J. rtrw & penataan desa kota 0813
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

J. rtrw & penataan desa kota 0813

  • 821 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
821
On Slideshare
821
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
38
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Penataan Ruang dan Perencanaan Strategis
  • 2. Mana yang lebih efisien? Perencanaan Kota yang Strategis V. Pembangunan Tanpa Perencanaan
  • 3. Penataan Ruang Sejak awal secara konsep sudah “tertata” (Undang-undang No. 24 Tahun 1992)  Pembagian konseptual perencanaan:  Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup  Penataan ruang  Perencanaan pengelolaan SDA  Perencanaan LH:  Pembuatan inventarisasi  Penetapan status kualitas media LH  Perumusan rencana u mengelola kualitas media
  • 4. Fungsi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi: rekonsiliasi tujuan-tujuan individual, sektoral dan komunitas dengan tujuan-tujuan daerah. • Regulasi: pengendalian pemanfaatan tanah melalui alokasi pemanfaatan yg didefinisikan dan penekanan persyaratan guna mengurangi konflik sosial, mengoptimalkan pemanfaatan keuntungan pemanfaatan dan melindungi LH.
  • 5. • Informasi: pengumpulan dan pemrosesan informasi mengenai masalah perencanaan • Sosialisasi: keterlibatan masyarakat lokal dalam melindungi kualitas LH mereka • Mediasi: ketetapan saluran-saluran komunikasi antara kabupaten/kota, daerah dan tingkat pemerintah daerah Perumusan tata ruang diharapkan dapat untuk memadukan kegiatan-kegiatan sektor swasta, umum, dan masyarakat. masalahnya  kerangka kerja hukum yg tidak memadai dan kurangnya prosedur perencanaan
  • 6. Hak WN terkait tata ruang • Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang (Pasal 4 (1)). • Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4 (2) a) • Berperanserta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 4 (2) b), dan • Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang (Pasal 4 (2) c).
  • 7. UU 24/92 menekankan 3 konsep: • penataan, • pemanfaatan dan • pengendalian. Berdasar pada konsep: • kawasan tertentu  kawasan lindung dan kawasan budi daya • konsep administratif  tingkat pemerintahan, yaitu ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya • berdasar pada lokasinya  kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
  • 8. Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (pasal 11):  lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan interaksi antar lingkungan; dan  tahapan, pembiayaan dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan.
  • 9. Konsep UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • PR berdasarkan sistem: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan • PR berdasarkan fungsi utama kawasan: kawasan lindung & kwsn budidaya • PR berdasarkan wilayah administratif • PR berdasarkan kegiatan: PR kawasan perkotaan & kwsn perdesaan • PR berdasarkan nilai strategis • Diselenggarakan dg perhatikan: kondisi fisik wilayah, potensi SDA, geostrategi-pol-ek
  • 10. RTRW Muatan dan cakupan: • Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; • Struktur ruang: rencana sistem pusat permukiman & rencana sistem jaringan prasarana; • Pola ruang: peruntukan kwsn lindung & budidaya; • Memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, antar kegiatan kwsn;
  • 11. Ruang Terbuka Hijau • RTH: privat dan publik • Proporsi: 30 % dr luas wil kota (20 % untuk publik). • Distribusi sebaran: disesuaikan dg sebaran penduduk & hierarki pelayanan. • Publik: taman kota, TPU, jalur hijau di jalan, sungai dan pantai. • Privat: kebun/taman/halaman masy yg ditanami tumbuhan.
  • 12. PR Kawasan Perkotaan • Dibagi menurut besarannya: • Kawasan perkotaan kecil (50rb – 100rb jiwa); • Kawasan perkotaan sedang (100rb – 500rb jiwa); • Kawasan perkotaan besar (> 500rb jiwa); • Kawasan metropolitan (min 1juta jiwa & keterkaitan fungsional dlm sistem); • Kawasan megapolitan (2 atau lebih metropolitan).
  • 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang • • • • • Peraturan zonasi  PP dan Perda; Perizinan; Pemberian insentif dan disinsentif; Pengenaan sanksi; Penentuan kawasan strategis.
  • 14. Beberapa aspek permasalahan • Tata ruang dan kepentingan pembangunan • Tata ruang dan pertambangan • Imbal jasa lingkungan (pajak, retribusi, PNBP) • Ego-sektoral masih cukup kuat • Desa – kota masih timpang porsi perhatian maupun kewenangan • Isu strategis banyak yg tdk tercover
  • 15. Keterkaitan dengan KLHS dan Kelayakan Lingkungan
  • 16. Ketentuan lbh lanjut dlm UUPPLH • KLHS adl kewajiban pemerintah! • Wajib dilaksanakan dalam: 1. 2. 3. 4. RTRW dan RDTR RPJP RPJM Kebijakan rencana program/kegiatan dg potensi dampak/risiko thdp lingkungan  “babon”nya AMDAL • Dasar kebijakan, rencana, atau program pembangunan dlm satu wilayah.
  • 17. Mekanisme Penyusunan (Psl 15 ay 3) 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  • 18. Isi Kajian (antara lain): a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
  • 19. Konsekuensi hukum Jika KLHS menyatakan daya dukung lingkungan sudah terlampaui: a.Kebijakan, rencana, program pemerintah wajib direvisi; b.Segala usaha/kegiatan yang (akan) melampaui daya dukung lingkungan tidak diperbolehkan lagi;  Semestinya ada penegasan dimana posisi dari KLHS dlm UUPPLH  RTRW tdk bisa disejajarkan dgn KLHS  Gugatan uji materiil Perda RTRW Jakarta Tahun 20102030 o/ KIARA (Koalisi Rakyat utk Keadilan Perikanan 7 Mei 2013