Pengawasan Syariah pada Reksadana Syariah

Presented by: Kanny Hidaya Y Pengawasan Syariah pada Reksa Dana Syariah

Dimulai dengan terbitnya Reksa Dana Syariah Danareksa

pada Juli 1997.

Saat ini terdapat 20 Reksa Dana Syariah (dari 398 R/D)

dengan total NAV Rp 933,3 miliar

Jumlah R/D Syariah merupakan 5% dari total jumlah R/D yang

ada dan merupakan 1,5% dari total NAV Reksa Dana

- Terdapat 13 perusahaan MI yang mengeluarkan R/D Syariah

Dikeluarkan JII pada tahun 2000 dengan 30 saham

Saat ini terdapat 243 saham halal (PT DIM) dan

Saat ini terdapat 17 series Obligasi Syariah (Mudharabah &

Ijarah) dari 6 issuer dengan total emisi Rp 2,2 triliun

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Undang-undang No. 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal APA ITU PASAR MODAL ? Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi , tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif , kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dr Efek Saham, Obligasi , Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif (Reksa Dana)

SAHAM

Efek Saham (Ekuitas)

- Bukti kepemilikan

Hak atas laba perusahaan (dividen)

Hak atas suara

Pemilik hak terakhir saat likuidasi

Jenis: 1. Saham Biasa

2. Saham Preferen – fixed return

I. Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21 2/1 Diperbolehkan mengeluarkan saham yang tujuan pendiriannya tidak bertentangan dengan syariah. Akad-nya adalah Syirkah Al-Musahamah II. Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 (Pasal 4 ayat 3) DASAR DIPERBOLEHKANNYA SAHAM

Penyaringan dari bisnis utama (core business)

Penyaringan dari rasio keuangan (financial ratios)

SCREENING (Penyaringan) SAHAM SECARA SYARIAH

Core Business yang tidak sesuai Syariah: (Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Psl 8) a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Kondisi Emiten yang Tidak Layak

(Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Psl 10)

a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;

a pabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);

apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami .

FTSE Global Islamic Index Series (Inggris)

Prinsip syariah akan mengeluarkan saham-saham yang aktivitas usahanya terkait dengan hal-hal berikut: Perbankan dan semua usaha yang terkait dengan riba, alkohol, rokok, perjudian atau produksi senjata, asuransi jiwa konvensional, produksi babi, pemrosesan dan pengemasan terkait dengan babi, dan perusahaan dengan tingkat rasio hutang ribawi (gross interest bearing debts) terhadap total aktiva (assets) lebih dari 33%. FTSE GIIS merupakan subset dari FTSE All World Index Group, yang merupakan saham-saham dari 29 negara.

Dow Jones Islamic Market Index (DJIM Index)

DJIM Index mengeluarkan saham-saham dari univers indeks yang aktivitas usahanya tidak sesuai (incompatible) dengan prinsip syariah. Aktivitas usaha tersebut mencakuprokok, minuman beralkohol, babi, perjudian, senjata, pornografi, hotel dan industri leisure, dan jasa keuangan konvensional (bank dan asuransi).

Penyaringan dari Rasio Keuangan : Mengeluarkan saham apabila:

Total hutang dibagi dengan rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan lebih besar dari atau sama dengan 33%.

bersambung…..

Dow Jones Islamic Market Index (DJIM Index)

Jumlah dari kas dan surat berharga ribawi dibagi dengan rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan lebih besar dari atau sama dengan 33%.

Total piutang dagang dibagi dengan total aktiva lebih besar dari 45%.

DJIM Index merupakan subset dari Dow Jones Global Index Group terdiri lebih dari 1.400 saham yang mencakup 34 negara.

Sambungan…

OBLIGASI (BOND)

Bersifat Surat Hutang atau I Owe You (IOU)

Pembayaran atas kupon bunga secara periodik

Pembayaran Pokok saat Jatuh Tempo

Perbedaan:

Sukuk bukan merupakan Surat Hutang, tapi Sertifikat Investasi (Investment Certificate) atau Sukuk

Menghindari riba  Hadist Nabi: “Setiap pinjaman yang memberikan kelebihan adalah riba”. كل قرض جر منفعة فهو ربا

Obligasi Syariah dijamin oleh ‘dirinya sendiri’ karena setiap transaksi syariah harus ada underlying asset -nya.

Fleksible dalam pemasaran: Obligasi Syariah dapat dibeli oleh LK Konvensional namun tidak sebaliknya.

Obligasi Syariah/Sukuk  Why?

Historis:

Hasil Pleno ke empat Majma’ Fiqh Al-Islami di Jeddah tahun 1988: “Kombinasi dari aset (atau manfaat dari aset tersebut) dapat direpresentasikan dalam bentuk instrumen keuangan tertulis dan dapat diperdagangkan dengan ketentuan bahwa mayoritas dari komposisi tersebut terdapat dari aktiva berwujud (tangible assets).”

Sharia Standard of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 for Investment Sukuk (Shukuk Al-Ististmar) May 2003, efektif Januari 2004.

Obligasi Syariah/Sukuk  Why?

Definisi AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution): Investment Sukuk: Sertifikat dengan nilai yang setara yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tidak bisa terbagi-bagi (undivided shares in ownership) dari aktiva tetap (tangible assets), manfaat (usufructs) dan jasa dan kepemilikan atas proyek tertentu atau investasi khusus. Namun sukuk tersebut baru efektif apabila telah selesai proses penerbitan dan dana dari penerbitan sukuk tsb telah digunakan untuk tujuan dari penerbitan sukuk tersebut. ( Sharia Standard No. 17 ) Obligasi Syariah (Investment Sukuk)

Definisi Obligasi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002: “ Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.” Obligasi Syariah

Jenis akad yang digunakan untuk Obligasi Syariah (Fatwa No. 32) adalah:

Mudharabah (fatwa No. 33)  bagi hasil

Musyarakah  bagi hasil

Murabahah  margin

Salam  margin

Istishna  margin

Ijarah (fatwa No. 41)  fee (imbal hasil)

Obligasi Syariah

Reksa Dana Syariah Reksa Dana adalah instrumen investasi yang merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. (UU Pasar Modal) . Sedangkan Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang membatasi diri untuk berinvestasi hanya pada Efek yang tidak bertentangan dengan syariah. (DSN- MU telah mengatur investasi pada Reksa Dana Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

PEMODAL REKSA DANA EFEK EKUITAS EFEK HUTANG INSTRUMEN PASAR UANG Unit Penyertaan Investasi Investasi Investasi BANK KUSTODIAN MANAJER INVESTASI D. PENGAWAS SYARIAH Reksa Dana Syariah 2… KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Reksa Dana Syariah 3… Pihak yang terlibat dalam Reksa Dana: Manajer Investasi: Pihak/Perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, termasuk dalam bentuk Reksa Dana. Bank Kustodian: Pihak/Perusahaan yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Supervisi atau pengawasan Syariah atas suatu Reksa Dana Syariah meliputi: 1. Supervisi Sebelum Peluncuran 2. Supervisi Setelah Peluncuran Supervisi Syariah

Dewan Pengawas Syariah Reksa Dana harus melakukan review atas seluruh dokumen yang terkait dengan rencana peluncuran suatu produk Reksa Dana Syariah. Dokumen utama berupa: 1. Dokumen Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif 2. Prospektus, yang merupakan informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Supervisi Sebelum Peluncuran

Supervisi Setelah Peluncuran adalah supervisi atas pengelolaan atau manajemen portofolio yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Supervisi ini mencakup: 1. Penyeleksian Portofolio Efek: penyaringan saham 2. Monitoring Portofolio: investasi pada efek yang telah ditetapkan. 3. Portfolio Purification: Pemurnian portofolio, yaitu harus melakukan penyisihan (tafriq) atas pendapatan dari pendapatan yang diterima yang masih mengandung unsur non halal. Supervisi Setelah Peluncuran

Penyeleksian Portofolio Saham Obligasi Syariah Psr Uang Syariah

Seleksi Saham dng:

Core Business Screening

Financial Ratio Screening

Investasi hanyalah pada obligasi syariah saja Pasar Uang yang digunakan adalah Pasar Uang berdasarkan prinsip syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) akan mengeluarkan Daftar Efek Syariah

Monitoring Portofolio (1) Monitoring Portofolio Efek yang dibeli sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui DPS Tidak melakukan transaksi yang terlarang secara syariah: shortselling, margin trading

Cek Laporan Portofolio

Cek Rincian Transaksi

(Transaction Listing)

Adakan interview Portofolio Manager

Monitoring Portofolio (2) Peraturan Bapepam dan LK No. IX. A. 13

Terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah bukan karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi harus menjual Efek tersebut paling lambat pada akhir hari ke 2 sejak diketahui. Keuntungan digunakan untuk dana sosial.

Akibat tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Efek yang mengakibatkan terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, maka:

a. melarang menjual Unit Penyertaan baru,

b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng membeli portofolio tsb sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

Fatwa No. 20 Pasa 11 (2): “ Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal ( ( تفريق الحلال عن الحرام “

Standard No. 21 AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) pada butir 3/4/5: “It’s obligatory to eliminate prohibited income specific to the share that is mixed up with the earnings of the corporations…”

Hasil dari purifikasi digunakan sebagai dana sosial untuk kemashlahatan umat.

Purifikasi Portofolio (1)

Purifikasi dapat terjadi dari:

Pendapatan jasa giro dari rekening kas pada Bank Kustodian, hal ini karena pada saat ini masih banyak Reksa Dana Syariah yang menggunakan jasa Bank Kustodian Konvensional.

Pendapatan Dividen pada perusahaan yang merupakan perusahaan yang mixed (seperti perusahaan konglomerasi) atau terdapat pendapatan bunga Emiten ybs sehingga dalam dividen mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Purifikasi Portofolio (2) Pendapatan (income) yang tidak sesuai dengan syariah Dikeluarkan dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Cek penggunaan dari hasil dari Purifikasi