A. Negara Yordania1. Profil Negara Yordania  Yordania, resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania          adalah sebuah keraja...
2. Kondisi Ekonomi   Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. Yordania digolongkansebagai negara de...
sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasaarab. Dan mengenai agama yang dianut ole...
ditangani oleh perdana mentri, namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetapbersesuaian dengan dewan parlementer.b. S...
Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaanHashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilay...
dikenal adanya suatu dewan deputi (House of Reppresentativ) dan dewan senat(Assembly of Notables) .Dewan senat terdiri dar...
intervensi-intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihatbahwa partai yang berkembang menj...
dalam hak-hk prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar   negeri, masalah keuangan dan perlindung...
Pada tanggal 3 September 1971, Qatar resmi merdeka dari Kerajaan Inggris dan menjadisebuah negara berdaulat yang independe...
memiilki anak laki-laki, maka dia akan mengangkat seorang putra mahkota dari keluargaAl-Thani dengan terlebih dulu berkons...
Kota terpilih tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi mungkin menawarkan sarankepada Menteri.d. Sistem Pemerintahan   S...
sistem discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasikeluarga dan masalah pribadi.e. Pembuatan K...
yang diturunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyakmengalamiperubahan dan kemajuan dibidang politik...
Qatar memiliki hubungan bilateral dengan berbagai kekuatan asing. Ini telahmemungkinkan pasukan Amerika untuk menggunakan ...
pemerintah Qatar sebagai bertanggung jawab untuk pelaporan Al Jazeera konon    pembakar.        Sebagian besar negara-nega...
Bentuk pemerintahan negara Oman adalah Monarki (Kesultanan).b. Konstitusi   HukumDasar Negara (Basic Statute of the State)...
1) Peradilan Administrasi (Administrative Court),     terbentuk       April            2001,      kewenangannya menangani ...
pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di telukpersia. Masalah-masalah ekonomi jang...
b. Sistem Politik   Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yangdikepalai oleh raja, Sy...
Bahrain terdiri dari 32 pulau dengan luas total 700 km persegi dan dengan populasi750.000 orang. Sekitar 70 persen pendudu...
meraih suara mayoritas di parlemen, namun raja Khalifa bin Salman al-Khalifa kembaliterpilih sebagai perdana menteri Bahra...
Tidak hanya itu, penahanan warga Syiah Bahrain biasanya tidak mengenal batas   waktu dan dilakukan tanpa vonis pengadilan....
Dilihat dari urutan sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa rakyat Marokomerupakan perpaduan berbagai suku yang i...
Dalam sektor wisata pun Maroko boleh dikatakan unggul. Ini terbukti dengan banyaknyaobyek wisata yang menarik minat pelanc...
b. Bentuk Pemerintahan   Pemerintahan Maroko menganut sistem monarki konstitusional.Tahta kerajaanmerupakan warisan turun ...
sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.Raja memimpin Dewan Menteri   dan menunjuk Perdana Menteri mengikuti has...
Parlemen sendiri jumlah anggotanya relatif sangat kecil – menurut ukuran kita, yaituhanya 50 orang.Jadi yang namanya Pilca...
Perang teluk yang terjadi pada tahun 1990 adalah perang yang dimulai dari adanyapenyerangan dan pendudukan oleh Iraq terha...
kekuatan politik yang akan terwujud dalam pendirian negara Qatar pada 18 Desember 1878(untuk alasan ini, tanggal 18 Desemb...
Ketika milisi Palestina mulai menjadi mafia dan mempengaruhi rakyat Yordania untukmenjatuhkan raja mereka, mulai terjadi b...
BAB III                                        PENUTUPKesimpulan    Dari materi yang telah dijelaskan dapat diketahui bahw...
Perbanding an print
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perbanding an print

760 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbanding an print

  1. 1. A. Negara Yordania1. Profil Negara Yordania Yordania, resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di TepiBarat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak ditimur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas LautMati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yangsebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordaniadiliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam.Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannyaadalah Amman.Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenalsebagai Emirat Transyordania. Tanggal 15 Mei 1923, Inggris menyerahkan urusanpemerintahan wilayah Emirat Transyordania kepada Amir Abdullah, namum urusanpertahanan, hubungan luar negri dan keuangan tetap berada ditangan Inggris. Tahun 1926,Amir Abdullah diakui sebagai Raja Transyordania. Ketika meletus perang Arab-Israel padatahun 1948, Raja Abdullah memerintahkan penyerbuan ke palestina dan berhasil menguasaiTepi Barat termasuk Kota Jerussalem (Al-Quds). Pada bulan April 1950, Raja Abdullah mengubah nama Kerajaannya menjadi YordaniaAl-Hasyimiyah. Namun pada tanggal 20 Juli 1951 beliau dibunuh oleh seorang Palestinayang tidak menyetujui rencananya untuk membuat perdamaian dengan Israel.Tahta kerajaankemudian dipegang oleh Raja Talal, putranya. Namum karena kesehatannya yang dianggaptidak memungkinkan, maka pada tanggal 20 Juli 1952, putra tertuanya Hussein yang ketikaitu masih berumur 17 tahun dinobatkan sebagai Raja dan memerintahkan Yordania hinggawafat pada tanggal 7 Februari 1999. Dan sesuai dengan pasal 28 konstitusi Yordania, maka kerajaan Hussein digantikan olehputranya, Pangeran Abdullah II menjadi Raja. Menurut silsilahnya, Raja Abdullah II inimerupakan garis keturunan langsung ke 43 dari Nabi Muhammad S.A.W dari Bani Hasyim,melalui Hasan putra pertama Ali bin Abi Thalib dan Fatima binti Muhammad. Arus pengungsi Palestina yang datang ke negeri ini, telah berlangsung lebih dari tigadasawarsa yang sekaligus telah menjadikan Yordania sebagai salah satu penampungpengungsi paling besar di dunia.
  2. 2. 2. Kondisi Ekonomi Sebagian besar wilayah Yordania modern telah berciri perkotaan. Yordania digolongkansebagai negara dengan tingkat "pembangunan manusia" yang tinggi menurut LaporanPembangunan Manusia tahun 2010.Lebih jauh lagi, Yordania juga digolongkan sebagai pasaryang sedang tumbuh dengan sebuah ekonomi pasar yang bebas menurut CIA WorldFactbook. Yordania juga dipandang sebagai sebuah ekonomi "berpendepatan menengah-atas".Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat berlaku sejak bulan Desember2001 menghapus segala pungutan untuk hampir semua komoditas di antara kedua-duanegara. Yordania juga menikmati "status maju/terdepan" dengan Uni Eropa sejak bulanDesember 2010, juga menjadi anggota kawasan perdagangan bebas Eropa-Timur Tengah.Yordania mengikuti lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain dikawasan sekitarnya. Yordania memiliki kebijakan "pro-Barat" dengan hubungan yang sangatakrab dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan menjadi sekutu utama (yang bukananggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Kerajaan Yordania ini adalah salah satunegara yang telah mendorong pertumbuhan ekonominya berkat bantuan Amerika Serikat. Inidapat dilihat dari PNG perkapita yang telah mencapai 6% per tahun ($US. 4.893,- tahun1995), sementara pertumbuhan penduduknya hampir separuhnya yaitu 3,5%. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dansumber alam lainnya.Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian,buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan.Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapatdiolah di Negara Yordania yaitu pospat, garam, sdangkan perkembangan pengolahan bahantambang lainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan.Maka dari itu sejauhini perkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capitasebesar $ 3.500 pada tahun 2002.sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun20002. sehingga budget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun1999.3. Kependudukan dan Pembagian Wilayah Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun2002 sekitar 5.153.378 jiwa.Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwaper mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa.Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil
  3. 3. sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasaarab. Dan mengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 %mayoritas Islam (Sunni). Sedangkan yang beragam Kristen sekitar 6,4 %. Yordania terbagi ke dalam 12 provinsi yang bernama Kegubernuran, yang mana dibagilagi ke dalam 54 departemen atau distrik yang dinamakan Nahia.Kegubernuran Ibu kota Wilayah Kegubernuran Ibu kota LokasiKegubernuran Ajloun Ajloun Utara Kegubernuran Kerak Al Karak SelatanKegubernuran Aqaba Aqaba Selatan Kegubernuran Maan Maan SelatanKegubernuran Balqa Salt Tengah Kegubernuran Madaba Madaba TengahKegubernuran Ibu kota Amman Tengah Kegubernuran Mafraq Mafraq UtaraKegubernuran Irbid Irbid Utara Kegubernuran Tafilah Tafilah SelatanKegubernuran Jerash Jerash Utara Kegubernuran Zarqa Zarqa Tengah4. Sistem Administrasi Negara Yordania a. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan Yordania adalah monarki parlementer.Sebenarnya Yordania dalam segi pemerintahan banyak terpengaruh oleh Inggris. Dari bentuk pemerintahan ini dapat kita lihat bahwa tampuk eksekutif dipegang oleh raja dan perdana mentri, yaitu raja sebagai kepala negara sekaligus sebagai komando tertinggi angkatan bersenjata, sementara otoritas eksekutifnya diserahkan kepada perdana mentri dan council of minister .Kinerja perdana mentri bertanggungjawab terhadap dewan parlemen.Dalam hubungan bilateral antar negara, bisa dilakukan oleh raja sebagai kepala negara, bisa juga
  4. 4. ditangani oleh perdana mentri, namun kebijakan-kebijakan yang diambil harus tetapbersesuaian dengan dewan parlementer.b. Sistem Pemerintahan Pada saat pemerintahan Faisal jatuh di Suriyah dari bulan Juli 1920 sampai denganmaret 1921, di Transyordania tidak ada pemerintahan penduduk asli. Wilayah tersebutlangsung berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai wilayah mandat Palestina yang ditandatangani oleh negara Inggris pada konferensi di san Remo. Setelah penyelesaianperdamaian, Putra kedua Raja Husein, Emir Abdullah, tiba di tranyordania dari wilayahselatan.Tujuan kedatangannya ialah menyerbu Suriah yang diduduki Prancis dan tujuanmemulihkan kekuasaan Faisal.Ia dibujuk oleh sekretaris Kolonial agar menerima jabatansebagai emirat di Transyordania. Pada tanggal 1 April 1921 Abdullah dilkukuhkan ebagai emirat di Amman dengansubsididari Inggris.Gelar Emiratnya hanya merupakan formalitas dan keberadaannyaterancam oleh ibnu Saud yang merindukan sebagian besar dari wilayah Abdullah.Pemerintahan Yordania di organisasikan dalam garis yang telah teruji di semikoloniaInggris.Pada tanggal 16 April 1928 Undang-Undang Dasar Transyordania diberlakukanoleh Inggris dengan izin Abdullah.Hal ini memberi wewenang legislatif dan eksekutifkepada Emir Abdullah sebagai raja Transyordania, yang dibantu oleh dewan legislatif daneksekutif. Wewenang raja Emir saat itu dan dewan legislatif untuk membuat Undang-Undang yang dibatasi oleh kewajiban dalam perjanjian Yordania dengan Inggris. Dewan legislatif didasarkan atas hak pilih tidak langsung dan menjamin perwakilanyang berimbang bagi golongan agama, minoritas nasional dan suku badawi (kaumpengembara).Di atas struktur penduduk asli ini berdiri pemerintahan mandat Palestinadan Transyordania yang diwakili oleh seorang residen yang permanen di Amman.Residenmengawasi pemerintahan Arab dan membantu melalui para penasehat Inggris dariberbagai departemen pemerintah. Pada tanggal 25 April 1946, Emir Abdullah menerima gelar raja.Lingkungan politiktransyordania menuntut perubahan perjanjian.Kemudian pada tanggal 15 maret 1948ditandatangani perjanjian baru antara Inggris dengan Transyordania di Amman.Selain itudidirikan dewan pertahanan gabungan antara Inggris dengan Transyordania gunamemelihara keamanan Transyordania terhadap pihak luar.
  5. 5. Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaanHashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilayah barat dan timur sungai Yordania inimeningkatkan jumlah penduduk kerajaan menjadi du kali lipat.Akibatnya beberapa orangPalestina termasuk pula didalam kabinet Yordania. Pemerintahan di bawah kepemimpinan raja Abdullah dianggap bonekaInggris.Sehingga Uni Soviet menolak masuknya Yordania ke dalam PBB pada bulanAgustus 1947.dan pada akhirnya raja Abdullah pada tangal 20 Juli 1951 dibunuh,sehingga mengakhiri tokoh pemimpin yang memberikan pandangan luas untuk masadepan dan secara konsisten memimpin mereka untuk mencapai cita-cita akhirnya padatanggal 5 september Talal di nobatkan menjadi raja Yordania. Karena penderitaan penyakit yang dialami oleh Talal, sejak pertengahan Mei 1952negaranya dipimpin oleh dewan mahkota selama raja tidak ada.Pada tanggal 11 agustus1952 parlemen bikameral mengangkat putranya, Husein, menjadi raja Yordania.Ketikaberusia 18 tahun Husein di nobatkan di Amman bertepatan dengan naik tahtanyakeponakannya Faisal II di Irak. Sistem pemerintahan negara Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruholeh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruhInggris yang melaksanakan mandat dari Negara palestina sebagai pemegang kekuasaansepenuhnya negara Yordania. Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendirimempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahan nya sendiri.Sebagai negarayang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarkiparlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunankerajaan tersebut.Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdanamenteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya.c. Sistem Politik1) Legislatif Sesuai dengan konstitusi Yordania yaitu konstitusi 1952 lembaga legislatif diYordania merupakan parlementer bikameral atau 2 kamar.Sistem bikameral ini dipegangoleh lembaga tertinggi yang disebut National Assembly of Jordan („Majlis al-Umma‟).Majelis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu The Chamber of Deputies („Majlisal-Nuwaab‟) dan Senate („Majlis al-Aayan‟; atau, „Assembly of Notables‟). Dimana
  6. 6. dikenal adanya suatu dewan deputi (House of Reppresentativ) dan dewan senat(Assembly of Notables) .Dewan senat terdiri dari 60 senator yang ditunjuk langsung olehraja, sedangkan dewan deputi beranggotakan 120 orang yang merupakan perwakilan dari12 konstituen. Dalam sistem ini fungsi check and balance yang diharapkan terbentukdalam sistem bikameral kurang tercapai karena adanya hubungan yang kuat antara dewanparlemen dengan kerajaan, yaitu dewan senator yang ditunjuk langsung oleh raja.Dikhawatirkan nantinya senator menjadi representasi intervensi dari pihak kerajaan.Senator sendiri menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali oleh raja jika kembalidipercaya sebagai senator.2) Yudikatif Sistem perundang-undangan Yordania pada dasarnya sistem hukum kode Prancis danmengadopsi hukum perdata mesir dan hukum islam. Status kewarganegaraan diberikankepada orang islam sementara bagi penganut agama minoritas status kewarganegaraannyaditangani oleh peradilan agama khusus. Dalam hal ini belum diterima oleh yurisdiksiMahkamah Internasional. Pada dasarnya di Yordania memakai hukum islam kemudiandibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu sipil, khusus, dan religius (Agama). Lembagaperadilan di tiap kota merupakan peradilan tingkat pertama atau peradilan umum,peradilan ini membahas hukum sipil dan khusus, sedangkan mengenai perihal agamaminoritas seperti kristen, ditangani oleh suatu peradilan agama tersendiri, dan jugamemiliki mahkamah agung tersendiri yang hanya mengurus masalah agama sepertiperceraian, perkawinan, warisan, penjagaan anak dan lain,-lain. Pada hukum sipilselanjutnya adalah tingkat peradilan tinggi dan yang terakhir adalah Mahkamah Agungsebagai peradilan tertinggi. Hukum sipil umumnya bercorak hukum islam karenasebagian besar masyarakat Yordania adalah muslim dan konstitusinya bercorak muslimpula dengan sembuyan “Allah, Negara, dan Pemimpin”. Untuk ketatanegaraan ditanganioleh peradilan administratif.d. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Yordania merupakan negara dengan sistem politik multi partai dimana di Yordaniaterdapat 30 Partai Politik. Namun partai terbesar merupakan oposisi terhadap pemerintahyaitu Islamic Action Front dan partai netral Jordanian National Youth Party, tidaka adapartai yang memainkan peran murni dalam kegiatan bernegara, karena banyaknya
  7. 7. intervensi-intervensi politis yang masuk kedalam lingkungan partai. Namun jika kita lihatbahwa partai yang berkembang menjadi besar adalah partai oposisi terhadap pemerintahmenjadikan tingginya tingkat kritis terhadap pemerintahan.Pemerintahan Yordania sendiriharus mampu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, dan mampu dengan baikmenyikapi oposisi.Apalagi pada era sebelumnya pemerintah Yordania dianggap sebagaikaki tangan Inggris. Kelompok kepentingan di Yordania sendiri sangat beragam, namun sebagian besarmengandung unsur agama, atau membawa konteks agama kedalam kelompokkepentingannya.Salah satu kelompok kepentingan di Yordania adalah Kelompok Salafi,suatu kelompok mahzab agama dimana mereka menolak pendirian parpol salafi yangtelah dibentuk oleh sebagian orang dari kalangan Salafi sendiri dan telah mengikutipemilu. Selain itu juga ada kelompok umat minoritas seperti kristen.e. Birokrasi Masalah birokrasi di Yordania tersangkut dalam hal trasnparansai dalammelaksanakan birokrasi oleh pemerintahannya.Yordania sendiri menduduki 50 besarnegara terkorup. Meskipun tergolong negara islam dan memiliki suasana religi yang kuatnamun tetap saja korupsi tetap menjadi masalah dalam birokrasi di Yordania. Dalamusaha mengefektifkan birokrasi di dalam 12 provinsi di Yordania kemudian dibagimenjadi 54 departeman/ distrik yang bernama Nahia.Yordania masih berusaha dalammentransparansikan birokrasi, dan berusaha lebih mengedepankan birokrasi yang dekatdengan masyaraktnya, mengingat hirarki yang cukup panjang dari raja hingaa pegawaiadministrasi publik.Belum lagi Yordania juga merupakan penampung pengungsi terbesardi dunia.f. Konstitusi Sejauh ini kosntitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam,walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajarankapitalis-liberalis. Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengannegara transyordania, atau Yordania sekarang.Perjanjian itu ditandatangani di yerusallem.Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakansupremasi Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris
  8. 8. dalam hak-hk prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar negeri, masalah keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan golongan minoritas. Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu mudahnya di kuasai dan dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan pemerintahan yang semestinya sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan diakui oleh negara-negara lain. Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania kedepannya. Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak mengangkat perwakilan konsuler di lua negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal- awal kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris.Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita anggap bahwa Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris Namun pada tahun perkembangannya itu transyordania untuk pertama kalinya di antara semua negara timur barat, Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni koalisi Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan dunia Arab dan blok Soviet. Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu, perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian aliansi.Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan subsidi.Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.B. Negara Qatar1. Profil Negara Qatar Negara Qatar atau dengan nama resmi State of Qatar adalah sebuah emirat di TimurTengahterletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Negara Qatar beribukota diDoha.Batasnya di selatan adalahArab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia. Dataran Qatarhanya sebesar 160 km. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir.Tempat tertinggi di Qatar adalahdi Jabal Dukhan.Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.Sumber utamapendapatan Negara Qatar adalah minyak bumi dan gas.
  9. 9. Pada tanggal 3 September 1971, Qatar resmi merdeka dari Kerajaan Inggris dan menjadisebuah negara berdaulat yang independen.Pada tahun 1972, Khalifa bin Hamad AlThani merebut kekuasaan dalam kudeta istana setelah pertikaian dalam keluarga yangberkuasa. Pada tahun 1991, Qatar memainkan peran penting dalam Perang Teluk Persia , terutamaselama Pertempuran Khafji di mana tank Qatar meluncur melalui jalan-jalan kotamemberikan dukungan api untuk Saudi Garda Nasional Saudi unit yang berperang melawanunit Angkatan Darat Irak. Qatar juga memungkinkan Koalisi pasukan dari Kanada untukmenggunakan negara sebagai pangkalan udarauntuk meluncurkan pesawat di CAP bertugas.2. Sistem Administrasi Negara Qatar a. Bentuk Negara Bentuk Negara Qatar adalah Kesatuan dimana pemerintahan Qatar terbagi menjadi 10 munisipalitas (baladiyah) yang diperintah langsung oleh seorang Emir.Qatar dibagi menjadi 10 munisipalitas (baladiyah): 1) Ad-Dawhah 2) Al-Ghuwariyah 3) Al-Jumaliyah 4) Al-Khawr 5) Al-Wakrah 6) Ar-Rayyan 7) Jariyan al-Batnah 8) Madinat ash-Shamal 9) Umm Salal 10) Mesaieed b. Bentuk Pemerintahan Sistem pemerintahannya Monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang amir yang diangkat secara turun-temurun dari keuarga Al-Thani. Amir ini sebelumnya merupakan putra mahkota yang dipilih oleh ayahnya yang menjabat sebagai Amir sebelumnya dan menyandang gelar “His Highness The Heir Apparent”. Kalau Amir tidak
  10. 10. memiilki anak laki-laki, maka dia akan mengangkat seorang putra mahkota dari keluargaAl-Thani dengan terlebih dulu berkonsultasi dengan Majelis keluarga. Amir adalahpemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan DewanMenteri. Amir juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantuoleh Majelis Shura. Qatar merupakan negara yang belum memiliki partai politik.Dewan Kontaprajaatau Central Municipal Council kemudian dibentuk untuk memberikan wadah bagi rakyatyang ingin berpartisipasi dalam politik. Qatar juga tidak secara jelas mnyebutkan adanyalembaga legislatif atau perlemen, namun lebih dikenal adanya majlis syura yang nantinyaakan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai berbagai hal salah satunya adalahpembahasan tentang pemilihan Dewan Kontapraja. Berikut ini adalah nama-namakeluarga Al-Thani yang pernah menjadi pemimpin Qatar:1) Sheikh Qassim bin Mohammed Al- Thani (1878 - 1913)2) Sheikh Abdullah bin Qassim Al-Thani (1913 - 1949)3) Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani (1940 - 1948)4) Sheikh Ali bin Abdullah Al-Thani (1949 - 1960)5) Sheikh Ahmed bin Ali bin Abdullah Al-Thani (1960 - 1972)6) Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani (1972 - 1995)7) Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani (dari 1995)c. Sistem kepartaian Sama dengan Arab Saudi, Qatar juga tidak ada partai politik.Qatarmengadakan referendum konstitusi pada tahun 2003 , yang sangat didukung. Pemilihankota pertama dengan laki-laki dan pemilih perempuan dan kandidat diadakandi 2007 dan 2011 . Pemilu legislatif pertama, dua pertiga dari 45 dewan legislatif itukursi, yang direncanakan untuk 2013 . Selain itu, pada Mei 2011, Qatarmenyelenggarakan pemilihan nasional untuk Kota 29-anggota Dewan Pusat (CMC), yangmemiliki kekuasaan konsultatif yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkanpenyediaan layanan kota. (Pemilihan CMC pertama telah diadakan pada bulan Maret1999). Syarat yang selama empat tahun. Hak pilih saat ini terbatas pada pemilihan wali kota dan dua pertiga kursi di dewanlegislatif, dengan usia pemilih ditetapkan pada 18.Warga ekspatriat yang dikecualikan,seperti jumlah besar warga yang dicegah dari penerapan untuk kewarganegaraan. Dewan
  11. 11. Kota terpilih tidak memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi mungkin menawarkan sarankepada Menteri.d. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan yang dipakai Qatar adalah Presidensial (Emir).Qatar adalahemirat, dan Kepala Negara-nya (sejak 1995) adalah Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Dia juga memegang posisi Menteri Pertahanan dan Panglima-in-Kepala AngkatanBersenjata. Emirat yang turun-temurun, sehingga tidak ada pemilihan untuk posisiini. Pewaris adalah Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.Kepala pemerintahan adalahPerdana Menteri Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani (sejak 2007), dan Wakil PerdanaMenteri adalah Ahmad bin Abdallah al-Mahmud (sejak 2011). Posisi ini diangkat olehEmir.Ada juga sebuah dewan kabinet / menteri, yang ditunjuk oleh Emir. Selain Emir, perdana menteri dibantu oleh wakil perdana menteri, kekuasaaneksekutif juga dimiliki oleh Dewan Mentwri. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaaneksklusif untuk mengangkat dan perdana menteri dan menteri kabinet yang, bersama-sama, terdiri dari Dewan Menteri, yang merupakan eksekutif kekuasaan tertinggi dinegara ini. Dewan Menteri juga memprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusanyang diusulkan oleh Dewan Menteri disebut Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untukdiskusi setelah itu mereka diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. Parlemen Qatar berbentuk Unikameral (Majlis as-Shura/Advisory Council). Fungsilegislative dipegang oleh Dewan Penasehat.Sebuah Dewan Penasehat atau Majlis al-Syura telah membatasi kewenangan legislatif untuk merancang dan menyetujui undang-undang, tetapi Emir telah katakan akhir pada semua hal. Tidak ada pemilu legislatif telahdiselenggarakan sejak tahun 1970 ketika ada pemilihan parsial bagi tubuh. Pada tahun2003, Qatar mengadopsi konstitusi baru yang disediakan untuk pemilihan langsunganggota Dewan Penasehat. Dewan Penasehat dapat menyusun dan menyetujui undang-undang, tapi kata akhir ada di tangan Emir. Dewan ini memiliki 45 anggota, 30 diantaranya dipilih oleh langsung, rahasia umum, dan 15 di antaranya ditunjuk olehEmir.Pemilu berikutnya dijadwalkan untuk 2013. Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan PengadilanTingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajatAmiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syaratyang selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dan
  12. 12. sistem discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasikeluarga dan masalah pribadi.e. Pembuatan Kebijakan Pembuatan kebijakan diusulkan oleh Dewan Menteri.Dewan Menteri jugamemprakarsai undang-undang. Hukum dan keputusan kemudian diusulkan oleh DewanMenteri kepada Dewan Penasehat (Majilis Al Shura) untuk diskusikan. Setelahdidiskusikan kebijakan tersebut diserahkan kepada Emir untuk diratifikasi. Jadi,keputusan akhir tetap di tangan Emir, disetujuinya atau tidak sebuah kebijakan tergantungdari Emir.f. Hukum Qatar merupakan negara yang merdeka dan berdaulat yang menggunakan Syari‟ah(hukum Islam) sebagai hukum dasar perundang-undangannya serta Islam sebagai agamaresminya.Qatar adalah hukum perdata yurisdiksi. Namun, syariat atau hukum Islamditerapkan pada aspek hukum keluarga , warisan , dan beberapa tindak pidana. Artinyahukum Qatar adalah gabungan dari hukum perdata dan hukum Islam atau Syariat.g. Peradilan Peradilan baru yang dikeluarkan pada tahun 2003, sistem peradilan mamuat dua,hukum perdata dan Islam, digabungkan di bawah pengadilan yang lebih tinggi,Pengadilan Kasasi, didirikan untuk banding. Pada tahun 2007, Pengadilan Administratif, Mahkamah Konstitusi, dan PengadilanTingkat Pertama, Banding, Kasasi dan didirikan. Semua hakim yang ditunjuk oleh derajatAmiri, pada rekomendasi dari Dewan Agung Kehakiman (didirikan pada 1999). Syaratyang selama tiga tahun. Sistem hukum didasarkan pada kode hukum Islam dan sipil, dansistem discretionary hukum yang dikendalikan oleh Emir. hukum Islam mendominasikeluarga dan masalah pribadi.h. Dinamika Politik Pemerintahan Dalam perkembangannya, sejak Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani sebagai AmirNegara Qatar tahun 1995 menggantikan Ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani
  13. 13. yang diturunkan melalui kudeta tidak berdarah tersebut, Qatar telah banyakmengalamiperubahan dan kemajuan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidangpolitik yang menonjol antara lain adalah keputusan Qatar membuat UUD Tetap Qataryang telah resmi diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali menyelenggarakanpemilu Dewan Kotapraja, pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri, serta akandibentuknya parlemen yang sebagian besar keanggotaannya dipilih secara langsung. Perkembangan lainnya yang menonjol akhir-akhir ini adalah upaya Qatardalammemperkuat pemerintahannya melalui pembentukan Lembaga-lembaga Negaradanreshuffle terbatas Kabinet dan sejumlah Pejabat Tinggi. Amir Qatar, Sheikh HamadbinKhalifa Al-Thani tanggal 22 Juli 2000 telah mengeluarkan Dekrit Amiri tentangpengangkatan Sheikh Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani sebagai Menteri Negara.Sebelumnya sejak September 1991, Dr. Muhamad bin Eid Al-Thani menjabat sebagaiKetua Badan Umum Pemuda dan Olah Raga, dan pada tanggal 12 Juli 2000 telahdiangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga yang Berkuasa di Qatar. Dr.Muhamad bin Eid Al-Thani telah berkunjung ke Indonesia tanggal 10 Mei 2000 sebagaiUtusan Khusus Amir Qatar dalam rangka menyampaikan Undangan Resmi kepadaPresiden RI untuk menghadiri KTT OKI ke- IX di Qatar bulan Nopember 2000. Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2000, Amir Qatar mengeluarkan Dekrit No.1 tahun2000tentang pembentukan Dewan Keluarga Yang Berkuasa dipimpin oleh Amir sendiridansebagai Wakil Ketua adalah Putra Mahkota dengan nama “Dewan Keluarga”.Sedangkeanggotaanya terdiri dari 12 orang dari Keluarga Yang Sedang Berkuasa diQatar, danpengangkatannya melalui Keputusan Amir.Dewan Keluarga tersebut jugamempunyaiSekretaris Jenderal yang diangkat oleh Amir, yang tugasnya menjalankanurusan Dewan.Pada awal pertemuannya telah memilih Wakil Sekretaris Jenderal yangmelakukan tugasnya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan. Keanggotaan DewanKeluarga adalah hanya suatu kehormatan dan biak Sekretaris Jenderal maupun AnggotaDewan tidak mendapatkan fasilitas apapun. Pada tanggal 13 Desember 2000, Amir Qatar dengan Dekrit No.58 tahun 2000telahmembentuk Dewan Tertinggi Investasi Kas Cadangan Negara yang susunanorganisasinya adalah sebagai berikut:i. Politik Luar Negeri
  14. 14. Qatar memiliki hubungan bilateral dengan berbagai kekuatan asing. Ini telahmemungkinkan pasukan Amerika untuk menggunakan pangkalan udara untuk mengirimpasokan ke Irak dan Afghanistan.Hal ini juga menandatangani perjanjian kerja samapertahanan dengan Arab Saudi, dengan siapa itu saham tunggal terbesar non-terkaitladang gas di dunia. Ini adalah negara kedua, yang pertama adalah Perancis, telahmengumumkan pengakuan dari oposisi LibyaDewan Transisi Nasional sebagai yangsah pemerintahdari Libya di tengah-tengah perang sipil Libya 2011. Sejarah aliansi Qatar memberikan wawasan dasar kebijakan mereka. Antara 1760 dan1971, Qatar mencari perlindungan resmi dari kekuasaan sementara tinggi Ottoman,Inggris, Al-Khalifa dari Bahrain, Persia, dan Wahhabi dari Arab Saudi. Hal ini tidakdiragukan lagi menjadi bangsa berdaya antara negara-negara berpengaruh dan selalu takutkehilangan kedaulatan mereka. Itu cepat menentukan bahwa menciptakan aliansipermanen tidak dalam kepentingan terbaik Qatar dan bahwa hal itu tidak bisa beristirahatkeamanan di tangan yang lain, satu-satunya hal yang permanen adalah kepentinganQatar. Qatar berusaha untuk mengamankan ancaman berada di sebuah wilayah geografisyang mudah menguap, dengan ketidakpercayaan dan ancaman nuklir dalam waktu dekat,dengan mengundang Amerika Serikat untuk menciptakan basis penuh berfungsimiliter. Kudeta Sheikh Hamad pada tahun 1995 kebangkitan politik luar negeri, yangmemungkinkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Arab Saudi, dan unalignedkebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudiyang disponsori kudeta di akhir 1990-an untuk mengembalikan ayah Emir digulingkan,dan sengketa perbatasan, menyebabkan hubungan ribut, sehingga Riyadh menarikperwakilan diplomatik dari 2002 hingga 2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidakmembantu, berulat ketidakpercayaan di kawasan ini, dan memunculkan pertanyaan atasmotif di balik itu dan jalan Qatar dengan modernitas dalam kaitannya dengan berbagainegara itu terpengaruh. Qatar juga merupakan anggota awal OPEC dan anggota pendiridari Gulf Cooperation Council (GCC). Ini adalah anggota dari Liga Arab.Negara ini belumditerima wajib Mahkamah Internasional yurisdiksi. Pada tanggal 10 Oktober 2005, untuk pertama kalinya, Qatar terpilih untuk masajabatan dua tahun pada Dewan Keamanan PBB untuk 2006-2007.Pemerintah Qataradalah dermawan utama dari Al Jazeera jaringan televisi. Dituduh pelaporan bias terhadapbeberapa pemerintah, jaringan telah dilarang di Kuwait . Hal ini telah menyebabkanhubungan tegang antara Qatar dan beberapa pemerintah di kawasan yang melihat
  15. 15. pemerintah Qatar sebagai bertanggung jawab untuk pelaporan Al Jazeera konon pembakar. Sebagian besar negara-negara maju (ditambah Brunei dan Indonesia ) dibebaskan dari visa persyaratan. Warga negara dibebaskan juga dapat meminta visa bersama yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan ke Oman juga. pemegang paspor Israel namun dilarang untuk masuk Qatar.C. Negara Oman1. Profil Negara Oman Kesultanan Oman adalahsebuahnegara Arab di Asia Barat Daya di pesisirtenggara JazirahArab. Oman berbatasandengan UniEmirat Arab (UEA) di barat-laut,Arab Saudi di barat,dan Yaman di barat-daya. Pesisir ini dibentukoleh Laut Arab di tenggaradan Teluk Oman ditimur-laut. EnklaveMadha dan Musandam dikelilingioleh UEA di perbatasan daratnya,dengan Selat Hormuz danTeluk Oman membentukperbatasanpantaiMusandam. Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernahmemiliki kesultanan melintasi Selat Hormuz hinggake Iran, danwilayah yang kinidisebut Pakistan, danselatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir tenggara Afrika. Waktupunberganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuatBritania Raya, Meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian Imperium Britania,tidak juga menjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasaio leh dinasti AlSaid sejaktahun 1744, dan telah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan BritaniaRaya, dan Amerika Serikat, meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas. Oman adalah sebuah negara monarki mutlak di mana Sultan Oman menjalankankewenangan paripurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaanlegislative dan pengawasan. Pada bulan November 2010, Program PembangunanPerserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negarasedunia, merupakan negara yang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir. Menurut indeks-indeks internasional, Oman adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di DuniaArab.2. Sistem Administrasi Negara Oman a. Bentuk Pemerintahan
  16. 16. Bentuk pemerintahan negara Oman adalah Monarki (Kesultanan).b. Konstitusi HukumDasar Negara (Basic Statute of the State), ditetapkantanggal 6 November 1996mengatur system pemerintahandanhak-haksipilwarga negara.c. Sistem Hukum MenggunakanHukum Islam (Syariah) dan juga Common law Inggris khususnyauntuk mengatur masalah sosial dan perdagangan.d. Kepala Negara/Pemerintahan Sultan merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, danMenteri Keuangan. Sultan Qaboos bin Said Al-Said berkuasa sejak tanggal 23 Juli 1970.e. Sistem Politik Dewan Menteri adalah badan eksekutif tertinggi yang diangkat oleh Sultan. Sejak 27Desember 1997 diterapkan system parlemen dua kamar (bicameral), yaitu Majelis Oman(Majlis Oman/Council of Oman) dan MajelisPermusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council).di negara Oman tidak terdapat partai politik.f. Sistem Peradilan: Sistem peradilan berada di bawah Kementerian Kehakiman.Supreme Judicial Councilyang dipimpin oleh Sultan Qaboos bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan umumdi bidang hukum. Berdasarkan Judicial Authority Law tahun 1999, system peradilanmenjadi terpadu terdiri 3 tingkatan:1) Pengadilan tingkat pertama (Court of First Instance), berada di 40 distrik (wilayats). Kewenangannya menangani perkara perdata, pidana, dan perdagangan.2) Pengadilan tingkat banding (Appeal Court), berada di 6 kota (Muscat, Sohar, Nizwa, Salalah, Ibra, danIbri).3) Mahkamah Agung (Supreme Court), berada di Muscat. Selainituterdapat pula duabadanperadilan independen:
  17. 17. 1) Peradilan Administrasi (Administrative Court), terbentuk April 2001, kewenangannya menangani perkara dimana salah satu pihaknya badan pemerintah. 2) Pengadilan Keamanan Negara (State Security Court), terbentuk Februari 2003, kewenangannya menangani permasalahan terkait keamanan nasional. g. Pemerintahan Daerah: Terdiridariatas 9 wilayah administrative, 4 kegubernuran (Muhafatzat): Muscat, Musandam, Dhofar, dan Al-Buraimi; dipimpin olehseorang Gubernur yang diangkat oleh Sultan Qaboos setingkat Menteri Negara. Terbagi atas 16 distrik, 5 propinsi (Mintaqat): Al-Batinah, Al-Dhahirah, Ad-Dakhiliyah, Al-Sharqiya, Al-Wusta. Terbagiatas 38 distrik dan sembilan wilayah di atas dibagi lagi menjadi 54 distrik (Wilayats) dipimpin oleh seorangWali yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.D. Negara Bahrain1. Profil Negara Kerajaan Bahrain (Arab: ‫ )نيرحبلا ةكلمم‬adalah sebuah negara kepulauan di TelukPersiayang tidak mempunyai perbatasan. Teluk Bahrain memisahkan negara inidengan Qatardan Arab Saudi. Tetangga Bahrain, Arab Saudi terletak di sebelah barat dandisambungkan ke Bahrain melalui Tambak Raja Fahd yang dibuka secara resmi pada 25November 1986 dan Qatar di sebelah selatan menyeberangi Teluk Persia.2. Kondisi Ekonomi Karena Bahrain terletak di wilayah yang kadar peningkatan harga minyak yang tinggi,pertumbuhan ekonomi Bahrain adalah yang tercepat pada Januari 2006 menurut KomisiEkonomi dan Sosial PBB untuk Asia tengah. Bahrain juga mempunyai pasaran ekonomi yangpaling bebas di Timur Tengah menurut Indeks Kebebasan Ekonomi 2006 terbitan HeritageFoundation, dan menduduki peringka ke-25 ekonomi yang paling bebas di dunia. Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak, dansekitar 60 persen merupakan pendapatan hasil ekspor, 60 persen untuk pemerintahan, dan30% dari total GDP. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan hargaminyak pada 1985, contohnya, sepanjang dan setelah krisis Perang Teluk pada 1990-91,dengan fasilitas komunikasi dan transportasinya yang maju maka Bahrain dijadikan tempat
  18. 18. pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di telukpersia. Masalah-masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrainadalah langkanya pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dansumber air bersih bawah tanah.3. Kependudukan dan Budaya Agama resmi Bahrain ialah Islam, dengan mayoritas penduduknya mengamalkan ajaranIslam. Walau bagaimanapun, dengan kebanjiran pendatang dan pekerja asing dari non-Islamseperti Filipina dan Sri Lankapersentase keseluruhan masyarakat Muslim di negara tersebutmenurun drastis pada tahun-tahun terakhir ini. Menurut sensus pada tahun 2001, 81,2%penduduk Bahrain ialah Muslim, 9% Kristen, dan 9,8% mengamalkan ajaran lain. Baru-baru ini, Bahrain telah berganti menjadi masyarakat kosmopolitan dengan duamasyarakat campuran: dua pertiga penduduk Bahrain terdiri dari masyarakat Arab, sedangkanyang lain adalah pendatang dan pekerja dari negara seperti Iran, Asia Selatan, dan AsiaTenggara. Masyarakat terkini bisa diklasifikasikan sebagai Al-Khalifa, kabilah Arab yang bersekutudengan Al-Khalifa, masyarakat Baharnah(Syiah Arab), masyarakat Howilla (Sunah Arab dariPersia), Sunah Arab (dari tanah besar), Ajam (Syiah Persia), masyarakat India yangberdagang dengan Bahrain dan menetap di sana sebelum ditemukannya minyak (sebelum inidikenal sebagai Banyan), kelompok masyarakat Yahudi yang kecil, dan masyarakat-masyarakat lain. Walaupun Manama sebagai pusat kota sangat modern dan gemerlapan, budaya yangterdapat pada desa-desa dipulau-pulau lain (walaupun masih bagian dari Manama juga) tetapsangat tradisional. Wanita menutup diri dengan jubahnya dari kepala hingga kaki, danwisatawan diminta untuk menggunakan rok panjang dan baju berenang tertutup (bukanbikini).4. Sistem Administrasi Negara Bahrain a. Bentuk Negara Bentuk negara bahrain yaitu monarki konstitusional. Yaitu Negara yang melanjutkan kekuasaannya dengan asas turun temurun kepada anak cucu yang kesemua tindak tanduk pemerintahan tuinduk pada konstitusi yang telah dibuat baik oleh Negara secara arti sempit dan arti luas.
  19. 19. b. Sistem Politik Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yangdikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialahPerdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinetsebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu DewanPerwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggotasebanyak 40 orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggotaparlemen bertugas selama empat tahun satu periode. Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberihak untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilutahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihanyang didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanitadilantik sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi danKristen yang terdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr.Nada Haffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004. Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukumpemerintahan.Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depanyang dihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 danmembicarakan reformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.c. Kehidupan Demokrasi Pemilu legislatif di Bahrain akhirnya digelar pada tanggal 23-30 Oktober 2010. Padapemilu ini, al-Wefaq Islamic Society Bahrain yang merupakan partai Syiah terpenting dinegara ini meraih 18 kursi, dan menjadi fraksi terbesar di parlemen Bahrain. Setelahpartai ini, Partai Mustaqil menyusul dengan perolehan 15 kursi.Adapun partai Sunni yangterdiri dari kelompok pendukung Salafi dan Ikhwanul Muslimin hanya meraih tujuh kursi. Di luar kemenangan itu ada fenomena lain di Bahrain. Sebagaimana negara-negara diTeluk Persia lainnya, ada dewan lain di luar parlemen bernama Dewan Permusyawaratanyang beranggotakan para raja dan pangeran. Ratifikasi ketetapan parlemen harusmendapat persetujuan dari dewan ini.
  20. 20. Bahrain terdiri dari 32 pulau dengan luas total 700 km persegi dan dengan populasi750.000 orang. Sekitar 70 persen penduduk Bahrain adalah pemeluk syiah.Namun sejaktahun 1782, Bahrain diperintah oleh Dinasti Al-Khalifa yang bermazhab Sunni. Setelah berada dalam imperialisme Inggris selama satu abad, akhirnya Bahrainmerdeka pada tahun 1971, kemudian memiliki undang-undang dasar danparlemen.Namun mantan Amir Bahrain tidak bisa menerima kritik parlemen, hinggaakhirnya membubarkan parlemen pada tahun 1975.Sejak itu, rakyat Bahrain terutamawarga syiah mendesak pembentukan kembali parlemen di negara ini. Pada tahun 1994 muncul tuntutan pendirian parlemen dan penghilangan diskriminasiyang semakin serius.Buntutnya terjadi berbagai friksi dan bentrokan.Komunitas syiahBahrain menilai pemicu utama friksi tersebut adalah kepala keamanan Bahrain yangberkebangsaan Inggris. Dengan naiknya Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa menjadi AmirBahrain pada tahun 1999, maka dimulailah fenomena baru di negara ini. Sheikh Hamadbin Isa Al Khalifa berkomitmen melakukan reformasi politik dan menghilangkandiskriminasi terhadap warga syiah. Ia membebaskan sejumlah tahanan politik danmembiarkan koran-koran oposisi beroperasi. Pada tahun 2001 disusun Undang-undang Dasar Bahrain.Setahun kemudian digelarpemilu legislatif.Dengan demikian, rakyat Bahrain terutama warga syiah berharap bisamengubah kondisinya dan mengakhiri diskriminasi di sektor politik dan ekonomi dinegara ini.Namun keadaan sebenarnya tidak terjadi demikian.Meskipun Syiah adalahpopulasi mayoritas di Bahrain, tetapi mereka hanya dibolehkan menguasai 18 kursi dari40 kursi di parlemen.Selain itu parlemen pilihan rakyat ini tidak memiliki wewenangyang memadai.Terkait hal itu, Nabil Rajab, anggota Pusat HAM Bahrain mengatakan,"Jika seluruh anggota parlemen Bahrain dari kelompok Syiah sekalipun, suara merekayang mayoritas itu tetap tidak akan didengar.Karena berdasarkan sistem politik Bahrain,Dewan Tinggi Permusyawaratan Bahrainlah yang mengangkat mereka dan bertanggungjawab mengesahkan seluruh ketetapan parlemen." Dengan kata lain, meskipun digelarpemilu parlemen, namun tetap saja kekuasaan berada di tangan para raja dan putramahkota. Nabil Rajab menilai masalah ini memicu turunnya partisipasi rakyat dalampemilu legislatif terbaru. Minimnya wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif hanya salah satumasalah yang menimpa warga Syiah Bahrain.Di tingkat kabinet, hanya segelintir jabatanmenteri diberikan kepada warga Syiah dan posisi kementerian sentral hanya dipegangoleh anggota keluarga al-Khalifa. Contohnya, meskipun partai Syiah dari fraksi Wefaq
  21. 21. meraih suara mayoritas di parlemen, namun raja Khalifa bin Salman al-Khalifa kembaliterpilih sebagai perdana menteri Bahrain. Ia terpilih menjadi perdana menteri Bahrainsejak negara ini merdeka pada tahun 1971. Dengan demikian, pemerintahan Bahrain bisadisebut sebagai kekuasaan minoritas atas mayoritas.Penguasa Bahrain memanfaatkandiskriminasi terhadap warga Syiah, hingga mereka diposisikan sebagai warga kelas dua. Syiah Bahrain sejatinya berada di wilayah marjinal dan tidak mendapatkan fasilitasyang sama dengan saudaranya Sunni. Mengenai hal ini, Rebecca Santana, jurnalisAssociated Press dalam reportasinya mengungkapkan, "Syiah bahkan tidak bisa disebutsebagai warga kelas dua.Karena lapangan kerja yang memadai, tempat yang layak danseluruh fasilitas sosial dan politik di Bahrain dikuasai oleh minoritas Sunni yangmendapat dukungan dari Dinasti Al-Khalifa." Mengenai kondisi yang menyedihkan dari warga Syiah di Bahrain, BBC melaporkan,"Syiah Bahrain banyak yang menganggur, tinggal di tempat-tempat yang tidak layak,dilarang menduduki berbagai jabatan di lembaga-lembaga pemerintah, tidak bolehmenduduki jabatan penting di sektor minyak dan perbankan, serta diskriminasi besar-besaran di negara ini." Bukan hanya itu, di sejumlah buku pelajaran negara ini yang berada dalam kekuasaanSalafi terjadi penghinaan terhadap keyakinan orang-orang syiah di sekolah. Pemimpinpolitik syiah Bahrain menyatakan, jika penghinaan ini terhadap warga syiah di sekolahterus berlanjut, kami akan mencegah anak-anak kami masuk kelas-kelas pendidikanagama Islam di sekolah-sekolah negeri. Menyikapi hal ini, menteri pendidikan Bahrainberkomitmen akan melakukan reformasi sistem pendidikan di negara ini. Salah satu pemicu utama friksi antara warga syiah dengan penguasa adalahdiskriminasi.Aksi protes warga syiah dalam bentuk keluarnya statemen bersamawawancara dan demonstrasi.Aksi protes terhadap warga syiah kian meningkat menyikapieskalasi tekanan pemerintah dan pasukan keamanan terhadap aktivis syiah.PemerintahBahrain menindak keras aksi protes warga syiah dan menilainya sebagai mengganggukeamanan negara.Menteri kehakiman Bahrain beberapa hari lalu menyebut aktivitaswarga Syiah sebagai sebuah masalah keamanan yang sejenis dengan aksiteroris.Ditegaskannya, kemenangan Syiah di parlemen tidak bermakna sebagaiberakhirnya sebuah periode dan dimulainya babak baru.Pengacara salah seorang tahananSyiah kepada BBC mengatakan, "Setiap kritikan terhadap pemerintah disebut sebagaiaksi teroris.Bahkan kontak telpon saja mereka kategorikan sebagai aksi teroris."
  22. 22. Tidak hanya itu, penahanan warga Syiah Bahrain biasanya tidak mengenal batas waktu dan dilakukan tanpa vonis pengadilan.Berbagai fakta menunjukkan terjadinya berbagai penyiksaan terhadap para tahanan di penjara-penjara Bahrain.Amnesti Internasional dalam statemennya yang dirilis beberapa pekan lalu menyatakan, "Menjelang pemilu legislatif, sekitar 250 aktivis Syiah ditangkap dan disiksa petugas keamanan Bahrain."Beberapa waktu lalu tersebar gambar penyiksaan terhadap para tahanan Syiah di penjara-penjara Bahrain.Sontak lembaga-lembaga internasional mendesak diakhirinya penyiksaan tersebut. Pada bulan Agustus lalu, sekitar 300 warga Syiah termasuk 27 aktivis ditangkap dan disiksa oleh petugas keamanan Bahrain. Meski demikian, para analis menilai aksi penangkapan dan penyiksaan tersebut justru menjadi pemicu utama partisipasi aktif warga syiah dalam pemilu legislatif di negara ini.Namun tampaknya, sejumlah negara di kawasan mendukung aksi yang dilakukan pemerintah Bahrain.Karena terwujudnya hak- hak warga Syiah Bahrain atas hak-hak politik dan ekonominya menyebabkan masalah bagi penguasa di kawasan yang tidak mengakui hak-hak minoritas terutama syiah. Warga syiah Bahrain meyakini pemerintah negara ini menerima para imigran Sunni dari sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, Arab Saudi dan Palestina.Mereka diberikan kewarganegaraan ganda, berbagai fasilitas dan lapangan kerja.Padahal pengangguran menjadi masalah utama syiah Bahrain.Tahun lalu mereka membuat rantai manusia sepanjang empat kilometer mengecam kebijakan pemerintah.Mereka menyatakan, pemerintah Manama telah memberikan kewarganegaraan Bahrain kepada sekitar 280 ribu orang imigran Sunni. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga 2050 lebih dari 80 persen populasi Bahrain diisi oleh warga sunni.E. Negara Maroko1. Profil Negara Maroko adalah salah satu dari 22 Negara Arab yang tergabung dalam Organisasi LigaArab yang bermarkas di Cairo, Mesir.Negara ini terletak persis di ujung utara benua Afrikadan berbatasan di sebelah utara dengan laut tengah, sebelah timur dengan aljazair, sebelahselatan dengan Mauritania dan sebelah barat dengan Samudera Atlantik.Letak Maroko yangsangat strategis di perairan Samudera Atlantik dan Laut Tengah menyebabkan Negara inimenjadi incaran kaum imperialis barat.
  23. 23. Dilihat dari urutan sejarah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa rakyat Marokomerupakan perpaduan berbagai suku yang intinya ada dua, yaitu Suku Barbar dan SukuArab.Suku Barbar kebanyakan mendiami wilayah bagian selatan (Marrakech, Agadir,Ouarzazat dan sekitarnya), dan sebagian lagi di utara (Tetouan, Nador dan sekitarnya). Kata“Maroko” berasal dari “Marrakech” yaitu nama salah satu kota di selatan Maroko. Dalambahasa Arab, Maroko disebut dengan al-maghrib yang artinya “wilayah bagian barat atautempat terbenam matahari, sedangkan al-maghrib al „arabi adalah kaukus Negara-negaraafrika bagian utara yang terdiri dari aljazair, Tunisia, libya, Mauritania dan Maroko.KelimaNegara tersebut telah membentuk persatuan magrib arabi (Union du magebeinne arabe{UMA}). Maroko mempunyai empat ibu kota: Rabat, ibu kota adminitrasi, Casablanca, ibu kotaperdagangan dan perindustrian, Marrakech, ibu kota wisata dan Fes, ibu kota budaya danilmu pengetahuan. Mayoritas rakyat Maroko (99%) memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agamaYahudi dan Nasrani.Jumlah rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa.Bahasa resmi Negara adalahbahasa Arab, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, Spanyol danBarbar.Walaupun bahasa Perancis merupakan bahasa kedua, namun penggunaannya, baik dibidang administrasi Negara maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan, kadangkalamelebihi bahasa resmi, yaitu bahasa Arab.2. Kondisi Ekonomi Maroko merupakan salah satu Negara dunia ketiga yang sedang membangun.PenjajahanSpanyol dan Perancis telah melumpuhkan sendi perekonomian setempat, sehinggapemerintahan Maroko, setelah terbebas dari penjajahan, harus berjuang dan menyusunstrategi pembangunan guna meningkatkan tarap hidup masyarakat yang relatif rendah kalaitu.Maka dibuatlah suatu perencanaan yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal inimengingat Maroko memiliki tanah yang subur, di samping sistem ini paling tepat untukperekonomian rakyat yang hidup dengan cara tradisional. Strategi ini ternyata ampuh untukmemperbaiki perekonomian Maroko, sebagaimana terlihat jelas dengan tingginya tingkatekspor hasil pertanian Maroko ke berbagai Negara eropa dan timur tengah. Di samping itu,peran sektor perikanan juga tidak dapat disisihkan dalam menambah devisa Negara,mengingat sebagian besar wilayah Maroko berada di pantai Samudera Atlantik dan lauttengah.
  24. 24. Dalam sektor wisata pun Maroko boleh dikatakan unggul. Ini terbukti dengan banyaknyaobyek wisata yang menarik minat pelancong dari Eropa, Asia maupun benua lainya.Dalamsektor industri, Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Pabrikfosfat yang berada di kota Shafi merupakan penopangan terpenting ekonomi negara setelahpertanian. Juga tidak dapat dilupakan, keberadaan pelabuhan-pelabuhan laut internasionalyang berada di beberapa kota pesisir seperti Safi, Tanger, Mohammedia dan Casablanca yangtelah banyak menyumbangkan devisa bagi Maroko. Bahkan boleh dikatakan, pelabuhan kapalcasablanca merupakan yang terbesar di wilayah Afrika Utara. Menurut statistik ekonomiMaroko tahun 1999, Maroko telah memililki income perkapita sebesar US$ 1300.dan dibawah pemerintahan raja mohammad VI yang naik tahta yang cukup berarti. Hal ini terbuktdari berbagai proyek dan perencanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan denganberbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa.3. Kondisi Sosial Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang familiar dan bersahabat.Hal ininampak jelas kita melihat sambutan hangat yang diterima para pendatang asing di negara ini,terutama yang datang dari negara-negara Islam.Boleh jadi, suasana kekeluargaan yangdiperhatikan masyarakat Maroko tersebut, merupakan pengaruh dari nilai-nilai yang telah adasejak lama di kalangan penduduk Maroko.Masyarakat Maroko sangat kuat memegang teguhadat istiadat dan nilai-nilai pergaulan serta kehidupan yang ditanamkan nenek moyangmereka.Sehingga, walaupun perngaruh globalisasi telah mengimbas berbagai aspekkehidupan, hal-hal yang berbau tradisi dan adat tetap terjaga. Misalnya berkorban pada hariraya Idul Adha, keluar rumah dengan pakaian tradisional yang indah pada malam ke-27Bulan Ramadan, puasa pada hari Maulid Nabi dan Isra Mi‟raj, menyiram air pada asyura‟ dantadarusan al-quran sehabis shalat subuh dan maghrib di mesjid-mesjid di Maroko.4. Sistem Administrasi Negara Maroko a. Bentuk Negara Bentuk negara Maroko adalah kesatuan (desentralis).Wilayah Maroko terbagi-bagi atas wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region, prefektur, propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural.Terdapat 16 region di Maroko, di mana masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur.Komunitas- komunitas rural punya otonomi finansial.Terdapat pemilu di tingkat lokal.
  25. 25. b. Bentuk Pemerintahan Pemerintahan Maroko menganut sistem monarki konstitusional.Tahta kerajaanmerupakan warisan turun temurun yang dipegang oleh Dinasti Alwiyah.Raja sebagaiKepala Negara diba‟iat sebagaimana layaknya system khilafah dan diberi gelar AmirulMukminin yang mengisyaratkan sebagai pemimpin umat Islam di Maroko.Rodapemerintahan dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang diangkatoleh raja.Maroko mempunyai parlemen yang terdiri dari majelis rendah yang dipilihmelalui pemilihan secara langsung dan majelis tinggi yang dipilih secara tidak langsung.c. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara Maroko adalah semi-presidensil.Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistempemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut denganDualisme Eksekutif.Parlemennya bikameral (House of Representatives dan House ofCounselors). House of Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursidiperuntukkan bagi perempuan).House of Counselors terdiri atas 270 anggota yangdipilih untuk masa bakti 9 tahun.d. Politik Maroko Maroko merupakan kerajaan konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyatdalam sebuah pemilihan umum.Raja Maroko dengan kekuasaan eksekutif dapatmembubarkan pemerintah dan mengerahkan pasukan militer.Partai oposisi dibenarkansecara hukum, dan beberapa di antaranya berdiri dalam beberapa tahun terakhir. Sistem politik Maroko berada dalam kerangka kerja parlementer kerajaankonstitusional, dimana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dibentuk olehsejumlah partai (multi-partai).Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintah.Sementarakekuasaan legislatif dibagi bersama antara Pemerintah dan dua kamar di parlemen, yakniDewan Perwakilan Rakyat Maroko dan Dewan Konsuler. Hal lain yang penting dalam sistem politik Maroko adalah penegasan yang ada didalam Konstitusi Maroko bahwa Maroko adalah sebuah Kerajaaan dengan Parlemen danPengadilan yang independen. Konstitusi memberikan kekuasaan yang besar kepada Raja. Di sisi lain Raja jugamemiliki dua tugas penting, sebagai pemimpin politik sekuler dan Pemimpin Keyakinan
  26. 26. sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.Raja memimpin Dewan Menteri dan menunjuk Perdana Menteri mengikuti hasil pemilihan legislatif. Dengan rekomendasi Perdana Menteri, Raja menunjuk anggota pemerintahan atau kabinet.Di dalam Konstitusi juga disebutkan bahwa Raja dapat memberhentikan menteri kapan saja.Juga disebutkan bahwa Raja dapat membubarkan Parlemen setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan kedua kamar di Parlemen, menunda Konstitusi, menggelar pemilihan umum baru, atau menerbitkan dekrit.Namun hal itu baru sekali terjadi, yakni pada tahun 1965.Raja juga bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Raja Hassan II berkuasa menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1961.Setelah memerintah Maroko selama 38 tahun, Raja Hassan meninggal dunia di tahun 1999.Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Raja Muhammad V yang disumpah pada bulan Juli 1999. Dalam pemilihan umum yang digelar tahun 1998, pemerintahan koalisi dipimpin Abderrahmane Youssoufi yang merupakan ketua kubu oposisi sosialis. Kabinet yang dibentuknya pun terdiri dari mayoritas anggota partai oposisi.Pemerintahan Youssoufi adalah pemerintahan pertama di Maroko yang diisi oleh tokoh-tokoh oposisi dan juga merupakan pemerintahan pertama yang dibentuk dari koalisi sosialis, kelompok kiri- tengah, dan nasionalis, dan dilibatkan dalam pemerintahan sampai Oktober 2002.Itu juga merupakan pertama kalinya dalam sistem politik Arab modern dimana kelompok oposisi dapat memimpin.F. Negara Kuwait Kuwait adalah negara dengan bentuk monarkhi konstitusional.Kuwait tidak mengenalsistem kepartaian.Memang ada kekuatan-kekuatan politik yang berperan namun mereka tidakmembentuk suatu partai politik yang formal. Kendati demikian, ada tekanan terus menerussejak 2004 dari pihak Parlemen yang mengarah kepada penciptaan sistem kepartaian sepertiitu, namun pihak eksekutif tetap saja bergeming. Yang dikenal di dunia politik Kuwait ialah bentuk-bentuk asosiasi, gerakan, danpengelompokan-pengelompokan.Misalnya, kelompok Islam, kelompok Liberal, dankelompok Tribal (suku-suku). Dalam kampanye pemilu kelompok-kelompok inidiperlakukan sebagai bentuk-bentuk quasi-partai oleh pihak media massa, juga oleh pihakpemerintah.
  27. 27. Parlemen sendiri jumlah anggotanya relatif sangat kecil – menurut ukuran kita, yaituhanya 50 orang.Jadi yang namanya Pilcaleg mereka hanyalah untuk memilih 50 oranganggota Parlemen tersebut. Perdebatan yang mewarnai isyu politik Kuwait ialah masalah pentingnya restrukturisasiekonomi Kuwait, dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial, serta redistribusipendapatan nasional. Sebenarnya niat untuk restrukturisasi dan liberalisasi ekonomi yangpada dasarnya memang baik dan diperlukan oleh Kuwait, diwarnai oleh ketidakpuasanParlemen, serta kecurigaan mereka terhadap isyu KKN di kalangan elit pemerintahan danmasalah vested interest di kalangan yang memiliki privilese tertentu. Misalnya, masalahprivatisasi yang mendatangkan benefit-benefit tertentu bagi mereka yang berada di tempatyang basah dan empuk. Hal-hal yang–sama seperti di Indonesia juga - tidak mungkinterjangkau dan dapat dinikmati oleh para anggota Parlemen. Dan tentu saja hal seperti inimenimbulkan rasa iri hati dan ketidakpuasan. Pemerintah terus mempropagandakan perlunya meningkatkan pernanan asing untukupgrading proyek-proyek perminyakan mereka di kawasan Utara negeri Kuwait. Hal inimemperhebat sentimen xenophobia bahwa SDA terbesar mereka yaitu minyak akan dikuasaioleh bangsa asing, dan dengan demikian negara akan berada di bawah ketiak bangsa asing.Dengan diperolehnya windfall profit dari sektor minyak selama 9 tahun berturut-turut banyakanggota Parlemen kini berpendapat bahwa upgrading manajemen perminyakan denganmemakai tenaga asing tidak lagi merupakan hal yang urgen. Hal ini dapat diartikan bahwaParlemen menghambat program Pemerintah. Hal ini pula yang memperparah krisis politikbulan April lalu yang memuncak dengan pembubaran Parlemen oleh Emir dan rencanaPemilu tanggal 17 bulan Mei ini. Masalah politik lainnya yang mewarnai perpolitikan Kuwait ialah masalah naturalisasipenduduk etnik Arab stateless (bidoon jinsiya) yang berasal dari negara-negara tetanggamereka seperti Palestina, Lebanon, Mesir, dsb.Jumlah mereka ini telah mencapaisekurangnya 100.000 jiwa.Angka ini cukup merisaukan karena menurut laporan Indexmundijumlah penduduk Kuwait hanyalah sebesar 2.505.509 (per Juli 2007).Dari angka itu1,291,354 bukanlah Warga Negara Kuwait tetapi WNA. Sekitar 30% dari Warga NegaraKuwait berasal dari proses naturalisasi terhadap penduduk yang memasuki negeri Kuwaitdalam kurun waktu antara 1950 sampai 1960.G. Konflik Antar Negara1. Kuwait-Irak
  28. 28. Perang teluk yang terjadi pada tahun 1990 adalah perang yang dimulai dari adanyapenyerangan dan pendudukan oleh Iraq terhadap Kuwait, yang kemudian berujung terhadapikut campurnya Amerika Serikat dalam perang tadi. Perang ini memuncak pada Februari1991.Sebenarnya, Iraq dan Kuwait merupakan partner, bahkan Kuwait membantu Iraqmelawan Iran tahun 1980-1988 melalui pinjaman-pinjaman dan dukungandiplomatik.Namun, karena adanya tuduhan dari Iraq yang menganggap bahwa Kuwaitmelakukan eksplorasi di wilayah Iraq, dan tidak membagi keuntungan dari hasil minyaktadi.Juga adanya tuduhan bahwa Kuwait menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkanyang diizinkan oleh Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC), yang berakibatpada menurunnya harga minyak ekspor Iraq.Sehingga, Iraq melakukan penyerangan danpendudukan atas Kuwait, meskipun sebenarnya bukan merupakan perang antara keduanegara.2. Bahrain-Qatar Pada tahun 1783, keluarga Al Khalifa dari Bahrain menyerang dan mencaplok Qatar. Padatahun 1821, sebagai hukuman atas pembajakan, seorang East India Company kapaldibombardir Doha , menghancurkan kota dan memaksa ratusan warga mengungsi. PendudukDoha tidak tahu mengapa mereka sedang diserang. Akibatnya, kelompok pemberontak Qatarmulai muncul untuk melawan Al-khalifah dan mencari kemerdekaan dari Bahrain. Padatahun 1825, dengan House of Thani didirikan dengan Sheikh Mohammed bin Thani sebagaipemimpin pertama. Meskipun Qatar memiliki status hukum suatu ketergantungan , kebencian membusukmelawan Bahrain Al khalifah di sepanjang pesisir timur semenanjung Qatar. Pada1867 khalifah Al meluncurkan upaya untuk menghancurkan para pemberontak Qatar,mengirimkan kekuatan angkatan laut besar-besaran untuk Al Wakrah . Hal ini mengakibatkanmaritim Qatar-Bahrain Perang dari 1867-1868, di mana pasukan Bahrain dipecat dandijarah Doha dan Al Wakrah. Namun, agresi Bahrain telah melanggar dari Perjanjian 1.820Anglo-Bahrain. Ini serangan, dan serangan balik Qatar, diminta agen politik Inggris,Kolonel Lewis Pelly , untuk memaksakan penyelesaian pada tahun 1868. Misinya ke Bahraindan Qatar dan perjanjian damai yang mengakibatkan adalah tonggak dalam sejarah Qatarkarena mereka secara implisit mengakui keunikan dari Qatar dari Bahrain dan secara eksplisitmengakui posisi Sheikh Mohammed bin Thani , seorang wakil penting dari sukusemenanjung. Respon diplomatik Inggris untuk pelanggaran ini diatur menjadi gerak
  29. 29. kekuatan politik yang akan terwujud dalam pendirian negara Qatar pada 18 Desember 1878(untuk alasan ini, tanggal 18 Desember dirayakan setiap tahun sebagai Hari NasionalQatar ). Selain mencela Bahrain untuk pelanggaran atas perjanjian, Inggris Protektorat (perKolonel Lewis Pelly ) diminta untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari Qatar.3. Arab Saudi-Qatar Kudeta Sheikh Hamad pada tahun 1995 kebangkitan politik luar negeri, yangmemungkinkan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang Arab Saudi, dan unalignedkebijakan dari mereka, mengejutkan wilayah tersebut. Spekulasi dari upaya Arab Saudi yangdisponsori kudeta di akhir 1990-an untuk mengembalikan ayah Emir digulingkan, dansengketa perbatasan, menyebabkan hubungan ribut, sehingga Riyadh menarik perwakilandiplomatik dari 2002 hingga 2007. Peluncuran Al-Jazeera tentu tidak membantu, berulatketidakpercayaan di kawasan ini, dan memunculkan pertanyaan atas motif di balik itu danjalan Qatar dengan modernitas dalam kaitannya dengan berbagai negara itu terpengaruh.4. Palestina-Yordania Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya atas sebagian tanah yangdiberikan kepada Inggris. Akan tetapi 7 negara Arab menyatakan perang kepada Israel pada15 Mei 1948, sehari setelah pernyataan kemerdekaan Israel. Israel berhasil mengalahkanmereka semua dan banyak orang Palestina yang mengungsi sebagai akibat perangini.September 1970. Pengungsi Palestina, sebagian mengungsi ke arah timur, ke KerajaanYordania. Saat itu, orang Palestina menjadi mayoritas dalam kerajaan Yordania dan menjadimasalah bagi raja Hussein. Mereka sering merampok daerah Israel dan kembali ke Yordaniasehingga memicu pembalasan Israel yang akhirnya melukai atau menewaskan orangYordania. Pada puncaknya, pada tahun 1968, Israel menyerbu Karameh untukmenghancurkan Fatah yang sering merampok kawasan Israel. Angkatan bersenjata Yordaniadiperintahkan untuk tidak bertindak oleh Raja Hussein, tetapi Jendral Mash‟hor Hadithamembangkang dan menyerang IDF (tentara Israel). Akibat dari pembangkangan Jendral Mash‟hor, Raja Hussein menderita kerugian secaramateriil dan moral karena meningkatnya agresifitas para milisi Palestina. Milisi Palestinamulai berlaku seperti negara dalam Kerajaan Yordania. Akhirnya, hukum-hukum Yordaniatidak lagi berlaku di kamp pengungsi Palestina di Yordania. Parahnya, para milisi mulaimerampok penduduk Yordania dan merekrut dari penduduk Yordania dan melanggarkesepakatan antara PLO dan Raja Hussein.
  30. 30. Ketika milisi Palestina mulai menjadi mafia dan mempengaruhi rakyat Yordania untukmenjatuhkan raja mereka, mulai terjadi bentrokan bersenjata antara milisi Palestina dengantentara Yordania. Tercatat 500 kasus berdarah antara 1968-1969. Salah satu kasus terparahadalah ada milisi Palestina yang memenggal tentara Yordania dan bermain bola dengankepalanya di daerah tentara itu tinggal.Pada tahun 1970, milisi Palestina mulai mendirikan pos pemeriksaan di kota-kota Yordania.Akhirnya terjadi bentrokan di Amman antara milisi Palestina dengan tentara Yordania, yangmenewaskan 300 orang. Di antara Februari sampai Juni 1970, sekitar 1000 orang tewasakibat konflik bersenjata. Puncak kemarahan Raja Hussein adalah ketika milisi Palestina,PFLP mencoba beberapa kali membunuh Raja Hussein. Akhirnya pada 15 September 1970,Raja Hussein menyerang milisi-milisi Palestina. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai “BlackSeptember”. Dalam peristiwa ini, Syria berusaha membantu milisi Palestina denganmengirimkan tank tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pasukan udara Yordania. Para milisiyang kehilangan harapan menyetujui gencatan senjata pada tanggal 27 September 1970, yangakhirnya dilanggar oleh PFLP dan DFLP, milisi Palestina. Hal ini mengakibatkan bentrokansenjata kembali sampai Juni 1971, daerah pertahanan milisi Palestina terakhir di Yordaniadirebut kembali oleh pasukan Yordania dan para milisi Palestina pergi ke Libanon selatan.
  31. 31. BAB III PENUTUPKesimpulan Dari materi yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa negara-negara di kawasan timurtengah masih banyak yang berbentuk monarki.Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya dinegara-negara Arab masih kental dimana kaum bangsawan ingin dihormati dan inginmemiliki kekuasaan mutlak. Hanya ada beberapa negara yang memberikan hak kepadawarganya untuk berperan serta dalam perpolitikan, itupun melalui proses yang panjang danbelum lama terjadi. Negara cenderung dipimpin oleh orang dari satu keturunan danmasyarakat sulit masuk ke dalam proses penyelenggaraan negara. Pada akhirnya demokrasisemakin sulit dilakukan. Bahasa, suku, dan landasan hokum di negara-negara tersebut sama. Kebanyakan darimereka adalah orang Afrika, Arab, dan Eropa. Dan karena penduduk mereka didominasi olehmuslim maka hokum yang berlaku juga berdasarkan syariat Islam. Namun meskipun hokumdan kehidupan mereka berdasarkan pada syariat Islam, masih sering terjadi konflik antarnegara yang kebanyakan disebabkan oleh permusuhan antar suku. Hal tersebut sangatbertolak belakang dengan syariat Islam dimana Islam mengajarkan kita untuk salingmengasihi sesame dan menjaga perdamaian.

×