Perlindungan biodiversitas pangan Indonesia

  • 2,521 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,521
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
84
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. TANTANGAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN BIODIVERSITAS PANGAN INDONESIA1 Wahyu Yun Santosa2A. Pendahuluan Tahun 2010 dicanangkan sebagai Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati (International Year of Biodiversity) oleh PBB. Tema yang diusung adalah “Biodiversity is Life, Biodiversity is Our Life”. Puncak semangat biodiversitas dunia ini ditandai dengan pelaksanaan Conference of the Parties (COP) 10 Convention on Biodiversity (CBD) di Nagoya, Japan pada bulan Oktober kemarin. Arah pencanangan Tahun Internasional Biodiversitas ini ditujukan pada beberapa hal: (1) menekankan pentingnya biodiversitas bagi kesejahteraan umat manusia, (2) merefleksikan pencapaian upaya-upaya dalam menyelamatkan keanekaragaman hayati, serta (3) mendorong agar upaya tersebut dilipatgandakan guna mengurangi laju kepunahan biodiversitas. Salah satu poin penting yang berhasil dirumuskan pada pertemuan Nagoya kemarin adalah Protocol Nagoya on Access and Benefit Sharing (Protocol ABS). Secara konseptual, protokol ini dapat menjamin adilnya pembagian keuntungan bagi negara- negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk Indonesia di dalamnya. Keadilan dalam pembagian keuntungan dalam pemanfaatan biodiversitas di negara berkembang, terutama kita fokuskan pada Indonesia, kerap menjadi satu problem klasik yang krusial. Dengan disepakatinya Protokol ABS, negara-negara berkembang yang kaya biodiversitas akan mendapatkan keuntungan jika keanekaragaman hayati yang mereka miliki digunakan, misalnya untuk kebutuhan industri farmasi atau untuk dikembangkan oleh negara-negara maju. Selain itu, akses negara-negara maju untuk memperoleh keanekaragaman hayati itu juga harus sesuai dengan Protokol ABS. Dengan adanya protokol ABS ini, memang, tersisip satu harapan atas dilema yang selama ini selalu menghantui kekayaan hayati kita yang begitu melimpah. Sudah menjadi rahasia publik, jikalau “cakar paten” kerap menjadi ancaman dalam pengelolaan biodiversitas Indonesia. Sekian banyak kekayaan biotik kita raib dari genggaman ketika suatu penelitian atas biodiversitas berujung pada penguasaan pihak asing melalui hak1 Disampaikan dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup “Semangat Perjuangan dari Jogja, Kembalikan IndonesiakuHijau” 23 Desember 2010, Auditorium Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.2 Dosen Hukum Lingkungan FH UGM. Dapat dikontak pada wahyu.yuns@yahoo.com 1
  • 2. paten. Maka sangatlah beralasan, jikalau Protokol ini diapresiasi sebagai hasil perjuangan panjang negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, pertanyaan lebih lanjut yang kiranya (seperti biasa) perlu diajukan adalah what next?. Tentunya ini menjadi (sekali lagi) rutinitas di birokrasi kita setiap terdapat perkembangan baru rejim hukum internasional, meskipun terkadang tanpa pengharapan jelas. Rejim perubahan iklim bukti riil dari stagnansi yang terjadi ketika pertanyaan “apa selanjutnya” tidak segera terjawab maupun berusaha dijawab. Dalam perspektif legal, suatu kepastian hukum diperlukan untuk ikut menjawab pertanyaan ini. Seperti misalnya mengenai ketiadaan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya genetik Indonesia. Atas dasar latar belakang singkat tersebut, kiranya menjadi perlu untuk mengangkat topik mengenai tantangan hukum (legal challenges) yang perlu untuk kita diskusikan bersama dalam membicarakan potensi biodiversitas Indonesia, termasuk di dalamnya biodiversitas kehutanan. Tantangan hukum yang perlu dijawab nantinya akan meliputi level perlindungan hukum (protection), pengaturan secara normatif (regulation), serta pertanggungjawaban hukum (liability) dalam kaitannya dengan perlindungan biodiversitas Indonesia.B. Kerangka Hukum dalam Perlindungan Biodiversitas Upaya frameworking pengelolaan biodiversitas telah dilakukan baik pada di tingkat lokal (nasional) maupun global (internasional). Di tingkat global, terdapat Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Conventions on Biological Diversity atau CBD), yang merupakan salah satu produk KTT Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi ini mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Undang-undang ini menggariskan tiga konsep dasar dalam pelaksanaan konservasi yaitu: (1) konservasi keanekaragaman hayati, (2) pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan (3) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetis, termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai. Kesepakatan lain yang ditandatangani oleh pemerintah di tingkat internasional misalnya: CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam–Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), yang diratifikasi melalui Keppres 2
  • 3. No. 43 Tahun 1978, dan Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah yang diratifikasi melalui Keppres No.48 Tahun 1991. Di tingkat nasional, kebijakan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAH) yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama di kawasan lindung. Namun demikian, perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestarian hanya di kawasan lindung. Padahal di luar kawasan lindung banyak sekali eksosistem yang mengalami ancaman yang setara. Panduan (guidelines) dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi tersebut terdapat dalam dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang disusun BAPPENAS pada 2003. Upaya lain dalam menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan biodiversitas dilakukan pada tahun 2004 melalui ratifikasi Protokol Cartagena melalui UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.3 Pengesahan Protokol Cartagena ini, pada satu membawa tahapan baru dalam kerangka hukum perlindungan biodiversitas di Indonesia. Hal ini dikarenakan lingkup pengaturan yang ada dalam Protokol Cartagena membahas mengenai protokol keamanan yang perlu diterapkan dalam pengelolaan Organisme Hasil Modifikasi Genetika (OHMG). Ancaman terhadap biodiversitas dari perkembangan bioteknologi ini menjadi nyata seiring majunya pencapaian teknologi, terutama di negara-negara maju. Indonesia mengadopsi Protokol tersebut sebagai hukum Nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga dapat:4 1. Mengakses informasi mengenai OHMG; 2. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; 3. Memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi moderen secara aman yang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia; 4. Memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintas batas OHMG, mengingat Indonesia memilki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang berpotensi sebagai tempat keluar dan masuknya OHMG secara illegal;3 Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Press release Pada Rapat ParipurnaDewan 16 Juli 2004.4 Manfaat Indonesia Mengesahkan Protokol Cartagena, diunduh dari http://www.indonesiabch.org/beritadetail.php?id=11#Manfaat 3
  • 4. 5. Mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan atas perpindahan lintas batas OHMG; 6. Mewujudkan kerja sama antar Negara di bidang tanggap darurat untuk menanggulangi bahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG yang tidak disengaja; 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan hayati baik di pusat maupun di daerah; 8. Memperkuat koordinasi nasional dan daerah khususnya pemahaman secara lebih komprehensif bagi seluruh lemabaga pemerintahan terkait terhadap lalu lintas OHMG yang merugikan bagian atau komponen keanekaragaman hayati Indonesia. Koordinasi juga mencakup perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai bagian terdepan dan jembatan bagi lalu lintas informasi mengenai perkembagan bioteknologi; 9. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan illegal produk OHMG. Protokol Cartagena disusun berdasarkan prinsip pendekatan kehati-hatian (precautionary approach) sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan untuk mencegah kerusakan lingkungan.5 Ruang lingkup Protokol meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua OHMG yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Dalam pengaturan Protokol, OHMG dikategorikan menjadi tiga jenis pemanfaatan yaitu OHMG yang diintroduksikan ke lingkungan; OHMG yang ditujukan untuk pemanfaatan langsung sebagai pangan atau pakan atau untuk pengolahan; dan OHMG untuk pemanfaatan terbatas (penelitian). Permasalahannya, adanya aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya diberlakukan secara tegas, sehingga upaya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman dan kekayaan hayati secara berkesinambungan berjalan parsial, sektoral, serta setengah hati. Berbagai kerusakan hutan terjadi; ilegal loging, kebakaran hutan, sindikat penjualan hewan dilindungi, kerusakan ekosistem pesisir, ataupun kerusakan terumbu karang yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.5 Report of the Compliance Committee under the Cartagena Protocol on Biosafety on the Work of its Sixth Meeting. ComplianceCommittee under the Cartagena Protocol on Biosafety Sixth Meeting, 4-6 November 2009, Montreal. 4
  • 5. Memprihatinkan memang, jika konservasi dan pelestarian sumber daya alam yang merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat hingga kini masih timpang pelaksanaannya sehingga menyebabkan ancaman bagi sumber biodiversitas di Indonesia. Permasalahan ego sektoral pihak-pihak yang terkait dengan aspek konservasi kerap dipersalahkan di dalam hal ini. Meskipun tidak sepenuhnya tepat, namun sejatinya isu perlindungan hukum biodiversitas akan bersinggungan dengan bermacam aspek. Setidaknya ketika kita membicarakan biodiversitas, terdapat beberapa isu sosio-ekonomi yang memiliki keterkaitan erat. Aspek tersebut di antaranya: isu pemerataan kemanfaatan (distribution of benefits), tenaga kerja, pasar bebas (globalisasi), persaingan usaha, HaKI (property rights), public opinion, serta isu etika, budaya dan agama.C. Biodiversitas Pangan dan Aspek Perkembangan Teknologi Perkembangan pesat dari bioteknologi, terutama di dalam bioteknologi modern dan rekayasa genetika, memungkinkan kita untuk menghasilkan varietas baru yang memiliki “kandungan” beragam dari organisme yang beragam pula sesuai keinginan ataupun kebutuhan. Konsep ini pada mulanya tidak mungkin dilaksanakan dengan metode perkembangbiakan yang tradisional. Pada satu sisi kita melihat celah terbukanya penambahan karakter biodiversitas. Meskipun juga dari perkembangan teknologi ini kita melihat bahwa aspek penyimpangan dan risikonya juga terbuka lebar. Di dalam Protokol Cartagena, yang kemudian diratifikasi dalam UU No. 21 Tahun 2004, disebutkan bahwa produk dari bioteknologi modern disebut organisme hidup hasil rekayasa atau living modified organisms (LMOs). Istilah ini berbeda dengan terminologi yang lebih umum dan populer yaitu genetically modified organisms (GMOs) meskipun secara umum konsepnya sama. Dari sinilah derivasi bentuk dari hasil bioteknologi menjadi sangat beragam. Ada Di dalam dunia pertanian, sejak tahun 1997 dikenal istilah produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetika (Genetically Engineered Agricultural Biotechnology Products – GEABPs), yang kemudian diubah menjadi Produk Pertanian Rekayasa Genetika (Genetically Engineered Agricultural Products – GEAPs), dan terakhir disebut Produk Rekayasa Genetika (Genetically Engineered Products – GEPs). Apabila diterapkan secara tepat, aplikasi bioteknologi modern pada bidang pertanian memiliki potensi nyata dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan dan mewujudkan suatu 5
  • 6. keamanan/ketahanan pangan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan persepsi mengenai dampak bioteknologi modern, terutama dalam hal dampak jangka panjangnya bagi lingkungan, biodiversitas dan kesehatan masyarakat. Prospek yang besar dari bioteknologi modern, dan pada sisi lain adanya perbedaan persepsi atas keamanan produk tersebut telah menstimulasi perkembangan peraturan dalam penilaian dan pengujian LMOs. Pada level internasional, the Convention on Biological Diversity (CBD) mengatur masalah ini, yang dilanjutkan pada tahun 2000 dengan ditandatanganinya “Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity” di Montreal Canada.6 Protokol Cartagena mengatur transfer yang aman, penanganan, dan pemanfaatan LMOs. Tujuan dari protokol ini sendiri untuk menjamin level perlindungan yang optimal terkait dengan transfer yang aman, penanganan, dan pemanfaatan LMOs hasil bioteknologi modern yang berpotensi akan dampak negatif terhadap konservasi dan pemanfaatan biodersitas yang sustainable. Terlebih dalam hal memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat ataupun permasalahan pencemaran yang lintas batas.D. Aspek Keamanan Pangan Nasional Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Pangan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan. Oleh karena itu industri pangan adalah salah satu faktor penentu beredarnya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali. Dalam permasalahan krisis bahan pangan yang kerap melanda Indonesia, tidak ada salahnya kita kembali mempertanyakan tentang produk bioteknologi modern yang masih menjadi polemik diantara para ilmuwan dengan masyarakat pada umumnya. Apakah yang sebetulnya dipertentangkan, kenapa terdapat penolakan oleh sebagian masyakat dan sebaliknya malah menerima bahkan ingin mengembangkannya lebih6 Disebut “Cartagena” untuk mengutip tempat penandatanganan protokol ini oleh para Negara anggota CBD. 6
  • 7. lanjut. Kelompok yang menerima terutama di kalangan ilmuwan berpendapat bahwa bioteknologi dapat menjadi salah satu solusi di saat terjadinya krisis bahan pangan seperti saat ini. Namun yang menolak lebih mengedepankan aspek keamanan produk pangan tersebut. Polemik yang berkepanjangan antara kelompok yang setuju dengan tidak setuju terhadap produk bioteknologi modern diduga juga dipicu oleh banyaknya kepentingan yang terlibat (politik, ekonomi, agama dan etika). Untuk menghadapi banyaknya kepentingan tersebut di atas, maka sikap kehati-hatian dapat terus diupayakan. Selain itu pertimbangan-pertimbangan mengenai ketersediaan sistem kebijakan dan perangkat hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari pengaruh- pengaruh yang buruk juga menjadi pertimbangan tersendiri. Berbicara tentang produk bioteknologi, yang juga dikenal dengan produk transgenik merupakan produk yang dihasilkan dari rekayasa genetika, dimana dalam proses ini dimungkinkan terjadinya introduksi gen dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda spesies seperti gen dari bakteri, virus atau tanaman, sehingga kehadiran teknologi ini memberikan wahana baru bagi pemulia tanaman untuk memperoleh kelompok gen baru yang lebih luas sumbernya. Isolasi gen dari bakteri, jamur dan virus telah berhasil dipindahkan ke tanaman untuk memperbaiki sifat tanaman menjadi tahan cekaman biotik seperti serangga hama, penyakit atau terhadap herbisida.7 Untuk menjamin keamanan produk bioteknologi, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan produk tersebut baik sebagai bahan pangan, pakan atau untuk obat-obatan harus bersumber pada persepsi risiko yang dapat diterima (acceptable risk). Dilihat dari manfaat dan risiko produk bioteknologi yang beragam maka juga diperlukan kesediaan untuk menerima resiko itu sendiri, oleh karena itu yang terpenting adalah mencari solusi bagaimana prinsip kehati-hatian tersebut diterjemahkan ke dalam undang-undang, kebijakan dan praktek pengelolaan manfaat dan risiko. Jika kita ingin mengadopsi suatu teknologi baru tentu saja tidak mungkin tanpa resiko sama sekali, pekerjaan yang sederhana saja pasti mengandung suatu resiko yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana menyikapi dan mengantisipasi risiko yang muncul tersebut seminimal mungkin. Dalam hal inilah prinsip kehati-hatian (precautionary approach) diperlukan sebelum produk bioteknologi itu dilepas ke lingkungan atau dikonsumsi sebagai bahan makanan, obat atau pakan ternak. Perangkat peraturan untuk pelepasan produk bioteknologi tanaman, ikan hewan dan pakan saat ini telah dimiliki Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah7 Watson. 1953, Op. Cit. 7
  • 8. (PP) No 21 Tahun 2005. Indonesia menaruh perhatian terhadap bioteknologi melalui dukungan pada peraturan produk rekayasa genetika tersebut diantaranya PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, selain itu Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika yang dikeluarkan BPOM pada 2008.8 Peraturan ini merupakan peningkatan atau penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya dari Keputusan Bersama Empat Menteri Tahun 1999 serta khusus dibuat untuk mengatur produk bioteknologi di Indonesia.9 Peraturan Pemerintah ini dibuat atas dasar pendekatan kehati-hatian dan mengacu pada Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Protokol ini sebelumnya telah diratifikasi Indonesia melalui Undang- Undang No 21 Tahun 2004. Salah satu badan pengimplementasi dari Protokol Cartagena adalah Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH) yang merupakan perangkat dari KKH. BKKH ini merupakan kewajiban suatu Negara yang telah meratifikasi Protokol Cartagena untuk mendirikannya. Karena Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol sejak Tahun 2004 melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2004, maka kewajiban bagi Indonesia untuk mendirikan BKKH sebagai wacana informasi publik dan pertukaran informasi dalam bidang bioteknologi modern yang belum dicakup dalam protokol lain. BKKH digunakan untuk memfasilitasi konsultasi publik terhadap hasil pengkajian TTKH. Sehingga masukan dari masyarakat tersebut melalui BKKH akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh TTKH dalam memberikan rekomendasi keamanan hayati produk bioteknologi tersebut kepada pemerintah. Kehadiran BKKH ini sebagai wadah yang dapat dijadikan wahana komunikasi antara pemangku kepentingan dengan Institusi terkait serta mengelola dan menyajikan informasi kepada publik mengenai prosedur, penerimaan permohonan, proses dan ringkasan hasil pengkajian seperti yang tercantum dalam PP No 21 Tahun 2005 pasal 31. Selain Protokol Cartagena, dalam rangka pengaturan keamanan hayati suatu produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik, Departemen pertanian telah pengeluarkan Keputusan Menteri No. 856/Kpts/HK.330/1997 tentang ketentuan keamanan hayati Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (PBPHRG).10 Keamanan hayati PBPHRG dimaksudkan bahwa PBPHRG bersangkutan tidak mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Untuk pelaksanaan SK Mentan tersebut8 http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/04/109686/23/2/Adopsi-Bioteknologi-Perlu-Kemauan-Politik artikel tertanggal4 Desember 2009. Diakses terakhir pada 12 Mei 2010.9 http://www.indonesiabch.org/10 Warta Plasma Nutfah Indonesia Nomor 17 Tahun 2007. 8
  • 9. diperlukan pengujian PBPHRG secara cermat, mengikuti prosedur dan standar protokolyang baku. Keamanan hayati PBPHRG perlu diuji secara bertahap di fasilitas uji terbatas(biosafety containment) mulai dari tingkat labortorium, rumah kaca/kandang/kolamhingga lapangan terbatas. Pedoman pengujian keamanan hayati PBPHRG ini ada yangbersifat umum dan ada yang bersifat khusus, karena teknik pengujian yang berbedasesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, pedoman ini terdiri dari lima seri, yaitu umum, tanaman, hewan,ikan, dan jasad renik. Apabila hasil pengujian diberbagai tahapan tersebut tidakmenemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagimasyarakat sera lingkungan, maka produksi dan adaptibilitas PPBPHRG dapat diuji lebihlanjut. Hasil pengujian ini dilakukan melalui perbandingan kesamaan substansial denganproduk pangan sejenis yang diolah secara tradisional tanpa menggunakan prosesbioteknologi. Perbandingan ini difokuskan pada:a. Phenotypic dan genotypic character dari organisme;b. Komposisi kimiawi dari produk baku dan produk olahan;c. Efek biologis; dand. Penggunaan makanan. Penerapan konsep kesamaan substansial ini pada hakekatnya bukan sebagaievaluasi keamanan, tetapi lebih menunjukkan keamanan dari makanan barudibandingkan dengan makanan konvensional. Pendekatan ini khususnya dilakukan ketikaterdapat keberatan akan makanan bioteknologi yang asal organismenya seringkalimerupakan sumber makanan tradisional dan ini, atau makanan turunannya, dapatdigunakan sebagai pembanding. Penerapan konsep kesamaan substansial memberikan jaminan tingkatkepercayaan untuk keamanan dari makanan yang dihasilkan melalui bioteknologi bahwapaling tidak setingkat dengan yang terdapat dalam produk yang dihasilkan melaluipemeliharaan secara tradisional dimana mengurangi prosedur formal tetapi beberapaparameter yang sama diujikan. Karenanya, di masa lampau, peternak/petanam telahmenolak varietas baru dengan perubahan yang signifikan dari induknya (fenotipnya)atau dengan penyimpangan tingkat racun alaminya. Rekayasa genetika akan menghasilkan produk yang mengandung gen baru,karena itu sepertinya mereka tidak akan mempunyai kesamaan substansial denganorganisme induknya. Sebuah pengecualian adalah rekayasa genetika modifikasi ragipengembang dimana gen yang bertanggungjawab terhadap formasi karbon dioksidadipindahkan ke tempat dimana mereka dapat dikontrol dari yang sudah ada, dan lebih 9
  • 10. kuat. Walaupun jika hasil rekayasa dan organisme induknya tidak mempunyai kesamaan substansial, membandingkan mereka dapat mengungkapkan bahwa hasil rekayasa mempunyai efek yang tidak diinginkan yang harus diperhatikan terhadap implikasi keamanan pangannya. Pengolahan organisme hasil rekayasa genetika (contoh ekstraksi minyak atau perlakuan dengan suhu tinggi) dapat menghilangkan atau mendegradasi gen baru atau produk itu sendiri. Hal ini juga memungkinkan bahwa gen baru ditujukan hanya sebagai bagian dari organisme tidak digunakan sebagai makanan (misalnya kerontokan tanaman dimana hanya biji-bijianya yang dikonsumsi). Dalam kasus tersebut sangat memungkinkan untuk mendemonstrasikan kesamaan substansial antara makanan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika dengan yang dihasilkan dengan cara tradisional, perlu dipertimbangkan perubahan-perubahan alami yang terjadi antara makanan turunan dengan strains yang tidak direkayasa. Jika kesamaan substansial terhadap makanan yang sudah ada dapat dibuktikan, tidak ada lagi masalah keamanan pangan yang perlu dikhawatirkan.E. Tantangan Hukum dalam Perlindungan Biodiversitas Pangan Indonesia Tantangan hukum dalam perlindungan biodiversitas pangan bisa jadi akan sangat beragam dan sekaligus multitafsir, baik pada saat menentukan hukum apa yang dapat diterapkan, serta dalam hal menerapkan aturan tersebut pada sekumpulan fakta yang ada terkait perkembangan teknologi pangan. Aspek legal dalam perlindungan biodiversitas pangan setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu: perlindungan hukum (protection), peraturan hukumnya (regulation), dan pertanggung jawaban hukum (liability). Pada aspek pertama, yaitu perlindungan hukum (protection), upaya proteksi perlu diberikan baik pada pengelola biodiversitas pangan (industri, swasta, NGOs, pemerintah) maupun kepada pemanfaat/pengguna biodiversitas pangan. Pada aspek ini, setidaknya proteksi dapat diterapkan dalam pengaturan mengenai persaingan usaha, paten (HaKI), dan sekaligus perlindungan konsumen. Terkait dengan persaingan usaha, pada dasarnya keberadaan hukum ditujukan untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (fair competition) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong para pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar, hal ini dapat 10
  • 11. diimplementasikan dalam 2 (dua) hal yaitu melalui penegakan hukum persaingan, dan kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi. Perkembangan pada bioteknologi tanaman maupun pangan, baik dari segi harga pemasaran, inovatif dan varietas tamanam tidak terhindarkan dari suatu persaingan. Meski banyak perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Pemerintah,namun masih banyak celah yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha ataupun para pemegang hak tertentu untuk melakukan suatu penguasaan atas suatu bidang tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 50 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang memberikan suatu pengecualian terhadap perbuatan dan perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu perbuatan dan perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan undang-undang, dan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dalam kaitannya dengan paten, paten tidak dapat serta merta dikaitkan sebagai bentuk monopoli. Hal ini disebabkan karena pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, terdapat pengecualian dalam Pasal 50 huruf b yaitu untuk “perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk industri dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”.11 Paten merupakan cara untuk mengkomersialisasi hasil invensinya yang mana berbeda berbeda dengan monopoli. Namun, analisis yang dilakukan pada penggunaan rahasia dagang menunjukkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan hak paten. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU PUTS) ternyata justru membuka ruang bagi terciptanya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam penggunaan hak paten dan rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan invensi. Dalam hal permasalahan yang tersebut sebelumnya, maka proteksi dalam hak konsumen menjadi celah yang dapat diperkuat tersendiri. Hal ini perlu menjadi fokus pembahasan tersendiri mengingat kerangka hukum yang selama ini tidaklah sebanding dengan tantangan hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi dalam11 Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha TidakSehat 11
  • 12. biodiversitas pangan. Sebagai contoh, hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai kewajiban pencantuman ada tidaknya proses rekayasa teknologi dalam label makanan. Kedua, dalam hal kerangka hukum yang ada (regulations). Sebagaimana telah dipaparkan pada sub judul sebelumnya, Indonesia telah memiliki “a minimum set of standard” dalam perlindungan biodiversitas, termasuk pangan. Peraturan tentang kesehatan, lingkungan, pangan, eksport-import, maupun HaKI telah menjadi bukti bahwa kerangka hukum untuk menjamin perlindungan telah ada. Permasalahan sejatinya terletak pada delegasi kewenangan dan koordinasi antar pemegang kewenangan tersebut. Seringkali tidak integralnya level koordinasi berpengaruh besar dalam penafsiran peraturan dan implementasinya. Ketiga, dalam kaitannya dengan aspek pertanggungjawaban hukum. Secara mendasar pertanggungjawaban hukum telah termuat secara baik di dalam peraturan perundang-undangan kita. Tidak hanya aspek pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dan perdata (civil liability) yang telah termuat dalam regulasi. Namun juga aspek lebih berkembang, seperti tanggung jawab mutlak (strict liability), kewajiban akan CSR (corporate social and environment liability), class action, legal standing, maupun juga tanggungjawab pidana bagi korporasi (corporate liability).F. Penutup Indonesia memiliki kekayaan plasma nutfah yang melimpah, termasuk juga dalam kaitannya dengan biodiversitas pangan. Pangan sebagai asupan pokok masyarakat, menjadi sangat krusial bahasannya jika kita mempersandingkan pengelolaan biodiversitas pangan dengan kerangka hukum yang ada. Beragamnya biodiversitas pangan serta seabreg peraturan yang ada tidak menjadi jaminan bahwa pelestarian dan perlindungan biodiversitas pangan telah terpenuhi. Indonesia sekarang ini lebih seperti negara manufaktur karena mengimpor berbagai macam produk, dan produk impor inilah yang dianggap lebih menunjang riset. Hal in akan menjadi blunder bagi perlindungan biodiversitas pangan nasional jika tidak segera dibenahi. Dalam artian bahwa penguasaan atas “hak kepemilikan” sudah semestinya dipegang oleh Bangsa sendiri. Sayangnya, penguasaan paten atas biodiversitas pangan (termasuk yang berasal dari Indonesia) masih banyak dipegang oleh negara maju. Pada akhirnya, masa depan perlindungan biodiversitas Indonesia, juga terletak pada genggaman generasi muda yang saat ini sedang menggagas mengenai apa yang 12
  • 13. dapat diberikan sebagai bagian dari semangat perjuangan cendekiawan muda Yogya bagi Negeri. Pertama, janganlah gamang untuk meneliti dan memajukan potensi lokal yang ada. Berjuta biodiversitas yang ada di Nusantara bukan “sajian” bagi bangsa asing untuk disantap, melainkan potensi untuk dikembangkan dan digarap oleh kita bersama. Kedua, perlunya interdisplinery dalam pemahaman konteks biodiversitas Indonesia dan aspek perlindungannya. Maka, ketika membicarakan biodiversitas pangan, bukan berarti hanya konsumsi satu pihak semata. Terlebih, efektivitas perlindungan biodiversitas Indonesia tidak akan terjamin tanpa sinergi dan keterpaduan sekian banyak komponen yang terkait.G. Rujukan BacaanBoettiger, Sara and Karel Schubert, Agricultural Biotechnology and Developing Countries: The Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA) in Charles R. McManis, 2007, Biodiversity and the Law: intellectual property, Biotechnology and Traditional Knowledge Earthscan, U.K.Hermansyah. 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Yogyakarta, Kencana Prenada Media Group,HIVOS, 2002. The World as a Testing Ground Risks of Genetic Engineering in Agriculture. Diterjemahkan oleh Ida Rohauli. 2005, Bumi Kita Menjadi Ladang Uji Coba (dengan diperkaya materi perkembangan bioteknologi Indonesia). Konphalindo.Krisnawati, Andriana. 2009, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Pemuliaan Tanaman. Jakarta: Penerbit Grasindo.Purwaningsih, Endang. 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor.Widayanti, Hesty dan Ika Krishnayanti (eds). 2003, Bioteknologi: Imperialisme Modal dan Kejahatan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press. 13