Your SlideShare is downloading. ×
Keterkaitan amdal & ukl upl dg perizinan 1113
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Keterkaitan amdal & ukl upl dg perizinan 1113

3,875
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,875
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Keterkaitan AMDAL & UKL-UPL dengan Sistem Perizinan Wahyu Yun Santoso Fakultas Hukum UGM Hp. 081578657800 Email: wahyu.yuns@yahoo.com
  • 2. TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000
  • 3. AMDAL RISK ASSESSMENT RISK MANAGEMENT 3
  • 4. Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL UPL dan SPPL Pasal 34 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 34 ayat (2): Ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota Tidak termasuk wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL Pasal 35 ayat (2): Tidak berdampak penting Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal 35 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Tidak termasuk wajib UKL UPL wajib membuat SPPL
  • 5. Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
  • 6. Konsep Izin sebagai Beschikking  Beschikking: Ketetapan Pemerintah  WF Prins: Beschikking adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu institusi berdasarkan wewenang yang luar biasa.  Sifat: tindakan hukum pemerintah, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum
  • 7. Batasan dari Akibat Hukum Beschikking  Tidak melahirkan kewenangan hukum publik.  Izin menimbulkan hak dan kewajiban yang tertentu, penyimpangan dapat dibenarkan dengan batasan.  Kepastian hukum jelas: sesuai jangka waktu, kecuali melakukan pelanggaran hukum.  Dalam UUPPLH, pihak di luar dari subyek izin dapat juga melakukan gugatan ke PTUN.
  • 8. AMDAL sebagai Kelengkapan Administratif a. Bukti formal bhw . Rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan c. Tanda bukti registrasi kompetensi bagi penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
  • 9. A Apa saja Yg HARUS Dikelola (+ & - ) RKL K.A.ANDAL PENGELOLAAN L.INGK. ANDAL PEMANTAUAN LINGK. RPL PELINGKUPAN : • Dampak Hipotetik • Batas Wilayah Studi • Metode yg akan digunakan • Pengumpulan Data (Lokasi & Cara) • Analisis Sampel /Data • Interpretasi Data Hasil Analisis • Prakiraan Lingk. yad • Penentuan Besar & Pentingnya dampak • Evaluasi Dampak (Holistik) Apa saja yg HARUS Dipantau utk mengevaluasi Kinerja Pengelolaan ANALISIS DAMPAK : • Lingkungan Awal • Lingkungan yang akan datang • Besar Dampak • Tingkat Kepentingan Dampak • Evaluasi (holistik) • Rekomendasi
  • 10. AMDAL  untuk apa & bagaimana ? 5 4a 4 Penilaian Andal – RKL - RPL Permohonan Izin Lingkungan Penyusunan ANDAL-RKL-RPL Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL 3 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan IZIN LINGKUNGAN Penilaian K.A. Penyusunan K.A. 2 Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL IZIN USAHA dan Izin-izin lainnya 1 Pengumuman & Konsultasi Publik PP 27/2012, Pasal 2
  • 11. Ketentuan-Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 • • • • Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan; Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL; Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL • • Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan 1 Pembatalan Izin Lingkungan Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau Bupati/walikota; Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN Pengumuan Izin Lingkungan 2 • Pengumuman permohonan Izin Lingkungan Pengumuman keputusan Izin Lingkungan 3 4 Izin Lingkungan 5 UU 32/2009 • • Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perubahan Izin Lingkungan Usaha dan/kegiatan berubah wajib memperbaharui izin lingkungan • • Izin Lingkungan persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan;
  • 12. Pengertian • Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; • Sebagai sebuah persyaratan untuk izin (wajib untuk kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting); • Terdiri dari: – – – – Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 12
  • 13. Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d 17 Nop 2012 ?) Dftr RK Wajib AMDAL Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK. Per.Men. LH No 17/2012 Per. Men LH No.5 / 2012 1 2 PP 27 /2012 Izin Lingk UU 32/2009 PPLH Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL Per.Men LH No 16 /2012 3 4 Pedoman Penyusunan AMDAL Per. Men LH No 5 / 2008 5 Per Men LH No.24 /2009 Pr.Men LH No 15 / 2010 Tata cara LisensiKomisi Pnilai AMDAL Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  • 14. K.A. ANDAL PENGUMUMAN 1) 2) 3) Di Lokasi Di Media Cetak Lokal & nasional Di Media elektronik PEMRAKARSA (dibantu oleh Tim Penyusun AMDAL DITOLAK / PERLU PERBAIKAN Penilaian K.A. Andal 10 hari kerja DITERIMA : • MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA dan • ANALISIS DATA TANGGAPAN DARI MASYARAKAT BLH ANDAL RKL+RPL DITOLAK PERLU PERBAIKAN PEMRAKARSA Penilaian Andal RKL+RPL BLH DISETUJUI KONSULTASI PUBLIK MASYARAKAT SKKL dan IZIN LINGKUNGAN PEMRAKARSA       Izin Usaha Izin PPL Izin lain Pengelolaan Pemantauan Pelaporan
  • 15. Apakah yg dimaksud izin tsebut?? Suatu psetujuan dr penguasa bdsrkn UU, guna dlm keadaan tertentu “menyimpang” dr ketentuan2 larangan perUUan. (dr Berge dlm Hajon, Philipus (HAN) 16
  • 16. Batasan “penyimpangan” • Memenuhi kriteria tertentu • Adanya batasan • Adanya persyaratan Kepentingan umum 17
  • 17. PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56 (Dalcem) UUPPLH. • Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
  • 18. Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL • Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan • Tata cara penyusunan menunggu Permen • Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL  tunggal, terpadu, kawasan. • Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL: a. Yg terkena dampak b. Pemerhati LH c. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL • PNS dilarang menyusun AMDAL  terkecuali instansi LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa
  • 19. Beberapa catatan ... (2) • Pengecualian tdk AMDAL: a. AMDAL Kawasan b. Lokasi keg di RDTR & RTRKS c. Dlm tanggap darurat bencana • Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian UKL-UPL • Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL) • Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL
  • 20. Beberapa catatan ... (3) • Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kewajiban pemegang izin lingkungan: a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuat b. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 bln c. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi LH • Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi administrasi • Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)
  • 21. TIMELINE AMDAL • Kerangka Acuan  30 hari ~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL. • Andal & RKL-RPL  75 hari ~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai. • Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan  10 hari stlh rekomendasi keluar.
  • 22. Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP No.27 Th.2012