• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
F. perlindungan satwa liar 1113
 

F. perlindungan satwa liar 1113

on

  • 1,207 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,207
Views on SlideShare
1,207
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
40
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    F. perlindungan satwa liar 1113 F. perlindungan satwa liar 1113 Presentation Transcript

    • Konservasi Satwa Liar
    • Apa itu satwa liar • Semua satwa yang hidup liar/tidak dipelihara manusia • Dilindungi ataupun tidak dilindungi • Baik di lingkungan alami ataupun buatan • Belum mengalami domestifikasi (dimanfaatkan oleh manusia) • Dalam jumlah yang melimpah hingga sangat terbatas.
    • Manfaat ekonomis:
    • Nilai Budaya:
    • Dasar Hukum • CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973 jo Keppres No. 43 Thn 1978 • UU No. 5 Thn 1990 ttg KSDAHE • PP No. 7 Thn 1999 ttg Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa • PP No. 8 Thn 1999 ttg Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa Liar
    • Apa saja yang dilakukan? • • • • • Menetapkan status konservasi satwa liar. Melakukan penelitian2. Kampanye dan sosialisasi. Pembentukan kawasan konservasi. Pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar
    • CITES 1973 • Misi dan tujuan  menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional. • Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar konvensi: – Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar, – Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia, – Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi, – Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over exploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.
    • IUCN Red List Category  Kategori dlm penetapan status: jumlah populasi, penyebaran geografi dan risiko dari kepunahan.  Usulan dari nasional/regional dpt dimasukkan selama bisa dibuktikan endemic dgn kecukupan data yg baik
    • Posisi Indonesia ?? • Update usulan ke IUCN Red List terhitung jarang krn permasalahan kurangnya data. • Dalam Laporan WWF terbaru yang dirilis 23 Juli 2012 berjudul "Wildlife Crime Scorecard : Assessing Compliance with and Enforcement of CITES Commitments for Tigers, Rhinos and Elephants“, Indonesia mendapat 2 kartu kuning (fail to prove effective protection & enforcement) utk harimau dan gajah sumatra, serta kartu grey (no sufficient data) utk badak sumatra dan jawa (cula 1) • Integrasi IUCN Red List ke kerangka hukum nasional sifatnya insidental saja.
    • Konsep Pengelolaan menurut CITES • Diserahkan pd Otoritas Pengelola (Management Authority) dan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority). • Species dapat diperdagangkan sesuai prinsip nondetriment finding  perdagangan suatu jenis tumbuhan dan satwa liar tidak akan mengakibatkan rusaknya potensi populasi tumbuhan dan satwa liar (TSL) tersebut di habitat alamnya. • Kewajiban dlm Legislasi Nasional harus dapat: – Menunjuk satu/lebih Management&Scientific Authority, – Melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan konvensi, – Menghukum perdagangan yang melanggar, – Melakukan penyitaan terhadap spesimen-spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.
    • Konsep Pengawetan (dlm PP)  Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.  Tujuan:  menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;  menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;  memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.  Upaya:  penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;  pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;  pemeliharaan dan pengembangbiakan
    • Konsep Perlindungan (dlm PP)  Kriteria utk ditetapkan status “dilindungi”  mempunyai populasi yang kecil;  adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;  daerah penyebaran yang terbatas (endemik).  dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu  Bentuk kegiatan dalam lingkup in-situ protection 1. Identifikasi; 2. Inventarisasi; 3. Pemantauan; 4. Pembinaan habitat dan populasinya; 5. Penyelamatan jenis; 6. Pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
    • Alur Kerja Konservasi TSL  Sistem perijinan standar CITES & upaya kontrol diberikan o/ Ditjen PHKA Dephut, dibantu UPT BKSDA di tiap provinsi  LIPI: otoritas keilmuan, dan memiliki wwng m’berikan rekomendasi jumlah & jenis TSL yg dpt diperdagangkan;  Dirjen Bea Cukai: wwng dlm melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yg dimiliki para eksportir;  Badan Karantina Pertanian Deptan: wwng melakukan tindak karantina u/ memeriksa kesehatan jenis TSL serta kelengkapan & kesesuaian spesimen dgn dokumen;  Pusat Karantina Ikan DKP: idem u/ ikan;  POLRI: wwng melakukan penyidikan tindak pidana di bidang KSDAHE, tmsk perdagangan illegal TSL (bersama2 PPNS Kehutanan);  Deperindag: wwng dlm fasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan TSL kpd para eksportir
    • Konsep Pemanfaatan (dlm PP)  Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. Penangkaran; c. Perburuan; d. Perdagangan; e. Peragaan; f. Pertukaran; g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan h. Pemeliharaan untuk kesenangan.
    • Perburuan  Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), perolehan trofi (hunting trophy), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat  Perburuan  konservasi?? Cek Rahmad Riadi Wildlife Museum di Medan
    • Pengaturan Berburu 1. Dasar: Permenhut P-10/2010 ttg Surat Izin Buru dan Tara Permohonan Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru Surat izin berburu, dibedakan menjadi : a. Surat izin berburu burung; b. Surat izin berburu satwa kecil; c. Surat izin berburu satwa besar. A & B berlaku paling lama 3 hari, C berlaku paling lama 7 hari. Pemburu: reguler dan tradisional
    • 2. Tara Permohonan a.Diajukan kpd Kepala UPT KSDA dgn tembusan pd kepala kepolisian setempat; b.Mengisi formulir, melengkapi berkas (KTP, SKCK, keterangan sehat), membayar biaya pungutan, menunjukkan akta berburu bg pemburu asing. Pemegang izin berburu, dilarang melakukan perburuan: a. di luar tempat berburu yg ditetapkan dlm izin. b. melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. c. di luar musim berburu yang telah ditetapkan. d. tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang ditetapkan. e. Gunakan alat berburu tidak sesuai dengan jenis satwa. f. memindah-tangankan izin berburu kepada orang lain.
    • Pengendalian Perdagangan 1. Quota Penetapan kuota pengambilan/penangkapan TSL didasarkan pd prinsip kehati-hatian (precautionary principle) & dasar2 ilmiah u/ mncegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (non-detriment finding); 2. Perizinan Perdagangan jenis TSL hanya dpt dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah Tiga izin pemanfaatan TSL: 1. izin mengambil atau menangkap TSL, diterbitkan BKSDA, 2. izin sebagai pengedar TSL DN, diterbitkan BKSDA, dan 3. izin sebagai pengedar TSL LN, diterbitkan Ditjen PHKA.
    • Izin Penangkaran Macam Penangkaran: • Captive Breeding (pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol) • Rearing/Ranching (pembesaran anakan dari telur/anakan dari habitat alam) • Artificial Propagation (perbanyakan tumbuhan secara buatan) • Transplantation (budidaya) koral Izin diberikan utk tiga kategori: • TSL dilindungi & masuk dlm CITES, izin dr Ditjen PHKA • TSL tdk dilindungi & masuk CITES, izin dr Kepala Balai KSDA; • TSL tdk dilindungi & tdk masuk CITES, izin dr Kepala Dinas tk Provinsi.
    • Tujuan Penangkaran • Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam, • Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran
    •             TSL baik yg dilindungi maupun yg tdk dilindungi dpt dimintakan izin utk penangkaran, kecuali: ANOA BABI RUSA BADAK JAWA BADAK SUMATERA BIAWAK KOMODO CENDERAWASIH ELANG JAWA, GARUDA HARIMAU SUMATERA LUTUNG MENTAWAI ORANG UTAN OWA JAWA TUMBUHAN JENIS RAFLESIA
    • Level perlindungan utama: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Anoa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi); Babi rusa (Babyrousa babyrussa); Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis); Biawak Komodo (Varanus komodoensis); Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili Paradiseidae); Elang Jawa, Elang Garuda (Spizaetus bartelsi); Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae); Lutung Mentawai (Presbytis potenziani); Orangutan (Pongo pygmaeus); Owa Jawa (Hylobates moloch)
    • Berdasarkan Lampiran PP No 7 Tahun 1999  Daftar flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia tercantum dalam PP No 7 tahun 1999, berjumlah 294 spesies.  Keseluruhannya terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok satwa (mamalia, aves, reptilia, insekta, ikan, anthozoa (akar bahar), dan bivalvia – kerang2) dan kelompok tumbuhan (palmae, rafflessiacea, orchidaceae, nephentaceae, dan dipterocarpaceae)
    •  Sebanyak 294 spesies yang masuk ke dalam golongan flora dan fauna dilindungi tsb belum termasuk rilis terbaru flora dan fauna liar. Identifikasi terbaru dikeluarkan oleh IUCN dan CITES (khusus satwa liar) adalah:  Macan Tutul Jawa, Orangutan Sumatera, Kanguru Pohon, Kera Hitam Sulawesi, Anoa (dataran rendah & pegunungan), Gajah Sumatera, Gibbon Kalimantan (hitam & putih), Kambing Hutan Sumatera, Kukang Jawa, Kuskus, Macan Dahan (Kalimantan&Sumatera), Owa Jawa, Siamang, Wau-wau.
    • Bentuk Lembaga Konservasi Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, Museum Zoologi, Kebun Botani, Taman Tumbuhan Khusus, dan  Herbarium.           31
    • Sumber Koleksi Lembaga Konservasi  Hasil sitaan atau penyerahan dari pemerintah atau penyerahan dari masyarakat,  Hibah atau pemberian atau sumbangan dari Lembaga Konservasi lainnya,  Tukar menukar,  Pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi,  Pengambilan atau penangkapan dari alam. 32
    • Pengambilan atau penangkapan dari alam dapat dilakukan apabila :  Untuk kepentingan pemurnian genetik, dan atau,  Untuk kepentingan penyelamatan jenis, dan atau,  Tidak dapat memperoleh jenis dari sumber sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas. 33
    • Makna Pelestarian SDA hayati Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiat an pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
    • Pasal 21 1)Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
    • 2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
    • Pasal 22 (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia
    • Kewenangan Penyidikan a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; f. membuat dan menandatangani berita acara; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
    • Fakta • • • • • • • Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi undang-undang. 70% primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Lebih dari 100.000 burung paruh bengkok setiap tahunnya ditangkap dari alam Papua dan Maluku. Penangkapan ini juga melibatkan oknum militer. Burung paruh bengkok (nuri dan kakatua) ditangkap dari alam dengan cara-cara yang menyiksa dan menyakitkan satwa. Bulunya dicabuti agar tidak bisa terbang. Setiap tahunnya ada sekitar 1000 ekor orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan juga luar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan adalah masih bayi. Sekitar 3000 owa dan siamang setiap tahunnya diburu untuk diperdagangkan di dalam negeri dan diselundupkan ke luar negeri