Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pajak

770 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pajak

  1. 1. 1Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  2. 2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajakpenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganundang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 21 Ayat 1 huruf b.Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalambentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan olehbendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungandengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.2Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  3. 3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentangpajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajakpenjualan atas nama barang mewah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir denganundang-undang nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 angka 27 “pemungutan pajak pertambahannilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atauinstansi pemerintah yang ditujuk oleh menterikeuangan untuk memungut, menyetor, danmelaporkan pajak yang terutang oleh pengusahakena pajak atas penyerahan barang kena pajakdan/atau peyerahan jasa kena pajak kepadabendaharawan pemerintah, badan, atau instansipemerintah tersebut”3Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  4. 4.  Pajak yang terutang atas penyerahan barang kenapajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungutpajak pertambahan nilai dipungut, disetor dandilaporkan oleh pemungut pajak pertambahannilai. Keputusan menteri keuangan Nomor:563/KMK.03/2003 tentang penunjukanbendaharawan pemerintah dan kantorpembendaharaan dan kas negara untuk memungut,menyetorkan dan dan melaporkan PPN dan PPnBMbeserta tata cara pemungutan, penyetoran danpelaporannya Pasal 2 ayat 1 “bendaharawan pemerintah dankantor perbendaharaan dan kas Negara diterapkansebagai pemungut pajak pertambahan nilai”4Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  5. 5. 5Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  6. 6.  Setiap wajib pajak yang bertindak sebagaipenyedia barang /jasa (rekanan) untukinstansi pemerintah harus memenuhipersyaratan terdaftar sebagai wajib pajak dansudah memenuhi kewajiban perpajakan tahunterakhir. Sebagai bukti bahwa wajib pajaksudah memenuhi kewajiban perpajakan tahunterakhir maka wajib pajak diwajibkan untukmemberikan surat keterangan Fiskal (SKF)kepada bendahara. SKF tersebut diperolehwajib pajak dari KPP tempat WP terdaftar.6Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  7. 7. BarangJasaSewaSunbangan/BantuanOrang PribadiBadanTanah/BangunanSelainTanah/BangunanPPh Ps. 22/PPNPPh Ps. 21PPh Ps. 23/PPhFinal/PPNPPh Ps. 23/PPNPPh Final/PPNTidak dipotongPajak7Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  8. 8.  DefinisiPPh Pasal 22 dipungut sehubungan denganpembayaran atas penyerahan barang(belanja Barang). Dikecualikan daripemungutan PPh Pasal 22 adalah:pembayaran yang paling banyakRp. 2.000.000 (dua juta rupiah)pembayaran untuk pembelianBBM,listrik,gas,pelumas,air minum/PDAMdan benda-benda posPembayaran atas pembelian barangSehubungan dengan pengunaan dana bantuanoperasional sekolah (BOS)8Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  9. 9.  Tarif PajakBagi rekanan yang tidak memiliki NPWPbendahara harus memungut PPh Pasal 22dengan tarip sebesar 100% lebih tinggi daritarip pajak seharusnyacontoh:dinas pekerjaan umum membeli komputeruntuk keperluan kantor pada PT. Andek(sudah punya NPWP) dengan harga pembelianRP.110.000.000,00 (termasuk PPN)PPh Pasal 22 = 1,5% X Harga Pembelian Barang9Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  10. 10. PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendaharawanadalah:= RP.110.000.000,00 X 100 X 1,5% =RP.1.500.000,00110Apabila PT Andek tidak memiliki NPWP ,maka PPh Pasal 22harus di pungut :=RP.110.000.000,00 X 100 X 1,5% X 200% =RP.3.000.000,0011010Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  11. 11.  Dipungut pada setiap pelaksanaanpembayaran atas penyerahan barang olehrekanan Pajak yang dipungut harus di setor pada hariyang sama dengan pelaksanaan pembayaran Penyetoran dilakukan ke Bankpersepsi/kantor Pos dan Giro denganmenggunakan SSP yang telah diisi oleh danatas nama rekanan serta ditandatangani olehbendahara11Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  12. 12.  PPh Pasal 21PENERIMAANPENGHASILANPNSGAJI/TUNJANGANTERKAIT DENGAN GAJISELAINGAJI/TUNJANGANTERKAIT DENGAN GAJINON PNSPENGHASILANBULANANPENERIMAAN : UPAH HARIAN UPAH MINGUAN UPAH BORONGAN UPAH SATUANPENERIMAAN:HONORARIUM, IMBALANLAINNYAPESERTA/ANGGOTAPANITIAN DR KEGIATAN12Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  13. 13.  Penghasilan yang diterima oleh pejabat Negara,PNS, dan Anggota TNI/POLRI yang dibebankankepada keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD) Penghasilan berupa honorarium, uang sidang,uang hadir, uang lembur, imbalan peserta kerja,dan imbalan lain dengan nama apapun yangdibebankan kepada keuangan Negara/Daerah(APBN/APBD) selain penghasilan sebagaimanadimaksud pada huruf (a), kecuali penghasilanyang dibayarkan kepada :13Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  14. 14.  PNS golongan II – d kebawah Anggota TNI/POLRI berpangkat PembantuLetnan Satu kebawah Anggota POLRI berpangkat Ajun InspekturTingkat Satu kebawah14Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  15. 15.  Penghasilan yang diterima oleh penerimapenghasilan selain Pejabat Negara, PNS,TNI/POLRI dan pensiunan yang dibebankankepada keuangan Negara/Daerah:◦ Penghasilan yang diterima setiap bulan secarateratur/berkesinambungan◦ Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang sakuharian dan upah borongan◦ Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi,serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa dan kegiatan◦ Peserta/Anggota kepanitiaan dari suatu kegiatan15Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  16. 16.  Atas penghasilan yang dibayar berupa Honorarium Uang Sidang Uang Hadir Uang Lembur Imbalan prestasi kerja Imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankankepada keuangan Negara?Daerah kepada PejabatNegara, PNS, Anggota TNI/POLRI kecuali PNS gol.II/d kebawah, TNI/POLRI berpangkat PembantuLetnan I/Ajun Inspektur Tk.I kebawah16Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  17. 17.  Contoh :Objek Pajak :Dibayarkan uang lelah kepada slamat(PNS/II.a) Rp. 600.000,- PPh 21 = 5% X 600.000 = 30.000,-( Gol.IV a keatas tarif 15%)17Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  18. 18. UPAHRp. 1.320.000,-Dlam Sebulan► Rp. 1.320.000,-Dlm SebulanPPh/hari= (Upah perhari –PTKP harian) X 5%► Rp. 150.000,-per hariPPh/hari = (Upahperhari-150.000) X 5%► Rp. 150.000,-per hariTidak dipotong PPh Pasal 2118Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  19. 19.  Defenisi◦ PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong ataspembayaran berupa : Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotongPPh pasal 21 Sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasamanajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasayang telah dipotong PPh pasal 2119Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  20. 20. PENGHASILANBROTOHADIAH & PENGHARGAAN,DEVIDEN, BUNGA & ROYALTISEWA(SELAIN TANAH/ BANGUNAN)& JASA LAINNYA15 %2 %20Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  21. 21.  Jasa penilaian (Appraisal) Jasa aktuaris Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasilaporan keuangan Jasa perancang (design) Jasa pengeboran (drilling) di bidangpenambangan minyak dan gas bumi (migas),kecuali yang dilakukan Oleh Bentuk UsahaTetap Jasa penambangan dan atau jasa penunjangnyaselain migas Jasa penunjuang di bidang penerbangan danbandar udara21Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  22. 22.  Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcingservices) Jasa perantara dan keagenan Jasa di bidang perdagangan surat-suratberharga, kecuali yang dilakukan oleh BursaEfek Jasa kostodian/ penyimpanan/ penitipan,kecuali oleh KSEI Jasa pengisian suara (dubbing) dan/ atausulih suara Jasa mixing flim22Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  23. 23.  Jasa sehubungan dengan software komputer,termasuk perawatan, pemeliharahan danperbaikan Jasa instansi/ pemasangan mesin, peralatan,listrik, telepon,air, gas, AC, dan/atau TV kabel,selain yang dilakukan oleh wajib pajak yangruang lingkupnya di bidang konstruksi danmempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharahanmesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TVkabel, alat transportasi/ kendaraan dan/ataubangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajakyang ruang lingkupnya di bidang konstursi danmempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi Jasa maklon23Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  24. 24.  Jasa penyelidikan dan keamanan Jasa penyelenggaraan kegiatan atau eventorganizer Jasa pengepakan Jasa penyediaan tempat dan/atau waktudalam media masa, media luar ruang ataumedia lain untuk penyampaian informasi Jasa pembasmian hama Jasa kebersihan atau cleaning sevice Jasa katering datau tata boga24Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  25. 25.  Defenisi◦ Pajak pertambahan nilai (PPN) : Pajak yangdikenakan atas konsumsi barang kena pajak danjasa kena pajak di dalam daerah pebean Pembayaran yang tidak dipungut PPN :dikecualikan dari pemungutan PPN adalah : Pembayaran yang jumlahnya paling banyakRp. 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah25Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  26. 26.  Pembayaran untuk pembebasan tanah Pembayaran BBM dan non BBM olehpertamina Pembayaran atas rekening telepon Pembayaran atas jasa angkutan udara yangdiserahkan oleh pengusahaan penerbangan Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yangmenuntut ketentuan perundang-undanganyang berlaku mendapat fasilitas : PPN tidak dipungut atau Dibebaskan dari pengenaan PPN, atau Tidak dikenakan PPN26Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  27. 27. Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihiRp. 1.000.000,- tetap terutang PPN akantetapi PPN tersebut dipungut dan disetor oleholeh PKP Rekanan, bukan oleh bedahara. TARIF PPN :Tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%SAAT PEMUNGUTAN :pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayarankepada rekanan pemerintah, dengan carapemotongan secara lansung dari tagihan PKPrekanan pemerintah tersebut ( bila dalam nilaitagihan termasuk PPN )27Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  28. 28.  Cara pemungutan PPN adalah jumlahpembayaran yang dilakukan Bendahara,dimana didalam pembayaran tersebut sudahtermasuk PPN/PPnBMPPN yang dipungut = 10/110 X jumlah pembayaran28Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  29. 29.  PPN/PPnBM yang dipungut Bendahara selakupemungut Pajak wajib disetorkan ke BankPersepsi atau kantor Pos paling lambat 7 harisetelah bulan terjadinya pembayaran tagihan Penyetoran PPN/PPnBM dilakukan dengan SSPdalam rangkap 5 atas nama rekanan pemerintahdan ditandatangani oleh Bendahara Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhicap “disetor tanggal ………” dan ditandatanganiBendahara Faktur Pajak dan SSP merupakan buktipemungutan dan penyetoran29Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013
  30. 30. Nomor : 11/ BPM-PD/2010 tgal 27-04-2010 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajakpenghasilan (PPn) dan pajak lainnya, wajibmenyetor seluruh penerimaan potongan danpajak yang dipungutnya ke rekening kas Negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Wajib pungut pajak, diwajibkan memiliki Nomorpokok wajib pajak (NPWP) atas naman desadengan melakukan pendaftaran sebagai wajibpajak pada kantor pajak6/6/2013Pemerintah Kabupaten Merangin 30
  31. 31. “Sekian danTerimakasih”31Pemerintah Kabupaten Merangin 6/6/2013

×