Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

616 views

Published on

Perkembangan, hambatan, dan hal-hal mengenai digitalisasi penyiaran di Indonesia oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas siswa dari Dra. Nina Armando Tahun 2016

Published in: Education

Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

  1. 1. Ayu H. Mulyara | Cut Ayu Rahimainita | Feisya Ayunadia | Gina Fairuz | Margareta Nerissa
  2. 2. ITU telah menetapkan batas akhir tv analog pada tahun 2015 85% wilayah dunia telah mengimplementasikan digitalisasi penyiaran 2009 2011 2012 2012
  3. 3. Efisiensi spektrum frekuensi yang terbatas Infrastruktur analog yang mulai usang
  4. 4. (Kemkominfo 2016) Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi Peningkatan Kualitas Siaran Mempertahankan Diversity of ownership Menumbuhkan Diversity of Content Digital Dividend
  5. 5. • Spektrum frekuensi digital bisa 4-8 saluran • Efisiensi infrastruktur • Kualitas gambar lebih baik (karna pake dvb t2) • Suara lebih jernih • bertambahnya jumlah saluran program siaran
  6. 6. Ada 3 keuntungan dari berbagai pihak : dari aspek spektrum frekuensi keuntungan bagi konsumen keuntungan bagi industri
  7. 7. Roadmap atau peta jalan merupakan arahan bagi pengembangan suatu program kebijakan yang sifatnya strategis dan berjangka panjang. Tahap I (2003-2008) Tahap II (2009-2012) Siaran Simulcast
  8. 8. UJI COBA SFN-MFN REVISI UU PENYIARAN PEMBENTUKAN TIM NASIONAL TVD SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT IMPLEMENTASI ANALOG SWITCH OFF
  9. 9. Migrasi penyiaran dari sistem analog menjadi digital merupakan bentuk kompromis inovasi teknologi yang mampu mengefesiensikan penggunaan spektrum frekuensi. Kewajiban internasional melakukan migrasi penyiaran terestrial digital->ITU Regional Radiocommunication Conference (RRC) pada 17 Juni 2006.
  10. 10. Pertemuan regional negara yang berada dalam region 1 telekomunikasi yang terdiri atas negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta Republik Islam Iran yang berperan sebagai chairman hingga menghasilkan berbagai kesepakatan yang tertuang dalam Geneva Agreement 2006. Penetapan batas waktu masa transisi dari analog ke digital mulai 17 Juni 2006.
  11. 11. • Model bisnis • Standar dan teknologi digital yang akan digunakan • Regulasi tentang kerangka dan prosedur perizinan • Durasi perizinan • Perencanaan spektrum frekuensi • Aturan tentang izin lokal pembangunan infrastruktur • Penyiaran publik • Keuntungan digital • Perlindungan publik • Model transisi • Struktur organisasi pelaksana migrasi analog ke digital Terdapat berbagai substansi regulasi yang perlu disiapkan sebelum migrasi analog ke digital dilakukan, antara lain:
  12. 12. • Regulasi dan kebijakan berkaitan dengan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi nasional sebagai kunci dari keseluruhan perencanaan migrasi penyiaran analog ke digital. • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 23 tahun 2011 tentang rencana induk frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi radio 478-694 MHz.
  13. 13. Judhariksawan (2013): Migrasi penyiaran dari analog ke digital sendiri bukanlah hal yang mudah. Agar transisi berjalan dengan baik maka diperlukan strategi untuk membantu mempertimbangkan implikasi dari berbagai aspek. Blueprint sebagai pedoman dalam melakukan migrasi tersebut.
  14. 14. Berupaya untuk menyusun pedoman tersebut. Tim Digital KPI sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban KPI yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat 3 UU Penyiaran (UU no. 32 tahun 2002).
  15. 15. Dalam usaha implementasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sangat banyak pihak yang terlibat, turut andil, dan bersuara. Empat pilar utama dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran di Indonesia bertemu dan menyuarakan tujuan dan tuntutannya terhadap satu sama lain.
  16. 16. Pemerintah atau Regulator Ir. Geryantika Kurnia, MA, M.Eng. Menurut banyak pihak pemerintah dinilai terburu- buru dan sangat tidak transparan terutama dalam proses persiapan regulasi digitalisasi. Khawatir terhadap isu kepemilikan swasta seperti hal multiplexing, kepemilikan, dan pengelolaan penyiaran non swasta. LSM R. Kristiawan, S.IP, M. Si.
  17. 17. Akademisi Drs. Nina Mutmainnah Armando, M.Si. Tuntutan terhadap pemerintah agar lebih banyak melibatkan ‘kampus’ dan KPI terutama dalam sisi persiapan regulasi penyiaran digital. Pihak Industri Drs. Gilang Iskandar, MM. Permasalahan utama dari migrasi penyiaran dari analog ke digital adalah karena sebenarnya masih menggunakan pola pikir yang masih analog. Bagi kalangan industri, penerapan digitalisasi dinilai merugikan bisnis mereka.
  18. 18. Pergeseran paradigma sistem penyiaran Rencana migrasi penyiaran analog ke digital
  19. 19. Desentralisasi Demokratisasi
  20. 20. Zona Layanan Kanal saluran siaran saluran siaran saluran siaran saluran siaran saluran siaran saluran siaran
  21. 21. Zona Layanan LPP LPS Saluran siaran dalam satu zona layanan
  22. 22. Ketimpangan Jumlah Saluran Konsep Seleksi (Tender)
  23. 23. Bakrie Group Media Indonesia SCTV Group Trans Corp MNC Group TV Lokal
  24. 24. Ada apa dengan Digitalisasi Penyiaran
  25. 25. PERMENKOMINFO 22 Tahun 2011 Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) LP3S LP3M lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan ke masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio. lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat.
  26. 26. Yang dapat mendirikan LPPM adalah lembaga yang sudah mempunyai izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan izin penyelenggaraan penyiaran dalam pasal 5 ayat 2 huruf A. LPPM = Lembaga penyiaran eksisting
  27. 27. Mengenalkan apa yang disebut dengan sistem ‘zona digital’ melalui pembagian wilayah Indonesia ke dalam 15 zona dan 216 wilayah. Dalam Permen tersebut ditulis bahwa LP3M dapat melayani lebih dari 1 zona dari 15 zona yang ada dalam Indonesia. DKI Jakarta & Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kep. Riau
  28. 28. Perizinan LP3M dan LP3S seluruhnya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. UU Penyiaran menurut Pasal 33 ayat 4, izin tersebut akan diberikan setelah menerima masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, serta hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama antara KPI dan pemerintah.
  29. 29. Idealnya bentuk regulasi penyelenggaraan penyiaran TV digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar ini adalah setingkat UU KPI tidak dilibatkan dalam hal tersebut dan hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme perizinan yang diatur dalam UU Penyiaran Penyebutan kedua jenis lembaga penyiaran baru oleh Kemenkominfo, yakni LP3S dan LP3M, tidak ada dalam UU Penyiaran Permen 22/2011 : izin penyelenggaraan penyiaran didapat dari Menkominfo. Seharusnya, IPP diberikan oleh negara, yang secara adminsitratif menjadi wewenang KPI Peraturan digitalisasi penyiaran tidak sampai pada arah pencegahan monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.
  30. 30. • Permenkominfo tersebut hanya melanjutkan sistem penyiaran (digital) yang monopolistis, oligarkis, Jakarta sentris, dan jauh dari kepentingan rakyat Indonesia secara umum. • Tidak ada perlindungan yang proposional untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), Lembaga Penyiaran Berjaringan (LBJ), maupun Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
  31. 31. • Tidak ada jaminan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki izin penyelenggara penyiaran dapat melakukan kegiatan penyiaran • Selain itu, penerapan analog switch off juga tidak diatur dalam UU Penyiaran. Terlebih lagi, KPI tidak diberikan peranan apapun dalam Permen ini, berbeda dengan UU Penyiaran saat ini.
  32. 32. Permenkominfo 32 tahun 2013 Hanya menghilangkan istilah-istilah teknis yang tidak terdapat dalam UU Penyiaran 15 poin Peraturan Menkominfo nomor 32 tahun 2013 tentang penyiaran digital, KPI sama sekali tidak dilibatkan di dalamnya Kata Kemkominfo, tidak bertentangan dengan putusan MA.
  33. 33. No Signal
  34. 34. Industri TV Biaya CAPEX OPEX Teknik Distribusi (MUX, Cakupan) Program Quality (HD/SD) SDM Kualitas Kuantitas
  35. 35. Investasi yang telah dikeluarkan dalam ragka migrasi dari analog ke digital : IDR 120,1 M IDR 137 M IDR 183,55 M
  36. 36. Penyediaan perangkat penerima siaran digital tanpa perlu mengganti pesawat televisi (set top box). Permasalahannya : Biaya Distribusi Sosialisasi
  37. 37. Perangkat eksternal yang akan menangkap siaran televisi digital dengan cara menerima siaran televisi digital tersebut, kemudian mengkonversi dan mengkompresi sinyal digital tersebut sehingga dapat diterima oleh pesawat televisi konvensional. Diatur dalam Permen 22/2011
  38. 38. Jangkauan lebih luas Biaya yang lebih minim Lebih sedikit infrastruktur
  39. 39. Kondisi geografi dan topografi Tingkat penetrasi TV Kabel Spektrum negara tetangga Jenis teknologi TV Digital
  40. 40. Jasa Penyiaran Komunikasi wireless jarak dekat Jasa Telekomunikasi
  41. 41. Thanks yah!Thanks yah! Fin.

×