Your SlideShare is downloading. ×
0
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
F. klhs dan kebijakan lingkungan 14
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

F. klhs dan kebijakan lingkungan 14

333

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
333
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Kerangka Hukumnya Wahyu Yun Santoso Fakultas Hukum UGM Hp. 081578657800 Email: wahyu.yuns@yahoo.com
  • 2. Dasar Hukum & Pertimbangan • UU No. 32 Tahun 2009 (Psl 1 angka 10, psl 15 – 18) • Permen LH No. 9 Tahun 2011 ttg Pedoman Umum KLHS • Permendagri No. 67 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah • Buku Pedoman “Pertimbangan2 dlm Penerapan KLHS” – KLH 2008 • Beberapa ikhtisar pilot-project dari KLHS (2006- 2008)
  • 3. Konsep Dasar • rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UUPPLH). • Konsep dasar  SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making
  • 4. Kalo kita terjemahkan letterlijk aja? • KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip- prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. • Hampir sama tapi akan lebih mudah dipahami. • So  KLHS bisa dikatakan sebagai “AMDAL” yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)
  • 5. Ketentuan lbh lanjut dlm UUPPLH • KLHS adl kewajiban pemerintah! • Wajib dilaksanakan dalam: 1. RTRW dan RDTR 2. RPJP 3. RPJM 4. Kebijakan rencana program/kegiatan dg potensi dampak/risiko thdp lingkungan  “babon”nya AMDAL • Dasar kebijakan, rencana, atau program pembangunan dlm satu wilayah.
  • 6. Mekanisme Penyusunan (Psl 15 ay 3) 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  • 7. Isi Kajian (antara lain): a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
  • 8. Konsekuensi hukum Jika KLHS menyatakan daya dukung lingkungan sudah terlampaui: a. Kebijakan, rencana, program pemerintah wajib direvisi; b. Segala usaha/kegiatan yang (akan) melampaui daya dukung lingkungan tidak diperbolehkan lagi;  Semestinya ada penegasan dimana posisi dari KLHS dlm UUPPLH  RTRW tdk bisa disejajarkan dgn KLHS  Gugatan uji materiil Perda RTRW Jakarta Tahun 2010-2030 o/ KIARA (Koalisi Rakyat utk Keadilan Perikanan 7 Mei 2013
  • 9. PermenLH No. 09 Tahun 2011 • Pedoman Penyusunan KLHS • Mencabut PermenLH No. 27 Tahun 2009 • Isi Kajian: BAB I: Pendahuluan BAB II: Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, dan/atau program BAB III: Tahapan pelaksanaan KLHS BAB IV: Metode pelaksanaan KLHS BAB V: Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS
  • 10. PerMenDagri No. 67 Tahun 2012 • Kewajiban Gubernur, Bupati/Walikota utk melaksanakan KLHS dlm RPJP, RPJM, dan Renstra SKPD • Jika menimbulkan dampak/risiko thd LH  KLHS berbasis eko-region • Pelaksanaan KLHS  RPJP & RPJM oleh SKPD urusan pembangunan daerah, Renstra SKPD oleh masing2 SKPD • Sifat KLHS: fokus pada tujuan; relevan dengan keputusan; terpadu; transparan; partisipatif; akuntabel; iteratif; dan evaluasi diri. • Mekanisme pengkajian: persiapan, pelingkupan, penyusunan baseline data. • Persiapan  pokja Pengendalian Lingkungan, kerangka acuan KLHS, dan pra pelingkupan.
  • 11. Isi Kerangka Acuan KLHS 1. Latar Belakang. 2. Tujuan dan Sasaran. 3. Lingkup Kegiatan. 4. Hasil yang Diharapkan. 5. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian. 6. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis. 7. Waktu dan Pembiayaan
  • 12. Kegiatan Pra Persiapan • mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial- budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL; • mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu- isu; • mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan • menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS.
  • 13. Kegiatan Pelingkupan • Pelingkupan: Verifikasi permasalahan, penapisan, kesepakatan dgn stakeholders • Kajian berupa kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan: • Kajian Keterkaitan: – keterkaitan antar wilayah; – keterkaitan antar waktu; – keterkaitan antar sektor; – keterkaitan antar pemangku kepentingan • Kajian keseimbangan antara komponen2 LH • Keadilan antar kelompok masy & antar generasi
  • 14. Kegiatan Pra Persiapan • mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial- budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL; • mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu- isu; • mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan • menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS.
  • 15. 17 In the end? RISK MANAGEMENT RISK ASSESSMENT

×