Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman: Penegakan Hukum dengan ILEA Model

2,190 views

Published on

Presentation by CIFOR,
Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman: Penegakan Hukum dengan ILEA Model,
Objective : Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu
dalam Memberantas Pembalakan Liar.
29 June 2010, Jakarta

Published in: Business, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman: Penegakan Hukum dengan ILEA Model

  1. 1. Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman “Penegakan Hukum dengan ILEA Model” CIFOR Jakarta, 29 Juni 2010THINKING beyond the canopy
  2. 2. Latar Belakang • Diperlukan suatu pendekatan penegakan hukum yang lebih terpadu, terintegrasi dan komprehensif untuk tindak pidana bidang kehutanan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik untuk melindungi sektor kehutanan kita. • Artinya, pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kerangka hukum sektor kehutanan dan proses penegakan hukum tindak pidana di sektor kehutanan saja, melainkan bisa menggunakan kerangka hukum pidana lainnya yang terkait , khususnya ketentuan anti korupsi dan ketentuan mengenai money laundering (pencucian uang). THINKING beyond the canopy
  3. 3. Beberapa modus dari “mafia kehutanan” antara lain: penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin pemberian izin tidak sesuai peruntukan, regulasi dan kebijakan digunakan untuk menghancurkan hutan dan menutupi kejahatan kehutanan, suap dan gratifikasiterhadap pejabat pusat atau daerah atas izin yang diterbitkan , perusahaan memfasilitasi institusi penegak hukum seperti mobil dinas dan lainnya pejabat diberi saham gratis di perusahaan, memecah perusahaan untuk mendapat izin lokasi melebihi batas minimum, dan sebagainya . THINKING beyond the canopy
  4. 4.  Pendekatan yang lebih komprehensif sangat diperlukan, misalnya dengan menggunakan UU Pemberantasan Korupsi maka beberapa perbuatan yang berkaitan dengan illegal logging tetapi masuk rumusan atau unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan menggunakan UU Pemberantasan Korupsi.  Perluasan alat-alat bukti dan pembuktian (termasuk pembuktian terbalik terbatas) serta teknik-teknik investigasi yang dimiliki penegak hukum bidang korupsi dapat lebih efektif digunakan karena dalam banyak hal kasus illegal logging dimulai dengan adanya beberapa bentuk korupsi . THINKING beyond the canopy
  5. 5. • Begitu pula penggunaan UU Pencucian Uang juga sangat penting karena prinsipnya yaitu “follow the money” sehingga dapat ditelusuri asal-muasal uang sampai ke terjadinya illegal logging.• Apalagi kerangka hukum mengenai pencucian uang juga mengatur proses beracara khusus, alat-alat bukti, dan teknik-teknik penelusuran asal uang hasil kejahatan sehingga diharapkan dapat menguak hasil kejahatannya. THINKING beyond the canopy
  6. 6. • Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan, tetapi masih banyak kelemahannya dan perlu perbaikan di masa mendatang.• Kelemahan tersebut antara lain: a) pelaku yang bisa dipidana hanya yang tertangkap tangan; b) pelaku banyak yang bebas atau mendapat hukuman ringan; c) tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat; dan d) d). sedikitnya penggantian terhadap kerugian negara akibat penyitaan hasil kejahatan yang belum signifikan; e) e). pejabat yang terlibat dan pihak-pihak yang menyuap pejabat, dan pencucian uang hasil kejahatan kehutanan tidak tersentuh . THINKING beyond the canopy
  7. 7. • Untuk mengatasi berbagai kelemahan di dalam penanganan kasus-kasus di bidang kehutanan, kita memerlukan pendekatan baru yang lebih integratif untuk lebih mencapai tujuan perlindungan hutan. Pendekatan ini dapat diberi nama Integrated Law Enforcement Approach atau disingkat ILEA.• Pendekatan ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dipenuhinya perangkat (instrument) dan komponen ILEA. Perangkat merupakan sarana atau alat yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pendekatan penegakan hukum yang terpadu, sementara komponen merujuk pada subyek/ lembaga-lembaga yang berperan dalam melaksanakan pendekatan ILEA ini. THINKING beyond the canopy
  8. 8. • Uraian berikut ini membahas landasan konseptual dari Model ILEA yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan illegal logging dan kejahatan lain yang terkait dengan hal tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang secara umum teah digunakan, yaitu hanya memfokuskan atau membidik pelaku illegal logging dengan menggunakan kerangka hukum dan institusi terkait bidang kehutanan.• Pendekatan ini lebih mencakup dan lebih luas serta hasilnya diharapkan lebih optimal dalam melindungi sektor kehutanan kita dan aset negara dibanding pendekatan yang sudah umum digunakan. Uraian berikut akan membahas: 1) Perangkat ILEA; dan 2) komponen ILEA. THINKING beyond the canopy
  9. 9. 1. Perangkat ILEAa. Pengembalian Aset (Asset Recovery)b. Know Your Customerc. Tokoh Yang Secara Politis Dipercaya Publik (Politically Exposed Persons)d. Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)e. Sistem Informasi Geografis (Geography Information System)f. Memperkirakan Kerugian Lingkungan dan Kerugian Negara THINKING beyond the canopy
  10. 10. 2. Komponen ILEA Lembaga-lembaga Penegak Hukum PPATK Sektor-sektor terkait Kehutanan Lembaga Audit Lembaga-lembaga Keuangan Masyarakat Sipil THINKING beyond the canopy
  11. 11. Skema ILEA Financial Forest-related Civil institutions agency society Financial intelligence Auditor unit agency Law enforcementInformation/data Law enforcement : Police, Attorney general, KPK, Coordination Forestry department investigator Investigation THINKING beyond the canopy
  12. 12. Langkah-Langkah Dalam ILEA Model• Mengumpulkan Informasi• Penyelidikan/ Penyidikan pada illegal logging dan kejahatan yang terkait dengan itu• Mengidentifikasi dan menganalisis Transaksi Finansial• Menelusuri dan Membekukan Hasil Kejahatan (Tracing and freezing the proceeds of crime)• Penuntutan• Menjalankan Putusan THINKING beyond the canopy
  13. 13. Korupsi Terkait Sektor Kehutanan• Setidaknya dalam usaha sektor kehutanan, terdapat tiga tipologi tindak pidana korupsi yaitu: korupsi yang terkait dengan pemberian izin, korupsi yang terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha kehutanan, dan korupsi yang terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha kehutanan berskala besar .• Sedangkan terkait pemberian izin, menurut penelitian Indonesian Corruption Watch, terdapat empat tipologi praktik korupsi, yaitu: Korupsi Transaktif, Korupsi Investif, Korupsi Kekerabatan, dan Korupsi Defensif. THINKING beyond the canopy
  14. 14. Pencucian Uang dan Illegal Logging• Pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.• Sehingga melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal THINKING beyond the canopy
  15. 15. • Tindak pidana pencucian uang berasal dari kejahatan (tindak pidana awal/predicates crimes) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:• korupsi;• penyuapan;• penyelundupan barang;• penyelundupan tenaga kerja;• penyelundupan imigran;• di bidang perbankan;• di bidang pasar modal;• di bidang asuransi;• narkotika;• psikotropika;• perdagangan manusia;• perdagangan senjata gelap;• penculikan;• terorisme;• pencurian; THINKING beyond the canopy
  16. 16. • penggelapan;• penipuan;• pemalsuan uang;• perjudian;• prostitusi;• di bidang perpajakan;• di bidang kehutanan;• di bidang lingkungan hidup;• di bidang kelautan; atau• tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia THINKING beyond the canopy
  17. 17. • Pasal-pasal dalam UU Pencucian Uang dapat digunakan untuk menangani kejahatan bidang kehutanan yang berkorelasi dengan tindak pidana pencucian uang. Seperti tampak pada modus operandi berikut:• untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging diduga secara rutin menyetorkan uang suap dalam jumlah besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait.• selain pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging berasal dari Malaysia, yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di Bank dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan dimaksud, diduga dilakukan oleh orang asing tersebut THINKING beyond the canopy
  18. 18. • Untuk dapat dilakukannya penanganan perkara terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dengan pendekatan ILEA model melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang disangkakan/didakwakan.• Termasuk pula pemahaman terhadap peranan lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menangani perkara, prosedur hukum acara serta penerapan pasal terhadap perkara-perkara yang sudah pernah diputuskan oleh pengadilan. THINKING beyond the canopy
  19. 19. Buku Pedoman• Illegal logging adalah kejahatan multi dimensional. Tidak hanya menyangkut undang-undang kehutanan semata tetapi juga menyangkut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, bahkan sebenarnya juga undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang kepabeanan. Bahan ini terutama difokuskan pada kejahatan di bidang kehutanan, kejahatan korupsi di sektor kehutanan dan kejahatan pencucian uang dari kejahatan kehutanan. THINKING beyond the canopy
  20. 20. Buku Pedoman• Beberapa hal penting mengenai pendekatan ILEA telah dibahas di dalam Buku ini yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan panduan bagi penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan. Pendekatan yang digunakan lebih komprehensif karena tidak hanya menggunakan UU Kehutanan, tetapi juga menggunakan UU Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat lebih melindungi sektor kehutanan kita dan juga melindungi kekayaan alam kita dari berbagai kejahatan yang saling terkait. THINKING beyond the canopy
  21. 21. Buku Pedoman Ada beberapa keuntungan memberantas illegal logging dengan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama, untuk membuktikan kejahatan tersebut jauh lebih mudah. Kedua, Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan merupakan ujung tombak dalam STAR Inisiatif. Ketiga, ada kewajiban bagi state party UNCAC untuk melakukan kerjasama internasional dalam memberantas korupsi. Keempat, dengan menggunakan intrumen UNCAC kita dapat melakukan extradiksi pelaku illegal logging yang melibatkan warga negara asing, khususnya Malaysia . THINKING beyond the canopy
  22. 22. Buku Pedoman• Meski demikian, mengingat sifatnya yang singkat dan padat, masih diharapkan kepada pengguna buku ini untuk tetap melengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, korupsi dan pencucian uang serta sumber-sumber lainnya yang relevan.• Dengan berbagai keterbatasannya diharapkan buku ini bermanfaat baik bagi penegak hukum maupun pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor kehutanan serta pihak-pihak yang menaruh perhatian pada bidang ini.• Di masa depan tetap diharapkan adanya perbaikan berdasarkan masukan-masukan dan kritik membangun dari pengguna buku ini. Atas bantuan semua pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam pembuatan buku ini kami sampaikan terima kasih. THINKING beyond the canopy
  23. 23. Buku Pedoman• Buku Pedoman ini merupakan suatu sarana yang tidak mengikat (non-binding tool) yang bisa disebarluaskan dan digunakan untuk membantu penegak hukum di Indonesia (seperti PPNS Kehutanan, kepolisian, kejaksaan, KPK dan bahkan hakim) serta pemangku kepentingan lainnya (seperti LSM dan Masyarakat) dalam menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang kehutanan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding sebelumnya.• Melalui Buku Pedoman ini diharapkan berbagai pihak, khususnya para penegak hukum mempunyai pandangan yang lebih luas dan sarana bantu untuk mendekati permasalahan hukum pidana menyangkut kasus-kasus bidang kehutanan. THINKING beyond the canopy
  24. 24. Sistematika isi Pedoman Bab 1 Pendahuluan A. Mengapa Buku ini Disusun? B. Apa Kegunaan Buku ini? C. Bagaimana Buku ini Disusun?Bab 2Kejahatan di Bidang KehutananA. Deforestasi di berbagai Jenis HutanB. Apa yang Mendorong Kerusakan Hutan?C. Apa saja Cakupan Kejahatan di Bidang Kehutanan?D. Bagaimana Penanganan Kejahatan di Bidang Kehutanan?E. Adakah Putusan Pengadilan Tentang Kejahatan Bidang Kehutanan? THINKING beyond the canopy
  25. 25. Sistematika isi PedomanBab 3Pendekatan ILEA dalam Penanganan Kejahatan di Bidang KehutananApa saja Perangkat dan Komponen ILEA?1. Perangkat ILEA2. Komponen ILEA3. Bagaimana Langkah-langkah Penanganan Illegal Logging dengan ILEA Model dilakukan? THINKING beyond the canopy
  26. 26. Sistematika isi PedomanBab 4Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Serta Unsur- UnsurnyaA. Tindak Pidana Korupsi  unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU no. 20 tahun 2001 jo UU no. 31 tahun 1999. ini di atur dalam pasal 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.B. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kejahatan Bidang KehutananC. Pendekatan ILEA Melalui UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang THINKING beyond the canopy
  27. 27. Sistematika isi PedomanBab 5Proses Penanganan Perkara Peranan Lembaga Penegak Hukum Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU Kehutanan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU Tipikor Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU TPPUProsedur Hukum Acara Secara Umum Menurut KUHAP Kekhususan Dalam UU Kehutanan Kekhususan Dalam UU Tipikor, UU KPK dan UU Pengadilan Tipikor Kekhususan Dalam UU TPPU Penerapan Dalam Perkara-Perkara Yang Sudah Diputus Oleh PengadilanMasalah Khusus: Pengembalian Aset Hasil Kejahatan THINKING beyond the canopy
  28. 28. www.cifor.cgiar.org THINKING beyond the canopy

×