E. pengelolaan hutan 1013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

E. pengelolaan hutan 1013

on

  • 994 views

 

Statistics

Views

Total Views
994
Views on SlideShare
994
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    E. pengelolaan hutan 1013 E. pengelolaan hutan 1013 Presentation Transcript

    • Pengelolaan Sumberdaya Hutan Wahyu Yun Santoso
    • 4 Komponen Utama • • • • Common Pool Resources, State Property, Private Property Common Property Perbedaan akan terlihat terutama pada konsekuensi yang terjadi thdp akses komunitas lokal yg bermukim di sekitar.
    • Common Pool Resources • Memberikan kesempatan pd masy utk bebas memanfaatkan dan mengolah SD Hutan sesuai dgn kepentingannya; • Ada komunitas yg mengelola scr arif dg pranata2 sesuai budayanya, ttp ada pula yg tdk mempedulikan pertimbangan ekologis tertentu; • Pendayagunaan dan pemanfaatan berlebihan  tragedy of the commons terutama utk pola open access resources.
    • State Property • Dgn alasan motivasi kuat utk mengatur dan mengelola SD Hutan, pemerintah akan menetapkan hutan sbg milik pemerintah. • Proses “akuisisi” seringkali didasarkan pd aras pencegahan atas tragedy of the commons dan amanat konstitusi. • Prakteknya  negara berposisi sbg pemerintah yg bertindak sbg pemilik, pengelola dan pengawas thdp pengelolaan SD Hutan.
    • Private Property • Saat pemerintah merasa memiliki banyak keterbatasan (capital, capacity, commitment & control), ide pengalihan pengelolaan kepada sektor swasta akan muncul. • Mulailah alih fungsi sbg areal ekonomi dg pertimbangan profit semata tanpa peduli pada aspek kelestarian. • Eksistensi budaya, nilai, norma dan pranata kearifan masy lokal pun tergerus. • Next  pergeseran paradigma dr pengelolaan mjd kepemilikan (proteksi berlebih)
    • Common Property • Beberapa kasus menunjukkan bhw masy lokal memiliki kemauan dan kemampuan utk mengelola hutan scr lebih produktif dan berkesinambungan. • Pengelolaan sbg common property sebenarnya mampu untuk meminimalisir konflik dan memaksimalkan pelestarian hutan. • Permasalahannya kembali ke siklus awal lagi  menghambat mekanisme desentralisasi
    • PENGECUALIAN Non Ekslusi KOMPETISI Non-rivalitas Public goods Rivalitas Common goods Ekslusi Collective goods Private goods
    • Beberapa Contoh
    • PHBM di Tumiyang Banyumas • Digawangi oleh Perhutani dengan pengelolaan oleh perwakilan warga, • Pengurus jelas lebih sejahtera, • Warga 70 % kejawen • Status kepemilikan hutan negara, • Tanaman monokultur, • Rawan konflik terkait klaim sejarah jaman dulu, • Tingkat kesejahteraan warga tidak merata. • Akses masyarakat terbatas, sehingga banyak warga yg tdk memanfaatkan hutan utk ekonominya. • Shg banyak warga jg melakukan pencurian hutan, krn kekhawatiran atas ketdkpastian sistem bagi hasil Perhutani
    • PHM di Ciamis – SPP (Desa Kalijaya) • Berawal dari silsilah keluarga • Kantor SPP (Serikat Petani Pasundan) terlihat bagus, meliputi Ciamis, Tasik, Garut. • Pengaturan secara pribadi, apalagi menyangkut hajat hidupnya; • Status kepemilikan tidak jelas; • Akses warga lebih penuh • Lebih heterogen • Kesejahteraan warga lebih terjamin • Isu konflik terminimalisir, meski kecemburuan dr warga yg di luar SPP tetap ada. • Warga tdk melakukan pencurian kayu, krn hanya butuh lahan (keamanan hutan lebih terjamin)
    • Kasus Pengelolaan Hutan Komunitas Serawai Dusun Tanah Hitam Bengkulu • Bermukim di sekitar wilayah Hutan Lindung Sungai Ulu Lais, • Hutan dimaknai sbg qhimbo atau rimba yg memiliki ciri2 serba liar, baik pepohonan maupun penghuni, • Hutan dianggap bukanlah tempat yg cocok utk perkebunan/ladang  fungsi utk menjaga kelestarian alam, • Hutan yg slama ini dimanfaatkan adl hutan marga yg ditetapkan dg adat. • Pranata adat sangat ketat, termasuk kewajiban mengganti pohon yg ditebang dgn yg jenis & kualitas sama. • Tabu dan larangan sangat dijaga pelaksanaannya. • Hanya qhimbo tuo yg boleh dibuka sbg areal perladangan dan perkebunan dg ijin dr adat.
    • Kasus Pengelolaan Hutan Komunitas Rejang Desa Talang Donok Bengkulu • Bermukim di sekitar wilayah TN Kerinci Seblat, • Konsep hutan dimaknai sbg Imbo atau kawasan yg memang tidak termasuk wilayah perekonomian dan pemanfaatan dari masyarakat baik dahulu maupun sekarang, • Ada 3 pembagian: hutan dalam (Imbo Lem), hutan muda (Imbo U’ai) dan hutan pinggiran (Penggea Imbo)  yg dimanfaatkan. • Hutan tdk hanya tempat utk keg ekonomi ttp juga penghubung dg alam ghaib, • Pranata adat sangat ketat, termasuk kewajiban mengganti pohon yg ditebang dgn yg jenis & kualitas sama. • Larangan untuk menebang habis pepohonan dalam 1 lahan. • Hutan yg dimanfaatkan sudah ditetapkan sejak dahulu, boleh diturunkan tapi tidak diperjualbelikan, • Terdapat wilayah2 yg menjadi hutan keramat.
    • Hutan Lindung tidak efektif sebagai Public Goods!! • Principles of public goods: – Non-rivalry – Non-excludability • Reasoning: 1. Tidak diperbolehkan ada kebijakan publik yang menimbulkan rivalitas dlm pemanfaatan hutan lindung scr ekstratif, krn publik menerima manfaat dr hutan lindung scr kolektif bukan individual;  Kebijakan kehutanan nasional telah ciptakan rivalitas dlm pemanfaatan hutan lindung, yaitu bergesernya prinsip pemanfaatan kolektivitas scr berkelanjutan ke arah pemanfaatan destruktif berbasis kekuatan swasta & politik kekuasaan
    • 2. Hutan lindung memberikan kemanfaatan yg bersifat menyebar (off-site effects) tdk hanya utk masy sekitar. Ex: pengendalian suplai air  Kebijakan kehutanan saat ini merubah posisi hutan lindung sbg pemasok eksternalitas positif menjadi eksternalitas negatif. 3. Hutan lindung bersifat tdk dpt diperbaharui (irreversibility).  Praktik destruktif pertambangan terbuka di situs hutan lindung scr nyata akan memberi dampak & kerusakan yg tdk dpt diperbaharui
    • Pasca Penetapan Kawasan Konservasi • Penetapan kawasan konservasi tidak pernah mengundang warga untuk urun rembug, • Pada masa lalu, seringkali dg pendekatan kekerasan, • Pranata marga tidak lagi diakui, karena merasa bahwa kepemilikan atas hutan adat tidak lagi ada  tidak merasa memiliki kewajiban utk menjaga kelestarian hutan tsb. • Komunitas Serawai mulai berani utk melakukan penebangan hutan baru (virgin forest), • Komunitas Rejang membuka areal hutan di bukit Serdang (yg tadinya adl hutan keramat). • Lunturnya batas2 anggota marga atau bukan dalam pemanfaatan hutan.
    • Restrukturisasi Paradigma Folklore Adat • Folklore sebagai bagian dari kebudayaan bertutur menunjukkan dampak mentalitas sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat adat. • Dalam diversifikasinya, folklore biasanya berupa cerita dongeng, petuah adat, gugon tuhon, pamali etc. • Pengaruh yang kuat dari folklore dibuktikan melalui kelestarian budaya ini meskipun tidak dituangkan dalam bentuk literasi. • Konsistensi masyarakat adat untuk melakukan petuah dalam folklore yang mengusung misi kelestarian lingkungan, menjadi kunci utama dari pemindahtanganan kembali pengelolaan hutan ke pundak masyarakat adat seperti yang seharusnya.
    • • Contoh: Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. • Melalui kepatuhan masyarakat untuk mengamalkan folklore tentang penjagaan hutan dan pelarangan segala bentuk benda asing untuk tidak memasuki hutan, keperawanan hutan adat di Kampung Naga masih terjaga dengan baik hingga sekarang. • Hutan adat di Kampung Naga menjadi contoh paling nyata dengan menganalogikan bahwa sebatang ranting pun tidak akan berani dipatahkan ketika folklore tentang kekeramatan hutan benar-benar dipegang teguh. • Efek totalitas inilah yang hendaknya bisa diekplorasi untuk menumbuhkan kesadaran pengelolaan kelestarian hutan dengan menjadikan folklore sebagai sebuah pemantik kesadaran bagi semua pihak.
    • • Tantangan  friksi antara rasionalitas dan redaksi dari folklore adat yang cenderung menutupi eksistensi kearifan lokal yang seharusnya menjadi nilai utama dari pembudayaan folklore tersebut. sebab : ojo mbakar uwit sing isih ijo (jangan membakar pohon yang masih hijau) akibat : mundhak lara wethenge (nanti perutnya sakit) • Rasionalitas hanya memandang sebelah mata terhadap makna kearifan dari folklore adat tersebut hanya karena komponen akibat dari folklore tersebut tidak bisa diterjemahkan dalam versi logika modern. • Paradigma untuk melihat sesuatu bukan hanya secara tekstual saja bisa menjadi titik tolak perubahan cara pandang untuk bisa mendayagunakan folklore adat menjadi aset edukasi dalam proses manajemen hutan berbasis masyarakat adat.
    • Deforestasi dan Illegal Logging Beberapa Data yang beragam: • Forest Watch Indonesia, misalnya, mengungkapkan bahwa laju deforestasi pada periode 1989-2003 adalah 1,9 juta hektar. • Sementara Badan Planologi Departemen Kehutanan membagi dalam tiga periode yaitu, 1985-1997 sebesar 1,87 juta hektar, 1997-2000 sebesar 2,83 juta hektar dan 1,08 juta hektar pada periode tahun 2000-2005. • FAO mencatat laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,87 juta hektar selama 2000-2005.
    • Permasalahan pada definisi: • Apakah “deforestasi” hanya berarti hilangnya tutupan hutan secara permanen, atau baik permanen maupun sementara? • Dua diantara penelitian utama (FAO 1990; World Bank 1990) secara tersirat menyatakan bahwa hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara merupakan deforestasi. Dengan demikian, berarti mereka menganggap kawasan perladangan berpindah yang akan kembali menjadi hutan sekunder juga merupakan deforestasi. Dengan definisi seperti itu, kawasan yang mengalami deforestasi maupun peranan sistem perladangan berpindah dalam deforestasi secara keseluruhan menjadi sangat besar
    • • Apakah yang disebut dengan “pelaku deforestasi” adalah mereka yang membuka tutupan hutan, atau mereka yang kemudian menghalangi pertumbuhan kembali tutupan hutan? • Apabila pengertian pertama yang diakui, maka perusahaan-perusahaan penebangan hutan (HPH) memainkan peranan yang lebih besar dalam deforestasi. Dan apabila pengertian kedua yang diakui, maka para petani kecil, yang kadang-kadang menduduki lahan yang telah dibuka terlebih dahulu oleh kegiatan pembalakan (HPH), yang dianggap berperanan lebih besar. Beberapa pengamat telah menunjukkan bahwa secara praktis tidak mungkin memilah-milah peranan pelaku-pelaku deforestasi dalam suatu lokasi yang sama.
    • Akar Masalah • Pertama, lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan. • Kedua, lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. • Ketiga, lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan sumberdaya hutan Dari hasil pertemuan tentang “Laju dan Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia” (27-28 Oktober 2008)
    • Illegal Logging sebagai Korupsi?? bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Penjagaan Hakhak Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
    • korupsi di sektor kehutanan Latar Belakang Buruknya tata kelola dan korupsi menjadi lingkaran setan bagi sektor kehutanan. Keduanya terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atas hutan. Tingkat deforestasi masih sangat tinggi (juta hektar/tahun) Kerugian negara sektor kehutanan menggerogoti keuangan negara (trilyun rupiah) Sumber: Statistik Kehutanan 2012, PKHI 20002009 (2010), KemenESDM (2010), Silvagama (2011), KPK (2010), KemenESDM (2012), SAINS (2010) Ketidakpastian hukum atas kawasan hutan menyebabkan tumpang tindih izin terjadi masif
    • arti penting kajian Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam kebijakan SDA mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Selama itu pula praktik korupsi bersembunyi di dalamnya memanfaatkan permasalahan tersebut. Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 11,8% dari 120 juta ha – data Dit.Kuh 2010) Hingga saat ini kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan dan itu termasuk perbuatan otoriter (Putusan MK 45/2011) Penegaka n hukum lemah Adanya “dispute policy” antara penentuan ruang provinsi dengan menteri sektoral (Kemenhut, 2012) Peran masyarakat dalam pengelolaan SDA terbatas (Myrna, 2012) Sengketa tanah 24,4 juta ha dengan kawasan hutan (BPS & Kemenhut 2009) Tidak harmonis nya regulasi Ketidak pastian hukum kawasan hutan Hilangnya 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah terlantar (tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan – data Dit.Kuh 2010) Celah hukum dalam perencan aan Konflik dalam konsep penguasaa n negara PNBP Pinjam Pakai tidak terpungut 15,9 trilyun (KPK, 2010) Konflik SDA dan agraria Proses pengukuh an otoriter KORUPSI Persoalan desentralis asi Tumpang tindih pengelola an SDA