Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ringkasan Kebijakan Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan Desa

332 views

Published on

Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan desa, dibutuhkan jaminan regulasi dan kabijakan--dalam hal ini berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Politik, pemerintahan dan Pembangunan Desa. Ringkasan kebijakan ini merangkum dan menyajikan temuan-temuan penelitian yang dilakukan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk mendorong Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang afirmatif terhadap perempuan menjelang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ringkasan Kebijakan Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan Desa

  1. 1. YAYASAN SATU KARSA KARYA Ringkasan Kebijakan Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan Desa April 2014
  2. 2. 2
  3. 3. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5
  6. 6. Indikator Kebutuhan Kondisi 1. Pengetahuan dan Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan Desa 1. Sangat Minim 2. Arus Utama Profesi 2. Petani, Pendidik, dan Pedagang 3. Modal Sosial-Politik 3. Besar tapi tidak termanfaatkan Proses Politik Dampak 1. Penyusunan Tata Tertib 1. Tumpang tindihnya konsepsi “biaya politik” dan “politik uang” mengakibatkan tidak ada peraturan yang jelas dalam tata tertib tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya; 2. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Mengakibatkan banyak item anggaran biaya yang dibebankan kepada calon kepala desa; 3. Fungsi Pendampingan dan Pengawasan 3. BPD dan Pemerintah Kecamatan kurang optimal dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan Modus/Bentuk Waktu Terjadinya 1. Sumbangan Pembuatan Seragam untuk Karang Taruna, PKK, atau komunitas/kelompok olah raga, musik, dan atau kelompok kesenian lainnya 1. 2 sampai-dengan 5 bulan sebelum penyelenggaraan Pilkades 2. Hajatan/Tirakatan yang berisi makan-minum, hiburan musik dangdut/campursari 2. 1 sampai-dengan 15 bulan sebelum penyelenggaraan pilkades 3. Sumbangan untuk membantu pembangunan sarana dan pra-sarana publik di padukuhan dan Rt./Rw. 3. 1 sampai-dengan 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pilkades 4. memberi sumbangan dengan nominal yang tidak seperti biasanya kepada masyarakat yang punya hajatan. 4. 1 sampai-dengan 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pilkades 5. Membagi-bagikan sejumlah uang kepada para pemilih 5. 1 sampai-dengan 6 hari sebelum pelaksanaan peilkades 6
  7. 7. Faktor Sosial-Budaya Kondisi 1. Budaya Patriarki; 1. Sangat Kuat 2. Pandangan Masyarakat 2. Menomorduakan 3. Distribusi tugas domestik 3. Beban ganda 4. Budaya Tirakatan 4. Membengkaknya biaya politik Faktor Dampak Para tokoh masyarakat, perempuan, dan elemen pemerintahan desa belum memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa; Belum ada kesepahaman di antara para tokoh masyarakat, perempuan, dan elemen pemerintahan desa tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan desa; Belum ada kesepakatan dan komitmen politik di antara para tokoh perempuan tentang penguatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa; Belum adanya agenda strategis yang dimiliki para tokoh perempuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintah desa; 7
  8. 8. 8 Rekomendasi Umum: Rekomendasi Khusus:

×