Penataan ruang

707 views
601 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penataan ruang

  1. 1. Penataan Ruang
  2. 2. Mana yang lebih efisien? Perencanaan Kota yang Strategis Pembangunan Tanpa Perencanaan V.
  3. 3. Penataan Ruang <ul><li>Undang-undang No. 24 Tahun 1992 </li></ul><ul><li>Pembagian konseptual perencanaan: </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup </li></ul></ul><ul><ul><li>Penataan ruang </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan pengelolaan SDA </li></ul></ul><ul><li>Perencanaan LH: </li></ul><ul><ul><li>Pembuatan inventarisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Penetapan status kualitas media LH </li></ul></ul><ul><ul><li>Perumusan rencana u mengelola kualitas media </li></ul></ul>
  4. 4. Cakupan <ul><li>Pasal 14 (2): </li></ul><ul><li>“ perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna SDA lainnya” </li></ul><ul><li>Perencanaan tata ruang menetapkan kerangka kerja lokasi dan fisik untuk melaksanakan berbagai keg masy termasuk pemanfaatan SDA. </li></ul>
  5. 5. Fungsi Perencanaan Tata Ruang <ul><li>Koordinasi: rekonsiliasi tujuan-tujuan individual, sektoral dan komunitas dengan tujuan-tujuan daerah. </li></ul><ul><li>Regulasi: pengendalian pemanfaatan tanah melalui alokasi pemanfaatan yg didefinisikan dan penekanan persyaratan guna mengurangi konflik sosial, mengoptimalkan pemanfaatan keuntungan pemanfaatan dan melindungi LH. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Informasi: pengumpulan dan pemrosesan informasi mengenai masalah perencanaan </li></ul><ul><li>Sosialisasi: keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi kualitas LH mereka </li></ul><ul><li>Mediasi: ketetapan saluran-saluran komunikasi antara kabupaten/kota, daerah dan tingkat pemerintah daerah </li></ul><ul><li>Perumusan tata ruang diharapkan dapat untuk memadukan kegiatan-kegiatan sektor swasta, umum, dan masyarakat. </li></ul><ul><li>masalahnya  kerangka kerja hukum yg tidak memadai dan kurangnya prosedur perencanaan </li></ul>
  7. 7. Hak WN terkait tata ruang <ul><li>Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang (Pasal 4 (1)). </li></ul><ul><li>Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4 (2) a) </li></ul><ul><li>Berperanserta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 4 (2) b), dan </li></ul><ul><li>Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang (Pasal 4 (2) c). </li></ul>
  8. 8. <ul><li>UU 24/92 menekankan 3 konsep: </li></ul><ul><li>penataan, </li></ul><ul><li>pemanfaatan dan </li></ul><ul><li>pengendalian. </li></ul><ul><li>Berdasar pada konsep: </li></ul><ul><li>kawasan tertentu  kawasan lindung dan kawasan budi daya </li></ul><ul><li>konsep administratif  tingkat pemerintahan, yaitu ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya </li></ul><ul><li>berdasar pada lokasinya  kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (pasal 11): </li></ul><ul><li>lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan interaksi antar lingkungan; dan </li></ul><ul><li>tahapan, pembiayaan dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan. </li></ul>
  10. 10. Konsep UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang <ul><li>PR berdasarkan sistem: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan </li></ul><ul><li>PR berdasarkan fungsi utama kawasan: kawasan lindung & kwsn budidaya </li></ul><ul><li>PR berdasarkan wilayah administratif </li></ul><ul><li>PR berdasarkan kegiatan: PR kawasan perkotaan & kwsn perdesaan </li></ul><ul><li>PR berdasarkan nilai strategis </li></ul><ul><li>Diselenggarakan dg perhatikan: kondisi fisik wilayah, potensi SDA, geostrategi-pol-ek </li></ul>
  11. 11. RTRW <ul><li>Muatan dan cakupan: </li></ul><ul><li>Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; </li></ul><ul><li>Struktur ruang: rencana sistem pusat permukiman & rencana sistem jaringan prasarana; </li></ul><ul><li>Pola ruang: peruntukan kwsn lindung & budidaya; </li></ul><ul><li>Memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, antar kegiatan kwsn; </li></ul>
  12. 12. Ruang Terbuka Hijau <ul><li>RTH: privat dan publik </li></ul><ul><li>Proporsi: 30 % dr luas wil kota (20 % untuk publik). </li></ul><ul><li>Distribusi sebaran: disesuaikan dg sebaran penduduk & hierarki pelayanan. </li></ul><ul><li>Publik: taman kota, TPU, jalur hijau di jalan, sungai dan pantai. </li></ul><ul><li>Privat: kebun/taman/halaman masy yg ditanami tumbuhan. </li></ul>
  13. 13. PR Kawasan Perkotaan <ul><li>Dibagi menurut besarannya: </li></ul><ul><li>Kawasan perkotaan kecil (50rb – 100rb jiwa); </li></ul><ul><li>Kawasan perkotaan sedang (100rb – 500rb jiwa); </li></ul><ul><li>Kawasan perkotaan besar (> 500rb jiwa); </li></ul><ul><li>Kawasan metropolitan (min 1juta jiwa & keterkaitan fungsional dlm sistem); </li></ul><ul><li>Kawasan megapolitan (2 atau lebih metropolitan). </li></ul>
  14. 14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang <ul><li>Peraturan zonasi  PP dan Perda; </li></ul><ul><li>Perizinan; </li></ul><ul><li>Pemberian insentif dan disinsentif; </li></ul><ul><li>Pengenaan sanksi; </li></ul><ul><li>Penentuan kawasan strategis. </li></ul>

×