Paparan musrenbang wonogiri 2016

1. BAPPEDA Kabupaten Wonogiri
22 Januari 2016

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan
pembangunan dengan jangka waktu 20
tahun;
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5
tahun; dan
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk jangka waktu 1 tahun.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Salah satu tahap yang harus dilalui dalam
proses penyusunan Rencana Pembangunan
adalah melalui penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).

4. RPJP Daerah, khususnya Tahap III Pelaksanaan RPJP Daerah
tahun 2015 – 2019 dengan visi sebagai berikut “WONOGIRI
YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING”
Musrenbang Tahun 2016 Penyusunan
RKPD Tahun 2017
RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2016-2021 yang pada dasarnya
merupakan implementasi atas visi, misi
dan program Kepala Daerah terpilih
9 Desember 2015.
berpedoman
berdasarkan

5. Musrenbang juga harus berpedoman pada Prioritas
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Jateng
PEMBANGUNAN
BERKULAITAS MENUJU
BANGSA BERDAULAT,
MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN”, dengan
prioritas pokok:
1.Kedaulatan Pangan,
2.Kemandirian Energi,
3.Kemaritiman dan
4.Pembangunan Pariwisata
dan Industri
NAWA CITA
“Menuju Jawa
Tengah Sejahtera
dan Berdikari
(Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi)”
7 misi

6. PRIORITAS JAWA TENGAN TAHUN 2017.
1.PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI MELALUI
PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM ARTI LUASNSERTA
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI SECARA
BERKELANJUTAN,
2.PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SECARA TERPADU
MELALUI PENGURANGAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN,
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN SERTA
PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL BAGI
MASYARAKAT MISKIN,
3.PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DIBERBAGAI BIDANG DAN LAYANAN SOSIAL DASAR
MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN,
4.PENGUATAN POTENSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS
KOMODITAS LOKAL, INDUSTRI KREATIF DAN SENTRA/KLASTER
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURANGAN PENGANGGURAN,
5.PEMANTAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN
MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP,
6.PEMANTAPAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI MENUJU
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BAIK.

7. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawa Cita

8. 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat
dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di
bidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”.
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan
proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Misi Jawa Tengah

9. V I S I :
MEMBANGUN WONOGIRI
SUKSES, BERIMAN,
BERBUDAYA,
BERKEADILAN, BERDAYA
SAING, DAN
DEMOKRATIS.

10. V I S I :
MEMBANGUN WONOGIRI
SUKSES, BERIMAN,
BERBUDAYA,
BERKEADILAN, BERDAYA
SAING, DAN
DEMOKRATIS.

11. V I S I :
MEMBANGUN WONOGIRI
SUKSES, BERIMAN,
BERBUDAYA,
BERKEADILAN, BERDAYA
SAING, DAN
DEMOKRATIS.

12. V I S I :
MEMBANGUN WONOGIRI
SUKSES, BERIMAN,
BERBUDAYA,
BERKEADILAN, BERDAYA
SAING, DAN
DEMOKRATIS.

13. 1. Menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada potensi unggulan daerah.
2. Meningkatkan derajat kesehatan dengan mengurangi ketimpangan
antara perdesaan dengan perkotaan, terutama di wilayah
perbatasan dan masyarakat miskin.
3. Memberikan kesempatan memperoleh pendidikan secara merata
dilapisan masyarakat terutama di wilayah perbatasan dan
masyarakat miskin.
4. Pembangunan infrastruktur publik sebagai penunjang tumbuhnya
ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan pelayanan birokarasi yang mudah, cepat dan baya
ringan dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan
yang berlaku.

14. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 sesuai dengan
1.Tema Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Dalam
Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017.
2.Memperhatikan aspirasi masyarakat hasil musrenbang
desa/kelurahan dan hasil musrenbang kecamatan.
3.Aspirasi DPRD melalui hasil reses.
Untuk menjamin kesinambungan dalam sistem
perencanaan pembangunan dan mendukung
tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan
Kabupaten Wonogiri maka kepada semua SKPD
untuk :

15. Jadwal Musrebang Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 Penyusunan RKPD Tahun 2017.
1. Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan mulai Bulan
Januari 2016 (6 jan – 15 jan 2016) dengan berpedoman UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun
2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
2. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan mulai Bulan
Pebruari 2015 (2 peb – 15 peb 2016).
3. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat
Bulan Maret 2016, atau sebelum Musrenbang Provinsi.(22
maret 2016)
4. Musrenbang Provinsi diselenggarakan pada minggu pertama
atau minggu kedua Bulan April 2016, atau sebelum
Musrenbang Nasional.

16. PROGRAM PRIORITAS PERTAMA DAERAH PENJABARAN DARI VISI DAN
MISI SELAMA LIMA TAHUN KE DEPAN YAITU :
1.PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DENGAN
MENGINVENTARISASI KEMBALI JALAN-JALAN DI KABUPATEN WONOGIRI
SELANJUTNYA AKAN DIBUAT ROAD MAP PEMBANGUNAN JALAN SELAMA 5
TAHUN BERSERTA ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAANNYA. MULAI
PERUBAHAN APBD TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI AKAN
MENCANANGKAN PROGRAM “WONOGIRI MULUS”.
2.PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN BERKALAN TETAP DILAKUKAN
SEPANJANG KERUSAKAN BERSIFAT KECIL.

17. 3. PROGRAM PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL
MULAI TAHUN ANGGARAN 2017 AKAN DIBANGUN
PASAR YANG SUDAH ADA DETAIL ENGINEERING
DESIGN (DED). SEDANGKAN BAGI PASAR YANG BELUM
DISUSUN DED NYA AKAN DIRENCANAKAN
PENYUSUNANNYA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR
TAHUN BERIKUTNYA.
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, DALAM
RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI, AKAN DIANGGARKAN BANTUAN HIBAH
KEPADA KOPERASI RT, UNTUK ITU AKAN DISIAPKAN
KELENGKAPAN PEMBERIAN HIBAH MENURUT
KETENTUAN PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 DAN
PERMENDAGRI 39 TAHUN 2012.

18. 5. STABILITAS DAN KETERSEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
MENJAMIN DISTRIBUSI PUPUK KE DAERAH AKAN DIBENTUK
SEMACAM SATGAS PENGENDALI PUPUK BERSUBSIDI.
6. PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA
PERTANIAN (PENGADAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN)
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN
PERTANIAN OLEH MASYARAKAT.
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA TANAMAN LOKAL
WONOGIRI UNTUK MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG BERDAYA
SAING MELALUI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL SEHINGGA
MEMILIKI KEMAMPUAN, KETANGGUHAN SERTA KEUNGGULAN
YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DAERAH DAN NASIONAL.

19. 8. PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH JENJANG SD/MI/SDLB DAN
SMP/MTS/SMPLB NEGERI AKAN DISIAPKAN KONSEP
SEKOLAH GRATIS.
9. PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN ATAU HADIAH
UNTUK PELAJAR BERPRESTASI.
10.PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN YANG MERATA
AKAN DIBANGUN PUSKESMAS RAWAI INAP DI DAERAH
PERBATASAN.

20. SKEMA PENGANGGARAN.
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia,
kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan
sesuai urutan prioritas.
Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi :
1.prioritas I,
2.prioritas II dan
3.prioritas III,
dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama
sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi
anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan
dananya.

21. PRIORITAS I
1.Prioritas I merupakan program pembangunan daerah
dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala
daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan
amanat/kebijakan nasional yang definitif harus
dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk
untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).
2.Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan
kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar,
dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,
memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3.Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi
prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

22. PRIORITAS II
Program Prioritas II merupakan :
1.program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan
penjabaran dari analisis per urusan.
2.prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan
unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada
masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani
sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang
dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta
tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas
kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

23. PRIORITAS III
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan
untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti:
1.tambahan penghasilan PNS,
2.belanja hibah,
3.belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan,
4.belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
5.belanja tidak terduga.
Pengalokasian dana pada prioritas III harus
memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana
pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk
menunjukkan urutan prioritas yang benar.

24. BAPPEDA Kabupaten Wonogiri
23 Desember 2015