briuef description UUPPLH & PP 27/2012 Izin Lingkungan

  • 2,132 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,132
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
98
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wahyu Yun Santoso Bag. Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM 0815 7865 7800 wahyu.yuns@yahoo.com
  • 2. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LHUUD 1945PASAL 28H AYAT (1) “ SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR BATIN,BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DANSEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATANPASAL 33 AYAT (1) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKANATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI-BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTADENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN, KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONALPASAL 33 AYAT (4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKANATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIEN-BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN,SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMINASIONAL
  • 3. SETELAH UU 23/97 BERUSIA 12 TAHUN  MAINSTREAMING LH BELUM DICAPAI  KEBIJAKAN PRO LH MASIH MRPKN HARAPAN  MASYARAKAT SEMAKIN SADAR AKAN PENTINGNYA LHPENCEMARAN DAN  PUTUSAN PERKARA LH BELUMPERUSAKAN LH TERUS MEMUASKANMENINGKAT  KETERBATASAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN LH  AMDAL HANYA SEKESAR DOK KAJIAN  KETERBATASAN KEWENANGAN PPNS/PPLH  KASUS LH DI DAERAH SULIT DILAKUKAN GAKUM  ISSU LH INTERNASIONAL TERUS BERKEMBANG
  • 4. Macam Sifat Regulasi: Regulasi bersifat Integral Policy Regulasi bersifat Environmental Policy Regulasi bersifat Supporting Policy
  • 5. Secara umum di dalam UU baru terdapat penguatanterhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidupyang baik (good environmental governance):a. keutuhan unsur-unsur manajemen;b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;c. penguatan pada upaya pencegahan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;d. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
  • 6. a. didayagunakannya pendekatan ekosistem dan kerjasama antar daerahb. adanya kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;c. memperkuat demokrasi lingkungan melalui akses atas informasi, akses pada partisipasi, dan akses keadilan;d. memperjelas pengaturan penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana;e. mendorong terbentuknya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;f. memperkuat kewenangan pejabat pengawas lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan.
  • 7. HAL BARU DLM UU 32/2009• RPPLH  INVENTARISASI SDA (PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG, SERTA CADANGAN SDA), EKOREGION.2. KLHS WAJIB DALAM PENYUSUNAN : - RTRW, RPJP, RPJM NASIONAL, PROP, KAB/KOTA - KRP YG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ATAU RESIKO LH8. AMDAL. - MENJADI PERSYARATAN IZIN LINGKUNGAN - PENYUSUN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT - KOMISI MEMILIK LISENSI . - PEMERINTAH MEMBANTU GOL EKO LEMAH
  • 8. 1. PERIZINAN. - PERSYARATAN IZIN USAHA - APABILA IZIN LINGKUNGAN DI CABUT MAKA IZIN USAHA DIBATALKAN5. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN - DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN - DANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN DAN PEMULIHAN - DANA AMANAH/BANTUAN UNTUK KONSERVASI CAT : pengadaan barang dan jasa ramah lingk• PERATURAN PER UU BERBASIS LH • SETIAP PER UU WAJIB MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN FUNGSI LH DAN PRINSIP PPLH
  • 9. 7. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN  PEM WAJIB MENYEDIAKAN DAK YANG MEMADAI8. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN  WAJIB TERHADAP USAHA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LH, EKOSISTEM, KESEHATAN DAN KESELAMATAN MANUSIA.9. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP  WAJIB TERHADAP: - USAHA/KEGIATAN YG BERISIKO TINGG THDP LH - DAN YANG TIDAK TAAT10.KEWENANGAN  27 MACAM LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.
  • 10. 11. MENGAKUI KEARIFAN LOKAL12. PPLH FUNGSIONAL  MENGHENTIKAN PELANGGARAN13. PPNS MENAHAN DAN MENANGKAP SERTA MENYAMPAIKAN HASIL PENYIDIKAN KE JPU( BERKOORDINASI KEPOLISIAN)14. PENEGAKAN HUKUM PIDANA MEMPERHATIKAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM (PIDANA SBG UPAYA TERAKHIR STLH UPAYA ADMINISTRASI TDK BERHASIL) KHUSUS PD PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH, EMISI DAN GANGGUAN.
  • 11. UU No. 32/2009• Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainUU No. 23/1997• Lingkungan hidup adl kesatuan ruang dg semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, tmsk mns & perilakunya, yg mempengaruhi kelangsungan perikehidupan & kesejahteraan mns serta makhluk hidup lain
  • 12. UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN UU PERLINDUNGAN DANHIDUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PPENCEMARAN LH ADLH PENCEMARAN LH ADLH•MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA •MASUK ATAU DIMASUKKANNYAMAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAUKOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGANHIDUP HIDUP•OLEH KEGIATAN MANUSIA •OLEH KEGIATAN MANUSIA•SEHINGGA KUALITASNYA TURUN •SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTUSAMPAI KE TINGKAT TERTENTU LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH•YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT DITETAPKANBERFUNGSI SESUAI DENGANPERUNTUKANNYA.
  • 13. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LHPEREN PE PE PE PENGACANA MAN NGEN MELIHA WASAN GAKUMAN FAATAN DALIAN RAAN
  • 14. RPPLH KLHS AMDAL UKL/UPL IZIN LINGKUNGAN IZIN USAHA
  • 15. bagi usaha/kegiatan yang Berdampak penting AMDAL wajib Penyusun mempunyai Sertifikat kompetensi Komisi mempunyai lisensiDasar pemberianIzin lingkungan
  • 16. bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib amdalUKL/UPL wajib Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan & pemantauan l ingkungan hidupDasar pemberianIzin lingkungan
  • 17. IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41) Komisi berlisensiRPPLH Usaha / kegiatan AMDAL /UKL/UPL SKKLH / Rekomendasi UKL/UPLKLHS batalCacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan,ketidakbenaran, pemalsuan data,dokumen/informasi persyaratan Izin lingkungan Izin UsahaPenerbitannya tidak memenuhi syarat dalamkeputusan komisiTidak melaksanakan kewajiban dalam Izin lh dicabutAMDAL/UKL-UPL  izin usaha batal Izin lh kegiatan berubah  izin Keputusan TUN usaha diperbaharui pengumuman
  • 18. PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan• untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56 (Dalcem) UUPPLH.• Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
  • 19. Tahap Perolehan Izin Lingkungan• AMDAL  kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan• Tahapan:c. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPLd. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPLe. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan
  • 20. Beberapa catatan baru ttg penyusunan AMDAL• Wajib sesuai dgn tata ruang NO: kembalikan• Tata cara penyusunan menunggu Permen• Pendekatan studi dlm penyusunan AMDAL  tunggal, terpadu, kawasan.• Keikutsertaan masy dlm penyusunan AMDAL: a. Yg terkena dampak b. Pemerhati LH c. Yg terpengaruh atas segala keputusan AMDAL• PNS dilarang menyusun AMDAL  terkecuali instansi LH (daerah & pusat) menjadi pemrakarsa
  • 21. Beberapa catatan ... (2)• Pengecualian tdk AMDAL: a. AMDAL Kawasan b. Lokasi keg di RDTR & RTRKS c. Dlm tanggap darurat bencana• Permohonan izin lingkungan diajukan bersamaan dengan permohonan penilaian ANDAL&RKL-RPL atau penilaian UKL-UPL• Setelah permohonan diajukan, wajib diumumkan paling lama 5 hari kerja (AMDAL) dan 2 hari kerja (UKL-UPL)• Izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan LH atau rekomendasi UKL-UPL
  • 22. TIMELINE AMDAL• Kerangka Acuan  30 hari~ dalam hal terlewati, draft KA dapat dipakai pemrakarsa utk menyusun Andal & RKL-RPL.• Andal & RKL-RPL  75 hari~ Hasil berupa rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Komisi Penilai.• Menteri, Gubernur, atau Bupati menerbitkan putusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan  10 hari stlh rekomendasi keluar.
  • 23. Beberapa catatan ... (3)• Ada Izin Lingkungan, ada juga izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.• Kewajiban pemegang izin lingkungan: a. Menaati persyaratan dan kewajiban yg termuat b. Menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 bln c. Menyediakan dana penjaminan utk pemulihan fungsi LH• Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mendapat sanksi administrasi• Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan (23-02-2012)
  • 24. PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN (pasal 44) WAJIB MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN FUNGSI LHSETIAP PENYUSUNANPER UU PADA TINGKATNASIONAL DAN PRINSIP PERLINDUNGANDAERAH DAN PENGELOLAAN LH
  • 25. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP (pasal 45)PEMERINTAH DAN WAJIB KEGIATAN PPLHDPR MENGALOKASIKA PROGRAM N ANGGARAN YG PEMBANGUNAN YGPEMERINTAH MEMADAI BERWAWASANDAERAH DAN LINGKUNGANDPRD WAJIB DAERAH YG MENGALOKASIKA MEMILIKI KINERJA N ANGGARAN DAK PPLH YG BAIK yg MEMADAI
  • 26. LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DANDAN SEHAT SEBAGAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAKDARI HAK ASASI MANUSIA BAGIAN ASASI MANUSIA MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES AKSES MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DANDAN AKSES KEADILAN INFORMASI, AKSES PARTISIPASI AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEHAT YANG BAIK DAN SEHATSETIAP MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATANORANG RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG KEGIATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU DIPERKIRAKANBERHAK DAPAT DIPERKIRAKANDAMPAK MENIMBULKAN DAMPAK YANG MENIMBULKAN DAPAT TERHADAP LINGKUNGAN(Psl 65) TERHADAP LINGKUNGAN BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN DAN BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURANDENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 27. Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public Participation (pasal 66) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban danSetiap orang yang atau pelapor yang menempuhmemperjuangkan hak cara hukum akibat pencemaranatas lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidupyang baik dan sehattidak dapat dituntutsecara pidana Perlindungan ini dimaksudkanmaupun digugat untuk mencegah tindakanperdata pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan
  • 28. PENGAWASAN (pasal 71 – pasal 75) •Menteri •Gubernur Wewenang •Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)Melakukan Pengawasan thd kegiatan&/atau usaha :- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganMenetapkan PPLH yang hidupmerupakan pejabatfungsional
  • 29. PENGUATAN PENGAWASAN : PENGAWASAN LAPIS KEDUA (2nd line inspection) psl 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan (pasal 74 ayat (1) huruf j)
  • 30.  Meminta Keterangan  Membuat Catatan  Membuat Salinan Dokumen PE  Memasuki tempat tertentu JA  MemotretBAT  Membuat rekaman audio visual kewenangan PE  Mengambil sampelNGA  Memeriksa peralatanWAS  Memeriksa instalasi/Alat Transportasi  Pemantauan  Menghentikan pelanggaran tertentu
  • 31. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANADMINISTRASI PIDANA PERDATA(Pasal 76 sd 83) (pasal 93 sd 120) (pasal 83 sd 93)FUNGSI FUNGSI FUNGSI Ganti Rugi danPencegahan dan Efek Jera dan Pemulihanpenanggulangan Efek Derita Lingkungan
  • 32. SANKSI ADMINISTRASI Pasal 76 s.d Pasal 831. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran Mengakhiri Perbuatan Yang2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan dilarang3. Bersifat “REPARATOIR” atau Pemulihan Bagi Warga Masyarakat/ Keadaan Semula Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pengadilan Administrasi (T.U.N) (Peradilan TUN)
  • 33. SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83) Pembekuan izin , 1. Teguran pencabutan izin , 2. Paksaan Pemerintah denda keterlambatan 3. Pembekuan izin ,dijatuhkan apabila 4. Pencabutan izin paksaan pemerintah tidak dilaksanakan oleh Second Line Enforcement 1. Menteri Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika Pem. 2. Gubernur menganggap Pemda scr sengaja tdk menerapkan 3. Bupati/walikota sanksi adm thd pelanggaran yang serius Sesuai kewenangannya
  • 34. Paksaan Pemerintah Dijatuhkan tanpa didahului(pasal 80) teguran apabila pelanggaran menimbulkan: •Ancaman yg sangat serius 1. PENGHENTIAN SEMENTARA bagi manusia & LH KEGIATAN PRODUKSI •Dampak yg lebih besar & 2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI lebih luas 3. PENUTUPAN SALURAN •Kerugian yg lebih besar PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI bagi LH 4. PEMBONGKARAN 5. PENYITAAN 6. PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN 7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
  • 35. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (pasal 84 – pasal 92) MELALUI PENGADILAN DILUAR PENGADILANKedaluarsa Gugatan Perbuatan melawan Secara sukarela utkajukan Hukum mencapai kesepakatangugatan: sejakdiketahuinya Legal Standing LSM – telahpenc/kerusak Mediasi, negosiasi, melaksanakan kegiatan nyata(Tdk berlaku 2 thn arbitraseutk B3/LB3) Legal standing Pem & Pemda Pemerintah menfasilitasi Class actions pembentukan Lembaga Penyedia Strict liability – tanpa pengecualian Jasa Penyelesaian sengketa
  • 36. JENIS TINDAK PIDANA MATERIIL FORMILPerlu dibuktikan: 1. Tidak perlu dibuktikan2. Lingkungan telah tercemar/ lingkungan telah rusak tercemar, cukup3. Hubungan sebab akibat dibuktikan terdakwa antara lingkungan yg telah melakukan tercemar/rusak dengan perbuatan pelanggaran kegiatan yg didakwa mencemari/merusak
  • 37.  Tindak pidana lingkungan adalah kejahatanPENEGAKAN HUKUM PIDANA  Sanksi dan denda maksimum dan minimum  kortporasi  Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)  Sanksi administrasi  Pelanggaran dilakukan lsatu kali ULTIMUM REMIDIUM  Pencemaran dan perusakan LH  Sanksi administrasi tidak dipatuhi  Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali  Memasukkan B3 yg dilarang  Memasukkan LB3 di NKRI  Memasukkan limbah di NKRI  Membuang limbah PREMIUM REMIDIUM  Membuang B3 dan LB3  Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)  Melakukan pembukaan lahan dengan membakar  Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi  Memberikan informasi palsu,menyesatkan  menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar
  • 38. Penyidik POLRI KOORDINASI PPNS Jaksa SPDP Penuntut LH BERKAS Umum PENYIDIKAN Menangkap dan menahan pemeriksaanKewenanganlainnya penyitaan penggeledahan Menghentikan penyidikan
  • 39. 1. BH, Perseroan, a. Badan Hukum Perserikatan, b. Perseroan 1. Tuntutan Pidana Yayasan, ATAS c. Perserikatan 2. Sanksi Pidana NAMA Org. Lain d. Yayasan, atau 3. Tindakan Tata Tertib 2. Memberi Perintah e. Organisasi Lain 3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dilakukan oleh orang-orang Dalam Perb. Atau berdasarkan 2 dan 3 1. Hubungan Kerja 2. Hubungan Lain Bertindak 1. Yang Memberi Dalam Perintah Dijatuhkan Lingkungan 2. Bertindak Sebagai BH, dll. PimpinanTINDAK PIDANA Panggilan Untuk Menghadap 1. Tempat Tinggal KORPORASI dan Penyerahan Surat Panggilan 2. Pengurus Melakukan Di Tujukan Kepada Pengurus Pekerjaan yang tetapTindak Pidana Atas Jika Tuntutan Dilakukan Nama BH dll. Terhadap Badan Hukum dll. Pidana Ditambah Pengurus Harus Datang 1/3 Sendiri ke Pengadilan
  • 40. Ketentuan Pidana Pidana Denda (rupiah) Jenis Akibat Minimu Maksimum Minimum MaksimuPelanggaran m m > BM 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliarSengaja Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar > BM 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliarLalai Orang Luka 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar Orang Mati 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar
  • 41. Ketentuan Pidana untuk Pelanggaran Lainnya Pelanggaran Pidana Denda (rupiah) Minimum Maksimum Minimum MaksimumMelepaskan/mengedarkan produk rekayasa 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliargenetikaMengelola limbah B3 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliartanpa izinTidak mengelola limbah 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliarB3 yang dihasilkannyaDumping - 3 tahun - 3 miliarMemasukkan limbah 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliarMemasukkan limbah B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
  • 42. Pelanggaran Pidana Denda (rupiah) Minimum Maksimum Minimum MaksimumMemasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliarMembakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliarMelakukan usahadan/atau kegiatan 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliartanpa izinMenyusun AMDALtanpa memiliki sertifikat - 3 tahun - 3 miliarkompetensi penyusunAMDALMenerbitkan izinlingkungan tanpa - 3 tahun - 3 miliardilengkapi AMDAL atauUKL-UPL
  • 43. Pidana Denda (rupiah) Pelanggaran Minimum Maksimum Minimum MaksimumMenerbitkan izin usahatanpa dilengkapi izin - 3 tahun - 3 miliarlingkunganDengan sengaja Tidakmelakukan pengawasanyang mengakibatkan Ataupencemaran/kerusakan - 1 tahun - 500 jutayg mengakibatkanhilangnya nyawamanusiaMemberikan informasi - 1 tahun - 1 miliarpalsuTidak melaksanakanperintah paksaan - 1 tahun - 1 miliarpemerintahMenghalang-halangipejabat pengawas dan/ - 1 tahun - 500 jutaatau PPNS 44
  • 44. KETENTUAN PERALIHAN PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN1. PENYUSUN AMDAL WAJIB 1. USAHA/KEGIATAN YG MEMILIKI KOMPETENSI. MEMPUNYAI IZIN2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB USAHA TANPA AMDAL WAJIB MEMILIKI SERTIFIKASI MENYELESAIKAN AUDIT KOMPETENSI LINGKUNGAN.3. SEGALA IZIN PLH YG 2. USAHA/KEGIATAN TELAH DIKELUARKAN O/ MENTERI, MEMILIKI IZIN USAHA TANPA GUBERNUR, BUPATI/ UKL/UPL WAJIB MEMBUAT WALIKOTA WAJIB DI DOKUMEN PENGELOLAAN INTEGRASIKAN DLM IZIN LINGKUNGAN. LINGKUNGAN.4. PERATURAN PELAKSANAAN DITETAPKAN.
  • 45. KETENTUAN PENUTUPSEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURANPELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAKBERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAKSANAAN UU INI  pasal 124PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALING LAMA1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN  pasal 126PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 23/97 DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125