Hukum adat ii
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Hukum adat ii

on

  • 3,373 views

em

em

Statistics

Views

Total Views
3,373
Views on SlideShare
3,373
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
57
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hukum adat ii Presentation Transcript

  • 1. BySatria Braja Hariandja.,SH.,M.H
  • 2. 1. Proses Perkembangan Hukum Adata. Keberadaan Peraturan Adat IstiadatPeraturan – peraturan adat kita telah ada semenjak adanya nenek moyang kita dahulu yaitu zaman sebelum datangnya agama Hindu dan agama lainnya serta budaya-budaya asing lainnya ke dalam tatanan pola kehidupan masyarakat kita yang masih utuh. Adat istiadat dimaksud merupakan “ Adat Melayu Polinesia”. Lambat laun dtanglah ke kepulauan kita kultur Hindu, kemudian kultur Budha, Kultur Islam, kultur kristen serta lainnya yang masing-masing membawa pengaruh terhadap kultur kita yang asli.Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dinyatakan :“Bahwa adat yang hidup pada masyarakat kita (bangsa Indonesia) sekarang ini adalah merupakan suatu hasil akulturasi antara peraturan adat istiadat yang asli (pada zaman pra Hindu)dengan peraturan hidup yang di bawa olehkultur Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya menjadi satu”.
  • 3. b. Kitab-kitab hukum asli penduduk2)Kitab-Kitab Hukum Kuno & Peraturan Adat Tertulis Tahun 1000 (masa Hindu), Raja Darmawangsa dari Jatim,memberi perintah untuk membuat Kitab UU bernama CIVASANA. GAJAHMADA (1300), kitab hukum pada saat itu dengansebutan “Gadjahmada”.5)Peraturan-Peraturan (Hukum Adat Tertulis) Hukum Rakyat Indonesia sebelum datangnya orang Asia adalah:g.Tapanuli: Ruhut Parsaorandi Habatahon (kehidupan sosial di TanahBatak), Patik Dohot Uhum Ni Halak Batak(UU dan Ketentuan-ketentuanBatak)h.Jambi, terdapat UU Jambii.Palembang, terdapat UU simbur Cahaya (UU Mengenai Tanah &dataran tinggi Palembang)j.Minang Kabau, UU Nan Duapuluh ( UU mengenai Adat diminangkabau)k.Sulawesi Selatan, terdapat UU Periagaan & pelayaran dari suku bugisWajo kemudian kumpulan keputusan Raja yang disebut Latowa.
  • 4. 3) Peraturan Raja-Rajaa) Jawa :Mataram-Kediri/Singosari-Mojopahit-Demak-Panjang-Mataram II -sultan Pakubuwono-Mangkunegoro-PakuALam-Tarumanegara-Padjajaran-Djajakarta-Banten-Cirebon.b) Kalimantan:Pontianak-Kutai-Bulunganc. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat6)Faktor Magis & Animisme Percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta inibernyawa, Animisme ini bercabang dua yaitu :h)Fetisisme Memuja jiwa-jiwa yang ada pada sesuatu dalam segala alamsemesta.j)Spiritisme Memuja Roh leluhur.2) Faktor Agamam)Hindu Abad VIII dibawa orang India masuk ke Indonesia, agama ini
  • 5. b) IslamDibawa abad XIV ke Indonesiapedagang dari malakadan atau Iran.Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dengan Hukum Perkawinan yaitutata Cara pelaksanaan perkawinan, Lembaga Wakaf.c) KristenDibawa pedagang barat melalui Zending & Miissie keseluruh Indonesia,pengaruh terbesar adalah hukum perkawinan dengan resepsinya6)Faktor Kekuasaan yg Lebih Tinggi Daripada Persekutuan HukumAdatKekuasaan lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalahkekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah yang lebih luas daripadawilayah suatu persekutuan hukumseperti halnya kekuasaan Raja, KepalaKuria, Nagari.8)Hubungan dengan Kekuasaan AsingDalam hal ini keberadaan penjajah.
  • 6. 2. Sejarah Hukum Adat Sebagai sistem Hukum Sampai DikenalIlmu Pengetahuan.b.Zaman KompeniKeberadaan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yg merupakanpersekutuan dagang mempengaruhi existensi hukum adat di Indonesiadengan catatan apabila ada kepentingan mendesak yang dapatmempengaruhi keuntungan penjajah. Bila ada kepentingan kompeniterganggu maka kompeni menggunakan kekuasaannya terhadapbangunan asli(hukum adat) dimaksud. Hal ini membawa akibat bahwasikap kompeni terhadap bangunan hukum adat tergantung daripadakeperluan pada ketika itu. Jadi dengan demikian menjalankanOppurtuniteit.Mr.Idema dalam bukunya “Overzicht van de Indisherechts StaatskundigeGeschiedenis” dalam Kolonialle Studen 1928 Jilid II menegaskan“bahwa kompeni sedapat-dapatnya hanya campur tangan dalam halperkara pidana”.Hal ini dapatdipahami sebab kepentingan kompeni membutuhkanketentraman umum dalam masyarakat.
  • 7. c. Zaman daendels (1808-1811)Selama pemerintahan Daendels boleh dikatakan segala hukum penduduktetap tinggal seperti sedia kaladan umumnya dilakukan untuk bangsabumi putera hukumnya sendiri serta acara yang biasa dipakainya denganpengertian bahwa guna pengusutan sesuatu perkara pidana tidak perluada lagi dakwaan orang yang menjadi korban atau keluarganya sertatentang hukumnya boleh menyimpang dari hukum adat.d. Zaman Raffles (1811-1816)Tindakan pertama yang dilakukan adalah membentuk Panitia Mackenzieuntuk mengadakan penyelidikan terhadap masyarakat di Pulau Jawa,untuk mengadakan perubahan-perubahan bentuk susunan pemerintahan.Setelah Panitia itu selesaimelakukan tugasnya Tanggal 11 Februari 1814diumumkan “Regulations for be more effectual administration of justicein the Provincial Courts of Java”. Dasaraturan ini dimana Residentmenjadi Chief judge dan Magistrate dalam daerahnya, dan Bupati sertapejabat lainnya berada langsung di bawah pengawasannya. Kemudianditetapkan peradilan bertingkat yang susunannya adalah sebagai berikut:
  • 8. • Divison’s Court, dikepalai Wedana• Bopatis Court, dikepalai Bupati• Recidents Court, dikepalai Resident• Court of Circuit, (pengadilan yang berpindah pindah yang mengadili perkara pidana yang tidak termasuk dalam kekuasaan hakim, Kepolisian)Tentang hukum yang harus dilakukan oleh Regulation Court jelas ditetapkan bahwa bagi Recident Court untuk melakukan hukum adat, sedangkan bagi Court Of Circuit adalah hampir sama. Bagi Divisions Court dan Bopatis Court adalah karena hakim maupun yang diadilinya itu kedua-duanya orang Indonesia dengan sendirinya dianggap hakim-hakim yang bersangkutan akan melakukan dan menerapkan hukum adat.
  • 9. 3. Sejarah Hukum Adat sebagai Masalah Politik Hukum di Dalamsistem Perundang-undangan di Indonesiab.Tahun 1848Pertama kalinya Hukum adat mendapat sorotan sebagai masalah hukumoleh pemerintah Hindia Belanda di negerinya setelah pengangkatan M.RG.C Hagemann sebagai Ketua HOOG GERECHTS.H.OF.HindiaBelanda (Mahkamah Agung pada pemerintahan Kolonial Belanda yaitupada tanggal 30-7-1830). Beliau beranggapan bahwa ada kebutuhanBuku hukum sipil yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi dalambeliau membayangkan adanya persatuan buku hukum yang berlaku bagibangsa Indonesia dan bangsa eropa (pada waktu itu). Namun angan-angan tinggal angan-angan sebab sejk tempoyang diberikan kepadanyauntuk menyelesaikan kewajibannya sampai berakhir Hagemann masihjuga belum merealisir angan-angan itu. Kemudian Dilanjutkan olehMr.Scholten Van OudHarriem (Ketua MA). Menurut Van Volenhoven,Scholten dari permulaan bermaksud tidak akan menodai hukum adatsipil. Sebagai ketua panitia Scholten berpendapat bahwa bangsaIndonesia terhindar dari berlakunya asas persamaan hukum yang
  • 10. b. Hukum Adat Sebagai masalah politik hukum padatahun 1848dst.Ada 7 kali usaha pengkodikasian yang dilakukan oleh Belanda, namunterus mengalami kegagalan. Menurut Soepomo kegagalan terjadi karenakedudukan penduduk Indonesia yang serba berada itu mengakibatkankesukaran-kesukaran dalam perkembangan kearah satu hukum seragam.Akan tetapi keseragaman itu tidak perlu didasarkan kepada sistemhukum barat.Politik Penyatuan hukum pun ditinggalkan dan berganti menjadi politikkonsep creamer (Van Volenhoven) yaitu melukiskan hukum adatsedaerah demi sedaerah.c. Tahun 1927Politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Hukum adat mulai bergantihaluan dari Univikasi ke kodifikasi. Hal ini bertujuan untuk memajukanketentuan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadiliperkara menurut hukum adat.
  • 11. d. Nilai-Nilai adat yang Universal2.Asas Gotong Royong3.Asas Fungsi Sosial Manusia & Hak Milik dalam Masyarakat4.Asas Persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan Umum5.Asas Perwakilan dan Permusyawaratan Di dalam SistemPemerintahane. Kepribadian & Tempat Ditemukannya Hukum AdatHukum berkepribadian sebagaimana Jiwa masyarakatnya, dan tempatdimana komunal berasal.f. Sumber Hukum Adat9.Kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat (VanVolenhoven)10.Kebudayaan Tradisional Rakyat (Terhaar)11.Uger-ugeran yang langsung tiimbul sebagaisebagai pernyataankebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasakeadilan dalam hubungan pamrih (Djojodigoeno)12. Perasaan keadilan Yang Hidup dalam hati masyarakat.