organization) bahwa paradigma cukup
  efektif dan berguna bagi setiap organisasi, karena dengan paradigma
  pembelajaran ini akan mendorong setiap aparatur untuk terus menerus
  meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan
  dan dimana pola pikir baru dan luas terus dikembangkan, aspirasi kolektif
  dibiarkan bebas dan anggota-anggotanya terus berjalan bersama. Dengan
  demikian mereka akan terus belajar menambah ilmu pengetahuan,
  kemampuan dan keterampilan serta wawasan sehingga kinerja mereka terus
  meningkat dan mereka senantiasa dapat menyesuaikan dirinya dengan
  perkembangan yang terus berubah.
        Dalam kaitan ini, di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas, penerapan
  konsep paradigma baru yang meliputi Building Learning Commitment (BLC)
  dan Building Learning Organization (BLO) sudah diterapkan namun belum
  optimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari indikasi
  sebagai berikut :
  1. Building Learning Comitment (BLC)
     Komitmen pembelajaran sudah ada dengan telah dilaksanakan berbagai
     pendidikan dan pelatihan bagi aparatur namun masih perlu ditingkatkan
     sehingga seluruh aparatur memiliki komitmen, motivasi dan rasa
     tanggungjawab yang kuat untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam
     melaksanakan tupoksinya.
  2. Building Learning Organization (BLO)
     a. Systems Thinking, belum semua aparatur termasuk unsur pimpinan,
        yaitu Direktur dan para Kasubdit, dapat mengembangkan pola berpikir




                                                                             33
sistemik dalam memecahkan persoalan organisasi seperti dengan
        menggunakan instrumen atau piranti archetype.
     b. Personal Mastery, belum semua aparatur memiliki kemampuan
        profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-
        masing.
     c. Mental Models, belum semua aparatur memiliki mental models positif
        bahkan mental block. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian
        aparatur yang kurang respon dan disiplin terhadap tugasnya.
     d. Building Shared Vision, belum semua aparatur dalam melaksanakan
        tugasnya mengacu pada visi bersama yang sudah disepakati. Mereka
        lebih cenderung bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
        yang berlaku seperti harus ada pedoman, juklak dan juknis.
     e. Team      Learning,   belum   semua     aparatur   dilibatkan   dalam
        mengembangkan tim pembelajaran dalam penanganan masalah yang
        dihadapi. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kerjasama, koordinasi,
        interaksi individu dalam pelaksanaan tugas.


B. Instrumen Analisis Kajian Kebijakan Publik
        Dalam instrumen analisis kajian kebijakan publik dikatakan bahwa
  kebijakan publik memegang posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan
  tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, yang dalam hal ini
  termasuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD). Oleh karena itu,
  pertimbangan yang sangat cermat dan menyeluruh harus selalu menjadi
  acuan utama bagi pembuat kebijakan karena setiap produk kebijakan selalu
  akan berdampak multidimensional terhadap publik. Kebijakan apapun yang
  dikeluarkan oleh pembuat kebijakan harus selalu berorientasi kepada tujuan
  dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
        Pada Direktorat EKPD-Bappenas, penerapan konsep kebijakan publik
  telah diterapkan dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan teknis operasional,
  namun belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merespon
  harapan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

                                                                           34
Kesenjangan ini terjadi karena dalam merumuskan masalah kebijakan
  belum sepenuhnya menggunakan langkah-langkah perumusan masalah
  kebijakan seperti yang dianjurkan oleh William N. Dunn atau Prof.
  Mustopadidjaja AR, sehingga kebijakan teknis yang sudah dirumuskan sering
  mengalami hambatan dalam pelaksanaan karena terbentur oleh masalah
  kemampuan SDM, dana, sarana dan prasarana, administrasi, manajemen
  dan lain-lain.
         Oleh karena itu, di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas masih perlu
  pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep perumusan
  masalah kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan
  efisien.


C. Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik

             Instrumen analisis kajian manajemen stratejik menerangkan bahwa
  manajemen stratejik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi
  secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan,
  sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran
  manajemen stratejik adalah meningkatkan : kualitas organisasi, efisiensi
  penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan
  pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan.

             Manajemen Stratejik terdiri dari dua bagian yaitu :

  1. Perencanaan Stratejik (Perencanaan Konseptual) : merupakan langkah
     awal yang harus dilakukan oleh Direktorat EKPD-Bappenas agar mampu
     menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal (masyarakat dan swasta),
     nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
     Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

  2. Perencanaan Kinerja (Perencanaan Operasional) : Merupakan proses
     penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
     yang ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh
     Direktorat EKPD-Bappenas melalui berbagai kegiatan tahunan.

                                                                         35
Proses      perumusan    manajemen     stratejik   yang   dipergunakan   dalam
penyusunan KTP2 ini mulai dari perumusan visi sampai pada penyusunan
program, di mana dalam program tersebut merupakan kumpulan kegiatan
nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh aparatur Direktorat
EKPD-Bappenas dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah proses perumusan manajemen stratejik :

1. Perumusan Visi, Misi, Nilai.

2. Pencermatan Lingkungan Stratejik, yang meliputi:

   a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI),

   b. Percermatan Lingkungan Eksternal (PLE),

   c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI), dan

   d. Kesimpulan Analisis Faktor Ekternal (KAFE).



Implementasi Systems Thinking pada Manajemen Stratejik.

         Aplikasi atau implementasi systems thinking pada manajemen
stratejik    bertujuan   untuk    menyelesaikan,   memecahkan     atau   solusi
pemecahan masalah secara sistem (sistemik) yang ada di Direktorat EKPD-
Bappenas.



Implementasi Balanced Score Card pada Manajemen Stratejik

         Penggunaan Balanced Score Card dalam konteks organisasi
ditujukan untuk menghasilkan proses yang produktif dan cost effective,
menghasilkan financial return yang berlipat ganda dan berjangka panjang,
mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen,



                                                                            36
mewujudkan produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi
customer pelanggan.



Implementasi Scenario Planning pada Manajemen Stratejik

      Proses implementasi scenario planning pada dasarnya bersifat linier
dan   merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses pelaksanaan
secara bertahap. Dari berbagai kajian tentang proses penyusunan rumusan
scenario planning ternyata tidak ada proses pentahapan yang baku.




                                                                      37
BAB IV
                   ANALISIS PERMASALAHAN


A. Deskripsi Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah
  (EKPD) Bappenas



  1. Tugas Pokok

          Menurut Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
    Nasional/Kepala    Badan        Perencanaan    Pembangunan          Nasional
    No.PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menneg
    PPN/Bappenas,      Direktorat     EKPD-Bappenas        mempunyai      tugas
    melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan,
    evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan
    daerah.



  2. Fungsi

          Dalam    melaksanakan       tugas    dimaksud,   Direktorat    EKPD-
    Bappenas menyelenggarakan fungsi:

    1. Perumusan kebijakan dan koordinasi pemantauan dan evaluasi
       kinerja pembangunan daerah;

    2. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas
       program,    prioritas   RKP     serta    RPJMN      termasuk      agenda
       pembangunan       yg    dicanangkan     oleh   Presiden    di     bidang
       pembangunan daerah;

    3. Penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah;

    4. Pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi
       kinerja pembangunan daerah;



                                                                             38
5. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta
      evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

   6. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana di
      lingkungan direktoratnya.



3. Indikator Pencapaian Target

         Menurut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.1/2010
   tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014,
   indikator pencapaian target pembangunan 2010-2014 Direktorat EKPD-
   Bappenas adalah sebagai berikut:

  1. Persentase kesesuaian kebijakan rencana terhadap pembangunan di
     daerah terhadap Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan
     Nasional.

  2. Persentase hasil Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap rancangan
     dokumen lima tahunan (RPJMN)

  3. Persentase hasil evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan
     dokumen tahunan (RKP)

  4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan
     dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

  5. Persentase kesesuaian muatan rekomendasi hasil pemantauan dan
     evaluasi tematik pembangunan daerah dengan RPJMN

  6. Persentase hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap
     pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan dalam RPJMN/RKP
     (evaluasi tematik)

  7. Persentase daerah yang memiliki dokumen pedoman evaluasi kinerja
     pembangunan daerah.

  8. Jumlah dokumen evaluasi di bidang evaluasi kinerja pembangunan
     daerah tingkat provinsi


                                                                  39
B. Analisis Kajian Paradigma

        Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa pelaksanaan
  tugas dan fungsi Direktorat EKPD-Bappenas belum optimal, sehingga
  menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan pencapaian target yang menjadi
  tanggungjawabnya.

        Faktor yang sangat penting untuk dibenahi adalah bagaimana
  strategi yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
  manusia untuk melaksanakan fungsi evaluasi lingkungan Bappenas.
  Strategi   yang   dilakukan     antara   lain   melalui   kajian    paradigma:    1)
  membangun komitmen belajar, 2) membangun organisasi pembelajaran; 3)
  peran kepemimpinan dalam penerapan prinsip Good Governance.



  1. Membangun Komitmen Belajar (BLC)

             Komitmen belajar sangat penting dilakukan dalam rangka
     meningkatkan kualitas sumber daya manusia para evaluator di Direktorat
     EKPD-Bappenas. Hal ini perlu dilakukan karena sumber daya manusia
     memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan
     tugas pencapaian target evaluasi secara keseluruhan.

             Komitmen     belajar      mendorong        aparatur       untuk     dapat
     mengembangkan nilai-nilai pribadi secara positif. Oleh karenanya BLC
     perlu dilakukan secara konsisten oleh Direktorat EKPD-Bappenas
     melalui kegiatan-kegiatan seperti diklat, kursus, seminar, lokakarya,
     litbang, dan sebagainya. Proses pembelajaran seperti itu merupakan
     proses pembelajaran pengalaman nyata, pengamatan cermat, serta
     konseptualisasi    abstrak    eksperimentasi.     Dengan        demikian,   dapat
     diketahui gaya belajar apa yang diperankan oleh para evaluator di
     Direktorat EKPD-Bappenas. Selanjutnya dengan terus melakukan
     pembelajaran maka staf akan menyikapi persoalan organisasi dalam
     mencapai tujuannya.

                                                                                   40
2. Membangun Organisasi Pembelajaran (BLO)

          Upaya pengembangan organisasi pembelajaran adalah strategi
  yang tepat untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Direktorat
  EKPD-Bappenas terutama untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.
  Sebab dengan membangun organisasi pembelajaran maka akan tercipta
  aparatur yang memiliki kualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi
  serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

          Dalam    pengembangan    organisasi   pembelajaran,     Direktorat
  EKPD-Bappenas telah melaksanakan program-program peningkatan
  kualitas sumber daya manusia baik teknis fungsional maupun struktural,
  namun hal ini dirasakan belum optimal karena keterbatasan anggaran
  serta ketergantungan pada unit lain yang mempunyai kewenangan
  merencanakan diklat aparatur. Persoalan yang paling penting adalah
  bahwa fifth disciplines yang meliputi personal mastery, mental models,
  building shared vision, team learning, dan system thinking, belum
  dikembangkan secara penuh di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas.

          Hal tersebut terindikasikan dengan masih ada sumber daya
  manusia yang dalam pelaksanaan pekerjaan yang kurang terampil dan
  ahli karena kompetensi yang tidak sesuai dengan bidang tugas. Masih
  ada sumber daya manusia yang belum berkontribuai aktif dalam
  menghadapi       persoalan-persoalan   organisasi,   dan     belum     ada
  pemahaman mengenai visi organisasi.

          Di samping itu, cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah
  masih bersifat linier, hal ini terlihat dari cara menyelesaikan suatu
  permasalahan oleh staf evaluator tidak bersifat komprehensif dalam
  menyelesaikan masalah organisasi, sehingga pekerjaan yang dihasilkan
  tidak optimal.

          Menyimak permasalahan tersebut di atas, maka sangatlah perlu
  untuk    mensosialisasikan   konsep    BLO,    secara      konsisten   dan


                                                                          41
berkesinambungan        dengan     menjadikan     Direktorat EKPD-Bappenas
  sebagai organisasi pembelajar.



3. Paradigma Kepemimpinan

        Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat EKPD-
  Bappenas, peranan kepemimpinan sangat penting khususnya dalam
  rangka     perumusan,      penetapan,      pelaksanaan      dan       pengendalian
  kebijakan-kebijakan.

        Melihat kondisi yang ada di Direktorat EKPD-Bappenas dengan
  kendala dan permasalahan yang sudah disebutkan di atas, tidak terlepas
  juga dari peran kepemimpinan yang mestinya bertanggung jawab
  terhadap permasalahan yang ada. Hal ini menunjukan bahwa nilai-nilai
  dan peran kepemimpinan belum diaktualisasikan secara komprehensif
  dalam menjalankan tugas dan fungsi di Direktorat EKPD-Bappenas, di
  samping itu juga terlihat bahwa pemahaman yang ada masih perlu
  ditingkatkan kapasitasnya serta merubah cara berpikir, khususnya untuk
  mendukung dapat dijalankannya peran pemimpin sebagai “as a steward,
  as a designer, dan as a teacher”.

        Pelaksanaan         fungsi   monitoring   dan     evaluasi       memerlukan
  dukungan serta peran pemimpin khususnya dalam perumusan strategi,
  kebijakan dan program yang efektif dan efisien. Sebagai pelayan,
  pimpinan     Direktorat     EKPD-Bappenas        dapat      mengarahkan        dan
  memberikan petunjuk yang tepat untuk melaksanakan kebijakan dan
  strategi yang sudah ditetapkan.

        Sehubungan          dengan    hal    tersebut,    nilai-nilai    dan    peran
  kepemimpinan       harus      dioptimalkan      dalam      rangka       menunjang
  pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat EKPD-Bappenas.

        Dengan       landasan        teori     kepemimpinan         dan        konsep
  penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) di
  atas, dan berdasarkan hasil analisa atas informasi dan data yang

                                                                                  42
diperoleh, terlihat bahwa permasalahan kredibilitas kepemimpinan
  muncul sebagai akibat :

  a. Rendahnya komitment dari Direktur dan ketiga Kepala Sub Direktorat
     di   lingkungan   Direktorat   EKPD-Bappenas       khususnya    terkait
     dukungan     terhadap    percepatan    reformasi    birokrasi   untuk
     meningkatkan daya saing bangsa di Era Asean-China Free Trade
     Area;

  b. Perubahan kondisi di atas dan sejalan dengan tuntutan RPJMN
     2010-2014 yang dicanangkan, jelas menuntut adanya berbagai
     penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan pelaksanaan internal
     yang selama ini digunakan;

  c. Kerjasama dengan sektor swasta dan pihak universitas selaku mitra
     kerja, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi untuk
     peningkatan pelayanan guna memenuhi tingkat kepuasan konsumen,
     juga belum dilakukan dengan optimal;

  d. Kurangnya koordinasi dan keterlibatan Direktorat EKPD-Bappenas
     dalam evaluasi kinerja pembangunan juga ikut berperan terhadap
     rendahnya kompetensi SDM yang ada;

  e. Keterbatasan dana anggaran yang tersedia setiap tahunnya,
     merupakan salah satu faktor penghambat lainnya dalam optimalisasi
     usaha pencapaian target tahunan Direktorat EKPD-Bappenas;

  f. Kurang berfungsinya mekanisme pengawasan internal maupun
     eksternal yang ada ikut mendorong berkembangnya permasalahan
     rendahnya kinerja Direktorat EKPD-Bappenas.



B.1. Pemecahan Masalah

     Dari hasil analisis masalah diatas dan memperhatikan pula latar
belakang, masalah pokok dan landasan teori yang ada, dicoba untuk
memecahkan masalah tersebut melalui System thinking model dengan
menggunakan Causal Loop Diagram.
                                                                         43
Variabel-Variabel

       Mengingat cukup banyaknya variabel yang memungkinkan dapat
memicu dan berperan dalam menciptakan kemunculan dan terjadinya
masalah di atas, dicoba untuk mempersempit pengelompokan variabel
dengan mencari dan menetapkan variabel-variabel dasar yang berjumlah 12
variabel yang diturunkan dari permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam
table berikut.

                              Tabel 4.1:

                     Permasalahan dan Variabel


No.              Permasalahan                        Variabel
1.  Belum memiliki Sistem Evaluasi          Sistem EKPD yang baku
    Kinerja Pembangunan Daerah yang
    baku.
2.  Belum memiliki jaringan data yang       Jaringan data yang
    terintegrasi.                           terintegrasi
3.  Masih banyaknya dokumen                 Dokumen perencanaan
    perencanaan daerah yang belum siap      daerah
    di evaluasi.
4.  Belum memiliki indikator kinerja        Indikator kinerja
    pembangunan daerah yang baku dan        pembangunan daerah
    komprehensif.
5.  Masih kurangnya infrastruktur bidang    Infrastruktur Teknologi
    Teknologi Informasi di lingkungan       Informasi
    Direktorat EKPD-Bappenas dalam
    rangka penyelenggaraan dan
    penyajian informasi kinerja
    pembangunan daerah.
6.  Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi    Hasil evaluasi
    sebagai feedback perencanaan.
7.  Belum memiliki sistem evaluasi          Sistem evaluasi RPJMN di
    RPJMN di daerah.                        daerah.
8.  Banyaknya peraturan perundang-          Peraturan perundang-
    undangan yang terkait di bidang         undangan
    evaluasi kinerja pembangunan daerah
    yang belum harmonis.
9.  Terbatasnya jumlah staf organik untuk   Staf Direktorat EKPD
    mendukung Tupoksi Direktorat,
    sekurang-kurangnya dua orang staf

                                                                       44
No.                Permasalahan                                                 Variabel
          pada setiap Subdit.
    10.   Masih kurangnya kapasitas para staf                        Kapasitas staf EKPD
          dalam bidang evaluasi kinerja
          pembangunan daerah sehubungan
          dengan baru terbentuknya kedeputian
          evaluasi.
    11.   Kurangnya koordinasi antar Direktorat                      Koordinasi
          dalam rangka melaksanakan evaluasi
          dan informasi kinerja pembangunan
          daerah.
    12.   Adanya duplikasi Tupoksi dengan                            Duplikasi Tupoksi
          instansi lain di bidang evaluasi kinerja
          pembangunan daerah.


    Analisis Causal Loop Diagram (Leverage dan Ranking)

           Dengan menggunakan metode analisis Causal Loop Diagram melalui
    program Vensim, dapat digambarkan hubungan antar dua belas variabel di
    atas sebagai berikut :


                              CLD Direktorat EKPD-Bappenas

                                        S

                                        Jaringan data yang
                                             terintegrasi                                  S
                                  S
             Peraturan                                                  S            Dokumen
       perundang-undangan                                                       perencanaan daerah
                                                                            S                          S
                                              S
                                       S
                                         Indikator kinerja S                    S
      Sistem EKPD                      pembangunan daerah                             Hasil evaluasi
        yang baku
S                                                            S
                  S                    S          S

                              S                                  S
                                         Infrastruktur                               Staf Direktorat
     Sistem evaluasi                  Teknologi Informasi
    RPJMN di daerah           S                                                           EKPD

                      S                                                          S               S


             Kapasitas staf       S
                                                                        Duplikasi Tupoksi
                EKPD
                                                         S
                    S                       Koordinasi

                                                         S
                                                                                                           45
Berdasarkan penghitungan jumlah loop, maka yang menjadi pengungkit
adalah Sistem EKPD yang baku, dengan gambar Uses Tree maupun Causes
Tree untuk menjelaskan hubungan pengungkitnya adalah sebagai berikut :




                                    Uses Tree

                                                Dokumen perencanaan daerah
                          Jaringan data
                                                Infrastruktur Teknologi Informasi
                          yang terintegrasi
                                                (Indikator kinerja pembangunan daerah)
      Sistem EKPD
       yang baku                                      (Dokumen perencanaan daerah)

                                                      (Sistem EKPD yang baku)
                          Indikator kinerja
                          pembangunan daerah          Peraturan perundang-undangan

                                                      Sistem evaluasi RPJMN di daerah




                                   Causes Tree


              (Sistem EKPD yang baku)

        Infrastruktur Teknologi Informasi        Indikator kinerja
                                                 pembangunan
         Jaringan data yang terintegrasi         daerah
                                                                       Sistem EKPD
                   Staf Direktorat EKPD
                                                                        yang baku
          Dokumen perencanaan daerah
                                                 Sistem evaluasi
                              Koordinasi         RPJMN di
                                                 daerah
  (Indikator kinerja pembangunan daerah)




                                                                                    46
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA

More Related Content

What's hot

KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadi
KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadiKKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadi
KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadiMuhamad Riadi
 
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal  Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUProposal  Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUSujud Marwoto
 
KERTAS KERJA PERSEORANGAN (KKP) RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PENCAP...
KERTAS KERJA PERSEORANGAN  (KKP)   RENCANA KERJA PENINGKATAN  KINERJA  PENCAP...KERTAS KERJA PERSEORANGAN  (KKP)   RENCANA KERJA PENINGKATAN  KINERJA  PENCAP...
KERTAS KERJA PERSEORANGAN (KKP) RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PENCAP...Direktorat Produktivitas -Kemnakertrans
 
Laporan aktualisasi cpns
Laporan aktualisasi cpnsLaporan aktualisasi cpns
Laporan aktualisasi cpnsputrirahmayuni
 
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa Tengah
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa TengahRancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa Tengah
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa TengahDisma Ariyanti W
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Presentasi KKP muhamad riadi
Presentasi KKP muhamad riadiPresentasi KKP muhamad riadi
Presentasi KKP muhamad riadiMuhamad Riadi
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsanIkhsan Prabowo
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSMokh Afifuddin
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Khrisna Ariyudha
 
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASN
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASNAktualisasi Nilai Nilai Dasar ASN
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASNMokh Afifuddin
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVSujud Marwoto
 
Revisi rancangan proyek perubahan
Revisi rancangan  proyek perubahanRevisi rancangan  proyek perubahan
Revisi rancangan proyek perubahanIoWibisono
 
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Instansi
 

What's hot (20)

KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadi
KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadiKKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadi
KKP (Kertas Kerja Perorangan) muhamad riadi
 
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal  Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURUProposal  Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
Proposal Proyek Perubahan. PENINGKATAN DISIPLIN GURU
 
KERTAS KERJA PERSEORANGAN (KKP) RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PENCAP...
KERTAS KERJA PERSEORANGAN  (KKP)   RENCANA KERJA PENINGKATAN  KINERJA  PENCAP...KERTAS KERJA PERSEORANGAN  (KKP)   RENCANA KERJA PENINGKATAN  KINERJA  PENCAP...
KERTAS KERJA PERSEORANGAN (KKP) RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PENCAP...
 
1. modul pktbt rb
1. modul pktbt rb1. modul pktbt rb
1. modul pktbt rb
 
File (36)
File (36)File (36)
File (36)
 
Laporan aktualisasi cpns
Laporan aktualisasi cpnsLaporan aktualisasi cpns
Laporan aktualisasi cpns
 
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa Tengah
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa TengahRancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa Tengah
Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Jawa Tengah
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasi
 
Presentasi KKP muhamad riadi
Presentasi KKP muhamad riadiPresentasi KKP muhamad riadi
Presentasi KKP muhamad riadi
 
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
180701 Laporan Rencana Aktualisasi ANEKA ikhsan
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
 
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatProyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan Masyarakat
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
 
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASN
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASNAktualisasi Nilai Nilai Dasar ASN
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar ASN
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Revisi rancangan proyek perubahan
Revisi rancangan  proyek perubahanRevisi rancangan  proyek perubahan
Revisi rancangan proyek perubahan
 
Silvester Nyawai, S. Pd
Silvester Nyawai, S. PdSilvester Nyawai, S. Pd
Silvester Nyawai, S. Pd
 
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623
 

Similar to Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA

Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek KelembagaanPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaaninfosanitasi
 
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdfLUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdfilusiDigulSelatan
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumModul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumDhiangga Jauhary
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi  MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Gremons
 
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptxrenggarpoltekkesmata
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Tri Widodo W. UTOMO
 
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocxMAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocxLisca Ardiwinata
 
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)piansopian3
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaDadang Solihin
 
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014PA Rianto
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 

Similar to Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA (20)

Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek KelembagaanPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
 
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdfLUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf
LUSIARTI - PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH.pdf
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
 
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
 
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumModul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
 
Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas MANDI  ACHMADAVANDI,SE,MMTugas MANDI  ACHMADAVANDI,SE,MM
Tugas MANDI ACHMADAVANDI,SE,MM
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi  MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,PERANAN PEMBAGUNAN DIPU .LUAchmad avandi
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
 
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
2 Agenda III E-Learning PKP LAN (Ani 11, 14, 16 Agst 2023)+ Tugas(1).pptx
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
 
3. Modul Kompeten (1).pdf
3. Modul Kompeten (1).pdf3. Modul Kompeten (1).pdf
3. Modul Kompeten (1).pdf
 
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocxMAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx
MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx
 
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)
Laporan pkl m.iqram 2 daftar isi aja (1)
 
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L LainnyaKerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan Kemendagri dengan K/L Lainnya
 
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014
Buku ii-bab-xi rpjmn tahun 2010-2014
 
Mod
ModMod
Mod
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESDadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
 

Recently uploaded

#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptxyeniyoramapalimdam
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakOcieocietralalatrilili Tharigan
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA

  • 1. KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN DUKUNGAN DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH-BAPPENAS DALAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A-CFTA) DISUSUN OLEH : NAMA : DADANG SOLIHIN NDH : 62 KELAS : B ASAL INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXIX JAKARTA, NOVEMBER 2010
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KPT-2) saya susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Diklatpim Tingkat II yang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan KTP2 yang saya kutip secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian KTP2 ini bukan karya tulis saya sendiri, atau ada indikasi adanya plagiat di bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari siapapun, dan Pakta Integritas ini digunakan untuk seperlunya. Jakarta, 23 November 2010 Penyusun, DADANG SOLIHIN NDH : B.62 v
  • 7. RINGKASAN EKSEKUTIF Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Amanat RPJMN 2010-2014, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Dalam konteks ini RPJMN menyatakan bahwa pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, menurut RPJMN, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional. Di dalam sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia, Bappenas merupakan sistem pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah (EKPD) Bappenas adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan pembangunan daerah, luasnya wilayah Indonesia menyebabkan banyak daerah berhadapan langsung dengan perdagangan bebas di kawasan regional baik dengan negara-negara vi
  • 8. anggota Asean maupun dengan kawasan lainnya seperti APEC, AFTA dan perdagangan bebas bilateral seperti Japan-Indonesia EPA. Kesiapan daerah yang berhadapan langsung dengan negara-negara yang telah menyepakati perdagangan bebas akan dapat menjadi penyeimbang terhadap wilayah lainnya di Indonesia. Ketidaksiapan daerah, meskipun dapat menguntungkan daerah secara parsial, namun akan menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan daya saing nasional, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan neraca perdagangan nasional secara keseluruhan. Dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA), Direktorat EKPD-Bappenas mengalami kendala yaitu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Melihat permasalahan di atas, maka faktor paling penting adalah terbatasnya kelembagaan, terutama yang menyangkut belum adanya Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang baku serta belum memiliki indikator kinerja pembangunan daerah yang baku dan komprehensif. Oleh sebab itu diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui langkah- langkah yang tepat dengan menggunakan pendekatan kajian paradigma, kajian kebijakan publik, serta kajian manajemen strategi. Dalam rangka implementasi kebijakan capacity building pada Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas yang integratif, maka perlu dijalankan kebijakan pembangunan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Dalam tataran organisasi yang lebih tinggi, yaitu pada level Bappenas, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, yaitu “Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dengan tersedianya kualitas SOP yang mendukung”, maka dari hasil evaluasi berdasarkan BSC diperoleh capaian vii
  • 9. 82,6%. Berarti tingkat keberhasilan kebijakan ini dinilai berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Pencapaian tujuan tersebut dapat dioptimalkan melalui penerapan e- Government yang konkrit dan terukur, struktur kelembagaan yang proporsional, efektif, efisien serta pengadaan barang dan jasa menggunakan e-procurement. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyiapkan sistem rekrutmen yang transparan, sistem penilaian kinerja yang terukur serta sistem diklat berbasis merit dan kompetensi. Sedangkan berdasarkan Scenario Planning, melalui CLD telah ditetapkan bahwa sumbu aksisnya adalah potensi sumber daya daerah dan sumbu ordinatnya adalah semangat otonomi dan desentralisasi. Agar dapat mencapai kondisi sebagaimana digambarkan dalam kuadran I (Zamrud Khatulistiwa), yaitu kondisi ketika potensi sumber daya daerah melimpah dengan tingginya semangat otonomi dan desentralisasi, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Scenario Planning Indonesia 2014, maka Indonesia harus dapat melaksanakan pembangunan secara konsisten sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, walaupun Presiden dan pemerintahannya berganti setiap saat. viii
  • 10. KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taallah Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkat Rakhmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Prestasi perorangan (KTP2) ini, yang merupakan salah satu persyaratan wajib pada Program Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010. Sesuai programnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas jabatan eselon II secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansinya. 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembakar dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pengayoman serta pemberdayaan masyarakat. 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tujuan pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Mengacu kepada Tema Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2010: "Percepatan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)", serta melalui pembelajaran kajian paradigma, kajian kebijakan publik, dan kajian manajemen stratejik, penulis mencoba mengaktualisasikannya dalam bentuk Karya Tulis Prestasi Perorangan (KTP-2) dengan judul "Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)”. ix
  • 11. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi bagi penyelesaian karya tulis ini, khususnya kepada : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Ibu Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, dan Sesmen/Sestama Bappenas Bapak Syahrial Loetan, yang telah memberikan kesempatan penulis mengikuti Diklatpim Tingkat II ini; 2. Kepala LAN Rl Bapak Dr Asnawi Rewansyah MSc, Deputi Bidang Diklat SPIMNAS Bapak Dr. Sudiman, MPA, serta Kepala Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan Bapak Drs. Makhdum Priyatno, MA yang telah menerima dan memfasilitasi penulis selama mengikuti kegiatan Diklatpim Tingkat II di kampus LAN; 3. Bapak Dr. Mustafa Kamal sebagai Widyaiswara Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian KTP-2 ini, dan Bapak Drs. Noerwantoro sebagai Widyaiswara Penguji yang telah memberikan masukan penting dalam presentasi KTP2 ini ; 4. Para Widyaiswara, yang telah memberikan dan menularkan ilmunya dan mendorong kami untuk dapat menyelesaikan Diklatpim Tingkat II ini. 5. Isteri dan Anak-anakku yang telah memberikan dukungan semangat serta doanya selama mengikuti Diklatpim Tingkat II ini. Penulis menyadari bahwa apa yang sudah dihasilkan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan bagi penyempurnaan karya tulis ini. Jakarta, 23 November 2010 Penyusun, DADANG SOLIHIN NDH : B.62 x
  • 12. DAFTAR ISI PERSETUJUAN PENYAJIAN ii PENGESAHAN KTP-2 iii PERSETUJUAN JUDUL KTP-2 iv PAKTA INTEGRITAS v RINGKASAN EKSEKUTIF vi KATA PENGANTAR ix DAFTAR ISI xi DAFTAR GAMBAR xiii DAFTAR MATRIKS xiii DAFTAR TABEL xiii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Permasalahan 1 B. Deskripsi Masalah 2 C. Rumusan Masalah 3 D. Tujuan dan Sasaran Penulisan 4 1. Tujuan 4 2. Sasaran 4 E. Sistematika Penulisan 5 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL 6 A. Perencanaan Pembangunan Nasional 6 B. Reformasi Birokrasi 10 C. Daya Saing Bangsa 12 D. Asean-China Free Trade Area (A-CFTA) 14 E. Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan 15 Daerah-Bappenas F. Konsep Paradigma 15 G. Konsep Kebijakan Publik 24 H. Konsep Manajemen Stratejik 31 BAB III INSTRUMEN ANALISIS 33 A. Instrumen Analisis Kajian Paradigma 33 B. Instrumen Analisis Kajian Kebijakan Publik 34 C. Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik 35 xi
  • 13. BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN 38 A. Deskripsi Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah 38 (EKPD) Bappenas B. Analisis Kajian Paradigma 40 C. Analisis Kajian Kebijakan Publik 49 D. Kesimpulan 62 E. Rekomendasi 62 D. Analisis Kajian Manajemen Stratejik 63 BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI 79 A. Rekomendasi 79 B. Rencana Aksi 80 BAB VI PENUTUP 87 DAFTAR PUSTAKA 89 LAMPIRAN 93 xii
  • 14. DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Interaksi disiplin kelima dalam organisasi 23 Gambar 2.2 Tahap-tahap Perumusan Masalah 26 Gambar 4.1 Dinamika Lingkungan Kebijakan berdasarkan Iceberg 53 Theory Gambar 4.2 Agenda Setting 54 Gambar 4.3 Elemen Sistem Kebijakan 55 Gambar 4.4 Tahapan Perumusan Masalah 56 Gambar 4.5 Analisis Kajian Manajemen Stratejik 63 Gambar 4.6 Penyusunan Balanced Scorecard Bappenas 69 Gambar 4.7 Balanced Scorecard Strategy Map 70 Gambar 4.8 Langkah Penyusunan Scenario Planning 73 Gambar 4.9 Menetapkan Focal Concern 73 DAFTAR MATRIKS Matriks 4.1 Analisis CLD 47 Matriks 4.2 Masalah Formal dan Tujuan KP 58 Matriks 4.3 Perumusan Alternatif 58 Matriks 4.4 Rekomendasi Kebijakan 61 Matriks 4.5 Perumusan Kebijakan 62 Matriks 4.6 Mengubah Faktor Lingkungan menjadi Variabel 66 Berpengaruh Matriks 4.7 Jumlah Loop pada Setiap Variabel CLD 67 Matriks 4.8 Perumusan Tujuan 68 Matriks 4.9 Balanced Scorecard Kementerian PPN/Bappenas 71 Matriks 4.10 Identifikasi Driving Forces 74 Matriks 4.11 Skenario Planning Indonesia 2014 77 Matriks 4.12 Skenario Planning Indonesia 2014 78 Matriks 5.1 Rencana Aksi Memenuhi Kriteria SMART 80 DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Permasalahan dan Variabel 44 Tabel 4.2 Penilaian Alternatif Kebijakan 60 Tabel 5.1 Aktivitas, Indikator Kinerja dan Jadwal Implementasi 81 xiii
  • 15.
  • 16. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa keberhasilan Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional. Persaingan di pasar global tersebut sudah tampak nyata dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area (A-CFTA) pada 1 Januari 2010. Dalam kaitan itu, perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Di dalam sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan sistem pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah (EKPD) Bappenas adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan pembangunan daerah, luasnya wilayah Indonesia menyebabkan banyak daerah berhadapan langsung dengan perdagangan bebas di kawasan regional baik dengan negara-negara anggota Asean maupun dengan kawasan lainnya seperti APEC, AFTA dan perdagangan bebas bilateral seperti Japan-Indonesia EPA, dll (Faisal Basri, 2010). Kesiapan daerah yang berhadapan langsung dengan negara-negara yang telah menyepakati perdagangan bebas akan dapat menjadi penyeimbang terhadap wilayah lainnya di Indonesia. Ketidaksiapan daerah, meskipun dapat menguntungkan daerah secara parsial, namun akan menjadi penghambat dalam 1
  • 17. upaya meningkatkan daya saing nasional, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan neraca perdagangan nasional secara keseluruhan. Dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA), Direktorat EKPD- Bappenas mengalami kendala yaitu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka hal yang menarik untuk dibahas adalah "Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah- Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area (A-CFTA)”. B. Deskripsi Masalah Berbagai faktor keterbatasan kapasitas Direktorat EKPD-Bappenas baik yang bersifat kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia perlu dievaluasi dan diinventarisir untuk selanjutnya dikaji peran dan kontribusinya dalam mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. Dari sisi kelembagaan, faktor-faktor tersebut diperkirakan mencakup antara lain :  Belum memiliki Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang baku.  Belum memiliki jaringan data yang terintegrasi.  Masih banyaknya dokumen perencanaan daerah yang belum siap di evaluasi.  Belum memiliki indikator kinerja pembangunan daerah yang baku dan komprehensif. Sedangkan dari sisi ketatalaksanaan, faktor-faktor tersebut diperkirakan mencakup antara lain :  Masih kurangnya infrastruktur bidang Teknologi Informasi di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam rangka penyelenggaraan dan penyajian informasi kinerja pembangunan daerah, sehingga diperlukan pemenuhan 2
  • 18. kebutuhan minimal peralatan yang diperlukan untuk mendukung penerapan Teknologi Informasi pada Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.  Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai feedback perencanaan.  Belum memiliki sistem evaluasi RPJMN di daerah.  Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah yang belum harmonis. Disamping itu juga ditemui faktor keterbatasan lainnya yang menyangkut sumber daya manusia mencakup :  Terbatasnya jumlah staf organik untuk mendukung Tupoksi Direktorat, sekurang-kurangnya dua orang staf pada setiap Subdit.  Masih kurangnya kapasitas para staf dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah sehubungan dengan baru terbentuknya kedeputian evaluasi.  Kurangnya koordinasi antar Direktorat dalam rangka melaksanakan evaluasi dan informasi kinerja pembangunan daerah.  Adanya duplikasi Tupoksi dengan instansi lain di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. C. Rumusan Masalah “Bagaimana Capacity Building pada Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas guna Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Asean-China Free Trade Area?” 3
  • 19. D. Tujuan dan Sasaran Penulisan Memperhatikan tema Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX serta rumusan masalah di atas, maka penulisan Karya Tulis Prestasi Perorangan ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Tujuan a. Untuk mengetahui sejauhmana kebutuhan capacity building pada Direktorat EKPD-Bappenas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area. b. Untuk mengetahui sejauhmana hambatan dan kendala dalam melaksanakan capacity building pada Direktorat EKPD-Bappenas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean-China Free Trade Area. c. Sebagai aktualisasi materi pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti Diklatpim Tingkat II untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh instansi asal penulis yaitu Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas); d. Menyelesaikan persyaratan akademis dan akuntabilitas dalam keikutsertaan program Diklatpim Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2010. 1. Sasaran a. Sebagai bahan rekomendasi dan pemikiran untuk pemecahan masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat EKPD-Bappenas, yang dituangkan dalam suatu rencana stratejik dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan; b. Sebagai upaya pemecahan masalah dalam melaksanakan capacity building pada Direktorat EKPD-Bappenas melalui sumbangan pemikiran, saran dan alternatif kebijakan. 4
  • 20. c. Sebagai upaya stratejik untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif guna perumusan kebijakan dalam melaksanakan capacity building pada Direktorat EKPD-Bappenas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di era Asean- China Free Trade Area (A-CFTA). E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan KTP-2 ini terdiri dari enam bab dengan uraian sebagai berikut: Bab I membahas latar belakang permasalahan, hakekat permasalahan, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II membahas kerangka konseptual Perencanaan Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi, Daya Saing Bangsa, Asean-China Free Trade Area (A-CFTA), Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas, konsepsi kajian paradigma, kajian kebijakan publik, dan kajian manajemen stratejik. Bab III membahas mengenai instrumen analisis berdasarkan konsep kajian paradigma, kajian kebijakan publik, kajian manajemen stratejik. Bab IV membahas analisis kajian paradigma, kajian kebijakan publik dan kajian manajemen stratejik Bab V memuat rekomendasi dan rencana aksi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Bab VI Penutup 5
  • 21.
  • 22. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A. Perencanaan Pembangunan Nasional Salah satu misi Pembangunan Nasional sesuai RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Untuk merealisasikan tujuan yang strategis tersebut, RPJPN mengamanatkan kepada para pengemban amanah di negeri ini untuk memprioritaskan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Selanjutnya amanat RPJPN tersebut ditindaklanjuti oleh RPJMN 2010- 2014. Menurut RPJMN tahap kedua tersebut, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Dalam konteks ini RPJMN menyatakan bahwa pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, menurut RPJMN, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional. RPJPN dan RPJMN adalah dua dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memiliki peranan sangat penting dalam membawa perubahan pada kondisi bangsa dan negara ke arah kondisi yang lebih baik dan lebih maju. Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Bagi bangsa Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki tujuan yang sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Setidaknya terdapat lima argumentasi yang mendasarinya. Pertama, dalam jangka panjang perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan 6
  • 23. berbangsa dan bernegara. Kedua, dalam jangka yang lebih pendek perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan penting dan mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, konflik sosial di berbagai wilayah, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan kawasan, serta permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ketiga, dalam era globalisasi perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun arahan strategis bagi kegiatan pembangunan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia yang cepat berubah dan situasi/kondisi Indonesia di masa datang dalam berbabagi aspek sosial, ekonomi, demografi, dan sebagainya. Keempat, ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, menentukan tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, serta mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik, dan konsisten. Kelima, dalam era desentralisasi perencanaan pembangunan nasional secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah serta antardaerah, dan pembangunan sinergi pusat dan daerah serta antardaerah. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. 7
  • 24. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 8
  • 25. dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. Di dalam sistem Administrasi Pemerintahan Indonesia, Bappenas merupakan sistem pendukung manajemen pembangunan nasional berupa suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. 9
  • 26. Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. B. Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan percepatan reformasi birokrasi, menurut Kinanto (2010), Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang berkaitan dengan ribuan proses overlapping fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan manusia dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi birokrasi memerlukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah secara bertahap , konkrit, realistis, sungguh-sungguh, bersifat out of the box thinking, dan a new paradigm shift, serta upaya luar biasa (business not as usual). Adapun makna keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah pertama, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. Dan keempat, meningkatkan efisiensi baik biaya maupun waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah pertaruhan besar dalam menyongsong tantangan abad 21, tantangan tersebut akan semakin nyata apabila dikaitkan dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area (A- CFTA) sejak 1 Januari 2010 yang penuh dengan benturan persaingan. 10
  • 27. Makna keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah pertama, menghapuskan korupsi. Kedua, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy. Serta ketiga, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi, dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Sedangkan makna kegagalan Reformasi Birokrasi adalah pertama, ketertinggalan kemampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak eksponensial di abad 21. Kedua, antipati, trauma, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan ketiga, ancaman kegagalan pencapaian good governance Tantangan yang dihadapi Reformasi Birokrasi menurut Kinanto (2010) adalah sebagai berikut. • Reformasi birokrasi belum mencapai sasaran pembenahan kelembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mind-set dan culture set; • Belum dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional; • Belum memiliki grand design dan road map reformasi birokrasi; • Dikeluarkannya arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh, mendalam, nyata serta menyentuh sendi kehidupan masyarakat. • Membutuhkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang visioner, menyeluruh, taktis, dan terukur. Percepatan reformasi birokrasi tidak bisa menunggu sampai seluruhnya siap tetapi harus diterapkan secara bertahap baik antar organisasi yang terpilih, maupun antar tahapan dalam satu organisasi. Apabila menunggu sampai seluruh konsep reformasi selesai maka reformasi tidak akan pernah terjadi. 11
  • 28. C. Daya Saing Bangsa Indonesia harus meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Asean China-Free Trade Area (ACFTA), agar dapat memenangi persaingan. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ini, menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah mampu bertahan dan bersaing atau tidak dalam ACFTA. Dimulainya penerapan perjanjian perdagangan bebas pada awal 2010 harus menjadi perhatian berbagai kalangan, karena ACFTA bukan sesuatu yang sepele. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang kompetitif. Daya saing bak mantra yang selalu disebut oleh para ekonom, CEO, manajer, presiden, menteri, gubernur hingga bupati/wali kota. Namun benarkah daya saing negara sama dengan daya saing perusahaan? Krugman (1994) pernah memperingatkan, jargon "peningkatan daya saing" merupakan obsesi yang berbahaya. Begitu tulisnya di Foreign Affairs, edisi Maret-April. Menurut mahaguru dari Massachusetts Institute of Technology ini, daya saing negara amat berlainan dengan daya saing perusahaan. Mengapa? Ada setidaknya dua alasan. Pertama, dalam realitas, yang bersaing bukan negara, tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang menganalogikan daya saing negara identik dengan daya saing perusahaan. Bila negara Indonesia memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri Indonesia memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Kedua, perusahaan memang bisa bangkrut, tetapi negara tidak memiliki bottom line alias tidak akan pernah "keluar dari arena persaingan". Daya saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan. Proses penciptaan nilai tambah (value added creation) berada pada ruang lingkup perusahaan. 12
  • 29. Sementara pada ruang lingkup negara, daya saing suatu bangsa ditentukan oleh interaksi antara kinerja ekonomi makro, seberapa jauh kebijakan pemerintah kondusif bagi dunia usaha,kinerja dunia usaha,dan infrastruktur. Daya saing negara diartikan sebagai daya tarik suatu negara terhadap investor untuk menanamkan modalnya. Bagi investor harapannya adalah modal yang ditanamkan akan memberikan keuntungan yang tinggi. Dengan banyaknya investasi akan memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daya saing Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada pada papan bawah. Menurut laporan International Institute for Management Development (IMD) dalam World Competitiveness Yearbook, daya saing Indonesia menempati urutan ke-52 pada 2006, menurun menjadi 54 pada 2007 dan bahkan pada 2008 ini peringkat Indonesia anjlok menjadi 51 dari 55 negara. Indonesia jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia (19),Filipina (40). Penilaian versi World Economic Forum juga menunjukkan daya saing Indonesia (54) masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurunnya daya saing diakibatkan oleh rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiennya bisnis, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk negara yang memiliki daya saing yang rendah bukan berarti tidak ada investasi di Indonesia. Namun demikian pilihan investasi umumnya di sektor yang beresiko tinggi dan berbasis sumber daya alam. Apabila daya saing ini tidak diperbaiki, maka investasi akan berhenti dengan habisnya komoditas berbasis SDA. Kondisi ini akan mengakibatkan keterpurukan suatu bangsa, karena biaya recovery akibat pengambilan suberdaya alam yang berlebihan, akan jauh lebih besar dari penerimaan yang diperoleh negara. Sementara keuntungan terbesar hanya akan diperoleh para investor dengan meninggalkan kemiskinan di negara yang ditinggalkannya. 13
  • 30. D. Asean-China Free Trade Area (A-CFTA) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan- hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Tujuan Asean-China FTA adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. 2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. 3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara- negara anggota. 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota. 14
  • 31. E. Dukungan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah- Bappenas Dalam kancah persaingan Asean-China Free Trade Area (A-CFTA) ini dukungan Direktorat EKPD-Bappenas kepada Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kemampuan Daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi dokumen perencanaannya (RPJMD) yang berkualitas dalam rangka percepatan reformasi birokrasi adalah sangat signifikan. Oleh karena itu, Direktorat EKPD-Bappenas sebaiknya memilih posisi terdepan sebagai learning organization (LO). Menurut Senge (1990), LO adalah organisasi di mana anggotanya secara terus menerus meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang mereka dambakan, pola pikir baru dipelihara, aspirasi kolektif dibiarkan bebas berkembang dan anggota juga terus menerus belajar untuk bagaimana belajar bersama-sama. Selanjutnya Senge mengatakan bahwa saat ini LO menjadi makin penting karena meningkatnya kecepatan perubahan dan persaingan, meningkatnya kompleksitas permasalahan, banyaknya ketidakpastian, serta terjadinya perubahan sifat pekerjaan dan kompetensi angkatan kerja. Senge menambahkan bahwa inti dari LO adalah informasi yang tersedia harus accessible (dapat diakses) dan selalu diperkaya melalui proses interaktif yang sehat, serta SDM dalam organisasi harus selalu dekat dengan informasi, dapat melihat fakta-fakta baru,dan tertantang untuk mencipta yang baru. F. Konsep Paradigma Paradigma berasal dari kata bahasa Yunani yaitu paradeigma (LAN, 2010) yang berarti model atau pola atau contoh, sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teorisi dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan 15
  • 32. baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia. Dalam rangka pemecahan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, secara khusus tiga kajian paradigma yang relevan untuk digunakan sebagai alat analisis dicoba untuk diungkapkan yang mencakup: Paradigma Kepemimpinan, Paradigma Organisasi Pembelajaran, dan Paradigma Pembangunan Sumber Daya Manusia. 1. Paradigma Kepemimpinan Paradigma Kepemimpinan merupakan cara pandang atau pola baru yang mendasar terhadap perencanaan kepemimpinan yang dilandasi oleh konsep, teori, nilai-nilai dan metodologi tertentu dalam menyelesaikan permasalahan kepemimpinan. Sementara menurut Ralph M. Stogdill dalam Sedarmayanti (2004), “Kepemimpinan” adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan pencapaian tujuan. Sejalan dengan ini, Adi Sujatno (2007) mendefinisikan “Kepemimpinan” adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau melakukan secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan sebuah proses atau manajemen bagaimana seorang pemimpin mengelola perubahan. Artinya proses tersebut menunjukan adanya suatu kondisi atau situasi yang ditimbulkan dari interaksi antara pemimpin dengan pengikutnya. Dengan demikian kepemimpinan pada dasarnya merupakan fenomena sosial (hubungan sosial). Pemimpin (leader) adalah orang yang menjalankan/melakukan kepemimpinan (leadership), dengan esensi yang terpenting adalah bahwa orang tersebut melakukan suatu perubahan. Jadi apabila orang yang menjalankan kepemimpinan itu tidak melakukan perubahan, maka mereka hanya merupakan dan disebut sebagai pimpinan. Pimpinan diartikan sebagai kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi yang mempunyai bawahan, dengan segala kewenangan dan tanggungjawabnya. Perbedaan 16
  • 33. pemimpin dan manajer adalah kalau pemimpin memusatkan perhatian pada orang dan memiliki perspektif jangka panjang sehingga selalu melakukan perubahan, sedangkan manajer itu memikirkan perihal sistem dan struktur termasuk menjalankan sistem dengan benar, serta hanya memikirkan rentang waktu pendek. Dalam organisasi pemerintahan, pimpinan menunjukan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai suatu jabatan dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pemimpin adalah sosok yang memiliki kemampuan dalam memberikan inspirasi, memandu, mengembangkan kompetensi, mendorong, ataupun mengkoreksi kepada kelompoknya dalam mengemban tugas mencapai tujuan bersama. Dengan demikian pemimpin harus memiliki kompetensi yang memadai baik menyangkut pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap. Hal ini sejalan dengan pengertian kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa kompetensi adalah tingkat ketrampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dalam organisasi. Seiring dengan lajunya perubahan dan semakin kompleksnya permasalahan, maka seorang pemimpin diharapkan dapat berfungsi : a. Sebagai perancang (designer), fungsi dari perancangan atau apa yang orang sebut “Arsitektur adalah jarang nampak, terjadi dibalik layar”. Peran sebagai perancang, pemimpin harus mampu membangun ide-ide dan merancang pekerjaan meliputi perumusan kebijakan, strategi dan struktur yang mengarahkan ide-ide dalam pengambilan keputusan. b. Sebagai guru (teacher), pemimpin berperan dalam membantu setiap orang dalam organisasi, termasuk dirinya untuk memperoleh pandangan yang luas tentang realitas saat ini. Samahalnya dengan peran sebagai pelatih, pembimbing atau fasilitator. c. Sebagai pelayan (steward), yaitu memberikan pertolongan pada orang- orang yang mereka pimpin dan pembantuan bagi tujuan yang lebih besar atau misi organisasi. 17
  • 34. Lebih lanjut Mustopadidjaja AR (2003), menjelaskan bahwa kepemimpinan aparatur perlu memiliki 5 (lima kompetensi) berikut : a. Kompetensi Strategis Berpikir strategis merupakan suatu kompetensi yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang berpikir strategis akan mempunyai kemampuan dalam melihat jauh kedepan untuk menghadapi tantangan serta kebutuhan organisasi. Hal ini dapat tercermin dari kemampuan menyusun visi dan misi serta merencanakan program dan kegiatan yang tepat. Visi merupakan gambaran masa depan yang realistis yang ingin diwujudkan dalam waktu tertentu (Senge, Peter M.,1990, dan Nanus, B., 2001 ). Organisasi yang memahami visi, akan dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk membangkitkan semangat yang terfokus, enerji untuk belajar, meningkatkan aspirasi, membuka cara-cara berpikir dan mengenali keterbatasan-keterbatasan pribadi, membuat orang saling percaya dalam rangka mewujudkan kerjasama, landasan untuk mendefinisikan upaya- upaya dalam memenuhi tuntutan masa depan. b. Kompetensi Manajerial Kompetensi manajerial bahwa seorang pemimpin harus mampu mengelola berbagai sumber daya manajemen secara tepat guna dan tepat sasaran. Termasuk membangun komitmen agar seluruh anggota organisasi mampu dan mau berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama untuk kepentingan tujuan organisasi. c. Kompetensi Teknikal Kompetensi teknikal ini sangat penting untuk untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang sesuai bidang tugasnya dan jenis pekerjaan masing-masing. Kesesuaian kompetensi teknik ini dapat membantu dalam penempatan pegawai sesuai dengan prinsip “the right mano n the right place”. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan diatas perlu dimiliki baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menetapkan kebijakan. 18
  • 35. d. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial yang dimaksud adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi, membangun jejaring kerja (network) dan membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pelanggan. Kompetensi sosial ini sangat penting untuk melihat kekuatan dan sumber daya serta kelemahan yang dapat diatasi dari lingkungan sosialnya. e. Kompetensi Etik Kompetensi etik diartikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas kepribadian dan moral yang baik, jujur dan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Sujatno (2007) menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang besar dan credible, maka yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah melayani (to serve) dan harus mempunyai 5 (lima) kebiasaan yaitu : 1) See the future (melihat masa depan); 2) Engage and develop others (melibatkan dan kembangkan orang lain); 3) Reinvent continuously (temukan kembali terus menerus); 4) Value results and relationships (hargai hasil dan hubungan); 5) Embody the values (mewujudkan nilai). Disisi lain, terjadinya pergeseran paradigma dari “Government is to govern”menjadi “Government is to serve the people” sebagai akibat perubahan situasi politik dan perekonomian global di akhir era tahun 1990an, dalam perkembangannya memerlukan pula penyesuaian terhadap konsep dan cara pendekatan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah. Berkaitan dengan ini, sebagaimana dikemukakan A. Aziz Sanapiah (2010) bahwa UNDP (1998) dengan memakai pendekatan konsep “From Government To Governance” dalam penyelenggaraan manajemen di sektor publik (Public Management) menganggap perlu dilakukan perubahan secara mendasar 19
  • 36. mengenai cara pandang dalam melihat peran pemerintah dalam manajemen publik, yaitu :  Pemerintah yang semula dipandang sebagai pengelola melalui instrument birokrasi, memerlukan perubahan dengan “melibatkan masyarakat dan sektor swasta”;  Pendekatan yang semula fokus pada kewenangan dan power, diubah menjadi “pendekatan pada manajemen”;  Pandangan semula bahwa masyarakat sebagai objek dan kurang partisipasi dan pemberdayaan, diubah dengan memandang “masyarakat sebagai subjek dan mendorong partisipasi dan pemberdayaan mereka”. Perubahan cara pandang mengenai peran penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta tersebut, selanjutnya merupakan landasan kearah kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam kaitan ini, Basuki (2009 : 18) menyampaikan adanya pemisahan yang tegas antara peran ketiga pilar Good Governance termaksud yaitu :  Negara : menciptakan kondisi politik, ekonomi dan social yang stabil; membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel; menegakan HAM; melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan public;  Sektor Swasta : menjalankan industry; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; transfer ilmu pengetahuandan teknologi kepada masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM;  Masyarakat Madani : menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; mempengaruhi kebijakan public; sarana checks and balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah; mengembangkan SDM, sarana komunikasi antar masyarakat. 20
  • 37. Dalam operasional pelaksanaannya fungsi ketiga domain tersebut dijabarkan sebagai berikut dimana :  Fungsi Pemerintah, meningkatkan kompetensi aparatur dengan menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bidang terkait;  Fungsi Sektor Swasta, menjadi mitra kerja pemerintah dalam kerjasama evaluasi eksternal;  Fungsi Masyarakat, mengorganisir diri dalam kelompok masyarakat untuk melakukan social control terhadap tingkat kinerja aparatur 2. Paradigma Organisasi Pembelajaran Dalam organisasi pembelajaran, seorang pimpinan harus mampu memainkan peranan baru (new roles), dapat memiliki ketrampilan baru (new skills), dan mampu menggunakan sarana baru (new tools) untuk pemetaaan masalah yang dihadapi organisasi dengan 5 (lima) disiplin yang esential yang diajarkan Peter Senge (1990), yaitu : (a) Berpikir sistemik (Systems Thinking); (b) Keahlian Pribadi (Personal Mastery); (c) Mental Model (Model Mental); (d) Membangun Visi Bersama (Building Shared Vision); dan (e) Pembelajaran Tim (Team Learning). Untuk mengembangkan berpikir systemic dalam Learning Organization, diperlukan komitmen dari para pimpinan untuk membuka diri dan mau mendengar apa yang tidak ingin didengar. Oleh karena itu pemimpin juga harus “unconcious competences”, “creatives” dan “visionary”, “learning community” dan “adaptive value” serta mau melakukan “inventory technology based competences”, yang berupa konsep, idea, gagasan untuk memastikan tercapainya suatu tujuan. Membangun visi bersama dalam organisasi merupakan suatu proses learning organization. Learning Organization mengajak para anggota organisasi untuk berpikir holistik dan sistemik dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal. Berpikir secara sistemik berarti berusaha 21
  • 38. untuk memahami dan melihat secara menyeluruh, secara utuh seluruh bagian-bagian yang ada dalam system, dan mampu mengkomunikasikan tentang kompleksitas dan saling ketergantungan antar bagian/komponen. Keunggulan berpikir systemic adalah dapat melihat realitas dalam masyarakat secara menyeluruh; dapat mendeteksi hubungan-hubungan yang tidak kentara, tetapi pengaruhnya sangat nyata dalam situasi dynamic complexity, mendorong tindakan bersifat antisipatif, bukan semata-mata reaktif. Selanjutnya kelima disiplin Senge (1990) tersebut perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan utuh, sehingga dapat diwujudkan di dalam tindakan nyata sehari-hari. Keterpaduan kelima disiplin tersebut dapat dicapai melalui suatu proses dialog yang merupakan disiplin tambahan dalam mewujudkan organisasi pembelajaran. Kelima disiplin tersebut diintegrasikan oleh dialog. Dialog adalah salah satu bentuk komunikasi lisan yang dapat digunakan untuk memahami suatu persoalan dilihat dari berbagai sudut pandang. Melalui dialog manusia akan mampu melihat representatif dan sifat-sifat partisipatif pemikiran sehingga lebih peka dalam menyadari keterbatasan pemahamannya. Gambaran organisasi pembelajaran tersebut dapat dijelaskan pada diagram berikut ini : 22
  • 39. Gambar 2.1: Interaksi disiplin kelima dalam organisasi Berpikir Sistemik Keahlian Mental Pribadi Dialog dan Model Diskusi Terampil Pembelajaran Visi Tim Bersama 3. Paradigma Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pengembangan SDM akan selalu menjadi titik central dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, peningkatan daya saing, baik pada skala mikro (organisasi) maupun makro (bangsa) dan bahkan skala global. Organisasi akan survive juga akan tergantung oleh SDM yang dinamis dan mau belajar terus menerus serta berhasil membentuk team learning. Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa dunia kerja lebih memerlukan SDM yang mempunyai (1) kemampuan pribadi ( jujur, tanggungjawab, komitmen, disiplin tinggi, etika), dan (2) kemampuan sosial. Artinya bahwa kemampuan teknis bukan menjadi penentu dalam penerimaan pegawai. Bagi lembaga pemerintah, yang menjadi masalah adalah bahwa belum semua lembaga mengikuti adanya perubahan paradigma pembangunan SDM, sehingga sistem manajemen SDM masih menggunakan pola lama 23
  • 40. yang tidak memperhatikan pendekatan pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Pengembangan SDM melalui dunia pendidikan perlu melihat kecenderungan kebutuhan pasar/dunia kerja. Namun pada umumnya dunia pendidikan dalam menyiapkan SDM lebih kepada mewujudkan kemampuan teknis, sehingga tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana dunia pendidikan mampu mewujudkan keseimbangan antara kemampuan berpikir, kemampuan berperasaan, dan kemampuan dalam bertindak. Dengan demikian tantangan bagi dunia pendidikan agar selain mewujudkan kemampuan teknis juga perlu menambahkan 5 (lima) goal untuk mewujudkan SDM yang mempunyai perilaku positif, yaitu :  Tanggungjawab pada diri sendiri dan kepada orang lain (kematangan pribadi);  Tanggungjawab sosial, dimana individu mampu menyatu dengan masyarakat dan selalu mampu memelihara masyarakat;  Tanggungjawab psikologi, yaitu individu yang tidak membuat resah dirinya sendiri maupun orang lain;  Tanggungjawab hukum, yaitu individu yang mampu mematuhi dan menegakkan hukum;  Tanggungjawab moral, yaitu mengetahui hal yang baik dan buruk. G. Konsep Kebijakan Publik Menurut Mustopadidjaja (2001), kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh Instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan negara merupakan suatu stratifikasi kebijakan yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu: 1. Kebijakan umum (stratejik). 24
  • 41. 2. Kebijakan manajerial. 3. Kebijakan teknis-operasional yang berkaitan satu sama lain. Menurut Dunn (1991), masalah-masalah Kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis. Dengan begitu, apa yang kita alami merupakan situasi masalah, bukan masalah itu sendiri, yang seperti atom atau sel, merupakan suatu konstruksi nasional. Masalah- masalah Kebijakan adalah kebutuhan atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisir, tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan Kebijakan publik. Perumusan masalah, yang merupakan fase penelitian kebijakan dimana para analis menelaah berbagai formulasi masalah yang saling berbeda dari para pelaku kebijakan, tidak dapat dipungkiri merupakan kegiatan yang paling penting, dari para analis kebijakan. Perumusan masalah merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analis kebijakan dewasa ini. Memahami masalah kebijakan adalah sangat penting , karena para analis kebijakan kelihatannya lebih sering gagal karena mereka memecahkan “masalah yang salah”, lebih baik memutuskan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Perumusan masalah merupakan pengetahuan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari : definisi masalah, pembuatan kebijakan melalui agenda setting. Sehingga dalam perumusan masalah dikemukakan: 1. Asumsi yang tersembunyi 2. Mendiagnosa sebab-sebab dan akibat 3. Memetakan tujuan 4. Memadukan pandangan yang bertentangan 5. Merancang peluang Dunn (1991) menjelaskan beberapa sifat atau ciri khas dari masalah Kebijakan, sebagai berikut : 1. Saling ketergantungan dari masalah Kebijakan 2. Subyektivitas dari masalah Kebijakan 25
  • 42. 3. Sifat buatan dari masalah 4. Dinamika masalah Kebijakan 5. Dilihat dari rumit tidaknya masalah Dunn (1991) mengurai teknik atau metode-metode perumusan masalah sebagai berikut : Perumusan masalah, mengambil prioritas di atas pemecahan masalah, dalam analisis Kebijakan. Perumusan masalah, dapat dipandang sebagai suatu proses , dengan 4 fase, yang saling tergantung, yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification), dan pengenalan masalah. Selanjutnya William N. Dunn mengusulkan tahap-tahap perumusan masalah sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini : Gambar 2.2: Tahap-tahap Perumusan Masalah Meta Masalah B Pencarian 2 Pendefinisian 3 Masalah Masalah Situasi Masalah Masalah C A Substantif Pengenalan 1 4 Spesifikasi Masalah Masalah D Masalah Formal Mustopadidjaja mengusulkan tujuh langkah yang perlu dilakukan sejak dari pengkajian persoalan sampai perumusan rekomendasi kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain : 1. Pengkajian Persoalan 26
  • 43. Pengkajian Persoalan bertujuan menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Tiga bekal pokok yang perlu dimiliki dalam pengkajian persoalan ini adalah teori, metodologi perumusan masalah dan informasi. 2. Penentuan Tujuan Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan- kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya keburukan atau kerugian. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, realistis dan terukur. 3. Perumusan Alternatif Pengembangan alternatif dilakukan berdasarkan : a. Pengamatan terhadap kebijakan yang ada (sedang dilaksanakan) dan kemudian diperbaiki secara bertahap (incremental). b. Melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang dan coba menerapkannya dalam bidang yang sedang dipelajari (branching). c. Merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu (inventive). 4. Penyusunan Model Model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut : skematik model (seperti flow chart dan diagram) model fisik seperti miniatur, game model (seperti adegan latihan manajemen, peperangan dan sebagainya). Model akan bermanfaat dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tiadanya perubahan- perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan. 27
  • 44. 5. Penentuan Kriteria Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan saja hal-hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisien, dan sebagainya) politik (konsensus antar stakeholders dan sebagainya) Administratif (efektifitas dan sebagainya), tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan filsafat (pemerataan, persamaan dan sebagainya). 6. Penilaian Alternatif Alternatif-alternatif yang dikembangkan selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang disepakati. Tujuan penilaian alternatif adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang efektivitas, efisiensi dan kelayakan masing-masing alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling efektif dan paling efisien atau paling layak. 7. Perumusan Rekomendasi Penilaian alternatif akan memberi gambaran tentang sejumlah pilihan- pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah akhir dari analisis kebijakan adalah merumuskan sasaran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimal pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi dan ekonomi tertentu. Dalam rekomendasi sebaiknya dikemukakan pula strategi pelaksanaan dari alternatif yang disarankan atau direkomendasi. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan merupakan mata rantai perlengkapan dalam proses Kebijakan Publik (KP), dimana kebijakan publik yang telah disahkan dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara (LN) siap untuk dilaksanakan. Kebijakan Publik ada yang self executing (yaitu dengan sendirinya telah terimplikasikan begitu suatu kebijakan ditetapkan) dan ada yang non self executing, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditujukan 28
  • 45. agar tujuan dikeluarkannya kebijakan publik dapat segera tercapai dengan dampak negatif yang sekecil. Sifat kebijakan publik, self executing atau non self executing. Siapa yang paling bertanggung jawab, apakah eksekutif, legislatif, badan-badan pemerintah, pihak swasta, pemerintah, LSM dan masyarakat. Pelaksanaan pengendalian kebijakan publik dilakukan secara simultan yang berorientasi pada sasaran dan tujuan serta target group dari kebijakan publik harus efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya berdasarkan prosedur. Evaluasi Kebijakan Publik merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan, yang dilakukan pada tahap pemanfaatan pelaksanaan, pengawasan ataupun pertanggungjawaban. Setiap tahapan berisi kegiatan pengumpulan dan analisis data informasi serta pelaporan perkembangan pencapaian hasil kegiatan pelaksanaan. Evaluasi kebijakan mempunyai tiga klasifikasi, yaitu : 1. Evaluasi administrasi. 2. Evaluasi kebijakan bidang hukum. 3. Evaluasi politik. Evaluasi kinerja kebijakan pada hakikatnya dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan aktifitas agar dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai manfaat yang lebih baik. Prinsip-prinsip Evaluasi Kebijakan, terdiri dari : 1. Fokus Nilai : Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai terhadap manfaat atau kegunaan. 2. Interpendensi fakta – nilai : hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti-bukti tetapi juga terhadap nilai-nilai. 3. Orientasi masa kini dan masa lalu : evaluasi mempersoalkan masa lalu. 4. Obyektif evaluasi menyatakan : penemuan-penemuan yang terdapat dilapangan apa adanya dengan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat. 29
  • 46. Dalam metode dan pendekatan evaluasi kinerja kebijakan, terdapat dua analisis, yaitu : 1. Analisis lintas dampak yaitu untuk mendapat bukti manfaat dalam mengidentifikasikan hasil kebijakan yang terantisipasi (kurang diperhitungkan) yang berlandaskan dengan mencapai program kebijakan. 2. Analisis Survei Pemakaian (user survey analysis) adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan mengenai evaluasi suatu kebijakan program dari calon pengguna dan pelaku-pelaku lainnya. Teknik-teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja, yaitu : 1. Penafsiran evaluasi analisis. 2. Tahap-tahap dalam pelaksanaan analisis manfaat ganda. 3. Teknik-teknik pengukuran (tujuan dan teknik-teknik untuk evaluasi sistematik). 4. Macam-Macam Bentuk Ukuran Kinerja. a. Rasio masukan dan keluaran dengan sejumlah atau pelayanan yang diberikan sebagai ukuran dan jam kerja atau unit biaya pelayanan yang diberikan sebagai ukuran masukan. b. Asumsi pada setiap tipe pengukuran merupakan kualitas keluaran yang dilaksanakan secara tetap atau penyempernuaan- penyempurnaan sebagai sesuatu rasio yang lebih efisien yang dapat dicapai. 5. Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard Balanced Scorecard dinyatakan oleh para alhli sebagai suatu system manajenmen stratejik menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja dalam empat perspektif yang saling berhubungan, yaitu : keuangan, kepuasan pelanggan, penyempurnaan proses internal, pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan, perspektif yang satu akan berdampak pada keberhasilan perspektif lainnya. 30
  • 47. H. Konsep Manajemen Stratejik Manajemen Stratejik (Strategic Management) dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan, antara lain fungsi kegiatan sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Kajian manajemen stratejik menggunakan model manajemen stratejik Whittaker yang disempurnakan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai Organisasi a. Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan dan kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik. b. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi. c. Nilai adalah menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. 2. Pencermatan Lingkungan Stratejik a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencermati kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi sendiri. b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mencermati peluang dan ancaman dari luar organisasi 3. Implementasi Systems Thinking pada Manajemen Stratejik. Aplikasi atau implementasi systems thinking pada manajemen stratejik bertujuan untuk menyelesaikan, memecahkan atau solusi pemecahan masalah secara sistem (sistemik) yang ada. 4. Implementasi Scenario Planning pada Manajemen Stratejik Proses implementasi scenario planning pada dasarnya bersifat linier dan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses pelaksanaan secara bertahap. Dari berbagai kajian tentang proses penyusunan 31
  • 48. rumusan scenario planning ternyata tidak ada proses pentahapan yang baku. 5. Implementasi Balanced Scorecard Pada Manajemen Stratejik Penggunaan Balanced Scorecard dalam konteks organisasi ditujukan untuk menghasilkan proses yang produktif dan cost effective, menghasilkan financial return yang berlipat ganda dan berjangka panjang, mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen, mewujudkan produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi customer pelanggan. 32
  • 49.
  • 50. BAB III INSTRUMEN ANALISIS A. Instrumen Analisis Kajian Paradigma Instrumen analisis kajian paradigma akan menjelaskan tentang organisasi pembelajaran (learning organization) bahwa paradigma cukup efektif dan berguna bagi setiap organisasi, karena dengan paradigma pembelajaran ini akan mendorong setiap aparatur untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan dan dimana pola pikir baru dan luas terus dikembangkan, aspirasi kolektif dibiarkan bebas dan anggota-anggotanya terus berjalan bersama. Dengan demikian mereka akan terus belajar menambah ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta wawasan sehingga kinerja mereka terus meningkat dan mereka senantiasa dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan yang terus berubah. Dalam kaitan ini, di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas, penerapan konsep paradigma baru yang meliputi Building Learning Commitment (BLC) dan Building Learning Organization (BLO) sudah diterapkan namun belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 1. Building Learning Comitment (BLC) Komitmen pembelajaran sudah ada dengan telah dilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan bagi aparatur namun masih perlu ditingkatkan sehingga seluruh aparatur memiliki komitmen, motivasi dan rasa tanggungjawab yang kuat untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tupoksinya. 2. Building Learning Organization (BLO) a. Systems Thinking, belum semua aparatur termasuk unsur pimpinan, yaitu Direktur dan para Kasubdit, dapat mengembangkan pola berpikir 33
  • 51. sistemik dalam memecahkan persoalan organisasi seperti dengan menggunakan instrumen atau piranti archetype. b. Personal Mastery, belum semua aparatur memiliki kemampuan profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing- masing. c. Mental Models, belum semua aparatur memiliki mental models positif bahkan mental block. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian aparatur yang kurang respon dan disiplin terhadap tugasnya. d. Building Shared Vision, belum semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada visi bersama yang sudah disepakati. Mereka lebih cenderung bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti harus ada pedoman, juklak dan juknis. e. Team Learning, belum semua aparatur dilibatkan dalam mengembangkan tim pembelajaran dalam penanganan masalah yang dihadapi. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kerjasama, koordinasi, interaksi individu dalam pelaksanaan tugas. B. Instrumen Analisis Kajian Kebijakan Publik Dalam instrumen analisis kajian kebijakan publik dikatakan bahwa kebijakan publik memegang posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, yang dalam hal ini termasuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD). Oleh karena itu, pertimbangan yang sangat cermat dan menyeluruh harus selalu menjadi acuan utama bagi pembuat kebijakan karena setiap produk kebijakan selalu akan berdampak multidimensional terhadap publik. Kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan harus selalu berorientasi kepada tujuan dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Direktorat EKPD-Bappenas, penerapan konsep kebijakan publik telah diterapkan dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan teknis operasional, namun belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merespon harapan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. 34
  • 52. Kesenjangan ini terjadi karena dalam merumuskan masalah kebijakan belum sepenuhnya menggunakan langkah-langkah perumusan masalah kebijakan seperti yang dianjurkan oleh William N. Dunn atau Prof. Mustopadidjaja AR, sehingga kebijakan teknis yang sudah dirumuskan sering mengalami hambatan dalam pelaksanaan karena terbentur oleh masalah kemampuan SDM, dana, sarana dan prasarana, administrasi, manajemen dan lain-lain. Oleh karena itu, di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas masih perlu pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep perumusan masalah kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. C. Instrumen Analisis Kajian Manajemen Stratejik Instrumen analisis kajian manajemen stratejik menerangkan bahwa manajemen stratejik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen stratejik adalah meningkatkan : kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan. Manajemen Stratejik terdiri dari dua bagian yaitu : 1. Perencanaan Stratejik (Perencanaan Konseptual) : merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Direktorat EKPD-Bappenas agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal (masyarakat dan swasta), nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). 2. Perencanaan Kinerja (Perencanaan Operasional) : Merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat EKPD-Bappenas melalui berbagai kegiatan tahunan. 35
  • 53. Proses perumusan manajemen stratejik yang dipergunakan dalam penyusunan KTP2 ini mulai dari perumusan visi sampai pada penyusunan program, di mana dalam program tersebut merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh aparatur Direktorat EKPD-Bappenas dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah proses perumusan manajemen stratejik : 1. Perumusan Visi, Misi, Nilai. 2. Pencermatan Lingkungan Stratejik, yang meliputi: a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI), b. Percermatan Lingkungan Eksternal (PLE), c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI), dan d. Kesimpulan Analisis Faktor Ekternal (KAFE). Implementasi Systems Thinking pada Manajemen Stratejik. Aplikasi atau implementasi systems thinking pada manajemen stratejik bertujuan untuk menyelesaikan, memecahkan atau solusi pemecahan masalah secara sistem (sistemik) yang ada di Direktorat EKPD- Bappenas. Implementasi Balanced Score Card pada Manajemen Stratejik Penggunaan Balanced Score Card dalam konteks organisasi ditujukan untuk menghasilkan proses yang produktif dan cost effective, menghasilkan financial return yang berlipat ganda dan berjangka panjang, mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen, 36
  • 54. mewujudkan produk dan jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi customer pelanggan. Implementasi Scenario Planning pada Manajemen Stratejik Proses implementasi scenario planning pada dasarnya bersifat linier dan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses pelaksanaan secara bertahap. Dari berbagai kajian tentang proses penyusunan rumusan scenario planning ternyata tidak ada proses pentahapan yang baku. 37
  • 55.
  • 56. BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN A. Deskripsi Direktorat Evaluasi Kinerja Pembanguan Daerah (EKPD) Bappenas 1. Tugas Pokok Menurut Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menneg PPN/Bappenas, Direktorat EKPD-Bappenas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat EKPD- Bappenas menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan dan koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; 2. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas RKP serta RPJMN termasuk agenda pembangunan yg dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan daerah; 3. Penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah; 4. Pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; 38
  • 57. 5. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; 6. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya. 3. Indikator Pencapaian Target Menurut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014, indikator pencapaian target pembangunan 2010-2014 Direktorat EKPD- Bappenas adalah sebagai berikut: 1. Persentase kesesuaian kebijakan rencana terhadap pembangunan di daerah terhadap Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Persentase hasil Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap rancangan dokumen lima tahunan (RPJMN) 3. Persentase hasil evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan dokumen tahunan (RKP) 4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah 5. Persentase kesesuaian muatan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi tematik pembangunan daerah dengan RPJMN 6. Persentase hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan dalam RPJMN/RKP (evaluasi tematik) 7. Persentase daerah yang memiliki dokumen pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah. 8. Jumlah dokumen evaluasi di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah tingkat provinsi 39
  • 58. B. Analisis Kajian Paradigma Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat EKPD-Bappenas belum optimal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan pencapaian target yang menjadi tanggungjawabnya. Faktor yang sangat penting untuk dibenahi adalah bagaimana strategi yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi evaluasi lingkungan Bappenas. Strategi yang dilakukan antara lain melalui kajian paradigma: 1) membangun komitmen belajar, 2) membangun organisasi pembelajaran; 3) peran kepemimpinan dalam penerapan prinsip Good Governance. 1. Membangun Komitmen Belajar (BLC) Komitmen belajar sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia para evaluator di Direktorat EKPD-Bappenas. Hal ini perlu dilakukan karena sumber daya manusia memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pencapaian target evaluasi secara keseluruhan. Komitmen belajar mendorong aparatur untuk dapat mengembangkan nilai-nilai pribadi secara positif. Oleh karenanya BLC perlu dilakukan secara konsisten oleh Direktorat EKPD-Bappenas melalui kegiatan-kegiatan seperti diklat, kursus, seminar, lokakarya, litbang, dan sebagainya. Proses pembelajaran seperti itu merupakan proses pembelajaran pengalaman nyata, pengamatan cermat, serta konseptualisasi abstrak eksperimentasi. Dengan demikian, dapat diketahui gaya belajar apa yang diperankan oleh para evaluator di Direktorat EKPD-Bappenas. Selanjutnya dengan terus melakukan pembelajaran maka staf akan menyikapi persoalan organisasi dalam mencapai tujuannya. 40
  • 59. 2. Membangun Organisasi Pembelajaran (BLO) Upaya pengembangan organisasi pembelajaran adalah strategi yang tepat untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Direktorat EKPD-Bappenas terutama untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Sebab dengan membangun organisasi pembelajaran maka akan tercipta aparatur yang memiliki kualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dalam pengembangan organisasi pembelajaran, Direktorat EKPD-Bappenas telah melaksanakan program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik teknis fungsional maupun struktural, namun hal ini dirasakan belum optimal karena keterbatasan anggaran serta ketergantungan pada unit lain yang mempunyai kewenangan merencanakan diklat aparatur. Persoalan yang paling penting adalah bahwa fifth disciplines yang meliputi personal mastery, mental models, building shared vision, team learning, dan system thinking, belum dikembangkan secara penuh di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas. Hal tersebut terindikasikan dengan masih ada sumber daya manusia yang dalam pelaksanaan pekerjaan yang kurang terampil dan ahli karena kompetensi yang tidak sesuai dengan bidang tugas. Masih ada sumber daya manusia yang belum berkontribuai aktif dalam menghadapi persoalan-persoalan organisasi, dan belum ada pemahaman mengenai visi organisasi. Di samping itu, cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah masih bersifat linier, hal ini terlihat dari cara menyelesaikan suatu permasalahan oleh staf evaluator tidak bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah organisasi, sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak optimal. Menyimak permasalahan tersebut di atas, maka sangatlah perlu untuk mensosialisasikan konsep BLO, secara konsisten dan 41
  • 60. berkesinambungan dengan menjadikan Direktorat EKPD-Bappenas sebagai organisasi pembelajar. 3. Paradigma Kepemimpinan Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat EKPD- Bappenas, peranan kepemimpinan sangat penting khususnya dalam rangka perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan-kebijakan. Melihat kondisi yang ada di Direktorat EKPD-Bappenas dengan kendala dan permasalahan yang sudah disebutkan di atas, tidak terlepas juga dari peran kepemimpinan yang mestinya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Hal ini menunjukan bahwa nilai-nilai dan peran kepemimpinan belum diaktualisasikan secara komprehensif dalam menjalankan tugas dan fungsi di Direktorat EKPD-Bappenas, di samping itu juga terlihat bahwa pemahaman yang ada masih perlu ditingkatkan kapasitasnya serta merubah cara berpikir, khususnya untuk mendukung dapat dijalankannya peran pemimpin sebagai “as a steward, as a designer, dan as a teacher”. Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi memerlukan dukungan serta peran pemimpin khususnya dalam perumusan strategi, kebijakan dan program yang efektif dan efisien. Sebagai pelayan, pimpinan Direktorat EKPD-Bappenas dapat mengarahkan dan memberikan petunjuk yang tepat untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, nilai-nilai dan peran kepemimpinan harus dioptimalkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat EKPD-Bappenas. Dengan landasan teori kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) di atas, dan berdasarkan hasil analisa atas informasi dan data yang 42
  • 61. diperoleh, terlihat bahwa permasalahan kredibilitas kepemimpinan muncul sebagai akibat : a. Rendahnya komitment dari Direktur dan ketiga Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat EKPD-Bappenas khususnya terkait dukungan terhadap percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di Era Asean-China Free Trade Area; b. Perubahan kondisi di atas dan sejalan dengan tuntutan RPJMN 2010-2014 yang dicanangkan, jelas menuntut adanya berbagai penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan pelaksanaan internal yang selama ini digunakan; c. Kerjasama dengan sektor swasta dan pihak universitas selaku mitra kerja, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan guna memenuhi tingkat kepuasan konsumen, juga belum dilakukan dengan optimal; d. Kurangnya koordinasi dan keterlibatan Direktorat EKPD-Bappenas dalam evaluasi kinerja pembangunan juga ikut berperan terhadap rendahnya kompetensi SDM yang ada; e. Keterbatasan dana anggaran yang tersedia setiap tahunnya, merupakan salah satu faktor penghambat lainnya dalam optimalisasi usaha pencapaian target tahunan Direktorat EKPD-Bappenas; f. Kurang berfungsinya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang ada ikut mendorong berkembangnya permasalahan rendahnya kinerja Direktorat EKPD-Bappenas. B.1. Pemecahan Masalah Dari hasil analisis masalah diatas dan memperhatikan pula latar belakang, masalah pokok dan landasan teori yang ada, dicoba untuk memecahkan masalah tersebut melalui System thinking model dengan menggunakan Causal Loop Diagram. 43
  • 62. Variabel-Variabel Mengingat cukup banyaknya variabel yang memungkinkan dapat memicu dan berperan dalam menciptakan kemunculan dan terjadinya masalah di atas, dicoba untuk mempersempit pengelompokan variabel dengan mencari dan menetapkan variabel-variabel dasar yang berjumlah 12 variabel yang diturunkan dari permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam table berikut. Tabel 4.1: Permasalahan dan Variabel No. Permasalahan Variabel 1. Belum memiliki Sistem Evaluasi Sistem EKPD yang baku Kinerja Pembangunan Daerah yang baku. 2. Belum memiliki jaringan data yang Jaringan data yang terintegrasi. terintegrasi 3. Masih banyaknya dokumen Dokumen perencanaan perencanaan daerah yang belum siap daerah di evaluasi. 4. Belum memiliki indikator kinerja Indikator kinerja pembangunan daerah yang baku dan pembangunan daerah komprehensif. 5. Masih kurangnya infrastruktur bidang Infrastruktur Teknologi Teknologi Informasi di lingkungan Informasi Direktorat EKPD-Bappenas dalam rangka penyelenggaraan dan penyajian informasi kinerja pembangunan daerah. 6. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi Hasil evaluasi sebagai feedback perencanaan. 7. Belum memiliki sistem evaluasi Sistem evaluasi RPJMN di RPJMN di daerah. daerah. 8. Banyaknya peraturan perundang- Peraturan perundang- undangan yang terkait di bidang undangan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang belum harmonis. 9. Terbatasnya jumlah staf organik untuk Staf Direktorat EKPD mendukung Tupoksi Direktorat, sekurang-kurangnya dua orang staf 44
  • 63. No. Permasalahan Variabel pada setiap Subdit. 10. Masih kurangnya kapasitas para staf Kapasitas staf EKPD dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah sehubungan dengan baru terbentuknya kedeputian evaluasi. 11. Kurangnya koordinasi antar Direktorat Koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan informasi kinerja pembangunan daerah. 12. Adanya duplikasi Tupoksi dengan Duplikasi Tupoksi instansi lain di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Analisis Causal Loop Diagram (Leverage dan Ranking) Dengan menggunakan metode analisis Causal Loop Diagram melalui program Vensim, dapat digambarkan hubungan antar dua belas variabel di atas sebagai berikut : CLD Direktorat EKPD-Bappenas S Jaringan data yang terintegrasi S S Peraturan S Dokumen perundang-undangan perencanaan daerah S S S S Indikator kinerja S S Sistem EKPD pembangunan daerah Hasil evaluasi yang baku S S S S S S S Infrastruktur Staf Direktorat Sistem evaluasi Teknologi Informasi RPJMN di daerah S EKPD S S S Kapasitas staf S Duplikasi Tupoksi EKPD S S Koordinasi S 45
  • 64. Berdasarkan penghitungan jumlah loop, maka yang menjadi pengungkit adalah Sistem EKPD yang baku, dengan gambar Uses Tree maupun Causes Tree untuk menjelaskan hubungan pengungkitnya adalah sebagai berikut : Uses Tree Dokumen perencanaan daerah Jaringan data Infrastruktur Teknologi Informasi yang terintegrasi (Indikator kinerja pembangunan daerah) Sistem EKPD yang baku (Dokumen perencanaan daerah) (Sistem EKPD yang baku) Indikator kinerja pembangunan daerah Peraturan perundang-undangan Sistem evaluasi RPJMN di daerah Causes Tree (Sistem EKPD yang baku) Infrastruktur Teknologi Informasi Indikator kinerja pembangunan Jaringan data yang terintegrasi daerah Sistem EKPD Staf Direktorat EKPD yang baku Dokumen perencanaan daerah Sistem evaluasi Koordinasi RPJMN di daerah (Indikator kinerja pembangunan daerah) 46