SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Grand Strategy
Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam
di Kabupaten TTS
2016-2020
POKJA KEBIJAKAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
Latar Belakang Ekonomi
Sosial/BudayaEkologi
Non
kayu
Jasa
Lingkungan
Kayu
HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)
hasil hutan hayati (makhluk hidup)
baik nabati (tumbuhan) maupun hewani
(binatang) dan semua produk
turunan dari tumbuhan dan binatang
tersebut yang berasal dari dalam hutan, baik
dari kawasan hutan maupun hutan
milik
Neumann and Hirsch, (2000) pemanfaatan HHBK diyakini
memberikan pengaruh ekologis yang lebih baik jika
dibandingkan dengan pemanfaatan kayu.
Hasil kajian Kanoppi (Base Line Study) menyatakan
bahwa Wil. Kab TTS memiliki fungsi ekologis yang
penting bagi Pulau Timor.
Aktivitas Kanoppi di Kabupaten
TTS
Kian (2014-
Kannopi Project)
menyatakan
• Potensi HHBK
Besar
• Tidak optimal
• Tidak ada
Kebijakan
(Kian, 2014 –
Kanoppi, Wibowo,
2012 – ITTO
Project).
2. POKJA HHBK
sebagai Leader
Penentuan HHBK
Unggulan Kabupaten
TTS
unggulan
potensial
identifikasi
Dokumen HHBK Unggulan
Hasil Hutan Bukan
Kayu Unggulan
Kabupaten TTS
Proses Penentuan dan Hasilnya
1
Proses dan Hasil
▪ Kajian oleh Kanoppi – identifikasi
HHBK di Kabupaten TTS - 54
jenis
▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS –
Memilih HHBK Potensial - 15
Jenis
▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS –
Scoring (P21/2009- kriteria
indikator HHBK Unggulan - ) 10
HHBK Unggulan
HHBK Unggulan Yangbelum Dikelola
SecaraOptimal
▪ Seberapa banyak kita
konsumsi sirih pinang?
▪ Dari mana sirih
pinang?
▪ Seberapa besar biaya
konsumsi sirih pinang?
▪ Bagaimana kita
mencukupinya?
Grand Strategy Pengelolaan
HHBKUnggulan Terintegrasi
BerbasisBentang alamdi
KabupatenTTS
Proses Penyusunan dan Hasilnya
2
Acuan
Base Line Study Kanoppi
Analisis Kebijakan Kanoppi
Kebijakan Nasional.
UUD 1945 ;UU No 5/1990 KSDAE
UU No 41/1999 Kehutanan; Permenhut P.35/2007 tentang
HHBK; Permenhut P.21/2009 tentang Krit-ind; Grand
Strategy Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
2010-2014
Kebijakan Lokal
AcuandanPertimbanganPenyusunan
DGSHHBK TTS
Pertimbangan
Bentang Alam
Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan,
Hulu Tengah Hilir, RTRW
Terintegrasi
Wilayah, Kelembagaan, Usaha
RPJMD NTT 2013 – 2018 dalam Misi-3 “peningkatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata”
RKTP NTT Tahun 2014 – 2033 pemanfaatan HHBK
RenStra Dinhut Prov NTT -Peningkatan Sumber Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan
dan Pemanfaatan Hasil Hutan
Mengelola HHBK untukmeningkatkan
kesejahteraanmasyarakatdanmenjaga
lingkungan
3 SU + 5 SK
Strategy Umum dan Strategy Khusus
23kegiatan
Yang dilaksanakan olehpemangku kepentingan
11program
Dengan melibatkan pemangku kepentingan
01
Strategy Pengaturan
Wilayah Produksi,
Pengolahan dan Pemasaran
Didalam kawasan, luar kawasan,
hulu, tengah dan hilir
02
Strategy Penguatan
Kelembagaan Produksi,
Pengolahan dan Pemasaran
Perbaikan kebijakan, informasi,
kemitraan dan kerjasama
03
Strategy Pengembangan Usaha
Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
Peningkatan keunggulan dan daya saing
GrandStrategy:
Identifikasi Persebaran Potensi
HHBK Unggulan
Wilayah I:
Kemiri,Pinang, Alpukat, Sirih,
Empon-empon, Tarum, Lebah
madu
Wilayah II:
Madu, Pinang, Bambu, Asam,
Kemiri, Alpukat
Wilayah III:
Asam, Kemiri, Bambu
Wilayah IV:
Asam, Kemiri, Bambu
Wilayah V:
Kemiri, Sirih, Pinang, Sutra, Tarum,
bambu, Alpukat, Asam
GrandStrategy:
Rencana Sentra Produksi dan
Pemasaran
Pasar Kapan
(Madu,empon2, asam, bambu, pinang,
sirih, alpukat)
Pasar Oinlasi
(Kemiri, Asam, Sirih Pinang)
Pasar Niki Niki
(Asam, Kemiri, Pinang)
Pasar Kota SoE
(Pinang, sirih, alpukat, kemiri, asam)
Pasar Batu Putih
(Kemiri, Asam, Bambu)
Dokumen:
1. HHBK Unggulan
2. Grand Strategy Pengelolaan HHBK
Unggulan
Tindak Lanjut:
1. Konsultasi
Ke Dishut
Prov NTT
2. Sosialisasi
dan
Internalisasi
3. Pengembang
an dan
penguatan
sentra HHBK
unggulan
4. Training
kebiakan
2015 2016 - 2017
Pengesahan:
1. Keputusan
Bupati
HHBK
Unggulan
2. Keputusan
Bupati
Dokumen
Grand
Strategy
2016
TERIMA
KASIH
Mohon Masukan dan Saran

More Related Content

What's hot

Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurMusnanda Satar
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananCIFOR-ICRAF
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilYoel Hendrawan
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan Minumnya
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan MinumnyaData Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan Minumnya
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan MinumnyaJARI Indonesia Borneo Barat
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_Jhon Blora
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Jhon Blora
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmAmien Saliwu
 
Presentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddPresentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddYayasan CAPPA
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutananLampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutananwalhiaceh
 

What's hot (20)

Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan Minumnya
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan MinumnyaData Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan Minumnya
Data Anggaran Dinas Kehutanan Kalimantan Barat 2016 vs Makan Minumnya
 
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKm
 
Presentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddPresentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal redd
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
 
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutananLampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan
Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan
 
Bahan Sosialisasi IPHPS Oleh DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Bahan Sosialisasi IPHPS Oleh DR. Ir. Hadi Daryanto, DEABahan Sosialisasi IPHPS Oleh DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Bahan Sosialisasi IPHPS Oleh DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA
 

Viewers also liked

DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANNaufal Achmad
 
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...GPFLR
 
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTR
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTRPERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTR
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTREDIS BLOG
 
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...CIFOR-ICRAF
 
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...CIFOR-ICRAF
 
Numerex-Slides-12.10.15
Numerex-Slides-12.10.15Numerex-Slides-12.10.15
Numerex-Slides-12.10.15Rod Montrose
 
Mise-en-scene for Thriller
Mise-en-scene for ThrillerMise-en-scene for Thriller
Mise-en-scene for ThrillerKieron McKeown
 
I0141134143
I0141134143I0141134143
I0141134143iosrjce
 
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...Laboratory for Social Advertising
 
A seminar on,hormon receptor
A seminar on,hormon receptorA seminar on,hormon receptor
A seminar on,hormon receptorShital Magar
 
Grand strategy [ strategic alternatives]
Grand strategy [ strategic alternatives]Grand strategy [ strategic alternatives]
Grand strategy [ strategic alternatives]Nawal Badu
 
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrixManajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrixDayana Florencia
 
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integration
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integrationSustainable landscapes and food systems: Evidence for integration
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integrationCIFOR-ICRAF
 
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...CIFOR-ICRAF
 

Viewers also liked (20)

DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATANDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
DESAIN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
 
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...
Kebijakan Nasional tentang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada H...
 
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTR
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTRPERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTR
PERANAN ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI RENCANA HTR
 
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...
Kajian Kebijakan Kayu dan non-kayu dalam sistem produksi dan pemasaran yang t...
 
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...
Kerangka kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sistem produksi dan pem...
 
RP00309-16
RP00309-16RP00309-16
RP00309-16
 
Numerex-Slides-12.10.15
Numerex-Slides-12.10.15Numerex-Slides-12.10.15
Numerex-Slides-12.10.15
 
Armani
ArmaniArmani
Armani
 
Mise-en-scene for Thriller
Mise-en-scene for ThrillerMise-en-scene for Thriller
Mise-en-scene for Thriller
 
I0141134143
I0141134143I0141134143
I0141134143
 
StrengthFinderReport
StrengthFinderReportStrengthFinderReport
StrengthFinderReport
 
Acero casa
Acero casa Acero casa
Acero casa
 
Performance_Programming
Performance_ProgrammingPerformance_Programming
Performance_Programming
 
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...
Сборник материалов Первой международной конференции "Повышение эффективности ...
 
A seminar on,hormon receptor
A seminar on,hormon receptorA seminar on,hormon receptor
A seminar on,hormon receptor
 
Grand strategy [ strategic alternatives]
Grand strategy [ strategic alternatives]Grand strategy [ strategic alternatives]
Grand strategy [ strategic alternatives]
 
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrixManajemen Strategis - Grand strategy matrix
Manajemen Strategis - Grand strategy matrix
 
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integration
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integrationSustainable landscapes and food systems: Evidence for integration
Sustainable landscapes and food systems: Evidence for integration
 
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...
Forest Management Unit (FMU): As an approach in Forest Landscape Restoration ...
 
信驊
信驊信驊
信驊
 

Similar to Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam di Kabupaten TTS

Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)GAPOKTAN NUSANTARA
 
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdfSubditSumberdayaPend
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
 
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...Firdaus Albarqoni
 
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutananKebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutananAdi Pujakesuma
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editkphnganjuk
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)kphnganjuk
 
bisnis proses sasaran DLHK.pptx
bisnis proses sasaran DLHK.pptxbisnis proses sasaran DLHK.pptx
bisnis proses sasaran DLHK.pptxrobialakbar2
 
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdfBisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdfAvioAviensi1
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutFazrin Rahmadani
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012Ariston Pamungkas
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...International Tropical Peatlands Center
 
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Helmi .
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...ZfHartawan
 

Similar to Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam di Kabupaten TTS (20)

Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
 
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveArah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
ECONOMIC VALUATION OF FOREST LAND POTENTIAL FOR CONVERSION INTO KARIANGAU IND...
 
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutananKebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
 
bisnis proses sasaran DLHK.pptx
bisnis proses sasaran DLHK.pptxbisnis proses sasaran DLHK.pptx
bisnis proses sasaran DLHK.pptx
 
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdfBisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
 
2630 9820-4-pb
2630 9820-4-pb2630 9820-4-pb
2630 9820-4-pb
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012Presentasi musrenbangkab dishutbun   5 apr2012
Presentasi musrenbangkab dishutbun 5 apr2012
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
Kajian model bisnis ketahanan pangan dalam mendukung pengelolaan ekosistem ga...
 
Research Plan Redd 27 Des
Research Plan Redd 27 DesResearch Plan Redd 27 Des
Research Plan Redd 27 Des
 
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
 

More from CIFOR-ICRAF

Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...CIFOR-ICRAF
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesCIFOR-ICRAF
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...CIFOR-ICRAF
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...CIFOR-ICRAF
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...CIFOR-ICRAF
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+CIFOR-ICRAF
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCIFOR-ICRAF
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...CIFOR-ICRAF
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...CIFOR-ICRAF
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...CIFOR-ICRAF
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoCIFOR-ICRAF
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders CIFOR-ICRAF
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCIFOR-ICRAF
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market CIFOR-ICRAF
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeCIFOR-ICRAF
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationCIFOR-ICRAF
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCIFOR-ICRAF
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto CIFOR-ICRAF
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...CIFOR-ICRAF
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...CIFOR-ICRAF
 

More from CIFOR-ICRAF (20)

Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...Delivering nature-based solution outcomes by addressing  policy, institutiona...
Delivering nature-based solution outcomes by addressing policy, institutiona...
 
Policy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key PrioritiesPolicy Dialogue Three Key Priorities
Policy Dialogue Three Key Priorities
 
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
The Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution ...
 
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
The role of forest in climate change mitigation: Introduction to REDD+ initia...
 
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
REDD+ et marche du carbone. Instrument de developpement ou marche de dupes de...
 
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
La RDC dans le paysage des projets et des programmes juridictionnels REDD+
 
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDCCadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
Cadre légal et réglementaire du marché carbone en RDC
 
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
Exploitation minière artisanale, moyens de subsistance et déforestation dans ...
 
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
Qu'est-ce qui influence l'efficacité des interventions de conservation des fo...
 
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
Industries miniéres et justice climatique en Afrique centrale : étude de droi...
 
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du CongoEnjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
Enjeux de la future politique forestière de la République Démocratique du Congo
 
Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders Incentive Scheme for Smallholders
Incentive Scheme for Smallholders
 
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainabilityCapacity Building in oil palm trade and sustainability
Capacity Building in oil palm trade and sustainability
 
Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market Monitoring songbirds' online market
Monitoring songbirds' online market
 
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free CoffeeSupporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
Supporting Farmer Transition to Produce Deforestation-Free Coffee
 
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulationPathways to sustainable trade and system dynamic simulation
Pathways to sustainable trade and system dynamic simulation
 
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASILCenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
Cenários de desmatamento para o Brasil Plataforma REDD BRASIL
 
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto   A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
A Plataforma REDD+ Brasil: contexto
 
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon  as Natural...
Research priorities in seagrass ecosystems to enhance blue carbon as Natural...
 
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
The role of mangrove blue carbon research to support national climate mitigat...
 

Grand Strategy - Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam di Kabupaten TTS

  • 1. Grand Strategy Pengelolaan HHBK Unggulan yang Terintegrasi Berbasis Bentang Alam di Kabupaten TTS 2016-2020 POKJA KEBIJAKAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
  • 2. Latar Belakang Ekonomi Sosial/BudayaEkologi Non kayu Jasa Lingkungan Kayu HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) hasil hutan hayati (makhluk hidup) baik nabati (tumbuhan) maupun hewani (binatang) dan semua produk turunan dari tumbuhan dan binatang tersebut yang berasal dari dalam hutan, baik dari kawasan hutan maupun hutan milik Neumann and Hirsch, (2000) pemanfaatan HHBK diyakini memberikan pengaruh ekologis yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemanfaatan kayu. Hasil kajian Kanoppi (Base Line Study) menyatakan bahwa Wil. Kab TTS memiliki fungsi ekologis yang penting bagi Pulau Timor.
  • 3. Aktivitas Kanoppi di Kabupaten TTS Kian (2014- Kannopi Project) menyatakan • Potensi HHBK Besar • Tidak optimal • Tidak ada Kebijakan (Kian, 2014 – Kanoppi, Wibowo, 2012 – ITTO Project).
  • 4. 2. POKJA HHBK sebagai Leader Penentuan HHBK Unggulan Kabupaten TTS unggulan potensial identifikasi Dokumen HHBK Unggulan
  • 5. Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Kabupaten TTS Proses Penentuan dan Hasilnya 1
  • 6. Proses dan Hasil ▪ Kajian oleh Kanoppi – identifikasi HHBK di Kabupaten TTS - 54 jenis ▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS – Memilih HHBK Potensial - 15 Jenis ▪ FGD POKJA HHBK KAB TTS – Scoring (P21/2009- kriteria indikator HHBK Unggulan - ) 10 HHBK Unggulan
  • 7. HHBK Unggulan Yangbelum Dikelola SecaraOptimal ▪ Seberapa banyak kita konsumsi sirih pinang? ▪ Dari mana sirih pinang? ▪ Seberapa besar biaya konsumsi sirih pinang? ▪ Bagaimana kita mencukupinya?
  • 8. Grand Strategy Pengelolaan HHBKUnggulan Terintegrasi BerbasisBentang alamdi KabupatenTTS Proses Penyusunan dan Hasilnya 2
  • 9. Acuan Base Line Study Kanoppi Analisis Kebijakan Kanoppi Kebijakan Nasional. UUD 1945 ;UU No 5/1990 KSDAE UU No 41/1999 Kehutanan; Permenhut P.35/2007 tentang HHBK; Permenhut P.21/2009 tentang Krit-ind; Grand Strategy Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional 2010-2014 Kebijakan Lokal AcuandanPertimbanganPenyusunan DGSHHBK TTS Pertimbangan Bentang Alam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan, Hulu Tengah Hilir, RTRW Terintegrasi Wilayah, Kelembagaan, Usaha RPJMD NTT 2013 – 2018 dalam Misi-3 “peningkatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata” RKTP NTT Tahun 2014 – 2033 pemanfaatan HHBK RenStra Dinhut Prov NTT -Peningkatan Sumber Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Mengelola HHBK untukmeningkatkan kesejahteraanmasyarakatdanmenjaga lingkungan
  • 10. 3 SU + 5 SK Strategy Umum dan Strategy Khusus 23kegiatan Yang dilaksanakan olehpemangku kepentingan 11program Dengan melibatkan pemangku kepentingan
  • 11. 01 Strategy Pengaturan Wilayah Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Didalam kawasan, luar kawasan, hulu, tengah dan hilir 02 Strategy Penguatan Kelembagaan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Perbaikan kebijakan, informasi, kemitraan dan kerjasama 03 Strategy Pengembangan Usaha Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Peningkatan keunggulan dan daya saing
  • 12. GrandStrategy: Identifikasi Persebaran Potensi HHBK Unggulan Wilayah I: Kemiri,Pinang, Alpukat, Sirih, Empon-empon, Tarum, Lebah madu Wilayah II: Madu, Pinang, Bambu, Asam, Kemiri, Alpukat Wilayah III: Asam, Kemiri, Bambu Wilayah IV: Asam, Kemiri, Bambu Wilayah V: Kemiri, Sirih, Pinang, Sutra, Tarum, bambu, Alpukat, Asam
  • 13. GrandStrategy: Rencana Sentra Produksi dan Pemasaran Pasar Kapan (Madu,empon2, asam, bambu, pinang, sirih, alpukat) Pasar Oinlasi (Kemiri, Asam, Sirih Pinang) Pasar Niki Niki (Asam, Kemiri, Pinang) Pasar Kota SoE (Pinang, sirih, alpukat, kemiri, asam) Pasar Batu Putih (Kemiri, Asam, Bambu)
  • 14. Dokumen: 1. HHBK Unggulan 2. Grand Strategy Pengelolaan HHBK Unggulan Tindak Lanjut: 1. Konsultasi Ke Dishut Prov NTT 2. Sosialisasi dan Internalisasi 3. Pengembang an dan penguatan sentra HHBK unggulan 4. Training kebiakan 2015 2016 - 2017 Pengesahan: 1. Keputusan Bupati HHBK Unggulan 2. Keputusan Bupati Dokumen Grand Strategy 2016