Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku

1,635 views

Published on

Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku

Published in: Environment
  • Be the first to comment

Implikasi Kebijakan Baru Pada Wilayah Masyarakat Adat Di Provinsi Maluku

  1. 1. IMPLIKASI KEBIJAKAN BARU PADAT WILAYAH MASYARAKAT ADAT I DI PROVINSI MALUKU . 2M 5
  2. 2. N @warm-hu . Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Industri . Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal . Pembangunan Kemaritiman . Kedaulatan Pangan . Kesehatan . Pendidikan . Kedaulatan Energi . Revolusi Mental Perbatasan dan
  3. 3. I u. SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN 7 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN “ Tugas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dalam rangka Meningkatkan keterlibatan masyarakat terkait pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan HTR, HKM, HD, Hutan Adat seluas 12,7 juta hektar" (Pidato Menteri pada Hari Rimbawan 16 Maret 2015) Luasan 12,70 Juta Hektar tersebut berasal dari HP/ HPT yang belum dibebani Izin seluas 5,80 Juta Hektar dan yang telah dibebani Izin Kemitraan dengan masyarakat seluas 6,90 juta Hektar.
  4. 4. , III. RPJMD PROVINSI MALUKU 2014-2019 "Meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat" IV. VISI DAN MISI VISI : "Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan Menuju Masyarakat Maluku Yang Sejahtera, Rukun, dan Berkualitas " JL
  5. 5. MISI : 9 o Menjamin Keberadaan Hutan o Mengoptimalkan Aneka Fungsi Pemanfaatan Hutan o Mengoptimalkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Terencana, Terkoordinasi dan Terintegrasi. o Mengoptimalkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan o Penguatan Kelembagaan Dinas Kehutanan. KEBIJAKAN PRIORITAS 6 (enam) Kebijakan Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, untuk menjamin kelestarian hutan di Provinsi Maluku : Pemantapan Kawasan Hutan. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. Konservasi Keanekaragaman Hayati. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 9°$-": '*? °P. '*
  6. 6. , V. KONDISI AKTUAL Luas Wilayah Provinsi Maluku 712.480 Km? yang terdiri dari : *I* Luas Daratan : 54.148,48 Kmz( 7,6 %) *I* Luas Lautan : 65833152 Kmz( 92,4 %) Dengan jumlah : - Kabupaten/ Kota : 11 - Kecamatan : 118 - Kelurahan : 34 - Desa : 1.135 - Penduduk : 1.533.506 liwa (Hasil Sensus Tahun 2010) (sumber: Maluku Dalam Angka 2014) J,
  7. 7. Pada Umumnya desa-desa tersebut secara aktual/ defacto dihuni oleh masyarakat adat, masing-masing memiliki hak ulayat (termasuk kawasan hutan) dengan penguasaan sejak dahulu. Hubungan masyarakat dengan hutan telah menjadi ikatan yang menempatkan hutan sebagai bagian dari nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (kayu, HHBK, Lahan Usaha, Konservasi Tata Air dan Tanah, dan sebagai tempat yang terkait dengan kepercayaan (keramat/ suci)). Hubungan ini mengikuti adat masyarakat, perkembangan kebutuhan dan dinamika masyarakat. , J,
  8. 8. Batas hak ulayat ditentukan berdasarkan bahasa tutur turun-temurun dengan mengacu pada batas-batas alam dan imajinasi penutur. Sampai saat ini belum ditetapkan peraturan daerah khusus tentang keberadaan masyarakat / desa adat.
  9. 9. LUAS KAWASAN HUTAN DI PROVINSI MALUKU I Luas kawasan hutan di Provinsi Maluku Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 854/Menhut-lII2014 tanggal 29 September 2014 No Fungsi Hutan Luas Kriteria (Ha) C' 'kh t rt t 1. Hutan Konservasi (fcñgésojtj penrlçglagvgéêgñtéeyagrtmjgka -Skoring > 175 keatas 2. Hutan Lindung 627.503 (16,00) -Lereng >40% -Ketinggian >2000m dpl 3. Hutan Produksi Terbatas 894.153 (22,81) skoring 125-174 4. Hutan Produksi 641.603 (16,37) Skoring < 125 5_ Hutan Produksi Yang Dapat 1.326.899 Skoring < 125 Dikonversi (33,86) Jumlah 3.919.701 Catatan : APL = 364,149 Ha HPT+HP = 1 .535. 756 Ha
  10. 10. PEMANFAATAN HUTAN DAN HASIL HUTAN s) Pemanfaatan Hutan oleh Badan Usaha jumlah Pemegang Izin IUPHHK-HA sebanyak 12 unit dan IUPHHK-HT 2 Unit. Total luas Konsesi sebesar 738.850 Ilektar ( 19, 36° o dari Luas Kawasan Hutan atau -l-9,-l-l° 0 dari Luas HP dan HPT), dengan produksi kayu rata-rata per tahun sebesar : 250.000 Mi. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Pemanfaatan oleh Nlasyarakat berupa usaha pertanian élan perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan Imkan kayu (damai: rotan, madu, gaharu, bambu, sagu, kenari dan pala hutan). Pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kepentingan pembangunan rumah dan perabot rumah dapat dilakukan yang dibatasi hanya untuk diperdagangkan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada umumnya di semua kawasan hutan, pemanfaatan terbatas pada kawasan konservasi.
  11. 11. a Pemanfaatan hasil hutan kayu menjadi primadona yang dikejar masyarakat karena peningkatan permintaan dan dapat memberikan pendapatan tunai yang relatif besar serta didukung oleh pemodal dan oknum aparat. Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat telah mengarah ke deforestasi dan degradasi hutan. Pengendalian terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat terbatas disebabkan karena letak geografis _yang tersebar dan terbuka, keterbatasan pembiayaan dan peralatan yang dimiliki oleh aparat kehutanan .
  12. 12. ,i VI. KEBIJAKAN MENGALOKASIKAN LAHAN HUTAN i Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan izin pengelolaan hutan skala kecil kepada masyarakat lokal/ adat melalui berbagai kebijakan dan skema. Kebijakan ini merupakan : - Peluang masyarakat untuk mengakses hutan dan hasil hutan. - Upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. - Upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan. - Kepastian dan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
  13. 13. U l Untuk mengalokasikan lahan hutan kepada masyarakat lokal dan membuka akses terhadap sumber daya hutan, pada garis besar ditempuh melalui dua kebijakan utama yaitu : 1) Menetapkan status hutan adat/ hak ulayat/ wilayah adat 2) Menetapkan skema pola pemanfataan hutan untuk masyarakat sekitar hutan (adat)
  14. 14. I ) . Nileiietapkan status hutan adat/ hak ulayiat/ yyrilayiah adat a) Pasal 67 ayat (l) dan (2) UU 41/1999 (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  15. 15. Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) dikatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannnya memenuhi unsur antara lain ada wilayah hukum adat yang jelas. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah telah diakomodir dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kompensasi Terhadap Kayu yang dipungut Dari lahan masyarakat pemilik hak ulayat.
  16. 16. , b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PIIU-X/20l2 tanggal 16 Mei 2013 Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : i`. .l Hutan Negara ; l Hutan Adat D Hutan Hak HUTAN NEGARA adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah HUTAN ADAT adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat HUTAN HAK adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
  17. 17. c) Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014Tentang Desa . tg/ i Pasal 96, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Pasal 103, Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi antara lain pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Pasal 98, Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota. Pasal 101, 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat melakukan penataan desa adat; 2) Penataan desa adat sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah; 3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.
  18. 18. 2) Menetapkan skema pola pemanfataan hutan untuk masyarakat sekitar hutan (adat) Penetapan Skema Pola Pemanfaatan Hutan Untuk Masyarakat Adat sebagai berikut : a. Skema Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) b. Skema Pola Hutan Desa (HD) c. Skema Pola Hutan Adat d. Skema Pola Kemitraan e. Skema Pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) (berdasarkan Pidato Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Upacara Hari Rimbawan dan Lingkungan Hidup tanggal 16 Maret 2015) Dari Skema Pola Pemanfaatan Hutan di atas, yang telah dikembangkan di Provinsi Maluku adalah Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan uraian sebagai berikut:
  19. 19. I, Skema Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) , y ` Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : R23/Menhut-Il/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman jo. RSS/ Menhut-Il/ ZOII tentang Tata (`ara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. Pasal 2, (1) Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/ hak lain. Pasal 4, it) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayupada HTR melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran H) Dalam hal terdapat tegakan hutan alam pada areal yang dicadangkan sebagai areal pencadangan areal HTR, areal hutan alam tersebut ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.
  20. 20. , Skema Pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) . yl Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : R88/Menhut-II/20l4 tanggal 29 September 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Pasal 2, ayat (2) Untuk melaksanakan asas HKm digunakan prinsip : r] . l), (l. h. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas danjasa Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama Adanya kepastian hukum Transparansi dan akuntabilitas publik Parstisipatif dalam pengambilan keputusan
  21. 21. Pasal 6, Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Bab II Tata Cara Penetapan Areal Kerja HKm Untuk menetapkan areal kerja HKm perlu dilakukan 13 item kegiatan dengan 11 sub item kegiatan Pada ayat (5) usulan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan : a. Peta digital calon areal kerja b. Diskripsi wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan c. Daftar nama-nama masyarakat calon anggota d. Surat pernyataan Bupati/ Walikota U l
  22. 22. VII. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e Berdasarkan sejarah dan de facto semua tanah dan kawasan hutan di provinsi Maluku adalah tanah adat/ hak ulayat/ petuanan masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat dan telah dikuasai dan diakui oleh sesama mereka secara terus menerus dan turun temurun terkecuali tanah-tanah yang telah dilepas. Walaupun pengakuan atas penguasaan dan kepemilikan tanah oleh kesatuan masyarakat hukum adat telah ada dan berlangsung, namun batas wilayah antara kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat dipastikan di lapangan secara kartografi. Hal ini disebabkan karena penentuan batas berdasarkan tanda/ batas alam dan atau batas imaginer. Pemberi keterangan batas disampaikan dengan bahasa tutur dan sifatnya sangat subyektif. Kadang terjadi perselisihan antara masyarakat hukum adat terkait dengan batas hak ulayat/ petuanan dan batas dapat menjadi pemicu perselisihan/ konflik. Dilain pihak salah satu persyaratan dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (UU No. 41 Tahun 1999) dan atau desa adat (UU No.6 Tahun 2014) adalah ada wilayah hukum adat yang jelas (UU No.41 Tahun 1999), peta batas wilayah (UU No. 6 Tahun 2014).
  23. 23. , »J Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-ll/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan di atas, Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Kehutanan telah melakukan langkah-langkah ; Sosialisasi, identifikasi, fasilitasi, Penetapan Areal Kerja HKm di Provinsi Maluku. Sosialisasi telah dilakukan ke semua kabupaten/ kota di Provinsi Maluku sejak tahun 2012, 2013 dan 2015. Kegiatan identifikasi telah dilakukan dengan mengidentifikasi calon areal berupa peta indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan di semua kabupaten/ kota di Provinsi Maluku. Hasil identifikasi diperoleh areal potensial untuk pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan adalah seluas 663.975 Ha.
  24. 24. Dari Peta Indikatif Potensi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut : Penentuan Calon Areal Kerja : 9 kabupaten tahun 2012 Pembentukan Kelompok : 5 Kelompok di 2 Kabupaten tahun 2013 Permohonan ke Bupati : 5 Kelompok di 2 Kabupaten tahun 2013 Usulan Bupati ke Menteri : 5 Kelompok di 2 Kabupaten tahun 2014 Penetapan oleh Menteri : 5 Kelompok di 2 Kabupaten tahun 2015 Penerbitan Izin Usaha Oleh Gubernur : 5 Kelompok di 2 Kabupaten tahun 2015, dengan luas total 1.895 Ha ( 0,28% dari potensi) tglnounlu-. .ro ntuuluhn lzui-_pln No. Nomor SK Gubcrnlll' 'Tanggal Lokasi Luas (Ha) Krl. 'l`ani l. l *3+'l`al1un 2019 l0 juni 20l; Dusun ; lelinani 700 Homa Ita 2. l &S 'Tahun 2()l S 10 [uni 2015 Dusun Ale-linani 500 Latu Kabupaten Seram BagianTimur l. 0341111111111 20l 5 22 April 20l 5 Desa Gah 300 Sasan Kalimodar 2. *H. l1"l`al1un 20l; 22 April 20l; Desa Gali ll); Kadar Kian i. *)*l. <"l`aliun 2015 22 April 20l 3 Desa Keta 200 Kera jumlah l .895
  25. 25. , s» Rendahnya perhatian/ minat masyarakat dalam pengembangan HKm (berjalan lambat) disebabkan beberapa hal : - Kurangnya dukungan pemerintah kabupaten/ kota, alokasi dana untuk kegiatan kehutanan terbatas, dana diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, sosial), kehutanan merupakan urusan pilihan (sesuai dengan potensi daerah). - Rumitnya proses serta kurang fasilitasi mengakibatkan lamanya keputusan penetapan perizinan. - Kelembagaan kehutanan di kabupaten/ kota yang masih lemah terutama tenaga teknis dan sarana prasarana. - Adanya prinsip pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilaksanakan sesuai hasil penanaman. - Secara defacto adanya akses masyarakat terhadap hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu. - Tersedianya lahan di luar kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  26. 26. :y Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-| |/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman jo. P.55/Menhut-ll/2011, telah ditetapkan bahwa alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin. Alokasi dan penetapan areal dimaksud berupa pencadangan areal HTR dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan HTR di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : - Sosialisasi ke S Kabupaten : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Barat. - Identifikasi lokasi ke 5 Kabupaten : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Barat. - Pembuatan Peta Calon Lokasi Pembangunan HTR 5 Kabupaten/ Kota dengan luas Total 14.600 Ha.
  27. 27. VIII. PER. I. XS. ~L. ~H. ~N IMPLIKASI KEBIJAKAN DI PROVINSI SL-LLIKII Belum ditetapkan PERDA tentang Penataan Desa Adat di Provinsi Maluku. 1'idak adanya batas-batas ulayat (batas wilayah desa) yang jelas, batas yang ada adalah batas-batas alam dan batas imaginer, yang sulit ditetapkan di lapangan. Akibat dari hal tersebut di atas, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru sektor kehutanan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat di dalam dan sekitar hutan di Provinsi Maluku sulit dilaksanakan, terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten/ kota dalam pengembangan HKm dan HTR disebabkan terbatas dana dan kualitas Sumberdaya Manusia serta kurangnya sosialisasi.
  28. 28. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten/ kota dalam pengembangan HKm dan HTR disebabkan terbatas dana dan kualitas Sumberdaya Manusia serta kurangnya sosialisasi. Demikian paparan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU, Ir. AZAM BAN DJAR Pembina Utama Madya NIP. 19570408 198303 1 014
  29. 29. &a ' z" h`4frtcrf g-. r . ,. . . . _t , l . t& rt . ~ 211.. ,$3 / u» . Terima Kasih Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ' Jln. Tulukabessy No, 23Ambon

×