Penyusunan rekomendasi ukl upl & izin lingkungan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Penyusunan rekomendasi ukl upl & izin lingkungan

on

  • 6,709 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,709
Slideshare-icon Views on SlideShare
6,709
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
198
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Penyusunan rekomendasi ukl upl & izin lingkungan Penyusunan rekomendasi ukl upl & izin lingkungan Presentation Transcript

    • Penyusunan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan Wahyu Yun Santoso Fakultas Hukum UGM Hp. 0815 7865 7800 Email: wahyu.yuns@yahoo.com
    • Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS a Tata ruang b h i PUU berbasis LH Baku mutu LH c j Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL f Perizinan g Anggaran berbasis LH k Analisis risiko LH e UKL-UPL Instrumen ekonomi LH l Lingkungan Audit LH m Instrumen lain sesuai kebutuhan Amdal dan UKL UPL bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal dan UKL UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    • Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL UPL dan SPPL Pasal 34 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 34 ayat (2): Ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota Tidak termasuk wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL Pasal 35 ayat (2): Tidak berdampak penting Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal 35 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Tidak termasuk wajib UKL UPL wajib membuat SPPL
    • Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
    • Pengecualian Jenis Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Usaha dan/atau Kegiatan Dalam PP 27/1999: Amdal Kawasan  RKL-RPL Rinci (pasal 4), Ketentuan Amdal dan RDTR belum diatur Dampak Penting Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal apabila: 1 lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan UKL/UPL lokasi rencana usaha dan/atau 2 kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana 3 Sumber: Pasal 13 PP 27/2012 Izin Lingkungan
    • Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1 2 Rencana Umum Studi Kelayakan 3 Disain Rinci 4 Konstruksi 5 Operasi UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 1 Identitas pemrakarsa; 1. 2. 2 Rencana usaha dan/atau 3. 3 Formulir UKL-UPL 4 4. kegiatan; Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: UKL-UPL hanya diatur dalam pasal 3 ayat (4) – ayat (6), dan tidak diatur secara detail/rinci
    • PerMen LH No.16 Th 2012 (5 Oktober 2012) lampiran IV Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL A. Identitas pemrakarsa B. Rencana usaha dan/atau kegiatan – – Kesesuaian dg tata ruang Pra konstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan E. Surat Pernyataan F. Daftar Pustaka G. Lampiran – ijin prinsip/lokasi, – Bukti formal kesesuaian tata ruang – Peta ; lokasi, pengelolaan dan pemantauan – dll Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan
    • SISTEMATIKA UKL-UPL (Per. Men. L H No.13Th.2010) 1. Identitas Pemrakarsa 2. Deskripsi Rencana Usaha / Kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi) 3. Dampak Lingkungan yg Akan Terjadi 4. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 5. Pernyataan Pelaksanaan (Tanda tangan & cap) RLA ??????
    • Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1 Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL 2 3 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan 9
    • Kewenangan pemeriksaan UKL UPL MENTERI GUBERNUR berlokasi: 1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; 2. Di wilayah NKRI yang sedang dalam sengketa dengan negara lain 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 4. di lintas batas NKRI dengan Negara Lain berlokasi: 1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 2. Di lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sumber: Pasal 36 PP 27/2012 Izin Lingkungan Bupati/Walikota a. Berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satupertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi
    • Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Kelengkapan Administrasi Tidak UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota YA Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki YA Rekomendasi UKL-UPL •Persetujuan , atau •penolakan Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Pemrakarsa Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan
    • Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. Pernyataan persetujuan UKL-UPL 2 3. 3 persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL. 1. jumlah dan jenis izin PPLH yang 4 diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
    • Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau Pemeriksaan UKL-UPL Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
    • Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Sumber: Pasal 45-46 PP 27/2012 Izin Lingkungan 3 hari: UKL-UPL Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Masyarakat Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
    • Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
    • Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan Masyarakat Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
    • Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NO…….TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS ……………………………………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Menimbang: Mengingat: Memperhatikan: Menetapkan : a……………………………merupakan usaha dan/atau kegiaran wajib memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) b. ……wajib diterbitkannyaizin lingkungan c. ………… 1. UU 32/2009 2. PP 27/2012 3. dst 1……. 2…… MEMUTUSKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN LINGKUNGAN …… KESATU : Dst KETIGABELAS : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………..2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Ttd BALTASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas Inar Ichsana Ishak Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1……. • Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan • Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012 • Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL MEMUTUSKAN Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]… KESATU KEDUA ..dst KETIGABELAS
    • Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan • Menimbang: Wajib amdal, wajib izin lingkungan, penetapan izin lingkungan • Mengingat: PUU i.e. UU 32/2009, PP No. 27/2010, Peraturan MENLH No. 5/2012 • Memperhatikan: i.e. SKKL atau Rekemendasi UKL-UPL • Memutuskan  Menetapkan: Keputusan MENLH tentang Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan…[Nama usaha dan/atau kegiatan]… • Kesatu: Memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan, jenis usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab, alamat, lokasi kegiatan • Kedua: ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan  SKKL dan/atau keputusan lain, atau Rekomendasi UKL-UPL • Ketiga: Izin PPLH dan Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan; • Keempat: instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimasksud dalam diktum ketiga; • Kelima: Kewajiban  dalam RKL-RPL (lampiran) atau formulir UKL-UPL • Keenam: Pengelolaan dampak dengan pendekata teknologi, sosial dan institusi; • Ketujuh: penerbitan izin sebagaimana dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Izin Lingkungan
    • Contoh Struktur/Format Izin Lingkungan - Lanjutan • Kedelapan: masa berlakunya izin lingkungan • Kesembilan: mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila berencana akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; • Kesepuluh: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan; • Kesebelas: penyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan di luar komponen fisik, kimia dan biologi kepada instansi lain yang membidangi; • Keduabelas: Ada dampak LH diluar dampak penting yang dikelola  melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana diktum 10 dan 11; • Ketigabelas: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Lampiran-Lampiran: • Lampiran RKL, Lampiran RPL, Pendekatan RKL; atau • Lampiran UKL-UPL
    • Perubahan Izin Lingkungan Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan Perubahan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL Laporan Perubahan Perubahan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Perubahan Kepemilikan a Perubahan yang Berpengaruh terhadap LH (9 Kriteria) b Amdal Baru Adendum Andal & RKL-RPL UKLUPL Baru c d Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan e Perubahan Dampak/ Resiko LH (ERA/Audit LH] Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 50-51 PP No. 27 Tahun 2012
    • Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada