Penegakan hukum sebagai salah satu aspek
penting dalam PPLH
Makalah
Diajukan sebagai salah satu Tugas Mata Kuliah Hukum Li...
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta sala...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.................................................................................... i
Daftar isi...
A. Pendahuluan
- Latar Belakang
Jumlah industri untuk menghasilkan berbagai macam produk dan memenuhi
kebutuhan manusia sa...
Perkembangan usaha binatu atau laundry yang sebelumnya hanya dikhususkan bagi
masyarakat menengah ke atas, kini mengalami ...
- Fakta Kasus
Dibalik Latar Belakang yang saya tulis di atas, ternyata mempunyai kasus
pencemaran Lingkungan yaitu tentang...
B. PEMBAHASAN
Kemajuan Teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang
menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan...
b. Penanggulangan pencemaran industri baik pada tahap pembangunan maupun pada
tahap operasional yang terdiri dari :
1. Pen...
2. UU No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan
UU ini antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. Larangan...
6. Peraturan Menteri pertambangan No. 04 tahun 1977
Tentang kewajiban mengajukan rencana kerja tentang cara mencegah dan
m...
Mengingat bahwa studi AMDAL adalah aktivitas yang tersusun secara sistematika
dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendeka...
-

Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan.

-

Kegiatan yang mempunya...
Daftar Pustaka
-

-

-

Scheibel J. 2004. The Evolution of Anionic Surfactan Tehnology to Meet the
Requirement of the Laun...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Zainal tugas lingkungan hidup

1,702

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,702
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Zainal tugas lingkungan hidup"

  1. 1. Penegakan hukum sebagai salah satu aspek penting dalam PPLH Makalah Diajukan sebagai salah satu Tugas Mata Kuliah Hukum Lingkungan Dosen : Dr.Syamsuharya Bethan, S.H.,M.H Zainal Abidin 430.200.12.2868 SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG TASIKMALAYA 2013
  2. 2. KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman, sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Lingkungan. Makalah ini berisikan tentang Penegakan Hukum sebagai salah satu aspek pentingnya dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada khususnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan makalah ini. Tasikmalaya, 30 Oktober 2013 Penyusun i
  3. 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar.................................................................................... i Daftar isi.............................................................................................. ii A. PENDAHULUAN - Latar Belakang.................................................................................. 1 - Fakta Kasus....................................................................................... 3 - Pandangan........................................................................................ 3 B. PEMBAHASAN C. PENUTUP - Kesimpulan........................................................................................ 9 - Saran.................................................................................................. 9 Daftar Pusaka.................................................................................... 10 ii
  4. 4. A. Pendahuluan - Latar Belakang Jumlah industri untuk menghasilkan berbagai macam produk dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini semakin tinggi. Selain menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh manusia, kegiatan produksi ini juga menghasilkan produk lain yang belum begitu banyak dimanfaatkan yaitu limbah. Seiring dengan peningkatan industri ini, juga akan terjadi peningkatan jumlah limbah. Limbah yang dihasilkan dapat memberikan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti gangguan pencemaran alam dan pengurasan sumber daya alam, yang nantinya dapat menurunkan kualitas lingkungan antara lain pencemaran tanah, air, dan udara jika limbah tersebut tidak diolah terlebih dahulu. Bermacam limbah industri yang dapat mencemari lingkungan antara lain limbah industri tekstil, limbah agroindustri (limbah kelapa sawit, limbah industri karet remah dan lateks pekat, limbah industri tapioka, dan limbah pabrik pulp dan kertas), limbah industri farmasi, dan lain-lain. Selain kegiatan industri, diperkotaan limbah juga dihasilkan oleh hotel, rumah sakit dan rumah tangga. Bentuk limbah yang dihasilkan oleh komponen kegiatan yang disebut di atas adalah limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dan cair yang dibuang ke lingkungan langsung dapat menimbulkan keseimbangan alam terganggu yaitu terjadi pencemaran tanah yang mampu merubah pH tanah, kandungan mineral berubah dan ganguan nutrisi dari tanah untuk kehidupan tumbuhan serta sumber air tanah tercemar. Pencemaran air dapat mengganggu biota air, perubahan BOD, COD serta DO, disamping itu dampak psikologis akibat dari pencemaran lingkungan yang tidak kalah berbahayanya jika dibandingkan dengan dampak secara fisik. Pemakaian bahan pembersih sintesis yang dikenal dengan deterjen makin marak di masyarakat luas, di dalam deterjen terkandung komponen utamanya, yaitu surfaktan, baik bersifat kationik, anionik maupun non-ionik. Produksi deterjen di Indonesia rata-rata per tahun sebesar 380 ribu ton. Sedangkan untuk tingkat konsumsinya, menurut hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Audit Teknologi di wilayah Jabotabek pada tahun 2002, per kapita ratarata sebesar 8,232 kg (Anonimous, 2009). 1
  5. 5. Perkembangan usaha binatu atau laundry yang sebelumnya hanya dikhususkan bagi masyarakat menengah ke atas, kini mengalami pergeseran hingga harganya dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan limbah deterjen semakin banyak kuantitasnya. Air limbah detergen termasuk polutan atau zat yang mencemari lingkungan karena didalamnya terdapat zat yang disebut ABS (alkyl benzene sulphonate) yang merupakan deterjen tergolong keras. Deterjen tersebut sukar dirusak oleh mikroorganisme (nonbiodegradable) sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Anonimous, 2009). Surfaktan sebagai komponen utama dalam deterjen dan memiliki rantai kimia yang sulit didegradasi (diuraikan) alam. Pada mulanya surfaktan hanya digunakan sebagai bahan utama pembuat deterjen. Namun karena terbukti ampuh membersihkan kotoran, maka banyak digunakan sebagai bahan pencuci lain. Surfaktan merupakan suatu senyawa aktif penurun tegangan permukaan yang dapat diproduksi melalui sintesis kimiawi maupun biokimiawi. Sifat aktif permukaan yang dimiliki surfaktan diantaranya mampu menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka dan meningkatkan kestabilan sistem emulsi. Hal ini membuat surfaktan banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti industri sabun, deterjen, produk kosmetika dan produk perawatan diri, farmasi, pangan, cat dan pelapis, kertas, tekstil, pertambangan dan industri perminyakan, dan lain sebagainya (Scheibel J, 2004).1 Dengan makin luasnya pemakaian deterjen maka risiko bagi kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan pun makin rentan. Limbah yang dihasilkan dari deterjen dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan yang selanjutnya akan mengganggu atau mempengaruhi kehidupan masyarakat (Heryani dan Puji, 2008).2 2 1 Scheibel J. 2004. The Evolution of Anionic Surfactan Tehnology to Meet the Requirement of the Laundry Deterjent Industry. Journal of Surfactan and Detergent. Vo7. No. 5. Diketik pada tanggal 6 oktober 2013 2 Heryani. A, Puji, H. 2008. Pengolahan Limbah Deterjen Sintetik dengan Trickling Filter [Makalah Penelitian] [8 Desember 2010]. Diketik pada tanggal 6 oktober 2013
  6. 6. - Fakta Kasus Dibalik Latar Belakang yang saya tulis di atas, ternyata mempunyai kasus pencemaran Lingkungan yaitu tentang pencemaran limbah pabrik sabun Palem Pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 1997. Pencemaran ini sempat diprotes masyarakat setempat beberapa kali. Namun protes tersebut tetap tidak membuahkan hasil dan pencemaran terus berlangsung. Dalam masalah ini kembali pihak Pemda Tasikmalaya tidak bersikap tegas. Tindakan Pemda terkesan memihak pengusaha sehingga timbul ke tidak percayaan masyarakat terhadap aparat. - Pandangan Dalam pencemaran ini, akibat yang menimbulkan masyarakat Tasikmalaya memprotes Pabrik Sabun Palem yang letaknya di Jl. Mayor Sl. Tobing No 46 Tasikmalaya, Jawa Barat. Menimbulkan terjadinya kerusakan tanah dan Tercemarnya Perairan akibat dari pembuangan limbah pabrik tersebut yang mengancam pada beberapa wilayah seperti persawahan, rumah warga, dan sungai yang ada di sekitar letak pabrik itu. Oleh karena itu, dalam masalah perkara di atas, sebaiknya warga sekitar yang terkena pencemaran akibat pabrik sabun palem dapat meminta kepada Walikota untuk memberi peringatan ke tempat pabrik tersebut, agar pembuangan limbahnya tidak di buang di dekat pemukiman warga sehingga tidak terkena imbas dari limbah tersebut. Maka dari itu, Walikota sebaiknya menegaskan kepada pimpinan pabrik sabun palem untuk tidak membuang limbahnya ketempat pemukiman warga dan seharusnya limbah dari pabrik tersebut di buang ketempat yang seharusnya. 3
  7. 7. B. PEMBAHASAN Kemajuan Teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materil bagi manusia, akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan dalam kelangsungan hidup manusia, terutama industri-industri yang mengahasilkan produk sampling. Bahaya dan gangguan tersebut bersifat negatif dan pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan, lebih jauh lingkungan tidak dapat memanfaatkan sebagaimana kualitas sebenarnya. Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi maupun mengendalikan segala bentuk pencemaran sebaga produk samping perusahaan industri, maka perindustrian dalam surat keputusannya Nomor : 20/M/SK/1/1986 telah mengeluarkan lingkup tugas departemen perindustrian dalam pengendalian pencemaran industri terhadap Lingkungan Hidup. Dalam pasal 2 surat keputusan tersebut, diatur pengendalian pencemaran industri, meliputi : a. Pencegahan pencemaran industri, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan ataupun pengoperasian industri yang terdiri dari : 1. Peilihan lokasi, yang dikaitkan dengan tata ruang. 2. Studi yang menyangkut dengan pengaruh dari pemilihan lokasi industri terhadap kemungkinan pencemaran pada lingkungan hidup yaitu studi analisis dampak lingkungan. 3. Pemilihan Teknologi proses termasuk desain peralatan dalam pembuatan produk industri dan penggunaan peralatan untuk pencegahan pencemaran 4. Pemilihan sistem pengadaan penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengangkutan bahan baku dan atau produk industri terutama bahan beracun dan berbahaya. 5. Pemilihan teknologi pengolahan limbah industri termasuk daur ulang limbah industri. 6. Sistem pengawasan terhadap gejala dan timbulnya pencemaran industri. 4
  8. 8. b. Penanggulangan pencemaran industri baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap operasional yang terdiri dari : 1. Penetapan tentang berlakunya standar kualitas limbah bagi tiap jenis bidang usaha industri serta penetapan tentang nilai ambang batas bagi suatu lingkungan. 2. Penelitian penyebab pencemaran serta pemberian petunjuk untuk mengatasinya. 3. Petunjuk mengenai penanganan limbah industri mencemarkan lingkungan melalui cara penyimpanan sementara, daur ulang, pemusnahan, pembuangan secara aman seperti penimbunan di dalam tanah atau pengisolasian ke dasar laut dan lain sebagainya, baik dalam bentuk turun tangan ataupun dalam konsultasi.3 Berbicara tentang limbah industri, maka ada beberapa yang menyangkut dengan Baku Mutu lingkungan. Diantaranya : 1. UU No .5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Sebelum UU ini ditetapkan telah ada SK menteri Perindustrian No. 134/1987 tentang pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai akibat dari usaha industri. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain mengenai : a. Uraian mengenai teknologi/proses pembuatan produksi bagi penilaian teknologinya terhadap masalah lingkungan. b. Daftar seluruh bahan/zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi. c. Daftar seluruh macam bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/masuk ke dalam lingkungan dalam bentuk padat, cair atau gas. d. Cara pembuangan ataupun proses netralisir bahan/zat berbahaya tersebut. 5 3 Joko Subagyo,Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, hal 43-44. Diketik pada tanggal 7 November 2013
  9. 9. 2. UU No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan UU ini antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : a. Larangan usaha pertambangan di wilayah yang tertutup untuk umum, daerah pertahanan, dan daerah-daerah tertentu (pasal 16 ayat 2 dan 3). b. Pemulihan keadaan bekas pertambangan agar tidak membahayakan kesehatan dan bahaya lingkungannya (pasal 30). c. Membahayakan umum (pasal 46 ayat 4, PP No. 32 Tahun 1969 sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 diatas). 3. UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Mengatur antara lain, tentang : a. Pencemaran air, laut, dan udara. b. Pencegahan meluasnya pencemaran. c. Perlindungan untuk kepentingan perikanan, cagar alam, dan lain-lain. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 Tentang pengawasan pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai mengatur serta lebih menyeluruh dan terinci kegiatan di lepas pantai, termasuk standar dan syarat-syarat yang penting bagi perlindungan lingkungan. 5. Peraturan Menteri Pertambangan No. 04 tahun 1973 Tentang pencegahan dan penaggulangan pencemaran perairan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, antara lain, mengatur tentang syarat-syarat pengeboran (drilling mud) dan pembakaran bahan buangan minyak di atas tongkang. 6
  10. 10. 6. Peraturan Menteri pertambangan No. 04 tahun 1977 Tentang kewajiban mengajukan rencana kerja tentang cara mencegah dan menanggulangi pencemaran serta prosedur perizinan berdasarkan pertimbangan pengendalian lingkungan.4 Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni : - Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang di perkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah meninggalkan pabrik/industri. - Menetapkan ketentuan tentang Stream Standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. Penetapan baku mutu limbah harus dikaitkan dengan kualitas ambien dan baku mutu ambien. Untuk jelasnya dapat dijelaskan dengan beberapa contoh sebagai berikut : - Suatu daerah yang keadaan lingkungan ambiennya masih sangat baik berarti pula bahwa bats baku mutu ambien masih jauh dari keadaan kualitas ambien. - Pelepasan bahan tercemar dari suatu proyek akan menurunkan keadaan kualitas ambien. Tetapi, karena batas baku mutu ambien masih jauh maka penurunan kualitas ambien belum melampaui baku mutu ambien yang telah ditetapkan. - Suatu daerah lain mempunyai keadaan kualitas ambien yang sudah tidak baik atau mendekati baku mutu ambienyang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan pula bahwa pencemaran dari proyek-proyek yang ada sudah sangat berat. Akibat dari keadaan seperti tersebut, apabila ada pelepasan bahan pencemar yang sedikit saja, maka terjadi penurunan keadaan kualitas ambien yang sudah melampaui batas baku mutu ambien.5 7 4 Prof.Dr.M.Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Hidup, P.T ALUMNI. JL. Bukit Paker Timur, 2001. Hal 130-132. Diketik pada tanggal 7 november 2013. 5 Muhammad Erwin, SH., M.Hum., Hukum Lingkungan Dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama. Jl. Mengger Girang No.98, Bandung, 2008. Hal 69-70. Diketik pada tanggal 9 November 2013.
  11. 11. Mengingat bahwa studi AMDAL adalah aktivitas yang tersusun secara sistematika dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat indisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara tuntut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral). Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut studi AMDAL harus dilandasi oleh metodologi yang akurat. AMDAL didahului oleh penapisan (screening) apakah proyek memerlukan AMDAL atau tidak. Penapisan atau penyaringan proyek bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Jadi penapisan adalah suatu metode atau tekhnik yang digunakan untuk menentukan secara selektif proyek-proyek mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL dan proyek-proyek mana pula yang tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan rencana anggaran biaya dan waktu.6 Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan apabila kegiatan itu merupakan : - Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. - Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui. - Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemorosatan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. - Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. - Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasana konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. - Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. - Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati 8 6 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta, 2001. Hal 76. Diketik pada tanggal 9 November 2013.
  12. 12. - Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. - Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.7 C. Penutup - Kesimpulan Dari Pembahasan di atas, Pabrik Sabun Palem ini mempunyai banyak pencemaran yang menjadi perkembangannya sangat berbahaya, karena bersifat negatif dan dampak akibat dari pembuangan limbahnya dapat mengganggu kelestarian lingkungan sehingga timbulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kebersihan lingkungan menjadi kerusakan tanah. Tetapi, pencemarannya dapat di tanggulangi dan mencegah dari limbah tersebut. Yakni pemerintah juga membuat keputusan yang akurat dalam menangani masalah seperti di atas. - Saran Seharusnya, Pimpinan Pabrik Sabun Palem tersebut mempunyai planning untuk bagaimana Limbah dari pabrik tersebut di buang atau bagaimana untuk menghindari kasus pencemaran akibat dari pembuatannya. Dan juga seharusnya, Limbah dari pabrik tersebut harus diolah melalui dari cara penyimpanan sementara, daur ulang, pemusnahan, pembuangan secara aman seperti penimbunan di dalam tanah atau pengisolasian ke dasar laut dan lain sebagainya, baik dalam bentuk turun tangan ataupun dalam konsultasi. 9 7 Ibid Hal 5.
  13. 13. Daftar Pustaka - - - Scheibel J. 2004. The Evolution of Anionic Surfactan Tehnology to Meet the Requirement of the Laundry Deterjent Industry. Journal of Surfactan and Detergent. Vo7. No. 5. Heryani. A, Puji, H. 2008. Pengolahan Limbah Deterjen Sintetik dengan Trickling Filter [Makalah Penelitian] [8 Desember 2010] Joko Subagyo,Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, hal 43-44. Prof.Dr.M.Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Hidup, P.T ALUMNI. JL. Bukit Paker Timur, 2001. Hal 130-132. Muhammad Erwin, SH., M.Hum., Hukum Lingkungan Dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama. Jl. Mengger Girang No.98, Bandung, 2008. Hal 69-70. Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta, 2001. Hal 76. 10

×