RUU SBSN

ROAD MAP DAN PERKEMBANGAN SUKUK NEGARA (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) Presentasi dalam “ Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2007” Cisarua, Bogor 15 Agustus 2007 Oleh : Dahlan Siamat Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia

Road Map Penyusunan RUU SBSN

Pokok-Pokok RUU SBSN

Perkembangan RUU SBSN

Komite Syariah SBSN

Perkembangan Pasar Sukuk

Lain-lain

Agenda

Roadmap Rencana Penerbitan SBSN

Rencana Penerbitan SUN Syariah Melalui Skema Konversi

Pembentukan Tim Pengkajian Penerbitan SUN Syariah

Rencana Amandemen UU No. 24/2002 Tentang Surat Utang Negara

Rencana Penerbitan PERPU sebagai legal basis Penerbitan Sukuk

Penyusunan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara

Pokok Pokok RUU SBSN

Tujuan: Pembiayaan APBN, termasuk membiayai proyek.

Jenis-jenis SBSN

Denominasi: Rupiah dan Valas.

Pendirian, pengelolaan, status, dan bentuk hukum SPV ( Special Purpose Vehicle) dan Waliamanat.

Penggunaan Barang Milik Negara sbg underlying asset .

Pengelolaan SBSN.

Syariah endorsement.

Akuntansi dan Transparansi.

Ketentuan Pidana.

Bentuk & Jenis SBSN

SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat dan tanpa warkat

Akad SBSN dapat berupa :

a. Ijarah

b. Mudharabah

c. Musyarakah

d. Istisna ’

e. Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah

f. K ombinasi dari dua atau lebih dari Akad

Perkembangan RUU SBSN

RUU SBSN disampaikan kepada DPR dengan Surat Presiden (Ampres) No: R-09/Pres/2/2007 tanggal 13 Februari 2007

Ampres tersebut dibacakan dalam sidang Paripurna DPR, tanggal 13 Maret 2007

RUU SBSN telah masuk daftar Prolegnas 2007

Penyampaian Keterangan Pemerintah kepada DPR, tanggal 6 Juni 2007

Tanggapan Fraksi-fraksi DPR atas Keterangan Pemerintah, tanggal 4 Juli 2007

Kesepakatan Mekanisme Pembahasan RUU SBSN

Penyusunan DIM oleh DPR

Latar Belakang Pembentukan :

RUU SBSN Pasal 24 : “ Menteri menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN, termasuk permintaan penilaian dan pernyataan kesesuaian berdasarkan prinsip syariah atas SBSN yang diterbitkan dari lembaga yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah ” .

Dasar Hukum Pembentukan :

KMK No. 261/KM.1/2007 tgl 20 April 2007 tentang Pembentukan Komite Syariah Surat Berharga Syariah Negara

KOMITE SYARIAH SBSN

TUJUAN

M embantu menelaah dan mengawasi proses penerbitan dan pengelolaan SBSN dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah .

M emberikan pendapat atau rekomendasi dalam rangka meminta pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SBSN kepada Dewan Syariah Nasional-MUI .

KOMITE SYARIAH SBSN (1)

KEANGGOTAAN

Komite Syariah berjumlah 14 orang terdiri dari :

- Es. 1 dan 2 di Departemen Keuangan

(10 orang);

- Bank Indonesia (1 orang);

- Dewan Syaria h Nasional-MUI (3 orang) .

Sekretariat Komite Syariah

TUGAS

Menetapkan tata tertib dan pedoman kerja Komite Syariah;

Menelaah jenis struktur dan metode yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN;

Menelaah semua dokumen perjanjian atau akad yg akan digunakan dlm penerbitan SBSN;

Menelaah Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai underlying asset;

Menelaah bentuk imbalan atau pendapatan yg akan dibayarkan kpd pemegang SBSN ;

Menelaah rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBSN;

Menyampaikan pendapat atau rekomendasi dalam rangka meminta pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SBSN kepada Dewan Syariah Nasional-MUI setelah terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan.

Sumber-sumber Pembiayaan APBN

1. Dalam negeri

Perbankan

Non-Perbankan

Privatisasi ( nett )

Penjualan Aset

Surat Berharga Negara ( nett )

Dukungan Infrastruktur

2. Luar negeri ( nett )

Penarikan Pinjaman Luar Negeri ( gross )

Pinjaman Program

Pinjaman Proyek

Pembayaran cicilan pokok utang Luar Negeri

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan dan Defisit APBN 1.50 % Net Loan Issuance to GDP Source: Ministry of Finance B udget D eficit % of GDP -1.3 -1.7 -1.1 -0.5 -1.1 -1.1 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 P 2007 F 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2001 2002 2003 2004 2005 2006* % Total central government debt Total domestic debt issued by GOI Gov’t Debt % of GDP -0.71 0.30 0.81 1.16 1.15 -0.41 -0.63 -0.41 0.74 0.53 0.40 -1.01 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 2004 2005 2006 P 2007 F Net Debt to GDP Net Govt Securities Issuance to GDP

Program Pembiayaan APBN Tahun 2006 / 2007

Notes :

Nominal figures are in trillion IDR

Percentage figures are percentage of GDP

Total Revenue (trillion) 625.2 20.6% 659.1 21.1% 723.1 20.5% Expenditure 647.7 21.3% 699.1 22.4% 763.6 21.6% Primary Balance 54.2 1.8% 42.5 1.4% 44.6 1.3% Overall Balance (Surplus/Deficit) (22.4) -0.7% (40.0) -1.3% (40.5) -1.1% Financing 22.4 0.7% 40.0 1.3% 40.5 1.1% Debt Financing (3.6) -0.1% 20.5 0.6% 26.1 0.7% Govt. Securities (ne t t) 24.9 0.8% 35.8 1.1% 40.6 1.1% Loan (ne t t) (28.5) -0.9% (15.3) -0.5% (14.6) -0.4% Others 26.0 0.9% 19.5 0.6% 14.5 0.4% APBN 2006 APBN 2007 APBN-P 2006

Pilihan-pilihan dalam Pembiayaan APBN melalui Penerbitan SBN SBN Dalam Negeri Konvensional SBSN Obligasi Negara (ON) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Wholesale Ritel (ORI) Luar Negeri Format Konvensional SBSN Global SEC 144A /Reg S Currency: USD/Euro Sertifikat Ijarah Project Financing (Musharaka/Istisna’) Sukuk Ritel Islamic Treasury Bills

Definisi dan Struktur Sukuk

Definisi:

AAOIFI:

“ certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”

RUU SBSN:

“ surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”

2. Tersedia 14 jenis sukuk(AAOIFI-Sharia Standard):

Ijarah ( Sale & Lease Back / Head Lease & Sub Lease )

Istisna’a ( Project Financing )

Mudharaba ( Profit sharing )

Salam ( Forward Sale )

Musharaka ( profit & loss sharing )

Perkembangan Terkini Pasar Sukuk Internasional

Malaysia, Brunei, Bahrain, Qatar, UAE, Pakistan, dan Saxony Anhalt, telah menjadi regular issuers sovereign sukuk.

Kerajaan Inggris akan menerbitkan sukuk ( wholesale dan ritel ) paling lambat tahun 2008.

JBIC dan Korean Development Bank sedang mempersiapkan penerbitan Ringgit-Sukuk di Malaysia.

Singapura dan Inggris telah melakukan perubahan ketentuan hukum untuk mengakomodir transaksi keuangan syariah.

Beberapa negara telah mulai menjajagi kemungkinan penerbitan sovereign sukuk, antara lain Singapura, China, Federasi Jerman, Jepang, dan Filipina.

Beberapa contoh Sovereign Sukuk Shorterm sukuk pertama Sovereign sukuk pertama di Eropa Sukuk non-investment grade pertama Int’l soverein Sukuk terbesar Sovereign Sukuk al-Ijara pertama di GCC dengan format Reg-S Sovereign sukuk int’l pertama di dunia Deskripsi Zero Coupon/ - 6m Euribor +1.00% 6-mo Libor +220bps 6-mo Libor +45bps 6-mo Libor +40bps 6-mo Libor +95bps Kupon 2004/2009 US$ 100 juta Ijarah Pemerintah Sachsen Anhalt Germany Stichting Sachsen Anhalt Trust 2005/2010 US$600 juta Ijarah Pemerintah Pakistan Pakistan Intl Sukuk Co. Ltd. Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Struktur BN$500 juta (max US$1 milyar) US$1 milyar US$700 juta US$600 juta Volume : 2006/2007 (365 hari) 2004/2009 2003/2010 2002/2007 Terbit / Jatuh Tempo: Pemerintah Brunei Pemerintah UAE Pemerintah Qatar Pemerintah Malaysia Obligor Sukuk (Brunei) Inc. Dept of Civil Aviation Qatar Global Sukuk QSC Malaysia Global Sukuk Inc. Penerbit

Perkembangan Pasar Sukuk Internasional Pasar Sukuk Int’l: Corporate Issuers Pasar Sukuk Int’l: Sovereign Issuers Distribusi Investor berdasarkan Wilayah Pasar Sukuk Int’l: Sukuk Structure Source: Likuidity Market Center - Bahrain, diolah kembali Source: Addulkadeer Thomas, 2006

Perbandingan Sukuk dengan Obligasi * Untuk struktur sukuk tertentu Undang-Undang - Undang-Undang Dasar Hukum Tradable Tradable* Ketentuan Perdagangan Perlu SPV, Trustee , Custodian , Agen Pembayar Harus sesuai syariah Perlu - Dokumen Pasar Modal - Dokumen Syariah Imbalan, bagi hasil, Margin - Konvensional - Syariah Sertifikat kepemilikan/ penyertaan atas aset - Lelang - Bookbuilding - Private Placement - Pemerintah - Korporasi Sukuk Tidak perlu Trustee , Custodian, Agen Pembayar Bebas Tidak Perlu Dokumen Pasar Modal Bunga/kupon, Capital Gain Kovensional Pengakuan utang - Lelang - Bookbuilding - Private Placement - Pemerintah - Korporasi Obligasi Lembaga terkait Sifat Instrument Penggunaan hasil penjualan ( proceed ) Dokumen yang diperlukan Underlying Asset Penghasilan bagi Investor Syariah Endorsement Tipe Investor Metode Penerbitan Penerbit Deskripsi

Pihak Pihak yang terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Obligor

Perusahaan Penerbit (SPV)

Trustee

Principle Trustee

Co Trustee

Investors

Islamic Investors

Conventional Investors

Syariah Advisor

Appraiser

Agen Penatausaha

Agen Pembayar

Agen Penjual dan Konsultan Hukum (bookbuilding)

Agen Lelang

Pentingnya Penerbitan Sukuk oleh Pemerintah RI

M emperluas basis sumber pembiayaan ;

Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri;

Menciptakan benchmark ;

Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;

Mengembangkan alternatif instrumen investasi;

Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan

Mengoptimalkan pemanfaatan dana masyarakat yang belum terjaring sistem keuangan konvensional

Potensi Permintaan Sukuk RI

Pasar dalam negeri:

jumlah penduduk muslim terbesar di dunia;

jumlah emiten/issuers yang melakukan penawaran efek syariah masih sedikit; dan

proporsi ( market share ) produk syariah relatif masih sangat kecil.

Pasar internasional:

Pesatnya pertumbuhan aset pasar keuangan syariah (±15% p.a);

Repatriasi dana-dana Timur Tengah pasca 9/11;

Terbatasnya jenis dan jumlah instrumen keuangan syariah; dan

Terus meningkatnya peringkat kredit Indonesia.

Permasalahan Penerbitan SBSN

Ketersediaan legal basis .

Penggunaan BMN sebagai underlying Asset .

Pendirian SPV.

Penggunaan konsep beneficial-title dan

perwaliamanatan ( Trust ).

Ketentuan perpajakan.

Rencana Kerja Pengelolaan SBSN

Penyiapan Infrastruktur SBSN

Infrastruktur Legal

UU SBSN & Peraturan Pelaksanaannya

Tax Treatment

Infrastruktur Kelembagaan

Perusahaan Penerbit (SPV)

Komite Syariah SBSN

Infrastruktur Pasar

Mekanisme penerbitan baik secara lelang maupun bookbuilding

Sistem dan prosedur perdagangan serta penatausahaan SBSN.

Penyiapan Aset SBSN

Barang Milik Negara yang akan

dijadikan sebagai underlying asset

Proyek APBN yang akan dibiayai

melalui penerbitan SBSN

Perencanaan Portofolio SBSN

Jenis Aqad

Tenor

Denominasi

Size/Volume

Pengembangan Instrumen

SBSN dalam rangka pembiayaan proyek APBN

(project financing )

Sukuk Ritel

Sukuk Jangka Pendek ( Islamic Treasury-bills )

Pengembangan Pasar Sekunder

Regular Issuance

Peningkatan likuiditas dan transparansi harga SBSN.

Alternatif Metode Penerbitan SBSN di Pasar Perdana Bookbuilding Bookbuilding Melalui SPV Bookbuilding - Lelang - Bookbuilding GOI Luar Negeri Dalam Negeri Metode Penerbitan Issuer

Alternatif Metode Pricing SBSN Uniform-price ----- SBSN Internasional Uniform-price - Uniform-price - Multiple-price SBSN Dalam Negeri Bookbuilding Lelang Metode Pricing Deskripsi

Daya Tarik SBSN bagi Investor

Merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Imbalan bersifat tetap ( fixed-income ) dan dibayarkan secara periodik.

Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal di jamin oleh Negara.

Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.

Terdapat potensi capital gain bagi Sukuk Holder .

Alternatif Struktur SBSN Berdasarkan Tujuan Penerbitan * Ketentuan dan Syarat berlaku Tradable Tradable* Tradable* Tradable* Non-tradable Non-tradable Ketentuan Perdagangan Pembelian barang dan jasa APBN Margin Murabaha Jual-beli (Al Ba’i) 1. Potensi Penggunaan Ketentuan Imbalan Jenis Sukuk Sifat Dasar Akad No Fixed/ Floating Fixed/ Floating Fixed/ Floating Fixed/ Floating Margin Leasing Partnership Ijarah Musharaka Mudharaba Istisna’ Salam Pembiayaan APBN secara umum (general financing) 3. Pembiayaan proyek APBN Pembiayaan Program APBN 2. Pembiayaan proyek APBN Penjualan komoditas dalam rangka promosi ekspor

Pokok-pokok Ketentuan dan Syarat SBSN Ijarah Bookbuilding Lelang Lelang / Bookbuilding Metode Penerbitan Sukuk Ritel Indonesia (SRI) Sertifikat Ijarah Perbendaharaan Negara (SIPN) Sertifikat Ijarah (SI) Nama Generik Sukuk Ritel SBSN Jangka Pendek SBSN Jangka Panjang Deskripsi BI R upiah Dibayarkan pada saat SBSN jatuh tempo Uniform / Multiple -price

Discount basis

Fixed rate

Sesuai metode harga yang ditentukan Rp1.000.000,00 Pemerintah RI <12 bulan BI BI Agen Fiskal & Register Uniform -price Uniform / Multiple -price Metode Pricing Rp1.000.000,00 Sesuai metode harga yang ditentukan Harga per Unit 3 tahun >12 bulan Tenor Fixed rate Fixed Rate (FRI) Variable Rate (VRI) Ketentuan Imbalan Setiap bulan

FRI: tiap 6 bulan

VRI: tiap 3 bulan

Frekuensi Imbalan Pemerintah RI Pemerintah RI / PP SBSN Penerbit Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Per Unit R upiah R upiah/ Valas Denominasi

Struktur Ijarah Tanpa SPV Secondary Market Sukuk Issuance Proceeds Trustee Periodic Lease Payment Declaration of Trust Sukuk Asset Jatuh Tempo Redeemption of Sukuk Penerbitan SBSN Investors Investors MoF - GOI (Issuer & Obligor) MoF - GOI (Issuer & Obligor) Paying Agent 1. Sale & Purchase of Asset 2. Ijarah/ Leases of Asset Wakalah to issue trust certificate

Struktur Ijarah Melalui SPV Investors Sales of Asset Proceeds Lease of Asset Sukuk issuance Proceeds Declaration of Trust Sales of Asset Penerbitan SBSN Jatuh Tempo Secondary Market Lease Payment / coupon Sukuk Redeemption Sukuk Redeemption Paying Agent Investor MoF - GOI (Obligor/Originator) MoF - GOI (Obligor/Originator) SPV (Issuer/ Trustee) SPV (Issuer/ Trustee)

Shariah Compliant Documents Wakalah (dalam hal tanpa SPV) Declaration of Trust Servicing Agency Agreement Ijarah Agreement Sale and Purchase Agreement Dokumen Substansi Perjanjian No. Pemerintah menjadi wakil Trustee untuk menerbitkan SBSN ( trust certificate ) 5.

Jual-beli hak manfaat BMN

Ketentuan purchase and sale

undertaking

1. P enyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah 2. Pemerintah ditunjuk menjadi Service Agent 3. Kepentingan Pemegang SBSN diwakili oleh Wali Amanat. 4.

Alternatif Metode Penentuan Harga: Uniform vs. Multiple Price Format * Subject to Sharia Endorsement Lelang Bookbuilding

Jumlah Unit SBSN

Tingkat Penawaran

yield

Jumlah Unit SBSN

Tingkat Penawaran

yield

- Jumlah Unit SBSN

Tingkat Penawaran

yield

Format Penawaran Pembelian Multiple Price* Uniform Price Uniform Price Metode Harga Metode Penerbitan Keterangan Ditetapkan setelah lelang, berdasarkan tingkat penawaran yield yang dimenangkan. Ditetapkan setelah lelang pada tingkat penawaran yield tertinggi yang dimenangkan. Besaran Imbalan/ price guidance ditetapkan sebelum Bookbuilding Tingkat Kupon Sesuai bid-price (At par, discount, atau premium) at par at par Harga Per Unit SBSN

BI Subreg 5a 6a 5c 5b 6c

Penjualan Sertifikat Ijarah(SBSN) kepada investor melalui Peserta lelang.

Penyampaian minat beli melalui Peserta Lelang.

a. Pelaksanaan pricing & Allotment

serta penyampaian hasil pricing &

allotment ke Agen Lelang.

b. Penyampaian ketetapan lelang,

dokumen perjanjian penerbitan, terms

& cond’t SBSN, serta permintaan

pelaksanaan setelmen kepada BI.

4. Pemberitahuan hasil pricing &

allotment kepada peserta lelang.

5. a. Pendebetan rekening pemenang

lelang atau Bank Pembayar yang

ditunjuk pemenang lelang sesuai hasil

allotment.

b. Pengkreditan rekening Pemerintah di BI

melalui BI-RTGS dan penerimaan dana

hasil penjualan SBSN oleh Pemerintah.

c. Pendistribusian SBSN ke rekening surat

berharga investor di Subreg.

6. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN pada saat jatuh tempo.

(Transaksi Aset SBSN dilakukan secara terpisah antara GOI dgn SPV/ Trustee)

6b GOI Peserta Lelang Agen Lelang 3b 4 1 2 3a Investor Lelang SBSN: Mekanisme Transaksi Penerbitan (Dengan/Tanpa SPV)

Lelang SBSN: Skenario Penawaran pembelian ( BI-SSSS Bidding Screen )

Lelang SBSN: Alokasi Penawaran Pembelian dengan Metode Uniform Price

Lelang SBSN: Alokasi Penawaran Pembelian dengan Metode Multiple Price

GOI Investors Agen Penjual BI 2 5b 1 4 5a 7 3 Subreg 8b 6a 8a 6b 6c 8c

1. Penunjukan Agen Penjual.

2. Pemasaran SBSN ke investor.

3. Penyampaian minat beli ke agen penjual.

4. Penyampaian minat pembelian investor ke Pemerintah.

5. a. Pelaksanaan allotment dan

penyampaian hasil allotment kepada

Agen Penjual.

b. penyampaian dokumen perjanjian

penerbitan, Terms & Cond’t SBSN,

dan permintaan pelaksanaan setelmen

ke BI.

6. a. Bank Pembayar yang ditunjuk

Agen Penjual mendebet rekening dana

investor dan meneruskan ke Subreg.

b. Subreg meneruskan dana tunai ke

BI, untuk dilakukan DVP setelmen.

c. Pemerintah menerima dana tunai

hasil penjualan SBSN.

Agen Penjual menyampaikan bukti kepemilikan SBSN kepada investor.

Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN pada saat jatuh tempo.

(Transaksi Aset SBSN dilakukan secara terpisah antara GOI dgn SPV/ Trustee)

Bookbuilding SBSN: Mekanisme Transaksi Penerbitan (Dengan/Tanpa SPV)

Wassalamu’alaikum, wr. wb. Pertanyaan, Informasi, dan Saran: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Telp. 381-0175, Fax. 384-6516 www.dmo.or.id Terima Kasih