Your SlideShare is downloading. ×
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Badan hukum sebagai subjek hukum dalam kuh perdata

10,898

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
10,898
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam KUHPerdata Tugas Mata Kuliah Hukum Perdata Dosen : HD. Suratno, SH Oleh : Zainal Abidin 430.200.12.2868 SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG TASIKMALAYA 2014
  • 2. KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, tak lupa sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman, sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Perdata. Makalah ini berisikan tentang Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam KUHPerdata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada khususnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan makalah ini. Tasikmalaya, 26 Desember 2013 Penyusun i
  • 3. Daftar isi Kata Pengantar................................................................................................................... i Daftar isi............................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang......................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah.................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN BAB III PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................................................... 18 B. Saran......................................................................................................................... 19 Daftar Pustaka..................................................................................................................... 20 ii
  • 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam pergaulan hukum di tengahtengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu - satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut "badan hukum" (rechtspersoon). Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban - kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan - hubungan hukum (rechts-betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurUjkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian - perjanjian jual - beli, tukar - menukar, sewa - menyewa dan segala macam perbuatan di lapanganharta kekayaan. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidakmungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya. 1
  • 5. Adanya badan hukum (rechtspersoon) di samping manusiatunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbulsebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyaikepentingan perseorangan (individuil), juga mempunyaikepentingan bersama dan tujuan bersama yang harusdiperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpulmempersatukan diri dengan mem-bentuk suatu organisasi danmemilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka jugamemasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milikbersama, dan menetapkan peraturanperaturan intern yanghanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu.Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyaikepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru,yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa Pengertian Badan Hukum dan apa saja Perbuatan Hukumnya? 2. Apa Perbedaan dari teori – teori badan hukum, pembagian badan – badan hukum, dan syarat – syarat hukum? 3. Menjelaskan tentang badan hukum (Rechtspersoon). 2
  • 6. BAB II PEMBAHASAN Subjek hukum terdiri atas manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Jadi disamping manusia, ada pula subjek hukum lain, yaitu badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sebelum lebih lanjut membahas badan hukum sebagai subjek hukum, perlu diketahui lebih dulu apa itu badan hukum. Pengertian badan hukum diberikan oleh dua ahli dibawah ini, yaitu: a). Prof. Subekti Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum (rechtspersoon). b). R. Soeroso Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Dari dua pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerjasama untuk tujuan tertentu dan dengan demikian badan itu memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. 3
  • 7. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengdakan perjanjian, manggabungkan diri dengan perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Untuk dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan diakui sebagai subjek hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perihal pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan hukum ini sesuai dengan bentuk/jenis badan hukum yang akan didirikan. Syarat pembentukan badan hukum ini berbeda antara satu bentuk/jenis badan hukum dengan bentuk/jenis badan hukum yang lain. Contoh: syarat/cara pembentukan badan hukum partai politik berbeda dengan syarat/cara pembentukan badan hukum perseroan terbatas (PT). Syarat/cara pembentukan kedua jenis badan hukum itu diatur dalam undang-undang yang berbeda dan dengan prosedur yang berbeda pula. 4
  • 8. 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya. 3) Hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Dalam hukum dikenal adanya dua macam badan hukum, yaitu: 1) Badan hukum publik: yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dan bergerak di bidang publik/yang menyangkut kepentingan umum. Badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu. Contoh: a. Negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945 b. Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dasarnya adalah Pasal 18, 18 A, dan 18 B UUD 1945 dan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda ini telah dirubah sebanyak dua kali) c. Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 d. Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 2) Badan Hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum perdata dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan orang perorang. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Contoh: a. Perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas b. Koperasi, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi 5
  • 9. c. Partai Politik, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perpol jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. A. Pengertian Badan Hukum Dalam Pergaulan hukum di tengah – tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu – satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut “badan hukum” (rechtpersoon). Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan – hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian – perjanjian jual – beli, tukar – menukar, sewa – menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya. 6
  • 10. Adanya badan hukum (rechtspersoon) disamping manusia tunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah – tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individual), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing – masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan – peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang – orang yang mempunyai kepentingan bersama yang bergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban anggota – anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. B. Teori – teori Badan Hukum Untuk mengetahui hakikat dari pada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam – macam teori tentang badan hukum yang satu sam lain berbeda – beda. Berikut ini hanya dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip oleh penulis – penulis ahli hukum kita, yaitu diantaranya : 1. Teori Fictie dari Von Savigny Menurut teori dari Von Savigny badan hukum semata – mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, 7
  • 11. tetapi orang menghidup – kannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing. 2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogents theorie) Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden. 3. Teori Organ dari Otto van Gierke Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (Fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh – sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat – alat yang ada padanya (pengurus, anggota – anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano. 4. Teori Propriete Collective Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaf. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama – sama. 8
  • 12. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang – orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Star Bussman dan Kranenburg adalah pengikut – pengikut ajaran ini. 5. Teori kenyataan Yuridis (Juridishe Realiteitsleere) Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja. Meskipun teori – teori tentang badan hukum tersebut berbeda – beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori – teori itu sependapat bahwa badan – badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian. C. Pembagian Badan – Badan Hukum Menurut Pasal 1653 BW Badan Hukum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu : 1). Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah Propinsi, kabupaten/kota, Bank – bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya. 2). Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan – perkumpulan, gereja dan organisasi – organisasi agama dan sebagainya. 9
  • 13. 3). Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang – undang dan kesusilaan, seperti P.T., koperasi, dan lain sebagainya. Jika badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya, maka dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu : 1. Korporasi (Corporatie) Adalah gabungan (kumpulan orang – orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang terpisah dengan hak – hak dan kewajiban – kewajiban para anggotanya. Misalnya : PT, koperasi dan sebagainya. 2. Yayasan (Stichting) Adalah harta kekayaan yang di tersendirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya. Batas antara korporasi dan yayasan tidak tegas, sehingga timbul beberapa ajaran untuk membedakan korporasi itu dengan yayasan sebagai berikut : a). Pada korporasi para anggotanya bersama – sama mempunyai kekayaan dan bermacam – macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu, sedangkan pada yayanan kepentingan yayasan tidak terletak pada anggotanya, karena yayasan tidak mempunyai anggota. 10
  • 14. b). Dalam korporasi para anggota bersama – sama merupakan organ yang memegang kekuasaan yang tertinggi sedangkan dalam yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pengurusnya. c). Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya adalah para anggotanya, sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya adalah orang – orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut. d). Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, sedangkan pada yayasan titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu. Badan Hukum dapat pula dibedakan atas 2 jenis yakni : 1. Badan hukum Publik 2. Badan Hukum Privat Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada 2 macam, yaitu : a). Berdasarkan terjadinya, yakni “badan hukum privat” didirikan oleh perseorangan, sedangkan “badan hukum publik” didirikan oleh Pemerintah/Negara. b). Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat. 11
  • 15. Badan hukum publik misalnya : - Negara RI - Daerah Propinsi - Daerah Kabupaten/Kota - Bank – bank Negara (seperti Bank Indonesia) Badan hukum privat misalnya : - Perseroan Terbatas (PT) - Koperasi - Yayasan D. Peraturan Tentang Badan Hukum (Rechtspersoon) BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s.d. 1665 dengan istilah “van zedelijke lichamen” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu, lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah persoon, maka seharusnya dimasukkan dalam buku I tentang orang. Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain memuat dalam Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, Stb. 1927 No. 156 tentang Gereja dan Organisasi – organisasi Agama, 12
  • 16. Undang – undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. E. Syarat – syarat Badan Hukum Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtspersoon). Menurut doktrin syarat – syarat itu adalah sebagai berikut dibawah ini : 1. Adanya kekayaan yang terpisah Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota – anggotanya, tetapi terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota – anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota – anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota – anggotanya. 2. Mempunyai tujuan tertentu Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum. 13
  • 17. Jadi, bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 3. Mempunyai kepentingan sendiri Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan – kepentingan tersebut merupakan hak – hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa – peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankan terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. 4. Ada organisasi yang teratur Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subyek hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan orangnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan – peraturan lain atau keputusan rapat anggota yang tiada lain dari pada pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi. 14
  • 18. Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan hukum/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, himpunan/perkumpulan/badan itu harus mendapat izin dari pemerintah cq. Departemen Kehakiman (d/h Gubernur Jenderal – Pasal I Stb. 1870 No. 64). F. Perbuatan Badan Hukum Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang – orang manusia biasa. Namun, orang – orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut “organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini di tentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya. 15
  • 19. Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang – wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan – ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya. Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas – batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya yang lebih tinggi ini harus masih dalam batas – batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan : “ Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh – sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan – perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah ”. Kemudian Pasal 45 WνK menyatakan : 1). “ Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik – baiknya, mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga ”. 2). “ sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat – syarat pendirian, 16
  • 20. maka, atas kerugian yang karenanya telah di derita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing – masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya ”. Jadi, jelas dalam hal organ bertindak di luar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas – batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad), badan hukum tetap bertanggung jawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli – ahli hukum, seperti Paul Scholten. 17
  • 21. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badann hukum menjadi tanggung jawab badann hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya. 18
  • 22. Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu: - Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara; - Yang diakui oleh kekuasaan; - Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan. B. Saran Ternyata dalam kasus ini banyak yang tidak diketahui oleh semua orang, maka dari itu, kita sebagai anak Indonesia harus mempelajari tentang badan hukum ini agar kita bias mengetahui dan mengenal banyak tentang badan hukum ini, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus berkecimpung untuk menanam Peraturan Hukum di negara Kita. Demikian dari saya, semoga makalah yang saya buat ini bermanfaat bagi sodara/i. 19
  • 23. Daftar Pustaka - Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, cet. I, 1977, p.10. - Chidir Ali, S.H. Badan Hukum, alumni, Bandung, 1976, p. 29-33; Ali Rido, S.H., op.cit., p. 15-17; Mr Drs. E. Utrecht, op.cit., p. 245-247; Achmad Ichsan, S.H., op.cit., p. 71-77. - H. Riduan Syahrani, S.H., 2010, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, P.T. Alumni, JL. Bukit Pakar Timur II/109. Hal 51-60. 20

×