Week 7. annex jatam - korupsi tambang di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Week 7. annex jatam - korupsi tambang di indonesia

on

  • 795 views

 

Statistics

Views

Total Views
795
Views on SlideShare
795
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Week 7. annex jatam - korupsi tambang di indonesia Presentation Transcript

  • 1. Tambang-tambang Korupsi Jakarta, 16 Desember 2010 Oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
  • 2. “Tambang = Pemiskinan & Korupsi” “Laporan Oxfam Amerika, Oktober 2001 berjudul “Extractive Industries Review and the Poor”menyimpulkan bahwa negara-negara yang bergantung pada eksport minyak dan mineral cenderung memiliki tingkat korupsi sangat tinggi, pemerintah otoriter, tingkat kemiskinan dan kematian anak yang tinggi, ketidakadilan pemerataan ekonomi dan rentan terhadap ekonomi “Akan terus terfasilitasi” RPJP 2005-2025; Usaha mewujudkan ekonomi yang kuat didukung dengan sektor Pertanian, Pertambangan danManufaktur. RPJM 2010-2014; Menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan dalam pemulihan, pertumbuhan danpeningkatan ekonomi. Pemda dalam koridor Otda berlomba mengeluarkan izin. “Kab. Kukar sepanjang 2007-2008 mengeluarkan 247 izinatau 1 buah per 2 hari” UU No. 4/2009 ttg Minerba; Lebih mengurus investasi; Revisi UU Migas National Summit Insentif kepada pengusaha AC-FTA, AI-FTA, AusA-FTA dll
  • 3. Peluang Terjadinya Korupsi“Mulai Awal Hingga Akhir” Pengurusan Izin/kontrak;• Pemberian izin pada lokasi yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan lindung, HPH, HTIatau konsesi perusahaan lain. Juga pada kawasan pemukiman, perkebunan dan pertanian warga.• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan -PP No. 2 Thn 2008-; 13 Perusahaan tambang belum bayar PNPB(ke-13 perusahaan ini adalah perusahaan yang diberikan izin menambang dikawasan hutan melaluiPerppu 1 tahun 2004), salah satunya PT. Freeport tidak bayar sejak 2004-2009, bahkan tidak memilikiizin IPPKH.• Alih Fungsi Kawasan; 1) Seluas 14.000 ha di TN Bogani Nani Wartabone menjadi APL untuktambang PT. Gorontalo Minerals. 2) Putusan aneh MA No. 29 P/HUM/2004 tgl 17 September 2008membatalkan SK Menhut No. SK-126/Menhut/II/2004 tgl 29 April 2004 atas penetapan Kawasan TNBatang Gadis yang diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining. 3) Surat Perjanjian No. E.PL.03.06.6290034antara Dep. Kehakiman dan HAM dengan PT. Semen Cibinong (Kini Holcim Indonesia) menambangbatu gamping di pulau Nusakambangan.• Pembiayaan politik; Kampanye Pilpres, Pilkada dan Dewan = Perppu 1/2004 dan PP 02/2008.• Pembebasan lahan;• Karakter tambang yang rakus akan lahan dan hampir semua kawasan yang akan menjadi lokasitambang ada memiliki, disinilah perusahaan menggunakan alat-alat negara atau sebaliknya.Pengusiran secara paksa pun terjadi untuk mengurangi biaya pembebasan lahan. Mengusir pemiliklahan hampir terjadi disemua tambang, misalnya saja; PT. Nusa Halmahera Minerals (Maluku), PT.Indo Muro Kencana (Kalteng), PT. Kelian Equatorial Mining (Kaltim) atau PT. Newmont Nusa Tenggara(NTB)• Harga yang tidak masuk akal; Nilai yang ditawarkan BP untuk mengontrak lahan di Kampung TanahMerah Teluk Bintuni Rp.15 per meter, yang akhirnya disepakati Rp.50
  • 4. Lanjut Saat Tambang Beroperasi dan Produksi Jasa Keamanan paling banyak mengeruk untuk; UU 34 Thn 2004, pasal 7 TNI punya kewajibanmengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang bersifat strategis. Secara spesifik obvitnas tertuangdalam SK Menteri ESDM No. t1762/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obvitnas di sektor Energi danSumber Daya Mineral. Laporan tahunan PT. Freeport menyebutkan tiap tahun menyetorkan uang kepadapihak TNI hingga 2005 mencapai + US$26 juta Pungutan liar truk-truk pengangkut batubara di Kalimantan Selatan oleh aparat negara Pengawasan saat produksi lemah; Pemerintah hanya menerima laporan dari pihak operator/perusahaan,jumlah produksi sangat mungkin di manipulasi tidak sesuai yang dilaporkan. Bahkan di tambang mineral,bahan mentah yang diekspor berpotensi merugikan negara karena mineral ikutan/kandungan konsentratlainnya tidak terhitung. Kewajiban yang harus dibayar; Menunggak pajak dan Royalti. Kasus Gayus dan royalti 7 perusahaantambang senilai Rp.7 triliun adalah contoh yang paling faktual. Setoran royalti yang tidak sesuai dengan nilaiproduksi dan keuntungan perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport. Perusahaan dapat mewakili negara; BP mewakili pemerintah Indonesia dalam negosiasi penjualan LNGTangguh. Corporate Social Responsibility (CSR) - Program pencitraan dan pembungkaman warga oleh perusahaan -;Dana CSR PT. KPC per tahun US$5 juta yang sampai ke masyarakat US$1,5 juta CD PT. MSJ, Tanam Mangga di Sawah
  • 5. Lanjut Penutupan Tambang; Rehabilitasi dan Reklmasi Pengawasan dan penilaian yang lemah pada pelaksanaan reklamasi; Penanaman yang dilakukan olehpihak ke-3 di bekas lokasi tambang PT. Barisan Tropical Mining (BTM) hanya kurang 1/4 luas wilayahdibongkar dan pohon yang ditanam hanya sebagai syarat ada pohon. Perusahaan bisa menunda atau tidak setor jaminan reklamasi; Tahun 2010 saja tercatat ada 4 perusahaanpemegang PKP2B dan 84 perusahaan pemilik izin KP yang belum setor jaminan. Dana jaminan reklamasi sangat mungkin disalah gunakan dan rekanan yang berpotensi kolusi dannepotisme. Bekas tambang PT. BTM• Divestasi• Misalnya saham KPC dan NNT; Pada kasus KPC, niat Pemda Kaltim untuk memiliki saham KPC terganjalkarena nilasi saham KPC sangat mahal menurut menteri ESDM seharga US$700 juta untuk 51% saham, tapiketika KPC diambil alih 100% oleh Bumi Resources, nilainya hanya 500 milyar. Tak beda dengan kasusdivestasi PT. NNT yang berlarut-larut, kini Bumi Resources akan masuk ketika pemerintah pusat dan pemdaSumbawa tak sanggup untuk membeli saham PT. NNT
  • 6. Lanjut Program pemerintah; Proper KLH Kontroversi penilaian proper; Bagi perusahaan proper dengan nilai “Emas” dan “Hijau” akan memberikankepercayaan pasar, pemilik modal dan saham. Proper 2010, perusahaan tambang seperti; PT. Adaro, PT.NNT, PT.Arutmin, PT. Bukit Asam, Pertamina Cilacap, PT. Antam dapat predikat Hijau.
  • 7. Tambang dan Kekuasaan “Potential Cash”Mempertahankan dan Merebut kekuasaan tidak hanya komoditi bisnis dan ekonomi semata Pemilu/Pilpres/Pilkada Banner Bupati Bojonegoromengajak sukseskan pembebasan lahan
  • 8. Terima Kasih