Dokumen tersebut membahas tentang perbankan di Indonesia, termasuk jenis bank, konsep dasar perbankan, peran dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, serta kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia.
4. BANK SENTRAL
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
1. Sebagai Lembaga Negara yang
Independen
4
5. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral yang independen
dimulai ketika sebuah undang-undang
baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank
Indonesia, dinyatakan berlaku pada
tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini
memberikan status dan kedudukan
sebagai suatu lembaga negara yang
independen dan bebas dari campur
tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.
5
6. Sebagai suatu lembaga negara yang
independen, Bank Indonesia mempunyai
otonomi penuh dalam merumuskan dan
melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
mencampuri pelaksanaan tugas Bank
Indonesia, dan Bank Indonesia juga
berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan
intervensi dalam bentuk apapun dari pihak
manapun juga. Untuk lebih menjamin
independensi tersebut,
6
7. Sebagai Lembaga negara yang independen
kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan
Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu,
kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama
dengan Departemen, karena kedudukan Bank
Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan
kedudukan yang khusus tersebut diperlukan
agar Bank Indonesia dapat melaksanakan
peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter
secara lebih efektif dan efisien.
7
8. Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan
hukum publik maupun badan hukum perdata
ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai
badan hukum publik Bank Indonesia berwenang
menetapkan peraturan-peraturan hukum yang
merupakan pelaksanaan dari undang-undang
yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai
dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan
hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak
untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di
luar pengadilan.
8
9. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
1. Tujuan Tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia
mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang
terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata
uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada
perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang
negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan
untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank
Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan
demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini
kelak akan dapat diukur dengan mudah.
9
10. Tiga Pilar Utama
Ketiga bidang tugas ini adalah
1. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter,
2. mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran,
3. mengatur dan mengawasi perbankan di
Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi
agar tujuan mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah dapat dicapai
secara efektif dan efisien.
10
11. Kebijakan Moneter
Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia
menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.
Arah kebijakan didasarkan pada sasaran
laju inflasi yang ingin dicapai dengan
memperhatikan berbagai sasaran ekonomi
makro lainnya, baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun panjang.
11
12. Implementasi kebijakan moneter dilakukan
dengan menetapkan sasaran operasional,
yaitu uang primer (base money), dan
selanjutnya mengamati perkembangan
indikator-indikator yang memberikan
tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah.
12
13. Perkembangan indikator tersebut
dikendalikan melalui piranti moneter tidak
langsung, yaitu menggunakan operasi
pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto,
dan penetapan cadangan wajib minimum
bagi perbankan.
13
14. Pendekatan pegendalian moneter secara
tidak langsung ini telah dilakukan sejak
1983 dengan mekanisme operasional yang
disesuaikan dengan dinamika
perkembangan pasar uang di dalam negeri.
14
15. Operasi Pasar Terbuka
Operasi Pasar Terbuka (OPT)
dilaksanakan untuk mempengaruhi
likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada
gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku
bunga. OPT dilakukan melalui dua cara,
yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah.
15
16. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang
sehingga tingkat diskonto yang terjadi
benar-benar mencerminkan kondisi
likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan
intervensi rupiah dilakukan oleh Bank
Indonesia untuk menyesuaikan kondisi
pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat
suku bunga.
16
17. Penetapan Cadangan Wajib
Minimum
Kebijakan ini mewajibkan setiap bank
mencadangkan sejumlah aktiva lancar
yang besarnya adalah persentasi tertentu
dari kewajiban segeranya. Saat ini,
kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro
Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari
dana pihak ketiga yang diterima bank, yang
wajib dipelihara dalam rekening bank yang
bersangkutan di Bank Indonesia.
17
18. Apabila Bank Indonesia memandang perlu
untuk mengetatkan kebijakan moneter
maka cadangan wajib tersebut dapat
ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.
Peran sebagai Lender of The Last Resort
Bank Indonesia juga berfungsi sebagai
lender of the last resort.
18
19. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank
Indonesia dapat memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
kepada bank yang mengalami kesulitan
likuiditas jangka pendek yang disebabkan
oleh terjadinya mismatch dalam
pengelolaan dana.
19
20. Pinjaman tersebut berjangka waktu
maksimal 90 hari, dan bank penerima
pinjaman wajib menyediakan agunan yang
berkualitas tinggi serta mudah dicairkan
dengan nilai sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah pinjaman.
20
21. Peran sebagai Lender of The Last
Resort
Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia
dapat memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang
mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek
yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam
pengelolaan dana.
Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90
hari, dan bank penerima pinjaman wajib
menyediakan agunan yang berkualitas tinggi
serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-
kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.
21
22. Kebijakan Nilai Tukar
Nilai tukar yang lazim disebut kurs,
mempunyai peran penting dalam rangka
tercapainya stabilitas moneter dan dalam
mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar
yang stabil diperlukan untuk terciptanya
iklim yang kondusif bagi peningkatan
kegiatan dunia usaha.
22
23. Secara garis besar, sejak tahun 1970,
Indonesia telah menerapkan tiga sistem
nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap
mulai tahun 1970 sampai tahun 1978,
sistem nilai tukar mengambang terkendali
sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar
mengambang bebas (free floating
exchange rate system) sejak 14 Agustus
1997.
23
24. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini,
nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh
pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-
benar pencerminan keseimbangan antara
kekuatan penawaran dan permintaan.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank
Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan
sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada
saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.
24
25. Pengelolaan Cadangan Devisa
Cadangan devisa merupakan posisi bersih
aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-
bank devisa, yang harus dipelihara untuk
keperluan transaksi internasional.
25
26. Dalam mengelola cadangan devisa ini,
Bank Indonesia lebih mengutamakan
tercapainya tujuan likuiditas dan
keamanan daripada keuntungan yang
tinggi.
Walaupun demikian, Bank Indonesia
tetap mempertimbangkan perkembangan
yang terjadi di pasar internasional,
sehingga tidak tertutup kemungkinan
terjadinya pergeseran dalam portfolio
komposisi jenis penempatan cadangan
devisa.
26
27. Dalam mengelola cadangan devisa yang
optimal, Bank Indonesia menerapkan
sistem diversifikasi, baik berdasarkan
jenis valuta asing maupun berdasarkan
jenis investasi surat berharga. Dengan
cara tersebut diharapkan penurunan nilai
dalam salah satu mata uang dapat
dikompensasi oleh jenis mata uang
lainnya atau penempatan lain yang
mempunyai nilai yang lebih baik.
27
28. Kredit Program
Dengan status Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter yang independen,
pemberian kredit program yang selama ini
dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup
tugas Bank Indonesia.
28
29. Tugas pemberian kredit program akan
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang ditunjuk Pemerintah.
Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar
Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan
perhatian pada pencapaian sasaran-
sasaran moneter serta agar dapat tercipta
pembagian tugas yang baik antara
Pemerintah dan Bank Indonesia.
29
30. Pengaturan dan Pengawasan Bank
Bank Indonesia menetapkan peraturan,
memberikan dan mencabut izin atas
kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari
bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan
mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip
kehati-hatian.
30
31. Berkaitan dengan kewenangan di bidang
perizinan, selain memberikan dan
mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia
juga dapat memberikan izin pembukaan,
penutupan dan pemindahan kantor bank,
memberikan persetujuan atas kepemilikan
dan kepengurusan bank, serta memberikan
izin kepada bank untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
31
32. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia
melakukan pengawasan langsung maupun
tidak langsung. Pengawasan langsung
dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan
secara berkala maupun sewaktu-waktu bila
diperlukan. Pengawasan tidak langsung
dilakukan melalui penelitian, analisis dan
evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oleh bank.
32
33. Upaya Restrukturisasi Perbankan
Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keuangan dan
perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah
menempuh langkah restrukturisasi perbankan
yang komprehensif. Langkah ini mutlak
diperlukan guna memfungsikan kembali
perbankan sebagai lembaga perantara yang akan
mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping
sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan moneter.
33
34. Restrukturisasi perbankan tersebut
dilakukan melalui upaya memulihkan
kepercayaan masyarakat, program
rekapitalisasi, program restrukturisasi
kredit, penyempurnaan ketentuan
perbankan, dan peningkatan fungsi
pengawasan bank.
34
35. Dewan Gubernur BI
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai
pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur
Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya
empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi
Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi
Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan
mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-
banyaknya dua kali masa tugas.
35
36. Pengangkatan dan Pemberhentian
Dewan Gubernur
Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan
dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan
DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh
Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur
Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
Presiden, kecuali bila mengundurkan diri,
berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
kejahatan.
36
37. Pengambilan Keputusan
Sebagai suatu forum pengambilan keputusan
tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG)
diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
umum di bidang moneter, serta sekurang-
kurangnya sekali dalam seminggu untuk
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
moneter atau menetapkan kebijakan lain yang
bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan
keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi
mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
Gubernur menetapkan keputusan akhir.
37