SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
PERBANKAN
 Fakultas Hukum




                  1
Jenis Bank
1.   Bank Indonesia (bank Sentral)
2.   Bank Umum (Bank Konvensional)
3.   Bank Syariah
4.   BPR




                                     2
Konsep Perbankan




                   3
BANK SENTRAL
    Status dan Kedudukan Bank Indonesia
1.   Sebagai Lembaga Negara yang
     Independen




                                           4
   Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia
    sebagai Bank Sentral yang independen
    dimulai ketika sebuah undang-undang
    baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank
    Indonesia, dinyatakan berlaku pada
    tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini
    memberikan status dan kedudukan
    sebagai suatu lembaga negara yang
    independen dan bebas dari campur
    tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

                                           5
   Sebagai suatu lembaga negara yang
    independen, Bank Indonesia mempunyai
    otonomi penuh dalam merumuskan dan
    melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
    sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
    tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
    mencampuri pelaksanaan tugas Bank
    Indonesia, dan Bank Indonesia juga
    berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan
    intervensi dalam bentuk apapun dari pihak
    manapun juga. Untuk lebih menjamin
    independensi tersebut,

                                                  6
   Sebagai Lembaga negara yang independen
    kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan
    Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu,
    kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama
    dengan Departemen, karena kedudukan Bank
    Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan
    kedudukan yang khusus tersebut diperlukan
    agar Bank Indonesia dapat melaksanakan
    peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter
    secara lebih efektif dan efisien.



                                                 7
Sebagai Badan Hukum
   Status Bank Indonesia baik sebagai badan
    hukum publik maupun badan hukum perdata
    ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai
    badan hukum publik Bank Indonesia berwenang
    menetapkan peraturan-peraturan hukum yang
    merupakan pelaksanaan dari undang-undang
    yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai
    dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan
    hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak
    untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di
    luar pengadilan.


                                                     8
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1.  Tujuan Tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia
    mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan
    memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
    mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang
    terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata
    uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada
    perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
    pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang
    negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan
    untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank
    Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan
    demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini
    kelak akan dapat diukur dengan mudah.




                                                                  9
Tiga Pilar Utama
    Ketiga bidang tugas ini adalah
1.   menetapkan dan melaksanakan
     kebijakan moneter,
2.   mengatur dan menjaga kelancaran
     sistem pembayaran,
3.   mengatur dan mengawasi perbankan di
     Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi
     agar tujuan mencapai dan memelihara
     kestabilan nilai rupiah dapat dicapai
     secara efektif dan efisien.

                                              10
Kebijakan Moneter

   Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia
    menetapkan dan melaksanakan kebijakan
    moneter untuk mencapai dan memelihara
    kestabilan nilai rupiah.
   Arah kebijakan didasarkan pada sasaran
    laju inflasi yang ingin dicapai dengan
    memperhatikan berbagai sasaran ekonomi
    makro lainnya, baik dalam jangka pendek,
    menengah, maupun panjang.

                                               11
   Implementasi kebijakan moneter dilakukan
    dengan menetapkan sasaran operasional,
    yaitu uang primer (base money), dan
    selanjutnya mengamati perkembangan
    indikator-indikator yang memberikan
    tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah.




                                                 12
   Perkembangan indikator tersebut
    dikendalikan melalui piranti moneter tidak
    langsung, yaitu menggunakan operasi
    pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto,
    dan penetapan cadangan wajib minimum
    bagi perbankan.




                                                 13
   Pendekatan pegendalian moneter secara
    tidak langsung ini telah dilakukan sejak
    1983 dengan mekanisme operasional yang
    disesuaikan dengan dinamika
    perkembangan pasar uang di dalam negeri.




                                           14
Operasi Pasar Terbuka
   Operasi Pasar Terbuka (OPT)
    dilaksanakan untuk mempengaruhi
    likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada
    gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku
    bunga. OPT dilakukan melalui dua cara,
    yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank
    Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.


                                             15
   Penjualan SBI dilakukan melalui lelang
    sehingga tingkat diskonto yang terjadi
    benar-benar mencerminkan kondisi
    likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan
    intervensi rupiah dilakukan oleh Bank
    Indonesia untuk menyesuaikan kondisi
    pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat
    suku bunga.

                                                 16
Penetapan Cadangan Wajib
Minimum
   Kebijakan ini mewajibkan setiap bank
    mencadangkan sejumlah aktiva lancar
    yang besarnya adalah persentasi tertentu
    dari kewajiban segeranya. Saat ini,
    kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro
    Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari
    dana pihak ketiga yang diterima bank, yang
    wajib dipelihara dalam rekening bank yang
    bersangkutan di Bank Indonesia.

                                              17
   Apabila Bank Indonesia memandang perlu
    untuk mengetatkan kebijakan moneter
    maka cadangan wajib tersebut dapat
    ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.
    Peran sebagai Lender of The Last Resort
    Bank Indonesia juga berfungsi sebagai
    lender of the last resort.


                                              18
   Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank
    Indonesia dapat memberikan kredit atau
    pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
    kepada bank yang mengalami kesulitan
    likuiditas jangka pendek yang disebabkan
    oleh terjadinya mismatch dalam
    pengelolaan dana.


                                               19
   Pinjaman tersebut berjangka waktu
    maksimal 90 hari, dan bank penerima
    pinjaman wajib menyediakan agunan yang
    berkualitas tinggi serta mudah dicairkan
    dengan nilai sekurang-kurangnya sama
    dengan jumlah pinjaman.




                                               20
Peran sebagai Lender of The Last
Resort
   Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia
    dapat memberikan kredit atau pembiayaan
    berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang
    mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek
    yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam
    pengelolaan dana.
   Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90
    hari, dan bank penerima pinjaman wajib
    menyediakan agunan yang berkualitas tinggi
    serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-
    kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.


                                                 21
Kebijakan Nilai Tukar
   Nilai tukar yang lazim disebut kurs,
    mempunyai peran penting dalam rangka
    tercapainya stabilitas moneter dan dalam
    mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar
    yang stabil diperlukan untuk terciptanya
    iklim yang kondusif bagi peningkatan
    kegiatan dunia usaha.


                                               22
   Secara garis besar, sejak tahun 1970,
    Indonesia telah menerapkan tiga sistem
    nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap
    mulai tahun 1970 sampai tahun 1978,
    sistem nilai tukar mengambang terkendali
    sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar
    mengambang bebas (free floating
    exchange rate system) sejak 14 Agustus
    1997.

                                                  23
   Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini,
    nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh
    pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-
    benar pencerminan keseimbangan antara
    kekuatan penawaran dan permintaan.
   Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank
    Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan
    sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada
    saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.


                                                    24
Pengelolaan Cadangan Devisa
   Cadangan devisa merupakan posisi bersih
    aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-
    bank devisa, yang harus dipelihara untuk
    keperluan transaksi internasional.




                                               25
 Dalam mengelola cadangan devisa ini,
  Bank Indonesia lebih mengutamakan
  tercapainya tujuan likuiditas dan
  keamanan daripada keuntungan yang
  tinggi.
 Walaupun demikian, Bank Indonesia
  tetap mempertimbangkan perkembangan
  yang terjadi di pasar internasional,
  sehingga tidak tertutup kemungkinan
  terjadinya pergeseran dalam portfolio
  komposisi jenis penempatan cadangan
  devisa.
                                          26
   Dalam mengelola cadangan devisa yang
    optimal, Bank Indonesia menerapkan
    sistem diversifikasi, baik berdasarkan
    jenis valuta asing maupun berdasarkan
    jenis investasi surat berharga. Dengan
    cara tersebut diharapkan penurunan nilai
    dalam salah satu mata uang dapat
    dikompensasi oleh jenis mata uang
    lainnya atau penempatan lain yang
    mempunyai nilai yang lebih baik.


                                               27
Kredit Program
   Dengan status Bank Indonesia sebagai
    otoritas moneter yang independen,
    pemberian kredit program yang selama ini
    dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup
    tugas Bank Indonesia.




                                               28
   Tugas pemberian kredit program akan
    dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara
    (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah.
   Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar
    Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan
    perhatian pada pencapaian sasaran-
    sasaran moneter serta agar dapat tercipta
    pembagian tugas yang baik antara
    Pemerintah dan Bank Indonesia.



                                                29
Pengaturan dan Pengawasan Bank
   Bank Indonesia menetapkan peraturan,
    memberikan dan mencabut izin atas
    kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari
    bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan
    mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
    dengan ketentuan perundang-undangan yang
    berlaku.
   Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia
    berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
    perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip
    kehati-hatian.


                                                30
   Berkaitan dengan kewenangan di bidang
    perizinan, selain memberikan dan
    mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia
    juga dapat memberikan izin pembukaan,
    penutupan dan pemindahan kantor bank,
    memberikan persetujuan atas kepemilikan
    dan kepengurusan bank, serta memberikan
    izin kepada bank untuk menjalankan
    kegiatan-kegiatan usaha tertentu.



                                           31
   Di bidang pengawasan, Bank Indonesia
    melakukan pengawasan langsung maupun
    tidak langsung. Pengawasan langsung
    dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan
    secara berkala maupun sewaktu-waktu bila
    diperlukan. Pengawasan tidak langsung
    dilakukan melalui penelitian, analisis dan
    evaluasi terhadap laporan yang
    disampaikan oleh bank.



                                             32
Upaya Restrukturisasi Perbankan
   Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan
    masyarakat terhadap sistem keuangan dan
    perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah
    menempuh langkah restrukturisasi perbankan
    yang komprehensif. Langkah ini mutlak
    diperlukan guna memfungsikan kembali
    perbankan sebagai lembaga perantara yang akan
    mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping
    sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan
    kebijakan moneter.


                                                 33
 Restrukturisasi perbankan tersebut
 dilakukan melalui upaya memulihkan
 kepercayaan masyarakat, program
 rekapitalisasi, program restrukturisasi
 kredit, penyempurnaan ketentuan
 perbankan, dan peningkatan fungsi
 pengawasan bank.



                                       34
Dewan Gubernur BI

   Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
    Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
    Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai
    pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur
    Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya
    empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi
    Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi
    Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan
    mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-
    banyaknya dua kali masa tugas.


                                                  35
Pengangkatan dan Pemberhentian
Dewan Gubernur
   Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan
    dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan
    DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh
    Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
    persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur
    Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
    Presiden, kecuali bila mengundurkan diri,
    berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
    kejahatan.


                                                  36
Pengambilan Keputusan
   Sebagai suatu forum pengambilan keputusan
    tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG)
    diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali
    dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
    umum di bidang moneter, serta sekurang-
    kurangnya sekali dalam seminggu untuk
    melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
    moneter atau menetapkan kebijakan lain yang
    bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan
    keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
    Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi
    mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
    Gubernur menetapkan keputusan akhir.


                                                    37

More Related Content

What's hot

Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankanPengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankancekkembali dotcom
 
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesia
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesiaPeran perbankan dalam perekonomian di indonesia
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesiaamirawulandari
 
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1Alvin Setiawan
 
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuanganTugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuanganNugrahaFajarSidiq
 
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)Aulia Srie Wardani
 
Bank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umumBank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umumFirman Bachtiar
 
ekonomi Lembaga keuangan (bank)
ekonomi Lembaga keuangan (bank)ekonomi Lembaga keuangan (bank)
ekonomi Lembaga keuangan (bank)SMAN 54 Jakarta
 
Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Ari Raharjo
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentralDwi Anita
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentralVero Nika
 
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan BankLembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bankyy rahmat
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umumAR_7
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaMuhammad Khoirul Fuddin
 
Peran bank sentral dan umum
Peran bank sentral dan umumPeran bank sentral dan umum
Peran bank sentral dan umumkawidian_putri
 

What's hot (20)

Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankanPengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankan
 
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesia
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesiaPeran perbankan dalam perekonomian di indonesia
Peran perbankan dalam perekonomian di indonesia
 
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1
129075427 fungsi-dan-peran-bank-indonesia-dalam-perekonomian-bangsa1
 
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuanganTugas paper bank dan lembaga keuangan
Tugas paper bank dan lembaga keuangan
 
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
 
Bank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umumBank sentral & bank umum
Bank sentral & bank umum
 
ekonomi Lembaga keuangan (bank)
ekonomi Lembaga keuangan (bank)ekonomi Lembaga keuangan (bank)
ekonomi Lembaga keuangan (bank)
 
Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Sentral (Bank Indonesia)
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
 
Bank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga KeuanganBank dan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
 
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan BankLembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
 
Ekonomi3
Ekonomi3Ekonomi3
Ekonomi3
 
Bank umum
Bank umumBank umum
Bank umum
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
 
Makalah bank umum
Makalah bank umumMakalah bank umum
Makalah bank umum
 
Peran bank sentral dan umum
Peran bank sentral dan umumPeran bank sentral dan umum
Peran bank sentral dan umum
 
Bank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPSBank Indonesia & LPS
Bank Indonesia & LPS
 

Viewers also liked

Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
Ekonomi Islam dan Perbankan SyariahEkonomi Islam dan Perbankan Syariah
Ekonomi Islam dan Perbankan Syariahwildanzaid
 
Ekonomi&perbankan syariah
Ekonomi&perbankan syariahEkonomi&perbankan syariah
Ekonomi&perbankan syariahBsd Episodedua
 
IndonesianCentralBank
IndonesianCentralBankIndonesianCentralBank
IndonesianCentralBankAlbet Nego
 
Cb2500 week01 - course introduction importance of mis
Cb2500   week01 - course introduction importance of misCb2500   week01 - course introduction importance of mis
Cb2500 week01 - course introduction importance of miskisstyyy
 
PBI 9/15/PBI/2007
PBI 9/15/PBI/2007PBI 9/15/PBI/2007
PBI 9/15/PBI/2007presidenri
 
Ailing public sector undertakings
Ailing public sector undertakingsAiling public sector undertakings
Ailing public sector undertakingsNitin Garg
 
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk Management
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk ManagementBank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk Management
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk ManagementAnjar Priandoyo
 
Sejarah Bank di Indonesia
Sejarah Bank di IndonesiaSejarah Bank di Indonesia
Sejarah Bank di IndonesiaMuhalida Zia
 
makalah bank indonesia
makalah bank indonesiamakalah bank indonesia
makalah bank indonesiaNisa Ell
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia Nisa Ell
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointMuhalida Zia
 
PPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank SentralPPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank Sentralsalmiah mia
 

Viewers also liked (20)

Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
Ekonomi Islam dan Perbankan SyariahEkonomi Islam dan Perbankan Syariah
Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
 
Ekonomi&perbankan syariah
Ekonomi&perbankan syariahEkonomi&perbankan syariah
Ekonomi&perbankan syariah
 
Bi risk services 2013
Bi risk services 2013Bi risk services 2013
Bi risk services 2013
 
IndonesianCentralBank
IndonesianCentralBankIndonesianCentralBank
IndonesianCentralBank
 
Mi gran familia
Mi gran familia Mi gran familia
Mi gran familia
 
PPT MAGANG
PPT MAGANGPPT MAGANG
PPT MAGANG
 
Cb2500 week01 - course introduction importance of mis
Cb2500   week01 - course introduction importance of misCb2500   week01 - course introduction importance of mis
Cb2500 week01 - course introduction importance of mis
 
PBI 9/15/PBI/2007
PBI 9/15/PBI/2007PBI 9/15/PBI/2007
PBI 9/15/PBI/2007
 
Tugas bi
Tugas biTugas bi
Tugas bi
 
Ailing public sector undertakings
Ailing public sector undertakingsAiling public sector undertakings
Ailing public sector undertakings
 
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk Management
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk ManagementBank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk Management
Bank Indonesia Regulation 9/15/2007 IT Risk Management
 
Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
 
kebijakan harga pemerintah
kebijakan harga pemerintahkebijakan harga pemerintah
kebijakan harga pemerintah
 
Sejarah Bank di Indonesia
Sejarah Bank di IndonesiaSejarah Bank di Indonesia
Sejarah Bank di Indonesia
 
Bank indonesia
Bank indonesiaBank indonesia
Bank indonesia
 
makalah bank indonesia
makalah bank indonesiamakalah bank indonesia
makalah bank indonesia
 
BANK SENTRAL
BANK SENTRALBANK SENTRAL
BANK SENTRAL
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
 
PPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank SentralPPT Hyperlink Bank Sentral
PPT Hyperlink Bank Sentral
 

Similar to Pengertian Perbankan

04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_revmarsonDelviana
 
04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_revmarsonDelviana
 
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)VivianaArsew
 
Buku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxBuku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxAdeMuhammad10
 
Ikhtisar 2
Ikhtisar 2Ikhtisar 2
Ikhtisar 2kpwbi
 
Ktp 0011
Ktp 0011Ktp 0011
Ktp 0011tiara03
 
Lembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bankLembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bankNur Afifa Mardatila
 
Ekonomi perbankan
Ekonomi perbankanEkonomi perbankan
Ekonomi perbankanHome
 
Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004kpwbi
 
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...Sulthan Isa
 
Bank dan kantor bank - kelompok 7
Bank dan kantor bank - kelompok 7Bank dan kantor bank - kelompok 7
Bank dan kantor bank - kelompok 7Umar Mukhtar
 
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptx
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptxTM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptx
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptxHannickaashacammilla
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxageefonzi1
 
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptxBank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptxPutraAdeSetiawan
 

Similar to Pengertian Perbankan (20)

04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev
 
04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev04 kebijakan moneter_rev
04 kebijakan moneter_rev
 
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
Presentasi bi, ojk dan kebijakan moneter (nur ain, septi, viviana)
 
Bank indonesia
Bank indonesiaBank indonesia
Bank indonesia
 
Buku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptxBuku 2 (Perbankan).pptx
Buku 2 (Perbankan).pptx
 
Ikhtisar 2
Ikhtisar 2Ikhtisar 2
Ikhtisar 2
 
BAB II.pdf
BAB II.pdfBAB II.pdf
BAB II.pdf
 
Ktp 0011
Ktp 0011Ktp 0011
Ktp 0011
 
Lembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bankLembaga keuangan bank dan non bank
Lembaga keuangan bank dan non bank
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 
Ekonomi perbankan
Ekonomi perbankanEkonomi perbankan
Ekonomi perbankan
 
Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004
 
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
Prinsip, Fungsi, Jenis, dan Produk, serta Prinsip Kegiatan Usaha Lembaga Keua...
 
Bank dan kantor bank - kelompok 7
Bank dan kantor bank - kelompok 7Bank dan kantor bank - kelompok 7
Bank dan kantor bank - kelompok 7
 
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptx
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptxTM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptx
TM 1 - Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.pptx
 
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptxResume BI OJK LPS Agee FM.pptx
Resume BI OJK LPS Agee FM.pptx
 
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptxBank_Sentral kelompok 7.pptx
Bank_Sentral kelompok 7.pptx
 
BANK INDONESIA
BANK INDONESIABANK INDONESIA
BANK INDONESIA
 
03 status tujuan_rev
03 status tujuan_rev03 status tujuan_rev
03 status tujuan_rev
 
03 status tujuan_rev
03 status tujuan_rev03 status tujuan_rev
03 status tujuan_rev
 

More from IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sebuah pengantar membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensional
Sebuah pengantar  membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensionalSebuah pengantar  membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensional
Sebuah pengantar membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensionalIAIN Sunan Ampel Surabaya
 

More from IAIN Sunan Ampel Surabaya (20)

Kalkulasi Perhitungan Produk Bank Syariah
Kalkulasi Perhitungan Produk Bank SyariahKalkulasi Perhitungan Produk Bank Syariah
Kalkulasi Perhitungan Produk Bank Syariah
 
menggapai pemulihan ekonomi indonesia
menggapai pemulihan ekonomi indonesiamenggapai pemulihan ekonomi indonesia
menggapai pemulihan ekonomi indonesia
 
Measure of dispersion std deviasi
Measure of dispersion std deviasiMeasure of dispersion std deviasi
Measure of dispersion std deviasi
 
Central tendency mean median modus
Central tendency mean median modusCentral tendency mean median modus
Central tendency mean median modus
 
Central tendency
Central tendencyCentral tendency
Central tendency
 
Makalah Bahasa Indonesia
Makalah Bahasa IndonesiaMakalah Bahasa Indonesia
Makalah Bahasa Indonesia
 
Makalah kardinal
Makalah kardinalMakalah kardinal
Makalah kardinal
 
Sejarah Bayt al mal
Sejarah Bayt al malSejarah Bayt al mal
Sejarah Bayt al mal
 
Sebuah pengantar membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensional
Sebuah pengantar  membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensionalSebuah pengantar  membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensional
Sebuah pengantar membandingkan ekonomi islam vs ekonomi konvensional
 
sejarah pemikiran ekonomi islam
sejarah pemikiran ekonomi islamsejarah pemikiran ekonomi islam
sejarah pemikiran ekonomi islam
 
sistem perekonomian Indonesia
sistem perekonomian Indonesiasistem perekonomian Indonesia
sistem perekonomian Indonesia
 
Studi Islam
Studi IslamStudi Islam
Studi Islam
 
pandangan seni dalam islam
pandangan seni dalam islampandangan seni dalam islam
pandangan seni dalam islam
 
perbedaan islam dan demokrasi
perbedaan islam dan demokrasiperbedaan islam dan demokrasi
perbedaan islam dan demokrasi
 
Teori harga pasar
Teori harga pasarTeori harga pasar
Teori harga pasar
 
pengaruh pajak
pengaruh pajakpengaruh pajak
pengaruh pajak
 
elastisitas
elastisitaselastisitas
elastisitas
 
nilaiguna
nilaigunanilaiguna
nilaiguna
 
surplus produsen dan konsumen
surplus produsen dan konsumensurplus produsen dan konsumen
surplus produsen dan konsumen
 
pendekatan kardinal
pendekatan kardinalpendekatan kardinal
pendekatan kardinal
 

Recently uploaded

MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptx
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptxFasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptx
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptxalifamin39
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxBEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxmichellesirait1
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERfidzoh
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfPPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfsilvyanilusi
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfAdelaWintarsana2
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab 16
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab  16Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab  16
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab 16AryaMahardhika3
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 

Recently uploaded (20)

MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptx
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptxFasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptx
Fasilitator Pembelajaran Aksi nyata.pptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxBEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfPPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab 16
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab  16Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab  16
Modul Akuntansi keuangan menengah 2 bab 16
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 

Pengertian Perbankan

  • 2. Jenis Bank 1. Bank Indonesia (bank Sentral) 2. Bank Umum (Bank Konvensional) 3. Bank Syariah 4. BPR 2
  • 4. BANK SENTRAL  Status dan Kedudukan Bank Indonesia 1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen 4
  • 5. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. 5
  • 6. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, 6
  • 7. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. 7
  • 8. Sebagai Badan Hukum  Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 8
  • 9. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 1. Tujuan Tunggal Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 9
  • 10. Tiga Pilar Utama  Ketiga bidang tugas ini adalah 1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 10
  • 11. Kebijakan Moneter  Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.  Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. 11
  • 12. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. 12
  • 13. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. 13
  • 14. Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri. 14
  • 15. Operasi Pasar Terbuka  Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. 15
  • 16. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. 16
  • 17. Penetapan Cadangan Wajib Minimum  Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 17
  • 18. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya. Peran sebagai Lender of The Last Resort Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. 18
  • 19. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. 19
  • 20. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. 20
  • 21. Peran sebagai Lender of The Last Resort  Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.  Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang- kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. 21
  • 22. Kebijakan Nilai Tukar  Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. 22
  • 23. Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997. 23
  • 24. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar- benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.  Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. 24
  • 25. Pengelolaan Cadangan Devisa  Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank- bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. 25
  • 26.  Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi.  Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. 26
  • 27. Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik. 27
  • 28. Kredit Program  Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia. 28
  • 29. Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah.  Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran- sasaran moneter serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia. 29
  • 30. Pengaturan dan Pengawasan Bank  Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. 30
  • 31. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 31
  • 32. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. 32
  • 33. Upaya Restrukturisasi Perbankan  Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. 33
  • 34.  Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. 34
  • 35. Dewan Gubernur BI  Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak- banyaknya dua kali masa tugas. 35
  • 36. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur  Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. 36
  • 37. Pengambilan Keputusan  Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang- kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. 37