EI2 Pendapatan Pertambangan Bangka-Belu (bahasa)
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•611 views
[Ringkasan] Studi ini membahas aliran penerimaan dan informasi yang terkait dengan pertambangan di Kabupaten Bangka dan Belu. Di Bangka, aliran penerimaan formal tidak transparan dan ada selisih antara perkiraan dan realisasi. Di Belu, terjadi keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil dan perbedaan perhitungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua daerah juga mengalami aliran penerimaan non-formal tanpa regulasi yang jelas.
Recommended
More Related Content
More from Article33
More from Article33 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
EI2 Pendapatan Pertambangan Bangka-Belu (bahasa)
- 1. Studi Ruang Lingkup: Aliran Penerimaan dan Aliran Informasi Bangka and Belu Ambarsari DC dan Joko Purwanto Konferensi RWI Jakarta 22-23 Mei 2012 1
- 2. Tinjauan Presentasi A. Tujuan Penelitian, Metodologi, dan Kerangka B. Bangka – Kondisi umum – Aliran Penerimaan Formal dan Non Formal C. Belu – Kondisi umum – Aliran Penerimaan Formal dan Non Formal D. Pendahuluan untuk Implikasi Kebijakan 2
- 3. Latar Belakang dan Tujuan Latar Belakang • Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar ke tingkat daerah untuk mengelola pertambangan • Belum banyak dipahami apa saja aliran penerimaan yang terkait tambang di tingkat daerah serta bagaimana informasi antar pelaku • Bangka dan Belu dipilih karena keduanya punya komoditas mineral. Bangka daerah yang punya sejarah sangat lama menjadi produsen timah. Sebaliknya, Belu baru saja muncul dengan komoditas mangaan. Tujuan Penelitian: • Melihat aliran penerimaan terkait langsung dengan pertambangan • Melihat aliran informasi antar entitas pelaku. • Membangun kesimpulan awal dan rekomendasi. 3
- 4. Pertanyaan Studi dan Metodologi Pertanyaan penelitian • Bagaimana aliran penerimaa negara dan daerah berlangsung dan lembaga atau badan-badan publik di tingkat kabupaten/kota . • Kedua, seperti apa aliran informasi terkait penerimaan dari industri ekstraktif juga kaitannya dengan dimensi-dimensi seperti perijinan, kegiatan paska-tambang, atau pengelolaan dana dari mineral dan batubara. • Ketiga, bila ada, mekanisme non-formal dari kedua aliran tersebut. Metodologi : Desk study, referensi, wawancara 4
- 5. Kerangka untuk memahami Alur Penerimaan atau Alur Informasi Pemetaan Instansi terkait Penerimaan/ alur penerimaan Implikasi informasi / Informasi Besaran/isi dan jenis penerimaan/informasi Penelisikan Celah (loopholes finding) 5
- 6. KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6
- 7. Kondisi Umum : Kabupaten Bangka Potensi dan Sejarah Bangka dikenal sebagai daerah potensial penghasil timah dalam jalur sabuk timah yang memiliki kandungan timah yang tinggi. Sejarah panjang dalam penambangan timah dialami Bangka sejak masa sebelum pendudukan Belanda. Pemekaran Kabupaten Bangka Induk ini adalah penciutan dari wilayah Kabupaten Bangka Sebagian masalah pertambangan yang ada merupakan permasalahan warisan Kabupaten Bangka di masa sebelum pemekaran
- 8. Kabupaten Bangka : Aliran Penerimaan Formal PEMERINTAH PUSAT DBH SDA Pertum 1) Royalti 2) Iuran Tetap 1) Biaya Penerbitan Izin 2) Sumbangan Pihak Ketiga PEMERINTAH PEMEGANG IJIN KABUPATEN PERTAMBANGAN BANGKA 1) Jaminan Reklamasi Bunga atas 2Jaminan Kesungguhan Jaminan Dana Reklamasi Reklamasi dan Deposit Jaminan Kesungguhan Biaya atas Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang tidak diselesaikan
- 9. Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal Jenis Aliran Setoran ke Pemda Catatan Iuran Produksi/ Dari Kas Negara dalam bentuk - Tidak transparan Royalti DBH SDA Pertambangan - Ada selisih perkiraan dan realisasi Umum ditransfer ke Kas - Asimetri informasi Daerah Iuran Tetap/ Dari Kas Negara dalam bentuk - Tidak transparan landrent DBH SDA Pertambangan - Ada selisih perkiraan dan realisasi Umum ditransfer ke Kas Daerah Sumbangan Kas Daerah di Bank Babel - Tidak transparan Pihak Ketiga - Atas dasar naskah kesepakatan - Tarif tidak seragam untuk semua pemilik IUP Biaya Kas Daerah - Tidak transparan Penerbitan Izin - Banyak TI (tambang inkonvesional) tak memiliki izin
- 10. Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal (lanjutan) Jenis Aliran dari Setoran ke Pemerintah Catatan Pemilik IUP Daerah Dana Jaminan Deposito pada Bank yang - Tidak transparan Kesungguhan ditunjuk Pemerintah - Tidak jelas pengembaliannya Daerah Dana Jaminan Deposito pada Kas - Tidak transparan Reklamasi Daerah atas nama Bupati - Tidak jelas penyelesaian dalam bentuk reklamasi atau pemutihan karena tidak diklaim oleh pemegang IUP. Bunga atas Dana Kas Daerah - Tidak transparan Jaminan Reklamasi Surat Izin (Tidak ada keterangan) - Tidak transparan Perdagangan - Tidak ada keterangan regulasi Komoditas untuk pungutan
- 11. Kabupaten Bangka: Ringkasan Aliran Penerimaan Formal Pasar ekspor Penambang Pemilik TI Pengumpul Smelter TI swasta Transit domestik Penyelundup Sumber : Cahyani dan Mumbunan (2012), dinspirasi dari Diagram Alir Pertambangan Timah Informal dari Lestari (2011).
- 12. KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 12
- 13. Kondisi Umum : Kabupaten Belu Potensi Sekitar tiga tahun terakhir pulau Timor mulai dikenal akan kandungan mineral mangaan (faut metan) yang besar. Investor dari kawasan Asia Tenggara maupun pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan berbondong-bondong menginjakkan kaki di NTT Timur, khususnya di Kabupaten Belu. Kondisi masyarakat Keberadaan pertambangan menghadirkan dilema khususnya bagi masyarakat miskin. Di satu sisi, pertambangan memberi penghasilan yang bersifat direct cash (cash money), daripada penghasilan dari pertanian yang bersifat future money. Di sisi lain, terjadi kerusakan lingkungan hidup, eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak. Sedangkan keuntungan sangat jauh dibanding harga jual di pasar ekspor
- 14. Kabupaten Belu : Aliran Penerimaan Formal Royalty dan Bank Kas Negara Perusahaan Iuran tetap tambang mangaan Verifikasi PAD Kas penerimaan (Sumbangan Daerah PNBP pihak ketiga) Jaminan KESDM DJBP reklamasi DPPKAD Biro KPPN dan KPN Keuangan Transfer (DBH SDA) DJPK Kementerian Usulan Keuangan Penyaluran
- 15. Catatan atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) • Penerimaan DBH tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran berbasis triwulan. Selalu terjadi keterlambatan penyaluran setiap tahun. Setiap tahun, rata-rata keterlambatan terjadi selama dua kali triwulan atau 6 bulan. Dana DBH baru ditransfer kepada daerah pada bulan September pada tahun berjalan. • Sebelum tahun 2010, tidak ada mekanisme pelaporan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah belum tertatanya mekanisme tata kelola pertambangan secara ideal. Di satu sisi, penerimaan DBH Pertum Pemkab Belu hanya menerima DBH sebesar Rp 1.617.776 ,- (tahun 2008) dan Rp 13.098.883,- (tahun 2009). Di sisi lain, perijinan, pembayaran setoran perusahaan kepada pemerintah, reklamasi, monitoring, dan hal-hal terkait tata kelola pertambangan belum semuanya terlaksana secara baik. • Terdapat perbedaan hasil perhitungan DBH antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Belu. Setelah Pemkab Belu mengenal mekanisme rekonsiliasi pada tahun 2010; sejak itu Pemkab Belu mempelajari mekanisme penyaluran DBH Pertambangan Umum.
- 16. Catatan penerimaan SKAB • Mekanisme penentuan tingkat sumbangan tidak cukup jelas. Dalam data yang tidak dipublikasikan, ditemukan sejumlah perusahaan yang membayar dengan tingkat berbeda. Tahun 2011 misalnya, CPM masih menggunakan tingkat sumbangan Rp 100,-/kg, sementara SGP menggunakan tingkat sumbangan Rp 155,-/kg. Salah satu kemungkinan penyebab ketidakjelasan ini terletak pada sisi regulasi – Keputusan Bupati sebelumnya (2009) belum dinyatakan dicabut pada saat Keputusan Bupati yang baru (2011) sudah ditetapkan. Akibatnya, terjadi asimetri tingkat sumbangan pihak ketiga. • Terbuka kemungkinan tingkat pungutan SKAB tidak mencerminkan jumlah mangaan yang akan dikirim. Pemerintah Belu tidak memiliki mekanisme yang memastikan kesesuaian antara jumlah sumbangan pihak ketiga yang dibayarkan untuk mendapatkan SKAB dengan jumlah mangaan yang akan dikirimkan, terutama pada titik terakhir sebelum mangaan keluar dari wilayah Belu (yakni Pelabuhan Atapupu). Tidak ada proses cross check dan verifikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak pelabuhan
- 17. Apa penyebabnya? • Kekeliruan informasi royalti dan iuran tetap yang disampaikan pihak perusahaan. Sebagai misal, perusahaan keliru menuliskan nomor rekening tujuan untuk royalti dan iuran tetap (rekening untuk royalti diisi untuk iuran tetap). • Daerah asal tambang tidak dicantumkan; yang tercantum adalah daerah tempat perusahaan menyetor. Dampaknya, data pada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, tidak terdokumentasi secara akurat sehingga tidak dapat segera digunakan sebagai acuan alokasi DBH Pertum ke daerah. Sebagai keterangan, dan ini dapat menjadi salah satu penyebab, bahwa sebagian besar kantor pusat dari perusahaan pemegang IUP berdomisili di luar Belu, yakni 73 dari 89 perusahaan.
- 18. Catatan Alur Penerimaan Non Formal • Kasus pertama: Pungutan atas “Obama” Ojek Bawa Mangan, mencapai 200 Kg/motor. Pungutan bergantung pada alat transportasi. 2.000,- - Rp 5.000,- per sepeda motor. Ini berlaku untuk perjalanan di dalam Kabupaten Belu. Untuk perjalanan lain, seperti dari Belu ke Kefamenanu (Timor Tengah Utara), Obama tidak dipungut biaya. Kendaraan roda empat antara Rp 20.000,- - Rp 50.000,- per kendaraan. • Kasus kedua: Pungutan di jalur pengepul dan perusahaan ber-IUP tanpa produksi menuju stockpile Di tingkat pengepul, pembayaran sejumlah dana kepada pihak aparat keamanan bergantung pada lokasi dan jumlah mangaan yang terkumpul. Sebagai contoh, pungutan untuk mangaan yang dekat jalan raya cenderung lebih besar dibanding yang jauh dari akses tersebut, seperti dipinggir hutan. Pungutan oleh pihak kepolisian misalnya di lokasi tambang CV Sinar Jaya. Pungutan ini tidak berlaku pada seluruh perusahaan. Pungutan tidak terjadi, misalnya, apabila pengepul adalah pihak aparat sendiri • Kasus ketiga: Pungutan dari titik stockpile sampai titik penjualan Berlangsung dari titik stockpile di pelabuhan Belu sampai titik penjualan di Tanjung Priok, Surabaya. Bila melalui jalan darat, pungutan terjadi pada saat melintasi melintasi pos-pos keamanan. Apabila jalur pengiriman melalui laut, model pungutan dilakukan di atas kapal.
- 19. Diagram alur penerimaan non formal a Penambang Pengepul b d c e Perusahaan berIUP, tapi Stockpile tanpa produksi sendiri atau izin habis f Pelabuhan Atapupu g Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya)
- 20. Catatan atas produksi • Volume Produksi hanya dilaporkan saat penjualan. Di Kabupaten Belu, belum mengenal istilah pelaporan secara reguler. Sebagaimana diminta dalam Keputusan Menteri No. 17/2010, perusahaan tambang diwajibkan melaporkan semua hasil produksinya secara berkala, baik pada saat ada transaksi penjualan atau sedang idle, yakni pada saat tidak ada transaksi/penjualan. • Mekanisme yang ada selama ini hanya mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk melaporkan jumlah hasil penjualan batuan mangaan kepada Distamben Kabupaten Belu melalui mekanisme SKAB.
- 21. Catatan atas harga mangaan • Pemkab Belu belum mempunyai standar harga patokan mangaan. Dalam prakteknya, Pemkab Belu belum mentapkan harga patokan penjualan batu mangan seperti yang diamanatkan Permen ESDM. Kondisi ini memberi ketidakjelasan dalam penentuan standar harga mangaan. Pemkab Belu hanya berpatokan pada dokumen surat perjanjian jual beli antara pengusaha mangan dengan pihak ketiga. • Harga patokan mangaan disepakati bersama antara Pemkab Belu dengan Asosiasi Pengusaha Perusahaan Tambang. Sebagai akibat ketiadaan harga patokan mangaan, sebagaimana diamanatkan Permen ESDM, maka stakeholder pertambangan mangaan di Kabupaten Belu mengunakan model kesepakatan dalam menentukan harga patokan mangaan. Mekanismenya dimulai dengan penetapan harga oleh Pemkab Belu. Harga tersebut kemudian diajukan dan dibahas dalam forum rapat bersama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Asosiasi Pengusaha Tambang Belu. Di akhir rapat, disetujui gambaran kasar harga mangaan yang berlaku di Kabupaten Belu. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan harga jual yang dilakukan oleh pengusaha dengan pihak ketiga (pembeli mangaan).
- 22. Penutup
Editor's Notes
- SelamatpagiBapak, Ibu, danSaudarasekalian. Terimakasihkamikepadapanitia yang sudahmengundang Ambarsari dansayasendiriuntukpresentasipadakesempatanini. Iniadalahmengenaipenelitian yang telahdilakukantentangPerizinanPertambanganditingkat Sub-Nasionaldankhususnyahasilpenelitian yang telahdilakukandiduakabupaten, yaitu Bangka danKutaiKartanegara. Sayaakanmempresentasikankerangkadaripenelitian yang kamitelahkamisusun. Kemudian, sayaakanmemberikankepada Ambarsari yang akanmempresentasikanhasilnya, sesuaikerangka yang diterapkanpadakeduakabupatentersebut.Setelahitu, sayaakanmenutupdenganbeberapapemikiranawalterkaitdenganimplikasikebijakannya.
- Penelitianinidilatarbelakangibahwaotonomidaerahmemberikankekuasaan yang besarketingkatdaerahuntukmengelolapertambanganBelumbanyakdipahamiapasajaaliranpenerimaan yang terkaittambangditingkatdaerahsertabagaimanainformasiantarpelakuBangka danBeludipilihkarenakeduanyapunyakomoditas mineral. Bangka daerah yang punyasejarahsangat lama menjadiprodusentimah. Sebaliknya, Belubarusajamunculdengankomoditasmangaan. Secaraumum, studiinibermaksudmemberikangambaranawaldanumumtentangduaaliranpentingdalampengelolaandanalokasipenerimaannegaradandaerahdaripertambanganmangandidaerahkajian: aliranpenerimaan (revenue flow) danaliraninformasi (information flow). Studiruanglingkuppertambanganumuminidimaksudkanuntukmemetakanalurpenerimaandanalurinformasipenerimaanbesertapermasalahan yang munculdalamkeduaalurtersebutdalamkontekspertambanganmangandiKabupatenBelu, Nusa Tenggara Timur. Dalammembuatrangkumandanpenyebarantemuanstudi, scopingindustriekstraktifinitidaksecaralangsungdiarahkanuntukmemberikanrekomendasikebijakan. Kendatibegitu, hasiltemuandalamlaporanstudiinisangatmungkindigunakansebagailandasan yang bisamembantupembuatankebijakanberkenaandenganpengelolaanpenerimaannegaradandaerahdariindustriatausumberdayaekstraktifdidaerahkajiandanditingkatnasional.
- Penerapandi Bangka danKukarmeliputitinjauanpustakatermasuk, khususnya, laporandari media tentangaktifitaspertambangandariduakabupatentersebut.Tinjauanliteraturinikemudiandiikutiolehserangkaianwawancaradenganstakeholder termasuk pejabat pemerintah, wakil masyarakat pertambangan, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan tambang di masing-masing kabupaten. Data kuantitatifmeliputi data izin yang telahditerbitkan, anggaran, staf, danpenerimaanterkaittambang. Sementara berdasarkan sifatnya, data yang terkumpullebihbanyakbersifatkualitatif dan subjektif, keseluruhan darikesimpulandianggap cukupkuat dan untuk mewakili kondisiyang sedang terjadi di kabupaten lain di seluruh Indonesia.
- Kendatihanyamerupakansebuahstudiruanglingkup – yang sifatnyasederhanadanterbatashanyamelihatditingkatpermukaan – kajianinidituntunolehsebuahkerangkakonseptual. Dalammelakukanpencarian data, analisadanpenulisanlaporan, kerangkainimemberisemacamorientasiumumpadasaatmencobamemahamialurpenerimaandanalurinformasiterkaitpenerimaannegaradandaerah, sertapadagilirannya, dalammemberikangambaranumumkeduaalurtersebutdalamkontekspertambanganmanganditingkat sub-nasional. Bagan 1berisikerangkakonseptualtersebut. Bagianterpentingdalammemahamialurpenerimaanataualurinformasidanmelakukanpemetaanalur-alurinitidakbisatidakharusmelihataktordaninstansiterkait. Kecualiitu, besaranpenerimaandanisiinformasi, sertajenisdaripenerimaandaninformasimerupakanbagianpentinglainnya. Dilengkapidenganketerangan-keterangansepertiini, menjadimungkinbagisebuahkajianruanglingkupuntukmelihatduahal: (a) celahatauloopholesdialur-alurtersebut yang membantumenjelaskansejumlahpersoalanpenerimaandaninformasi; (b) implikasi yang munculdariperbandinganantarakondisi yang adapadasaatstudiruanglingkupdilaksanakandengankondisi ideal tertentuataukondisi yang diharapkan.
- SelamatpagiBapak, Ibu, danSaudarasekalian. Terimakasihkamikepadapanitia yang sudahmengundang Ambarsari dansayasendiriuntukpresentasipadakesempatanini. Iniadalahmengenaipenelitian yang telahdilakukantentangPerizinanPertambanganditingkat Sub-Nasionaldankhususnyahasilpenelitian yang telahdilakukandiduakabupaten, yaitu Bangka danKutaiKartanegara. Sayaakanmempresentasikankerangkadaripenelitian yang kamitelahkamisusun. Kemudian, sayaakanmemberikankepada Ambarsari yang akanmempresentasikanhasilnya, sesuaikerangka yang diterapkanpadakeduakabupatentersebut.Setelahitu, sayaakanmenutupdenganbeberapapemikiranawalterkaitdenganimplikasikebijakannya.
- Di masaOrdeBarupengusahaantimahdi Bangka dikelolaolehperusahaannegara. Sayangnya, pengelolaantimahpadaperiodeitudilakukandengancararepresifdantertutup. Penduduk Bangka hanyamenjadipenonton. Jikaadapenduduk yang diketahuimemilikitimah, merekaakanditangkap. Di masaOrdeBarupenduduk Bangka tidakdapatsecaralangsungmerasakanmanfaatdaritimah yang merupakankekayaanalamdaerahnya.Pada era otonomidaerahpengusahaantimahmemberikanwajah yang berbedabagipenduduk Bangka. Perbedaaninisepertieuphoria, karenapendudukdapatmelakukanpenambangantimahdenganbebas
- SelamatpagiBapak, Ibu, danSaudarasekalian. Terimakasihkamikepadapanitia yang sudahmengundang Ambarsari dansayasendiriuntukpresentasipadakesempatanini. Iniadalahmengenaipenelitian yang telahdilakukantentangPerizinanPertambanganditingkat Sub-Nasionaldankhususnyahasilpenelitian yang telahdilakukandiduakabupaten, yaitu Bangka danKutaiKartanegara. Sayaakanmempresentasikankerangkadaripenelitian yang kamitelahkamisusun. Kemudian, sayaakanmemberikankepada Ambarsari yang akanmempresentasikanhasilnya, sesuaikerangka yang diterapkanpadakeduakabupatentersebut.Setelahitu, sayaakanmenutupdenganbeberapapemikiranawalterkaitdenganimplikasikebijakannya.
- Sekitartigatahunbelakanganini, perhatianduniapertambangansedangterfokuskepulau Timor akankandungan mineral Mangaan yang luarbiasabesar. Informasitentangpotensi mineral Mangaan (FautMetan) ataubatuhitamini, menggerakkanberbagai investor darikawasan Asia Tenggara maupundaripulauJawa, Sulawesi dan Kalimantan berbondong-bondonguntukmenginjakkan kaki di Nusa Tenggara Timur, khususnyadiKabupatenBelu.Meskisecaraekonomismemilikiproyeksi yang signikan, beberadaanpertambanganmangaaninisendirisebenarnyamenghadirkandilemabagimasyarakat, khususnyamasyarakatmiskindiKabupatenBelu. Padasatusisi, pertambanganinimenolongmerekakarenamemberikanpenghasilan yang bersifat direct cash (cash money), danhalinilebihmenjanjikandaripadapenghasilandaripertanian yang bersifatfuture money.Sebagaicatatan, walaupunsektorpertaniandiKabupatenBelumerupakanpekerjaantradisional masyarakat, namunternyatahasilpanennyatidakbenar-benardapatdiharapkansebagaisumberpemasukanutama, karenaresikokegagalanpanen yang cukuptinggi.Tetapipadasisi lain, keberadaanpertambangantersebutjugamemberikerugianbagimereka. Karenadisampinglingkunganhidup yang terancamakibatpertambanganitu, kondisikerjapertambanganjugasangatmengeksploitasiperempuandananak-anakdisana. Sementarakeuntungan yang dapatmerekanikmatisangatjauhdibandinghargajualmangaansebenarnyadipasarekspor.Seiringdenganpelaksanaanotonomidaerahdandesentralisasi, Pemerintah Daerah memilikiperan yang sangatpentingdalammengaturkinerjaperekonomiandaerah. Iklimusaha yang kondusifdenganmemanfaatkanpotensisumberdayaalamdanlingkunganhidupdisuatudaerahjugadapatdilihatsebagaiprasyaratterselenggaranyasuatukegiatanperekonomian yang memberikanadvantageberlebihdanmeminimalkanresikodandampakbagikehidupanmasyarakat yang hidupditengahkekayaansumberdayaalamdanlingkunganhiduptersebut.