Peraturan Daerah          tentang Pertambangan          Perbandingan dan Analisis                           Muh. Rasyid Ri...
PERATURAN YANG MENJADI ACUAN   1.      Dasar desentralisasi perizinan pertambangan   2.      Pengaturan pertambangan   3. ...
ACUAN PERDA PERTAMBANGAN KABUPATEN                                                                  AcuanN      Perihal/Is...
ACUAN PERDA PERTAMBANGAN PROVINSI                                                                        AcuanN           ...
SISTEM PERIZINAN TAMBANG  •pola pengelolaan pertambangan;  •tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan;  •prosedur dan ...
MEKANISME REVENUE COLLECTIONDAN REVENUE MANAGEMENT  Dalam hal pengelolaan pendapatan, belum ada Perda yang  menjelaskan pe...
PEMBAHASAN ISU LINGKUNGAN  - Perda tingkat Provinsi memperinci prosedur pengelolaan  lingkungan sesuai UU dan PP.  -Di tin...
POLA PERDA PERTAMBANGAN KABUPATEN                 Perda Kutai Barat Perda Barito Timur Perda Tanah Bumbu       Perda Belu ...
POLA PERDA PERTAMBANGAN PROVINSI                 Isu             Perda Kalimantan Tengah 8/2002       Perda Kalimantan Sel...
SELAMAT BERDISKUSI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)

420 views

Published on

Revenue Watch Institute - Seminar Tata Kelola Industri Ekstraktif di Tingkat Daerah: Tantangan dan Peluang; Jakarta, 22-23 Mei 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EI3 Perbandingan Perda Pertambangan (bahasa)

  1. 1. Peraturan Daerah tentang Pertambangan Perbandingan dan Analisis Muh. Rasyid Ridla A Kanti Pattiro InstituteGeneric
  2. 2. PERATURAN YANG MENJADI ACUAN 1. Dasar desentralisasi perizinan pertambangan 2. Pengaturan pertambangan 3. Kaitan dengan guna lahan (land use) 4. Pengelolaan lingkungan 5. Revenue Collection and Management Perubahan pesat dalam peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dalam dasawarsa terakhir menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan tergantung tahun keluarnya perda pertambangan tersebut.
  3. 3. ACUAN PERDA PERTAMBANGAN KABUPATEN AcuanN Perihal/Isu Perda Kab. Kutai Barat Perda Kab. Barito Timur Perda Kab. Tanah Bumbu Perda Kab. Belu Perda Kab. Timoro 15/2003 3/2004 10/2007 9/2010 Tengah Utara 20111 Ketentuan UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan UU 4/2009 tentang Pertambangan. pertambangan Mineral dan Batubara2 Kaitan dengan UU 24/1992 - UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. tata ruang tentang Penataan Ruang - UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria3 Pengelolaan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 32/2009 tentang Perlindungan. lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4 Dasar UU 22/1999 tentang Pemerintahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. desentralisasi Daerah perizinan5 Revenue UU 25/1999 tentang Perimbangan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat. collection Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Daerah UU 18/1997 ttg - UU 28/2009 tentang Pajak Daerah Pajak Daerah & dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dgn UU 34/2000
  4. 4. ACUAN PERDA PERTAMBANGAN PROVINSI AcuanN Perda Prov. Kalimantan Selatan Perihal/Isu Perda Prov. Kalimantan Tengah 8/2002o 2/20091. Ketentuan pertambangan UU 11/1967 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Pertambangan PP 27/1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian PP 75/2001 tentang Perubahan Kedua atas PP 32/1969 tentang Pelaksanaan UU 11/19672. Kaitan dengan tata ruang (guna - UU 26/2007 tentang Penataan lahan) Ruang UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria3. Pengelolaan lingkungan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup PP 27/1999 tentang AMDAL4. Dasar desentralisasi perizinan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/20085. Revenue collection - UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 34/2000
  5. 5. SISTEM PERIZINAN TAMBANG •pola pengelolaan pertambangan; •tahapan perizinan untuk kegiatan pertambangan; •prosedur dan persyaratan pengajuan izin; •bagaimana jika terdapat lebih dari satu pengajuan izin pertambangan dalam satu wilayah.
  6. 6. MEKANISME REVENUE COLLECTIONDAN REVENUE MANAGEMENT Dalam hal pengelolaan pendapatan, belum ada Perda yang menjelaskan penggunaan pendapatan untuk pembangunan daerah. - Kab. Barito Timur memperinci distribusi pendapatan dalam persentase. - Kab. Timor Tengah Utara memperinci distribusi pendapatan dalam bentuk nominal, dan tuntutan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.
  7. 7. PEMBAHASAN ISU LINGKUNGAN - Perda tingkat Provinsi memperinci prosedur pengelolaan lingkungan sesuai UU dan PP. -Di tingkat Kabupaten, hanya Perda Kab. Tanah Bumbu memperinci prosedur pengelolaan lingkungan sesuai UU dan PP. -Perda Kab. Barito Timur dan Kab. Timor Tengah Utara menjelaskan reklamasi sebagai salah satu tindakan pengelolaan lingkungan, tetapi tidak menjelaskan prosedur sesuai UU dan PP. -Perda Kab. Belu yang tergolong cukup baru terbit, ternyata hanya menyatakan bahwa usaha tambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan bersama Pemerintah Daerah.
  8. 8. POLA PERDA PERTAMBANGAN KABUPATEN Perda Kutai Barat Perda Barito Timur Perda Tanah Bumbu Perda Belu Perda Timor Tengah Utara Isu 15/2003 3/2004 10/2007 9/2010 2011Acuan Mengacu kepada peraturan terkait isu-isu pentingPeraturanSistem Menyebut tetapi Mengatur KK dan Menyebut tetapi Tidak mengatur Tidak mengatur KK danperizinan tidak mengatur PKP2B tidak mengatur KK ;KK dan PKP2B; PKP2B;tambang KKdan PKP2B; - terinci dalam dan PKP2B; -- - peraturan - keputusan perda -peraturan/ bupati -peraturan bupati bupati keputusan bupatiRevenue Tidak Mengatur; Hanya menjelaskan Tidak Mengatur;collection dan menjelaskan distribusi revenue collection menjelaskan distribusi nominal, belumrevenue keduanya persentase, belum keduanya pembangunan daerahmanagement pembangunan daerahIsu Tidak Menjelaskan Menjelaskan Tidak Menjelaskan reklamasi,pengelolaan menjelaskan reklamasi, tidak prosedur cukup rinci menjelaskan tetapi tidak menjelaskanlingkungan prosedur menjelaskan sesuai dengan UU prosedur prosedur sesuai UU dan prosedur sesuai dan PP PP UU dan PP
  9. 9. POLA PERDA PERTAMBANGAN PROVINSI Isu Perda Kalimantan Tengah 8/2002 Perda Kalimantan Selatan 2/2009Mengacu kepada peraturan- Tidak mengacu kepada seluruh mengacu kepada seluruh undang-peraturan tingkat atasnya undang-undang yang berlaku undang yang berlaku sesuai sesuai tahun keluar perda, terkait tahun keluar perda, terkait dengan isu-isu penting dengan isu-isu pentingSistem perizinan tambang Tidak mengatur KK & PKP2B; Mengatur KK PKP2B; prosedur prosedur perizinan diatur dengan perizinan diatur dengan Keputusan Gubernur Peraturan GubernurRevenue collection dan revenue Tidak menjelaskan keduanya Tidak menjelaskan keduanyamanagementIsu lingkungan Menjelaskan prosedur Menjelaskan prosedur pengelolaan lingkungan cukup pengelolaan lingkungan cukup rinci sesuai dengan UU dan PP rinci sesuai dengan UU dan PP
  10. 10. SELAMAT BERDISKUSI

×