Peraturan Terkait Penyusunan
dan Penilaian AMDAL

Wahyu Yun Santoso

Fakultas Hukum UGM
Hp. 081578657800
Email: wahyu.yuns...
Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d Maret 2012?)
Dftr RK Wajib AMDAL

Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK.

Per.M...
PermenLH No. 16 Tahun 2012
• Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
• Meliputi: dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan ...
Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
• Kebijakan di bidang per...
Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulanggi da...
PermenLH 17 Tahun 2012
• Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL
a. masyarakat terkena dampak;
b. masyarakat pemerhati ...
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENILAI AMDAL *)

PERLU MEMILIKI LISENSI  Per. Men. LH 15 Th 2010

Menteri LH /
Gub / Bpt / WK...
Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
Sekretariat
KPA
Tim Teknis

Uji Administrasi
Dokumen KA (QA/Q...
Susunan Komisi Penilai Amdal
Komisi Penilai Amdal
Pusat

Komisi Penilai Amdal
Provinsi

Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kot...
DITOLAK
(perlu diperbaiki)

PERSETUJUAN K.A. / PENOLAKAN

KOMISI
PENILAI AMDAL

TIM TEKNIS
KOMISI
PENILAI AMDAL

MEMENUHI
...
Menteri LH/
Gubernur
Bpt / WK

Kptsn Kelayakan L. + Izin L.
Kptsn Tdk Layak Ling

DITOLAK
(perlu diperbaiki)

10 HARI KERJ...
Pertimbangan dalam Menetapkan
Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL
PP 27/2012 Pasal 29 ayat (4)

•

Prakiraan sec...
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)
1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan di ...
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peraturan ttg penilaian amdal 1113

2,499

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,499
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan ttg penilaian amdal 1113

  1. 1. Peraturan Terkait Penyusunan dan Penilaian AMDAL Wahyu Yun Santoso Fakultas Hukum UGM Hp. 081578657800 Email: wahyu.yuns@yahoo.com
  2. 2. Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d Maret 2012?) Dftr RK Wajib AMDAL Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK. Per.Men. LH No 17/2012 Per. Men LH No.5 / 2012 1 2 PP 27 /2012 Izin Lingk UU 32/2009 PPLH Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL Per.Men LH No 16 /2012 3 4 Pedoman Penyusunan AMDAL Per. Men LH No 5 / 2008 5 Per Men LH No.24 /2009 Pr.Men LH No 15 / 2010 Tata cara LisensiKomisi Pnilai AMDAL Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  3. 3. PermenLH No. 16 Tahun 2012 • Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup • Meliputi: dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan SPPL • Dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL sbg syarat pengajuan izin lingkungan • SPPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL • Dokumen AMDAL adalah media integrasi: a. b. ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievable technology) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup
  4. 4. Kriteria Kelayakan Lingkungan • Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. • Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Kepentingan pertahanan keamanan. • Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau Kegiatan. • Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.
  5. 5. Kriteria Kelayakan Lingkungan • Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat. • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis • Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan. • Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
  6. 6. PermenLH 17 Tahun 2012 • Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL a. masyarakat terkena dampak; b. masyarakat pemerhati lingkungan; dan c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. • Pengikutsertaan dalam bentuk: a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan b. konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA. c. Keikutsertaan dalam Komisi Penilai AMDAL bg masy terkena dampak (dipilih sendiri oleh masyarakat terkena dampak, dlm jumlah yg proporsional) d. Pengumuman izin lingkungan (permohonan dan pemberian izin)
  7. 7. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENILAI AMDAL *) PERLU MEMILIKI LISENSI  Per. Men. LH 15 Th 2010 Menteri LH / Gub / Bpt / WK BERASAL DARI Instansi LH : Pst/Prov/Kab/Kota Ketua Komisi Sekretaris Komisi (PP 27-2012, Psl 56 ayt (2) Ketua di Pusat  Eselon I Ketua di Prov/Kab/Kt  Eselon II Sekrts di Pusat  Eselon II Sekrtrs di Prov/Kab/Kt  Eselon III Anggota Komisi Per.Men LH 5-2008, Psl 3 ayt (2 &3) (PP 27 Psl 56, ayat 3) •Ahli dari Instansi Teknis yg membidangi usaha •Instansi LH •Ahli lain dan Bid. Ilmu terkait (PP 27 Psl 60, ayat 1) Ketua Tim Teknis Anggota Tim Teknis Ketua  Sekretaris Komisi (ex-officio) Anggota : - Wkl Instansi LH - Wkl Instansi yg membidangi RK - Ahli terkait RK - Ahli terkait dampak lingkungan RK Per. Men LH 5-2008, Psl 4 Kepala Sekretariat Anggota Sekretariat Kepala Sekretariat: • Pusat : Eselon III • Daerah : Eselon IV *) Dibentuk oleh Menteri/Gub/Bpt/WK (PP 27-2012, Psl 61 ayt(2)
  8. 8. Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Sekretariat KPA Tim Teknis Uji Administrasi Dokumen KA (QA/QC) QA/QC Dok. KA Mencakup: Uji Tahap Proyek Catatan: •Penilaian dokumen Amdal dan hasil perbaikannya dilakukan oleh Tim Teknis. •KPA fokus pada penilaian kelayakan lingkungan Komisi Penilai Amdal •Kesesuaian RTRW •Tahapan Kegiatan Uji Kualitas Dokumen •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji relevansi •Uji Kedalaman Uji Administrasi Dokumen ANDAL & RKL-RPL (QA/QC) Uji Kualitas Dokumen (QA/QC Dok. Andal & RKL-RPL) •Uji konsistensi •Uji keharusan •Uji relevansi •Uji Kedalaman Telaahaan atas kelayakan/ketidaklayakan LH • Surat Persetujuan KA oleh Ketua KPA • Penilaian atas kelayakan/ ketidaklayakan LH Surat Rekomendasi Kelayalan/Ketidaklayakan LH oleh Ketua KPA
  9. 9. Susunan Komisi Penilai Amdal Komisi Penilai Amdal Pusat Komisi Penilai Amdal Provinsi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota 1 Ketua 1 Ketua 1 Ketua 2 Sekretaris 2 Sekretaris 2 Sekretaris Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Pusat untuk komisi penilai Amdal Pusat 3 Anggota: 18 Unsur (PP 27-2012, Psl 56,ayat 3a) Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Provinsi untuk komisi penilai Amdal Provinsi 3 Anggota: 15 Unsur (PP 27-2012, Psl 56,ayat 3b) Sumber: Pasal 56 PP No.27 Th.2012 Ketua dan sekretaris berasal dari instansi lingkungan hidup Kab/Kota untuk komisi penilai Amdal Kab/Kota 3 Anggota: 12 Unsur (PP 27-2012, Psl 56,ayat 3c)
  10. 10. DITOLAK (perlu diperbaiki) PERSETUJUAN K.A. / PENOLAKAN KOMISI PENILAI AMDAL TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL MEMENUHI SYARAT ? Admnstrs Lengkap Diberi TANDA TERIMA Setelah digandakan (LH 5/2008 Psl 31) PENILAIAN K.A.ANDAL TIM AHLI ? UJI ADMINISTRATIF T HASIL PENILAIAN perlu diperbaiki ! LAPOR SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL PEMRAKARSA DAPAT DISEPAKATI atau DITOLAK Y o o o o o K.A. disusun sebelum ANDAL, RKL, RPL K.A. diajukan kepada Menteri/Gub/Bpt/Wk K.A. telah lengkap administrasi , Komisi Penilai AMDAL menugaskan Tim Teknis untuk menilainya Penilaian K.A. melibatkan pemrakarsa Penilaian harus dilakukan < 30 hari terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap administrasi < 30 HARI KERJA PP No.27-2012 Pasal 21-24
  11. 11. Menteri LH/ Gubernur Bpt / WK Kptsn Kelayakan L. + Izin L. Kptsn Tdk Layak Ling DITOLAK (perlu diperbaiki) 10 HARI KERJA KOMISI PENILAI AMDAL MEMENUHI SYARAT ? PENILAIAN ANDAL-RKLRPL Hasil Penilaian Tim Teknis UJI ADMINISTRATIF T Y TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL PENILAIAN ANDAL-RKLRPL TIM AHLI ? Admnstrs Lengkap TANDA TERIMA stlh digandakan LH 5-2008, Psl 31 DITOLAK (perlu diperbaiki) LAPOR SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL PEMRA KARSA REKOMENDASI KELAYAKAN LINGK / REKOMENDASI TIDAK LAYAK LINGK < 75 HARI KERJA PP No.27-2012,Psl 28-31
  12. 12. Pertimbangan dalam Menetapkan Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL PP 27/2012 Pasal 29 ayat (4) • Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek: tata ruang, geofisikkimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi usaha dan/atau kegiatan; • Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif • kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan Dalam PP 27/1999 pasal 22 ayat (1): Kriteria tidak layak lingkungan (a)dampak besar dan penting negatif tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi, (b)biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif > manfaat dampak besar dan penting positif
  13. 13. 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1) 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Kepentingan pertahanan keamanan; 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
  14. 14. 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×