Latar Belakang MasalahPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakanlangkah maju bagi bangsa In...
guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persainganyang tidak jujur dari pengusaha lain yan...
Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkanpersaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindung...
suatu putusan hakim, karena hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima,memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ...
selain itu dengan diterbitkannya serifikat atas nama Hadi Sautiono tersebut berpotensimenimbulkan kerancuan dan kebingunga...
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek memberikan definisi merek adalahtanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan...
3. Merek akan menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennyayang menggambarkan jaminan kepribadian (in...
pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran ini menciptakan suatu hak atasmerek. Pihak yang mendaftarkan, dialah s...
satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merektersebut maka nama orang-orang atau ba...
Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum,mereka menggunakan merek tersebut tanpa izin pem...
tanggal pendaftaran merek yang akan dituntut pembatalannya tersebut, sesuai denganketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(Bahan) tentang merek

2,381 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(Bahan) tentang merek

  1. 1. Latar Belakang MasalahPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakanlangkah maju bagi bangsa Indonesia yang akan memasuki era pasar bebas. Salah salahsatu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasaryang terbuka bagi produk ataupun karya orang asing atau perusahaan luar negeri (asing),demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya keluar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupunkarya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukanperlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai denganpersetujuan TRIPs Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights) serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merekmerupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupunjasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderungmembuat produsen atau pengusaha lainya memacu produknya bersaing dengan merekterkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat.Merek merupakan satu inovasi adaptif dari sebuah produk, sehingga mamputerlihat unik, berbeda dengan yang lain serta memiliki nilai lebih pada penjualan produktersebut yakni dengan diberikannya suatu tanda atau nama unik yang tidak dimiliki olehproduk yang lain. Tanda atau nama yang unik tersebut disebut merek, artinya adalah sesuatu(gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atauperusahaan di pasaran.Pengusaha biasanya menggunakan merek untuk membedakan produk yangmereka miliki dengan produk sejenis yang menjadi pesaing mereka di pasaran. Konsumenyang mengetahui ciri khusus pada produk diharapkan dapat memberikan kepercayaanterhadap produk tersebut untuk mereka gunakan. Merek sangat penting untukmemenangkan persaingan antar produsen karena bila produk dengan kualitas yangbagus, maka konsumen akan mencari produk tersebut, oleh karena itu dibutuhkan ciri ataumerek.Merek yang termasuk kedalam hasil intelektual manusia mempunyai perananyang penting dalam perdagangan baik itu berupa barang maupun jasa, merek yang terteradalam suatu produk atau jasa mempunyai peran sebagai pembeda dengan produk atau jasalainnya disamping merek dapat menunjukkan asal tempat suatu produk atau jasatersebut. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentuproduk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produkapakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek.Merek merupakan pengindikasian asal (an indication of origin) dan suatu ciripembeda (a distinctive character) dari barang dan/atau jasa suatu perusahaan dengan barangdan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (a
  2. 2. guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persainganyang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik yang bermaksudmembonceng reputasinya.Penggunaan merek atau produk tanpa seizin pemilik yang dilakukan oleh parapembajak mampu berimbas pada kekuatan merek atau produk tersebut di pasaran. Caratersebut yakni dengan memproduksi suatu produk dengan ciri, merek, bentuk, desain danbahan sejenis dengan produk asal yang diharapkan memperoleh laba yang berlipat ketikaproduk itu dijual dipasaran, apalagi bila kualitas produk diturunkan maka laba akanbertambah secara signifikan, misalnya produk asal menggunakan bahan baku dengankualitas kelas satu dengan harga yang tinggi sedang produk bajakan menggunakan bahanbaku kualitas kelas dua atau kelas tiga dengan harga yang jauh lebih rendah.Tentu saja konsumen merupakan salah satu pihak yang dirugikan karenakonsumen akan tertipu ketika mereka membeli produk bajakan yang telah diberikanmerek terkenal padahal kualitas bahan bakunya berbeda walaupun desain, ciri, bentuk, warnadan lain sebagainya sama persis dengan produk asal atau aslinya.Hal tersebut sangat merugikan semua pihak, produsen asli akan dirugikankarena merek atau produknya digunakan orang lain sehingga produsen kehilangankeuntungan. Selain itu juga kerugian nonmaterial yakni ciri atau merek atas produk yangdiproduksi setelah sekian waktu dibangun reputasinya dengan pelayanan serta kualitasproduksi yang prima jatuh karena ada produk bajakan yang beredar dengan kualitas yangjauh lebih rendah.Sedangkan dari sisi pedagang dengan beredarnya barang bajakan atas merek atauproduk yang dijual membuat pedagang kesulitan berpromosi dan memperluas pasarkarena yang diuntungkan dari promosi itu adalah produk bajakannya. Sedang konsumen akankecewa karena produk yang dibeli tidak memiliki nilai lebih ketika digunakan, serta barangbajakan tersebut memiliki kualitas produk jauh berbeda dari produk aslinya.Permasalahan yang muncul dalam persaingan bisnis tidak hanya terbataspada munculnya produk-produk bajakan untuk jenis barang atau jasa yangsama. Permasalahan juga dapat muncul terkait dengan keunikan tanda darisebuah merek, ada kalanya beberapa produsen baik secara disengaja maupuntidak disengaja menginginkan suatu tanda yang berupa gambar atau namayang sama sebagai merek untuk produk mereka. Bahkan permasalahan terkaitdengan merek tersebut juga dapat terjadi ketika ada sebuah produsen yangmenginginkan untuk memiliki dan menggunakan suatu merek yang samadengan yang telah digunakan oleh produsen lainnya.
  3. 3. Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkanpersaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Hal ini diperlukanuntuk membangun citra yang baik terhadap merek barang dan/atau jasa karena merekdengan citra baik dan sudah ada sejak lama sering disalahgunakan oleh para kompetitoryang curang untuk sekedar membonceng ketenaran. Selain itu perlindungan hukumdiberikan tidak hanya terhadap pemilik merek itu sendiri tetapi juga pada klien, nasabah ataukonsumen agar tetap memperoleh pelayanan atau jasa yang tepat dengan apa yang didapatsemula.Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnyadisebut Undang-Undang Merek) menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabilamerek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum2. Tidak memiliki daya pembeda3. Telah menjadi milik umum4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yangdimohonkan pendaftarannya.Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan permohonan harus ditolakoleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut :1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merekmilik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasayang sejenis.2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yangsudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1)3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasigeografis yang sudah dikenal.Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftardalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnyadisebut Dirjen HKI) akhirnya menimbulkan suatu konflik antarprodusen yangmenggunakan merek yang sama tersebut. Produsen yang merasa dirugikan dengandigunakannya merek dagang mereka oleh pihak lain, kemudian mengajukan keberatan berupagugatan pembatalan merek.Adanya kejadian pelanggaran hak atas merek, akan muncul tuntutan hak daripemilik merek. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperolehperlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri(eigenrichting).Tuntutan hak tersebut dituangkan dalam surat gugatan untuk diajukan kepengadilan. Untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak, diperlukan adanya
  4. 4. suatu putusan hakim, karena hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima,memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.Merek yang merupakan hasil peniruan terhadap merek dagang tertentu ataupunhasil pemalsuan merek dagang tersebut seringkali terdaftar atau didaftarkan olehpengusaha kepada Dirjen HKI, misalnya seperti beberapa contoh kasus di bawah ini :1. PT. Tancho Indonesia, Co. LTD selaku Penggugat dan pemilik merek“Tancho” yang sah dan berkedudukan di Osaka, Jepang melawan Wong A Kiongyang telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan dan untuk jenisbarang yang sama (kosmetik). Yang pada akhirnya perkara dimenangkan olehPT. Tancho Indonesia, Co. LTD dalam putusan kasasi Mahkamah Agung padatanggal 13 Desember 1972;2. Shaklee Corporation selaku Penggugat dan pemilik merek “Shaklee” yang sahdan berkedudukan di 444 Market Street, San Francisco, California, USAmelawan Irawan Gunawan yang telah meniru merek Penggugat sama secarakeseluruhan dan untuk jenis barang yang sama (bahan-bahancucian/pembersih berupa cairan dan bubuk). Dalam putusannnya PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 1996 menyatakan mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian.Dalam kenyataannya meskipun aturan mengenai merek telah diatursedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan telahbanyak pula putusan perkara sengketa merek yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,namun tidak dapat menjamin berkurangnya pelanggaran hak atas merek yang dilakukanoleh pengusaha berupa permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik maupuntindakan peniruan merek sama secara keseluruhan atau pada pokoknya terhadap merekdagang tertentu yang kemudian terdaftar atau didaftarkan secara sengaja.Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sengketa merek pada tahun 2007 lalu,yaitu sengketa merek yang terjadi antara PT. Garuda Food dengan Hadi Sutiono selakupemilik PT. Dua Kelinci yang memperebutkan hak atas merek KATOM. Sengketa merektersebut muncul karena PT. Garuda Food merasa sebagai pemakai pertama (first user) darimerek KATOM tetapi ketika PT. Garuda Food akan mendaftarkan merek KATOMmiliknya tersebut ternyata PT. Dua Kelinci telah mendaftarkan merek KATOM tersebutterlebih dahulu, sehingga PT. Garuda Food merasa bisnisnya dirugikan denganditerbitkannya sertifikat pendaftaran merek KATOM atas nama Hadi Sutiono tersebut.Selanjutnya PT. Garudafood mengajukan gugatan pembatalan merek kepada PT.Dua Kelinci selaku pemilik merek KATOM terdaftar ke Pengadilan Niaga Semarang.PT. Garuda Food menyatakan dalam gugatannya bahwa Hadi Sutiono telah mendaftarkanmerek KATOM dengan iktikad tidak baik, iktikad tidak baik disini adalah karena HadiSutiono mengambil keuntungan atas reputasi dari merek KATOM milik PT. Garuda Food.Sebab, dalam menggunakan nama KATOM tersebut Hadi Sutiono tak perlumengeluarkan biaya promosi maupun berusaha untuk membangun reputasi sendiri,
  5. 5. selain itu dengan diterbitkannya serifikat atas nama Hadi Sautiono tersebut berpotensimenimbulkan kerancuan dan kebingungan di masyarakat.Atas dasar hal tersebut PT. Garuda Food meminta agar Pengadilan NiagaSemarang membatalkan merek KATOM yang didaftarkan atas nama Hadi Sutiono danjuga menuntut merek KATOM ditetapkan sebagai milik PT. Garudafood.Setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, majelis hakim PengadilanNiaga Semarang yang memeriksa gugatan pembatalan merek KATOM tersebutmengabulkan gugatan pembatalan merek Penggugat (PT. Garuda Food) dengan amarputusan mengabulkan gugatan pembatalan merek dagang KATOM yang didaftarkan diDirjen HKI atas nama Hadi Sutiono selaku tergugat, majelis hakim juga memutuskanHadi Sutiono harus menanggung biaya perkara sebesar Rp. 859.000,00 (delapan ratus limapuluh sembilan ribu rupiah).Majelis hakim memutuskan pembatalan merek KATOM milik Hadi Sutionokarena dinilai termasuk beriktikad tidak baik, seperti diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, majelis hakim juga menyatakan PT. Garuda Food sebagai pencipta sertapengguna pertama (first user) merek KATOM hingga akhirnya dikenal oleh masyarakat,meski belum mengajukan ke Dirjen HKI.Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut, Hadi Sutionoselaku Tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut keMahkamah Agung. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70Undang-Undang Merek, yaitu terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskangugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pihak Pemohon kasasi/Tergugat, yaitu HadiSutiono dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukumTermohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan,yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atasputusan kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka tergugat/Pemohon kasasimerupakan pendaftar pertama merek KATOM atau pemilik sah dari merek KATOMyang telah terdaftar pada Dirjen HKI.Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokokpermasalahan untuk penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum bagipemegang hak atas merek terdaftar apabila terjadi sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?PEMBAHASANMerek merupakan definisi hukum yang memberikan upaya pemulihan jika suatutanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek pada dasarnya adalahtanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk suatu perusahaan denganperusahaan lain.
  6. 6. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek memberikan definisi merek adalahtanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis,digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapatdiketahui bahwa unsur-unsur merek adalah:1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.2. Memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis.3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.Dari batasan merek tersebut di atas, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda,akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, suatu tanda harusmemiliki daya pembeda. Arti memiliki ”daya pembeda” adalah memiliki kemampuan untukdigunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahan yang satu dari perusahaanyang lain. Suatu tanda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebutsederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ”ruwet” seperti gambarbenang kusut.Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merekjasa. Merek dagang adalah merek atau tanda yang digunakan pada barang yangdiperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badanhukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasaadalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang ataubeberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan denganjasa-jasa lain yang sejenis.Undang-Undang Merek membedakan merek menjadi tiga macam, yakni:Pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yangdiperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukumuntuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainya.Kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yangdiperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukumuntuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainya.Ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/ataujasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang ataubadan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenislainya.Merek memiliki beberapa fungsi berdasarkan tinjauan arti kata merek besertaobjek yang dilindunginya, antara lain sebagai berikut :1. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu2. perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis.
  7. 7. 3. Merek akan menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennyayang menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang danjasa hasil usahanya tersebut waktu diperdagangkan.4. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yangbersangkutan.5. Merek sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagiprodusen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yangbersangkutan.6. Merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankangoodwill di mata konsumen.7. Merek dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat danmenguntungkan semua pihak.Secara umum, dikenal 4 (empat) sistem pendaftaran merek yang lazim digunakandi dunia, yaitu :1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merekyang dimohonkan pendaftaran segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannyatelah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Negara-negara sepertiAmerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaanterlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum merek,terlebih dahulu diumumkan dalam trade journal atau Kantor Pendaftaran Merek untukjangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mengajukankeberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatanyang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan.3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek bersangkutandidaftarkan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatankepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merektersebut.4. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek lainterdaftar yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwamereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya denganmerek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau namaorang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaranmereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga.Ada 2 (dua) macam stelsel pendaftaran yang dikenal dalam kepustakaan yaitusistem konstitutif dan sistem deklaratif:1. Sistem konstitutif mengatur hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinyahak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (requiredby registration). Pada sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yangmutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapatkanperlindungan hukum. Pihak yang berhak memperoleh hak atas suatu merek adalah
  8. 8. pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran ini menciptakan suatu hak atasmerek. Pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatumerek dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.2. Sistem deklaratif mengatur pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan,jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untukpembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yangbersangkutan. Pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, melainkan hanyamemberikan dugaan atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presemptioniuris, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atasmerek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.Syarat dan tata cara pendafataran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7Undang-Undang Merek yang menyebutkan :1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DirektoratJenderal dengan mencantumkan :a. Tanggal, bulan, dan tahun.b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melaluiKuasa.d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannyamenggunakan unsur-unsur warna.e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam halPermohonan diajukan dengan Hak Prioritas.2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang ataubeberapa orang secara bersama atau badan hukum.4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secarabersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkandengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonantersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebutdengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melaluiKuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhakatas Merek tersebut.8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak KekayaanIntelektual.9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HakKekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata carapengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilikmerek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari
  9. 9. satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merektersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebutharus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.Penandatanganan pendaftaran merek haruslah ditetapkan salah satu darimereka atau badan hukum tersebut yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapijika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasauntuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.Suatu merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam Undang-Undang Merek dan permintaan pendaftaran merek hanya dapatdilakukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merekditentukan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.2. Tidak memiliki daya pembeda.3. Telah menjadi milik umum atau.4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yangdimintakan pendaftaran.Selain itu suatu permintaan pendaftaran merek juga ditolak jika mempunyaipersamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik oranglain, yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maupunyang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dalamPeraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1)Undang-Undang Merek.Sedangkan pengertian suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknyabilamana ada kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, ataukombinasi atau unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek, permintaan pendaftaranmerek akan ditolak jika:1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badanhukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yangberhak.2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupuninternasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yangdigunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuantertulis dari pihak yang berwenang.
  10. 10. Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum,mereka menggunakan merek tersebut tanpa izin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikanpemilik merek yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan secara melawan hukum iniadalah merek yang terkenal.Menurut Penjelasan Undang-Undang Merek, perlindungan terhadap merekterkenal didasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain padadasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mencari ketenaran merek orang lain,sehingga seharusnya merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehinggauntuk ini, permintaan pendaftaran merek terkenal milik orang lain harus ditolak.Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, undang-undangmerek yang lama terhadap sengketa tentang merek diajukan ke Pengadilan Negeri. Halini menimbulkan proses yang berbelit-belit serta waktu yang relatif lama untukmenyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan merek. Akibatnyamenimbulkan keengganan untuk mengajukan sengketa merek ke pengadilan, karenasebagian besar pihak yang berkaitan dengan permasalahan merek ini adalah pihak-pihak yangmerupakan bagian dari kegiatan perekonomian.Keberadaan Pengadilan Niaga dalam undang-undang merek yang baru (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikandengan waktu yang relatif singkat sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi yangmerupakan bagian dari kegiatan dunia usaha yang membutuhkan kecepatan dan ketuntasandalam setiap sengketa yang ada.Seorang pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek dapatmengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa izin telah menggunakanmerek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang maupunjasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ini, seperti dijelaskan dalamPasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat berupa :1. Gugatan ganti rugi, dan/atau.2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merektersebut.Kedua merek tersebut harus dilihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang dimiliki, diperhatikan ciri-ciri penting dan kesan adanya kemiripanmaupun perbedaan yang ada, cara penempatan maupun kombinasi antara unsur-unsur yangdigunakan. Apabila ditemukan kesamaan maka telah terjadi pelanggaran merek yangbersangkutan.Kaitannya dengan pengaturan hukum merek, selain ada prosedurpenghapusan pendaftaran merek juga terdapat prosedur pembatalan merek. Pembatalandan pencoretan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek memberikan akibat hukumberakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Gugatan pembatalan pendaftaranmerek hanya dapat diajukan oleh penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
  11. 11. tanggal pendaftaran merek yang akan dituntut pembatalannya tersebut, sesuai denganketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek.Tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek terdaftar yang diajukanpada Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek Pasal 80sampai dengan Pasal 81. Pengadilan Niaga akan menyidangkan kasus pelanggaranmerek tersebut dan memutuskan perkara.Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan hak atasmerek hanya dapat diajukan kasasi. Ini berarti ada satu tahapan pemeriksaan yang tidakdilalui, yaitu banding ke pengadilan tinggi, sehingga memperpendek tahap penyelesaiansengketa.Selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapatmenyelesaiakan sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang PenyelesaianSengketa, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luarpengadilan dikenal dengan beberapa cara, yaitu:1. Arbitrase;2. Konsultasi;3. Negosiasi;4. Mediasi;5. Konsiliasi; atau6. Penilaian ahli.Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanyapenyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yangdijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara lainnya yangtergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada parapihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.

×