Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PASCA UU NOMOR 23 TAHUN 2014
OLEH...
PETA KAWASAN SUMATERA SELATAN 2014
(SK. NO. 866/Menhut-II.2014)
KONDISI KAWASAN HUTAN SUMSEL
LUAS KAWASAN SUMSEL 8.825.853,50 HA
 LUAS KAWASAN HUTAN : 3,46 JUTA HEKTAR (BERDASARKAN SK M...
KONDISI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN SUMSEL
 TOTAL IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN : 1,48 JUTA HA, DENGAN
REALISASI UNTUK INV...
Lanjutan
• Cakupan Wilayah DAS : 12 DAS/40 Sub DAS
• Luas lahan kritis :
 Kritis : ± 182.160 ha
 Sangat kritis : ± 12.81...
Perubahan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Dalam UU No. 23/2014
Urusan
Kehutanan
Urusan
Pertambangan
Urusan
Kelautan
Menjadi...
KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KEHUTANAN
(UU NO 23 TAHUN 2014)
NO SUB URUSAN PROVINSI KABUPATEN
1 PERENCANAAN
HUTAN
-
2 PEN...
Surat Edaran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 5/MenLHK-II/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
Sub Urusan Pemerintahan Bida...
1. Tanggung jawab pelaksanaan pengurusan kehutanan semakin
luas, meliputi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung,
ka...
TANTANGAN 5K
1. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN yang
menjadi Isue Internasional
2. KONFLIK LAHAN di Kawasan Hutan
Produksi & Konse...
PELUANG
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah
Provinsi dalam pengurusan hutan
dengan adanya pelimpahan P3D dari
Kabupaten/Ko...
PELUANG 5M
1. Menjalin Kerjasama Internasional
(Konsorsium Green Growth);
2. Memperbesar Ruang bagi Kegiatan
Perhutanan So...
KEWENANGAN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN
IZIN BIDANG KEHUTANAN SESUAI UU 23/2014
1. Melaksanakan Perizinan yang Sebelumny...
PERATURAN GUBERNUR YANG PRIORITAS
• Review Perizinan Penyelenggaraan Perizinan Bidang
Kehutanan.
• TUPOKSI SKPD/KPHP/KPHL ...
PENYELESAIAN 4-KONFLIK PRIORITAS
1. Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dalam
IUP Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau dalam
Ka...
UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLAH
• Pemetaan DESA RAWAN KEBAKARAN
• Konsolidasi Seluruh STAKEHOLDER (P4)
• Penguatan/Pembentuka...
LANSKAP ZONA I
HUTAN RAWA GAMBUT, HUTAN PANTAI &
MANGROVE (OGAN KOMERING ILIR;
BANYUASIN; MUSI BANYUASIN)
LANSKAP ZONA III...
DUKUNGAN STAKEHOLDER
KONSORSIUM INGGERIS,
NORWEGIA, BELANDA
RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG &
DANGKU
YAYASAN BELANTARA REST...
KELEMBAGAAN KEMITRAAN P4
KELEMBAGAAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH SOUTH SUMATRA)
TIM KOORDINASI KEMITRAAN PENGELOAAN LA...
STRUKTUR ORGANISASI
GERAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(RADALKARHUTLAH)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 –...
Sumatera Selatan di Forum CoP_21 Paris
Wawancara dengan Leonardo diCaprio;
Pembicara di Forum Tokoh DuniaLeader Summit;
Pe...
PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M
Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa.
SPIRIT SRIWIJAYA
semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan ...
HARAPAN
1.Sektor kehutanan mampu menyokong
perekonomian daerah dan nasional.
2.Hutan mampu mendukung kelestarian
lingkunga...
THANK YOU
ROAD TO ASIAN GAMES 18 (180818)
HEADING TOWARDS A GREEN SOUTH SUMATRA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca UU No. 23 Tahun 2014 - Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

3,124 views

Published on

Paparan Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca UU No.23 Tahun 2014

  • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca UU No. 23 Tahun 2014 - Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

  1. 1. PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PASCA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 OLEH : GUBERNUR SUMATERA SELATAN H. ALEX NOERDIN NARASUMBER pada RAPAT KOORDINASI NASIONAL KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN KLHK JAKARTA, 24 FEBRUARI 2016
  2. 2. PETA KAWASAN SUMATERA SELATAN 2014 (SK. NO. 866/Menhut-II.2014)
  3. 3. KONDISI KAWASAN HUTAN SUMSEL LUAS KAWASAN SUMSEL 8.825.853,50 HA  LUAS KAWASAN HUTAN : 3,46 JUTA HEKTAR (BERDASARKAN SK MENHUT NO. SK.866/MENHUT-II/2014), TERDIRI DARI :  PERSENTASI PENUTUPAN VEGETASI HUTAN ALAM PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN  HUTAN KONSERVASI : 790.625 HA  HUTAN LINDUNG : 577.326 HA  HUTAN PRODUKSI TETAP : 1.927.435 HA  HUTAN PRODUKSI KONVERSI : 171.513 HA  PANJANG BATAS KAWASAN HUTAN TETAP : 10.155 KM.  REALISASI PENATAAN BATAS : 9.245 KM (91 %).  REALISASI PENETAPAN KAWASAN HUTAN 7.546 KM (74 %). PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN TETAP : KONSERVASI DARATAN SELUAS : 649.598 HA ( 49,24% DARI LUAS KAWASAN TERSEBUT.)
  4. 4. KONDISI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN SUMSEL  TOTAL IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN : 1,48 JUTA HA, DENGAN REALISASI UNTUK INVESTASI HUTAN TANAMAN KONDISI TAHUN 2014 SELUAS ± 584 RIBU HA (70,28% DARI TARGET SELUAS 831 RIBU HA).  KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TELAH DIKELOLA OLEH MASYARAKAT SELUAS ± 661.000 HA (38,65%) TERDIRI DARI :  TOTAL PERIZINAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DILUAR KEHUTANAN SEJUMLAH 43 IZIN DENGAN TOTAL LUAS 13.132 HA, DENGAN RINCIAN : MIGAS 12 IZIN - LUAS : 932 HA; MINERBA 14 IZIN - LUAS : 10.874 HA, LAIN-LAIN : 17 IZIN - LUAS : 1.324 HA.  TELAH TERBENTUK KELEMBAGAAN KPH SEJUMLAH 19 UNIT DARI RENCANA SEJUMLAH 22 UNIT.  HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) : 42.605 HA  HUTAN DESA (HD) : 14.740 HA  ZONA TANAMAN KEHIDUPAN DALAM AREAL KONSESI HTI : 87.956 HA  BELUM ADA LEGALITAS PERIZINAN : 515.699 HA.
  5. 5. Lanjutan • Cakupan Wilayah DAS : 12 DAS/40 Sub DAS • Luas lahan kritis :  Kritis : ± 182.160 ha  Sangat kritis : ± 12.814 ha • Kelompok Tani Hutan (KTH) :  Sudah teregistrasi : 303 KTH  Belum teregistrasi : 202 KTH • Jumlah IUIPHH : 190 unit • UPT KLHK : 7 UPT
  6. 6. Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Dalam UU No. 23/2014 Urusan Kehutanan Urusan Pertambangan Urusan Kelautan Menjadi Kewenangan Provinsi Kabupaten/Kota Mendapatkan bagi hasil PASAL 14 : Ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Ayat (2) Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota menjadi Daerah kewenangan kabupaten/kota
  7. 7. KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KEHUTANAN (UU NO 23 TAHUN 2014) NO SUB URUSAN PROVINSI KABUPATEN 1 PERENCANAAN HUTAN - 2 PENGELOLAAN HUTAN  Tata hutan KPH (kecuali KPH K)  Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH)  Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu – pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung  Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara  Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi  Pengolahan hasil hutan bukan kayu  Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/tahun)  Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. 3 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas kabupaten/kota  Perlindungan TSL yang tidak dilindungi  Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah penyangga Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kab/kota 4 PENYULUHAN  Penyuluhan kehutanan provinsi  Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan 5 PENGELOLAAN DAS  Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 6 PENGAWASAN KEHUTANAN -
  8. 8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/MenLHK-II/2015 Tanggal 21 Mei 2015. Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan Perizinan atau Non Perizinan, dan Pelayanan Publik yang selama ini menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
  9. 9. 1. Tanggung jawab pelaksanaan pengurusan kehutanan semakin luas, meliputi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga kawasan konservasi, dan pengelolaan wilayah DAS. 2. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tetapi tidak terlibat pada perencanaan. 3. Perlu pendanaan yang semakin besar untuk menjalankan organisasi yang cukup besar. 4. Kondisi kualitas SDM yang menangani urusan kehutanan belum memadai. 5. Kepentingan berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan semakin meningkat. 6. Berbagai bencana yang berhubungan dengan kehutanan (kebakaran hutan, banjir, dll) semakin sering terjadi. 7. Peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan hutan tingkat tapak belum ada. Tantangan Umum :
  10. 10. TANTANGAN 5K 1. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN yang menjadi Isue Internasional 2. KONFLIK LAHAN di Kawasan Hutan Produksi & Konsesi (Inclave; Tapal Batas) pemicu Konflik Sosial 3. KEKRITISAN Kawasan Hutan Lindung (Gangguan Siklus Hidrologi, Banjir, Perubahan Suhu) 4. KEMISKINAN Masyarakat Sekitar Hutan (Menimbulkan Urbanisasi) 5. KURANG SINERGI Pengelola Lanskap
  11. 11. PELUANG 1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam pengurusan hutan dengan adanya pelimpahan P3D dari Kabupaten/Kota. 2. Rentang kendali pengurusan hutan lebih pendek, sehingga lebih mudah mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan. 3. Luas kawasan hutan lebih dari 30% luas wilayah
  12. 12. PELUANG 5M 1. Menjalin Kerjasama Internasional (Konsorsium Green Growth); 2. Memperbesar Ruang bagi Kegiatan Perhutanan Sosial; 3. Merancang Program Pembayaran Jasa Ekosistem; 4. Meningkat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan Olah Lahan Tanpa Bakar Mendukung Ketahanan Pangan; 5. Membangun Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap.
  13. 13. KEWENANGAN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN IZIN BIDANG KEHUTANAN SESUAI UU 23/2014 1. Melaksanakan Perizinan yang Sebelumnya sebagai Kewenangan Kabupaten/Kota; (yang sering Menimbulkan Konflik yakni: Pelepasan Kawasan Hutan, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. 2. Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUPHKm (Hutan Kemasyarakatan), dan IUPHHK-HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang Areal Kerjanya sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mempertimbangkan Proses/Tahapan yang sudah ada
  14. 14. PERATURAN GUBERNUR YANG PRIORITAS • Review Perizinan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kehutanan. • TUPOKSI SKPD/KPHP/KPHL dan Personil, Perlengkapan Pendanaan dan Dokumentasi (P3D). • Penyelesaian Konflik-Konflik antara Sektor Kehutanan, Pertambangan dan Energi, dan Perkebunan. • Penyiapan Jaringan Data Geospasial untuk Mendukung One Map One Province. • Kemitraan Pengeloaan Lanskap/Ekoregion Terpadu/Pembagian 3 (Tiga) Zonasi Utama • PERDA KARHUTLAH dan Tata Kelola Hutan • Kelembagaan KPH danPengelolaan Lanskap. • Ruang Kelola Masyarakat di Kawasan Hutan/Pendampingan Kegiatan Perhutanan Sosial.
  15. 15. PENYELESAIAN 4-KONFLIK PRIORITAS 1. Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dalam IUP Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau dalam Kawasan Hutan, dan Tumpang Tindih dengan IUP (Perkebunan). 2. Rehabilitasi/Kegiatan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara termasuk Penyelesaian Perbedaan antara Luas IUP dengan Kondisi Luas Eksisting (Eksisting>IUP). 3. Penyelesaian Status Desa Definitif yang Berada dalam Kawasan Hutan. 4. Penyelesaian Hak Ulayat/Hak Masyarakat Hukum Adat dan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan untuk Penerbitan Tanda Bukti Hak.
  16. 16. UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLAH • Pemetaan DESA RAWAN KEBAKARAN • Konsolidasi Seluruh STAKEHOLDER (P4) • Penguatan/Pembentukan LEMBAGA Desa Peduli Api (DPA) • Melakukan NEED ASSESMENT DPA • Evaluasi Kepatuhan SAPRAS DAMKAR/GAKKUM • Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPA Olah Lahan Tanpa Bakar (Lintas Sektoral SKPD) • Konservasi GAMBUT & HCV (BRG) • Perkuatan SATGAS DAMKAR Manggala Agni • Pemantauan Hutan/PATROLI
  17. 17. LANSKAP ZONA I HUTAN RAWA GAMBUT, HUTAN PANTAI & MANGROVE (OGAN KOMERING ILIR; BANYUASIN; MUSI BANYUASIN) LANSKAP ZONA III LOWLAND RAWA LEBAK & LAHAN KERING (OGAN ILIR; PRABUMULIH; PALI; MURA; LUBUKLINGGAU; OKU; OKU TIMUR; PALEMBANG) LANSKAP ZONA II DAS/TANGKAPAN AIR KAWASAN BUKIT BARISAN SELATAN (EMPAT LAWANG; PAGARALAM; LAHAT; MUARAENIM; MURATARA; OKUS) KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP
  18. 18. DUKUNGAN STAKEHOLDER KONSORSIUM INGGERIS, NORWEGIA, BELANDA RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG & DANGKU YAYASAN BELANTARA RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG &, HSM BANTAYAN, HSM PADANG SUGIHAN, HUTAN LINDUNG PANTAI TIMUR OKI IDH & BPDP-CPO FUND SUSTAINABLE PALM OIL LUMBUNG PASOK MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN BPDP, SINAR MAS FORESTRY, UNDPREDD+ 114 LOKASI DUKUNGAN DESA PEDULI API GIZ BIOCLIME KONSERVASI BIODIVERSITAS KAWASAN MERANG LAMA-I PROJECT DANIDA DENMARK PENGUATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN PERUBAHAN IKLIM PT. REKI RESTORASI EKOSISTEM MUSI BANYUASIN WORLD BANK DALAM PROSES (WAKIL PRESIDEN BANK DUNIA SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL) NEGARA-NEGARA UNI EROPAH DALAM PENJAJAKAN (DUBES UNI EROPAH SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL)
  19. 19. KELEMBAGAAN KEMITRAAN P4 KELEMBAGAAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH SOUTH SUMATRA) TIM KOORDINASI KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP/EKOREGION TERINTEGRASI & BERKELANJUTAN Komite GERAKAN DESA PEDULI API Komite KEMITRAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Komite RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT & HCV Komite MEDIASI RESOLUSI KONFLIK PUSAT DATA PEMB. MASY PERGUB /PERDA Restorasi GAMBUT & HCV EVALUASI SAPRAS DAMKAR KONFLIK LAHAN SATGAS DAMKAR BAPPEDA DTPH, DKP BPMPD Bakorluh BKP,Disnak Nakertrans Biro Hukum Dinas PU Bina Marga/ Pengairan/ Ciptakarya BLH Disbun Dishut Biro Tapem BPN BPBD BKSDA Kepala Unit Pelaksana Teknis Lanskap (UPTL) Unit MPA/ KTPA/ RPKDT Unit Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat & Lingkungan Unit Kelola Jaringan Drainase/ Irigasi Unit Mediasi Solusi Konflik Lahan Unit Akslerasi Perhutanan Sosial PHBM/ MPTS/Bioenergi Unit Model Pasokan Lumbung Sawit Berkelanjutan KPH/ KPHP/ KPHL MPA/ KTPA/ RPKDT POKTAN/ KUBE Pengelola CD/CSR Perusahaan KUD/ Koperasi Masyarakat Adat LSM/ NGO/ OSM KOORDINATOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN Wakil Koordinator Wakil Gubernur Sumatera Selatan DEWAN PENGARAH Ketua: Sekretaris Daerah Wakil Ketua: Asisten II Anggota: Kepala SKPD Terkait PENGUKURAN, PELAPORAN & VERIFIKASI (Lembaga Independen) KONSORSIUM PENDUKUNG TRUST FUND Sekretaris Eksekutif (SE) Wakil SE PENDUKUNG KEMENTERIAN/ LEMBAGA/BADAN NASIONAL SEKRETARIAT PENDUKUNG Koordinator Manajemen Lanskap Kab/Kota antar Kabupaten/Kota I,II,III,IV,V Pendamping Kegiatan BUPATI/WALIKOTA LOKASI KEGIATAN Pemerintah Desa
  20. 20. STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (RADALKARHUTLAH) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 – 2018 KOORDINATOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN WAKIL KOORDINATOR PANGDAM II SRIWIJAYA WAKIL KOORDINATOR KAPOLDA SUMATERA SELATAN SEKRETARIS EKSEKUTIF Staf Khusus Gubernur Bd Perubahan Iklim Asisten II Setprov. Sumatera Selatan BENDAHARA/LOGISTIK Asisten IV Setprov. Sumatera Selatan Kepala BPKAD Sumatera Selatan Karo Umum & Perlengkapan Setprov. Sumsel SEKRETARIAT & HUMAS Kepala BAPPEDA Sumatera Selatan Karo Humas dan Protokol Setprov. Sumsel SUB KOORDINATOR SATGAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPA  Kadishut Sumsel  Karo Ops Polda Sumsel  Kasrem GAPO 044 Palembang  Kadit Binmas Polda Sumsel  Kadisbun Sumsel  Kadis TPH Sumsel  Kepala BLH Sumsel/FPPLH Sumsel  Kadis BPMPD Sumsel  Kadis Kelautan dan Perikanan Sumsel  Kadistamben Sumsel  Sekretaris Bakorluh Sumsel  Kadis Koperasi dan UKM Sumsel  Kadisnaketran Sumsel  Komite REG-HCV Sumatera Selatan/Tim Unsri  Kepala BMKG Palembang  Forum Masyarakat Sipil Sumsel  ATC Fakultas Pertanian Unsri  APHI Sumsel  GAPKI Sumsel  SKK Migas Wilayah Sumsel  Perhepi Palembang/TKPM  Sanpala Aulia Cendekia  IDH The Sustainable Trade Initiative  Yayasan Belantara  ZSL SUB KOORDINATOR SATGAS PENEGAKKAN HUKUM  Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan  Kepala BLH Sumatera Selatan  Kadisbun Sumsel  Kepala BPMID Sumatera Selatan  Kepala BPN Sumatera Selatan  Kepala Biro Hukum Setprov Sumsel  Kepala Biro Tapem Setprov Sumsel  Kepala Satpol PP Sumsel  Kepala BPKH Wilayah Palembang  Kadishut SPORC/Polhut  Tim Patroli  Karo Hukum Setprov. Sumsel SUB KOORDINATOR SATGAS SIAGA DARURAT ASAP (SDA)  Danrem GAPO 044 Palembang  Kepala BPBD Sumsel  Kadit Sabhara Polda Sumsel  Dansat Brimob Polda Sumsel  Danlanud  Danlanal Palembang  BKSDA/Manggala Agni/UPTPPIKHL Wil. Sumsel  Kepala UPTDKHL Dishut Sumsel  Kadinkes Sumsel  Kadishub & Inforkom Sumsel  Kadis PU Bina Marga Sumsel  Kadinsos Sumsel/Tagana  Tim SAR  TMC BPPT  PMI Sumatera Selatan  Kwarda Pramuka Sumatera Selatan  Pengurus/Anggota Desa Peduli Api  Tim DAMKAR Perusahaan  ORARI  RAPI KEMENTERIAN/ BADAN/ LEMBAGA TINGKAT NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA RADALKARHUTLAH Pendidikan Lingkungan/Sosialisasi; Pelatihan; Pemberdayaan Masyarakat; Pemantauan Hotspot; Evaluasi Sosialisasi Gakkum; Evaluasi SOP Sapras & SDM Damkar; Solusi Konflik Lahan; Patroli Tugas Pengamanan Teritorial; Operasi (Darat, Laut/ Perairan, Udara; Evakuasi; Kesehatan Tugas Tugas KOMITE PENGARAH Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Kasdam II Sriwijaya Karo Ops Polda Sumatera Selatan
  21. 21. Sumatera Selatan di Forum CoP_21 Paris Wawancara dengan Leonardo diCaprio; Pembicara di Forum Tokoh DuniaLeader Summit; Penandatangan MoU dengan IDH
  22. 22. PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa. SPIRIT SRIWIJAYA semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka
  23. 23. HARAPAN 1.Sektor kehutanan mampu menyokong perekonomian daerah dan nasional. 2.Hutan mampu mendukung kelestarian lingkungan dan mengurangi terjadinya bencana. 3.Sektor kehutanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk pemgamanan hutan
  24. 24. THANK YOU ROAD TO ASIAN GAMES 18 (180818) HEADING TOWARDS A GREEN SOUTH SUMATRA

×