Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelanggaran hak konsumen ylki

pelanggaran hak konsumen YLKI. Kasus Ajinamoto

  • Login to see the comments

Pelanggaran hak konsumen ylki

  1. 1. Pelanggaran Hak Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kelompok : Gustine Fransiska Putri (23212222) Sani Marida (26212824) Sri Wulandari Emiliza (27212134)
  2. 2. Definisi YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.
  3. 3. Hak & Kewajiban Konsumen
  4. 4. Hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah : • Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa • Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan • Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa • Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan • Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut • Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen • Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif • Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya • Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
  5. 5. Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah : • Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan • Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati • Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  6. 6. Contoh, Pelanggaran Hak Konsumen Agus Pambagio Ajinomoto Dan Kepentingan Konsumen Tahun 2001 diawali dengan kegemparan luar biasa, dengan antiklimaks kebingunan masyarakat muslim, 9 Januari lalu. Yakni, ketika Presiden Abdurrahman Wahid melalui Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar menyatakan bahwa Ajinomoto itu halal. Bersamaan dengan itu, para peneliti juga menyatakan bahwa produk Ajinomoto tidak mengandung babi. Sebagian masyarakat muslim yang awam ilmu pengetahuan, tentunya bertanya-tanya, siapa yang benar? Perlu diingat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999, satu-satunya lembaga resmi yang berhak menyatakan halal atau haram suatu produk hanyalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan presiden, apalagi seorang juru bicara kepresidenan, kecuali jika PP tersebut telah dicabut atau diubah. Kewenangan instansi di Indonesia, apalagi di masa sekarang, memang sangat rancu. Dan ini membuat masyarakat bertambah bingung. Sebagai organisasi perlindungan konsumen yang juga ikut manangani kasus Ajinomoto, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tidak ingin menambah kebingungan konsumen. YLKI harus mendudukkan kasus tersebut pada porsi dan kewenangan YLKI sesuai dengan UU yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999.
  7. 7. . Untuk itulah, YLKI belum pernah, dan tidak akan pernah menyatakan bahwa Ajinomoto itu halal atau haram. Dalam kasus Ajinomoto ini --sesuai dengan UUPK No. 8/99-- YLKI mempunyai hak untuk melakukan tuntutan hukum kepada pelaku usaha jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus Ajinomoto, alasan YLKI mengadukan Ajinomoto ke Polda Metro Jaya adalah karena: Ajinomoto telah melanggar UUPK No. 8/99 Bab IV Pasal 8 poin f dan h mengenai Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha. Ajinomoto telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen karena dalam setiap kemasannya tercantum label halal tetapi pada kenyataannya produk tersebut haram. YLKI tidak mempersoalkan produk itu haram atau halal, sebab yang menjadi fokus YLKI hanya karena adanya pelanggaran pada label. Jelas-jelas dinyatakan dalam Pasal 8 poin f (Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa) dan poin h (Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label). Karena sudah terbukti, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa produk Ajinomoto itu haram, maka YLKI melakukan tuntutan hukum melalui pengaduan ke aparat penegak hukum yang sah
  8. 8. Jika dalam kenyataannya terjadi tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap Ajinomoto, seperti: penutupan pabrik, penangkapan beberapa eksekutif perusahaan, dan penyitaan produk Ajinomoto secara membabi buta oleh aparat, dan terjadinya berbagai pemerasan, baik langsung maupun tidak terhadap Ajinomoto, itu di luar maksud dan tujuan YLKI dalam menuntut secara hukum pelaku usaha yang melanggar UUPK No. 8/99. Kalau pun pihak kepolisian harus memenjarakan penanggungjawab PT Ajinomoto Indonesia, orang yang paling bertanggungjawab hanya direktur utama dan direktur produksi, bukan direktur atau manajer pabrik, manajer general affairs, atau manajer-manajer lain. Perlu juga diketahui, tindakan penutupan pabrik selama proses hukum berjalan, tidak terdapat dalam UUPK No. 8/99. Jika pada akhirnya Ajinomoto dinyatakan bersalah oleh pengadilan, berdasarkan UUPK No. 8/99 pasal 62, Ajinomoto hanya diancam dengan kurungan maksimum 5 tahun bagi eksekutifnya yang paling bertanggungjawab (direktur utama dan direktur atau manajer produksi) atau denda maksimum Rp 2 milyar. Sama sekali tidak ada pasal yang menyatakan pabrik harus ditutup.
  9. 9. Jelas bahwa maksud YLKI menuntut Ajinomoto hanya semata-mata ingin menegakkan UUPK No. 8/99 yang sudah diperjuangkan oleh YLKI selama kurang lebih duapuluh tahun, bukan untuk menghancurkan pelaku usaha atau memeras pelaku usaha, atau menyebabkan pegawai Ajinomoto kehilangan pekerjaan. YLKI berharap agar UUPK No. 8/99 dapat menjadi pelopor pelaksanaan hukum secara benar di republik ini. Memang, dalam menegakkan hukum harus ada korban, dan kebetulan saat ini harus Ajinomoto. Sekali lagi, YLKI berharap agar tidak ada lagi tindakan permisif yang kontroversial dalam penyelesaian kasus Ajinomoto. Jika hal ini sampai terjadi, dapat dipastikan bahwa hukum belum berjalan di Indonesia. Untuk itu, YLKI berharap agar berbagai pihak jangan memperkeruh permasalahan tersebut dengan berbagai pendapat yang membingungkan masyarakat. Yang terpenting, aparat hukum dapat secepatnya menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk menghindari tekanan-tekanan politik-ekonomi yang tidak perlu, karena ujung-ujungnya konsumen juga yang akan menderita. Semoga! Agus Pambagio, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia [Gatra Nomor 09 Beredar 15 Januari 2001]
  10. 10. Analisis Dalam kasus ajinomoto tersebut dapat disimpulkan bahwa produsen tidak mementingkan hak konsumen. Dengan menggunakan label halal pada produk yang belum disepakati oleh MUI, maka telah melanggar hak keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Sehingga YLKI dapat menuntut ajinomoto untuk menegakkan UUPK No. 8/99. tercantum label halal tetapi pada kenyataannya produk tersebut haram. YLKI tidak mempersoalkan produk itu haram atau halal, sebab yang menjadi fokus YLKI hanya karena adanya pelanggaran pada label.
  11. 11. Sumber http://www.ylki.or.id/hak-dan-kewajiban-konsumen http://www.ylki.or.id/tentang-kami http://majalah.gatra.com/2001-01-16/artikel.php?id=3032

×