Kebijakan Pengembangan Pasar Modal

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH Hotel Safari Garden, Cisarua, Bogor - 14 Agustus 2007 Disampaikan Oleh: Anis Baridwan Pada Acara: Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2007

Pokok Presentasi

Pendahuluan

Kebijakan Pengaturan

Perkembangan Produk

Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah telah dicantumkan dalam “Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009” dengan dua strategi, yaitu:

PENDAHULUAN

Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah;

Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah;

Target pencapaian sasaran tersebut, yaitu:

Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah;

Mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal;

Menyusun standar akuntansi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal;

Menyusun pola pemberdayaan pelaku pasar (profesi ahli syariah pasar modal) dalam rangka pengembangan pasar modal syariah.

2006 2007 2009 PENDAHULUAN

2. Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah;

Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar;

Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada;

Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru;

Melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.

2005-2009 2006-2009 2006-2009 2006-2009 PENDAHULUAN Target pencapaian sasaran dalam Master Plan:

PERATURAN YANG TELAH DITERBITKAN:

Diterbitkan tanggal 23 Nopember 2006

Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah , yang mengatur penerbitan efek syariah berupa:

Saham

Sukuk

Reksa Dana Syariah

Efek Beragun Aset Syariah

KEBIJAKAN PENGATURAN

PERATURAN YANG TELAH DITERBITKAN… Lanjutan

Diterbitkan tanggal 23 Nopember 2006

Peraturan no. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal , yang mengatur tentang akad:

Mudharabah

Ijarah

Kafalah

Wakalah

Proses penerbitan dan pengaturan produk syariah equal ( setara) dengan produk konvensional (penerbitan & pengawasan)

meningkatkan minat emiten menerbitkan efek syariah;

menciptakan “ level playing field”  produk syariah kompetitif

meningkatkan industri pasar modal: alternatif sumber dana dan

instrumen investasi syariah.

TUJUAN AKHIR

Pokok-pokok Pola Hubungan Kerja Bapepam-LK dan DSN-MUI Penyusunan Peraturan Bapepam-LK Dan Fatwa DSN-MUI Pengaturan yang Efektif dan Efisien dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Produk Syariah Koordinasi – Konsultasi – Kerjasama dalam bentuk: Penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penerbitan Efek Syariah Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Prinsip Syariah Pengembangan Produk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia KEBIJAKAN PENGATURAN

Memenuhi IX.A.13 & IX.A.14 ( automatic approval DSN-MUI ) Efektif Bapepam-LK PROSES PENERBITAN SEDERHANA Ya Tidak Efektif Bapepam-LK Ya Ya Ya Tidak PENERBITAN EFEK SYARIAH Opini Syariah (optional) Opini Syariah (optional) KOMPLEKS Skema Penerbitan Efek Syariah Memenuhi IX.A.13 & IX.A.14 + Koordinasi DSN-MUI & Bapepam-LK Revisi Pernyataan Pendaftaran

PERATURAN (PRODUK) DALAM PROSES:

Draft Peraturan tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang saat ini telah dalam pembahasan hasil masukan Stakeholders;

Draft Peraturan ini mengatur tentang:

Kriteria yang digunakan dalam penelaahan Emiten dan Perusahaan Publik untuk menetapkan Daftar Efek Syariah (DES)

Ketentuan mengenai Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah yang tidak dimuat dalam DES yang ditetapkan Bapepam-LK

PERATURAN (PRODUK) DALAM PROSES:

DAFTAR EFEK SYARIAH , yang diterbitkan oleh Bapepam-LK

DES ini merupakan kumpulan efek yang diterbitkan di Dalam Negeri yang bisa digunakan sebagai acuan bagi Reksa Dana Syariah atau Investor lain yang ingin berinvestasi dalam portofolio efek syariah

Tim Ahli Syariah (TAS) dalam proses Penerbitan Sukuk oleh Emiten dan Dewan Pengaweas Syariah (DPS) yang terlibat dalam pengawasan Reksa Dana dapat dianalogikan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal yang memiliki fungsi memberikan pendapat atau penilaian yang independen

Sehingga salah satu alternatifnya adalah memasukan TAS dan DPS dalam kategori Profesi Penunjang Pasar Modal yang khusus di bidang Syariah (Profesi Ahli Syariah Pasar Modal) .

Disisi lain, fungsi TAS dan DPS juga bisa diterapkan pada setiap pihak yang telah mendapat ijin dan terdaftar di Bapepam-LK (seperti WPPE, WPEE, dan WMI serta Profesi Penunjang Pasar Modal) memiliki sertifikat kompetensi di bidang Syariah.

Untuk itu, perlu kiranya kerjasama dan koordinasi antara Bapepam-LK dan DSN-MUI dalam menyusun pola pemberdayaan pelaku pasar agar lebih efisien dan efektif serta dapat menjaga integritas dan akuntabilitas para pelaku di pasar modal.

Konsep Pemberdayaan Pelaku

PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH/SUKUK KORPORASI Grafik 1 Pertumbuhan Jumlah Emisi Obligasi Syariah/Sukuk Grafik 2 Pertumbuhan Nilai Emisi Obligasi Syariah/Sukuk Rp. miliar PERKEMBANGAN PRODUK

PROPORSI OBLIGASI SYARIAH/SUKUK KORPORASI Grafik 3 Proporsi Jumlah Obligasi Syariah dibandingkan Total Obligasi Grafik 4 Proporsi Nilai Emisi Obligasi Syariah dibandingkan Total Emisi Obligasi PERKEMBANGAN PRODUK

PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH Grafik 5 Pertumbuhan Jumlah Emisi Reksa Dana Syariah Grafik 6 Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Rp. miliar PERKEMBANGAN PRODUK

PROPORSI REKSA DANA SYARIAH Grafik 7 Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional Grafik 8 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah dan NAB Reksa Dana Konvensional PERKEMBANGAN PRODUK

Terima Kasih Wassalam