Your SlideShare is downloading. ×
Konservasi satwa liar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Konservasi satwa liar

5,103
views

Published on


0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,103
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
187
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Konservasi Satwa Liar
  • 2. Apa itu satwa liar
    • Semua satwa yang hidup liar/tidak dipelihara manusia
    • Dilindungi ataupun tidak dilindungi
    • Baik di lingkungan alami ataupun buatan
    • Belum mengalami domestifikasi (dimanfaatkan oleh manusia)
    • Dalam jumlah yang melimpah hingga sangat terbatas.
  • 3. Manfaat ekonomis:
  • 4. Nilai Budaya:
  • 5.  
  • 6.
    • Pembasmi hama (burung t y t o alba), pembantu penyerbukan di alam,
    Manfaat ekonomis:
  • 7. Dasar Hukum
    • CITES ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) 1973 jo Keppres No. 43 Thn 1978
    • UU No. 5 Thn 1990 ttg KSDAHE
    • PP No. 7 Thn 1999 ttg Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa
    • PP No. 8 Thn 1999 ttg Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa Liar
  • 8. Apa saja yang dilakukan?
    • Menetapkan status konservasi satwa liar.
    • Melakukan penelitian2.
    • Kampanye dan sosialisasi.
    • Pembentukan kawasan konservasi.
    • Pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar
  • 9. CITES 1973
    • Misi dan tujuan  menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional.
    • Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar konvensi:
      • Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar,
      • Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia,
      • Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi,
      • Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over exploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.
  • 10. IUCN Red List Category
  • 11. Konsep Pengelolaan menurut CITES
    • Diserahkan pd Otoritas Pengelola ( Management Authority ) dan Otoritas Keilmuan ( Scientific Authority ).
    • Species dapat diperdagangkan sesuai prinsip non-detriment finding  perdagangan suatu jenis tumbuhan dan satwa liar tidak akan mengakibatkan rusaknya potensi populasi tumbuhan dan satwa liar (TSL) tersebut di habitat alamnya.
    • Kewajiban dlm Legislasi Nasional harus dapat:
      • Menunjuk satu/lebih Management&Scientific Authority,
      • Melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan konvensi,
      • Menghukum perdagangan yang melanggar,
      • Melakukan penyitaan terhadap spesimen-spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.
  • 12. Konsep Pengawetan (dlm PP)
    • Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah .
    • Tujuan:
      • menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
      • menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
      • memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada .
    • Upaya:
      • penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
      • pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
      • pemeliharaan dan pengembangbiakan
  • 13. Konsep Perlindungan (dlm PP)
    • Kriteria utk ditetapkan status “dilindungi”
      • mempunyai populasi yang kecil;
      • adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
      • daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
    • dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu
    • Bentuk kegiatan dalam lingkup in-situ protection
      • Identifikasi;
      • Inventarisasi;
      • Pemantauan;
      • Pembinaan habitat dan populasinya;
      • Penyelamatan jenis;
      • Pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
  • 14.  
  • 15. Alur Kerja Konservasi TSL
    • Sistem perijinan standar CITES & upaya kontrol diberikan o/ Ditjen PHKA Dephut, dibantu UPT BKSDA di tiap provinsi
    • LIPI: otoritas keilmuan, dan memiliki wwng m’berikan rekomendasi jumlah & jenis TSL yg dpt diperdagangkan;
    • Dirjen Bea Cukai: wwng dlm melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yg dimiliki para eksportir;
    • Badan Karantina Pertanian Deptan: wwng melakukan tindak karantina u/ memeriksa kesehatan jenis TSL serta kelengkapan & kesesuaian spesimen dgn dokumen;
    • Pusat Karantina Ikan DKP: idem u/ ikan;
    • POLRI: wwng melakukan penyidikan tindak pidana di bidang KSDAHE, tmsk perdagangan illegal TSL (bersama2 PPNS Kehutanan);
    • Deperindag: wwng dlm fasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan TSL kpd para eksportir
  • 16.  
  • 17. Konsep Pemanfaatan (dlm PP)
    • P emanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:
      • a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
      • b. Penangkaran;
      • c. Perburuan;
      • d. Perdagangan;
      • e. Peragaan;
      • f. Pertukaran;
      • g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
      • h. Pemeliharaan untuk kesenangan.
  • 18. Perburuan
    • Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), perolehan trofi (hunting trophy), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat
    • Perburuan  konservasi??
  • 19. Pengendalian Perdagangan
    • Quota
    • Penetapan kuota pengambilan/penangkapan TSL didasarkan pd prinsip kehati-hatian ( precautionary principle ) & dasar2 ilmiah u/ mncegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi ( non-detriment finding );
    • 2. Perizinan
    • Perdagangan jenis TSL hanya dpt dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah Tiga izin pemanfaatan TSL:
      • izin mengambil atau menangkap TSL, diterbitkan BKSDA,
      • izin sebagai pengedar TSL DN, diterbitkan BKSDA, dan
      • izin sebagai pengedar TSL LN, diterbitkan Ditjen PHKA.
  • 20. Izin Penangkaran
    • Macam Penangkaran:
    • Captive Breeding (pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol)
    • Rearing/Ranching (pembesaran anakan dari telur/anakan dari habitat alam)
    • Artificial Propagation (perbanyakan tumbuhan secara buatan)
    • Transplantation (budidaya) koral
    • Izin diberikan utk tiga kategori:
    • TSL dilindungi & masuk dlm CITES, izin dr Ditjen PHKA
    • TSL tdk dilindungi & masuk CITES, izin dr Kepala Balai KSDA;
    • TSL tdk dilindungi & tdk masuk CITES, izin dr Kepala Dinas tk Provinsi.
  • 21.  
  • 22. Tujuan Penangkaran
    • Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam,
    • Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran
  • 23.
    • TSL baik yg dilindungi maupun yg tdk dilindungi dpt dimintakan izin utk penangkaran, kecuali:
    • ANOA
    • BABI RUSA
    • BADAK JAWA
    • BADAK SUMATERA
    • BIAWAK KOMODO
    • CENDERAWASIH
    • ELANG JAWA, GARUDA
    • HARIMAU SUMATERA
    • LUTUNG MENTAWAI
    • ORANG UTAN
    • OWA JAWA
    • TUMBUHAN JENIS RAFLESIA
  • 24. Level perlindungan utama:
    • A noa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi);
    • Babi rusa (Babyrousa babyrussa);
    • Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus);
    • Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis);
    • Biawak Komodo (Varanus komodoensis);
    • Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili Paradiseidae);
    • Elang Jawa, Elang Garuda (Spizaetus bartelsi);
    • Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae);
    • Lutung Mentawai (Presbytis potenziani);
    • Orangutan (Pongo pygmaeus);
    • Owa Jawa (Hylobates moloch)
  • 25. Makna Pelestarian SDA hayati
    • Pasal 19
    • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
    • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiat an pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
    • Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
  • 26. Pasal 21
    • Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
    • b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  • 27.
    • Setiap orang dilarang untuk:
      • menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
      • menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan me m perniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
      • mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
      • memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
      • mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
  • 28. Pasal 22
    • Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
    • Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
    • Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia
  • 29. Kewenangan Penyidikan
    • melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
    • melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
    • memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
    • melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
    • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
    • membuat dan menandatangani berita acara;
    • menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  • 30. Fakta
    • Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang.
    • 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang.
    • 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku.
    • Lebih dari 100.000 burung paruh bengkok setiap tahunnya ditangkap dari alam Papua dan Maluku. Penangkapan ini juga melibatkan oknum militer.
    • Burung paruh bengkok (nuri dan kakatua) ditangkap dari alam dengan cara-cara yang menyiksa dan menyakitkan satwa. Bulunya dicabuti agar tidak bisa terbang.
    • Setiap tahunnya ada sekitar 1000 ekor orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan juga luar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan adalah masih bayi.
    • Sekitar 3000 owa dan siamang setiap tahunnya diburu untuk diperdagangkan di dalam negeri dan diselundupkan ke luar negeri
  • 31.