Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDA...
DASAR SERAH TERIMA P3D AMANAT Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta...
DEADLINE PENGALIHAN P3D Validasi dan Klarifikasi Proses Inventarisasi P3D (Existing) Serah Terima P3D Efektif TMT 31 MARET...
PERKEMBANGAN FASILITASI DITJEN BINA BANGDA Inventarisasi P3D 31 Maret 2016 Koordinasi Lintas Sektor 13 kali rapat koordina...
POSISI INVENTARISASI SAAT INI Penetapan Variabel Umum dan Indikator Teknis Proses Input Data oleh Daerah pada Aplikasi Unt...
SKENARIO SKPD KEHUTANAN  Kebijakan Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  Hasil Tipologi Dinas Kehutanan ...
FUNGSI DASAR PELAKSANAAN URUSAN KEHUTANAN DI DAERAH DASAR PERTIMBANGAN:  Pentingnya Fungsi Dasar Masing-Masing Urusan Seb...
TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERDISKUSI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN

2,315 views

Published on

PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN

Oleh:

Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Published in: Presentations & Public Speaking
no profile picture user

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN

  1. 1. Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA, 24 s.d. 26 FEBRUARI 2016
  2. 2. DASAR SERAH TERIMA P3D AMANAT Pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  3. 3. DEADLINE PENGALIHAN P3D Validasi dan Klarifikasi Proses Inventarisasi P3D (Existing) Serah Terima P3D Efektif TMT 31 MARET 2016 2 OKTOBER 2016 MARET s.d. SEPTEMBER 2016 1 JANUARI 2017
  4. 4. PERKEMBANGAN FASILITASI DITJEN BINA BANGDA Inventarisasi P3D 31 Maret 2016 Koordinasi Lintas Sektor 13 kali rapat koordinasi Sosialisasi Amanat UU 23 /2014 22 Provinsi Konsultasi, Koordinasi, Monev SE Mendagri 2015 120/253/Sj & 120/5935/Sj Kalteng Kaltara Bali Jabar Ace h Riau Papua Jambi •Regulasi •Validasi Data •Monitoring Serah Terima TARGET SE Dirjen Bangda 2016 188/232/Bangda/21016
  5. 5. POSISI INVENTARISASI SAAT INI Penetapan Variabel Umum dan Indikator Teknis Proses Input Data oleh Daerah pada Aplikasi Untuk Penentuan Tipologi Dinas Penetapan Tipologi Dinas Skenario Nasional 1. Luas Wilayah 2. Jumlah APBD 3. Jumlah Penduduk UMUM PROV/KAB 1. Luas Tahura dalam Kab/Kota 2. Jumlah Jenis Tanaman dan Satwa Koleksi 3. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan TEKNIS KABUPATE N 1. Luas Kawasan Hutan 2. Jumlah KPH 3. Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan 4. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan TEKNIS PROVINSI
  6. 6. SKENARIO SKPD KEHUTANAN  Kebijakan Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  Hasil Tipologi Dinas Kehutanan Prov & Kab/Kota  Skema Struktur Organisasi Dinas A, B, dan C  Skema Penggabungan Tipologi Kelembagaan yang Serumpun
  7. 7. FUNGSI DASAR PELAKSANAAN URUSAN KEHUTANAN DI DAERAH DASAR PERTIMBANGAN:  Pentingnya Fungsi Dasar Masing-Masing Urusan Sebagai Indikator Keberhasilan Layanan Tiap-Tiap Kewenangan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota  Fungsi Dasar akan dielaborasi secara Teknis bersama KLHK dan Pemerintah Daerah
  8. 8. TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERDISKUSI

×