E. hak atas lingkungan 14
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

E. hak atas lingkungan 14

on

  • 105 views

 

Statistics

Views

Total Views
105
Views on SlideShare
100
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 5

http://www.slideee.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

E. hak atas lingkungan 14 E. hak atas lingkungan 14 Presentation Transcript

  • Right to Sound Environment Wahyu Yun Santoso
  • Perkembangan Internasional • (Bill of Rights) yang termaktub di dalam Konstitusi Amerika Serikat; • Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) - 10 Desember 1948; • Konvensi Eropa ttg Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights) -European Council pd 1950  sistem yg paling bhasil yg dbentuk demi penegakan HAM; • Perjanjian Hak-hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights); • Perjanjian Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights).
  • Definisi • Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Psl 1 UU No. 39 /1999); • Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun. (Psl 4) • Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Psl 9 ay 3)
  • Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 28 A – J dan Pasal 33 • Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Psl 28 A); • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Psl 28 H); • Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Psl 28 I ay. 3); • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (Psl 33 Ay.2); • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Psl 33 Ay.3)
  • • DEKLARASI STOCKHOLM • DEKLARASI RIO DE JANEIRO • UUD 1945 & PERUBAHANNYA • UUPLH a. Right to life; b. Right to food; c. Right to health d. Right to safe & healthy working conditions; e. Right to housing; f. Popular participations; g. Right to information; h. Freedom of association; i. Cultural rights; j. Right to self-determination over natural resources. BAKU MUTU LINGKUNGAN DAN BAKU KERUSAKAN LH FUNCTION OF DEFENSE • Ganti kerugian ekonomik • Pemulihan kesehatan • Ganti kerugian Immateriel FUNCTION OF PERFORMANCE • Pemulihan fungsi ling- kungan • Perbaikan alat HAK DASAR LINGKUNGAN LH KUALITAS HIDUP
  • LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETIAP ORANG BERHAK (Psl 65) UUPPLH LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN MENDAPAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, AKSES PARTISIPASI DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA
  • HAK ATAS INFORMASI LH SETIAP ORANG MEMPUNYAI HAK ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP 1. Aktualisasi hak atas LH yang baik & sehat secara optimal 2. Mengefektifkan penggunaan hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan # 1. Setiap penyelenggara usaha/kegiatan wajib memberikan informasi yg benar & akurat mengenai pengelolaan LH 2. Pemerintah wajib menyediakan informasi LH dan menyebarluaskannya kpd masyarakat
  • HAK PERAN SERTA MASYARAKAT • Diatur dalam Pasal 65 ayat (3) UUPPLH • SDM Pemerintah terbatas, SDM Swasta menunjang, karena itu SDM swasta juga harus berperan • Masyarakat adalah juga pihak yang memiliki potensi merusak dan atau mencemarkan • Masyarakat adalah sumber informasi • Masyarakat dapat melakukan kontrol sosial • Meningkatkan penerimaan keputusan • Melindungi hak-hak masyarakat • Mendemokratisasikan pengambilan keputusan • Perlunya pendayagunaan peran serta masyarakat
  • MEREKA YG KALAH & TPINGGIRKAN Untuk alasan apapun, dunia tidak pernah bisa menghentikan proses industrialisasi. Demikian, juga dengan kekuatan apapun, dunia tidak bisa meniadakan dampak negatif dari sekian banyak manfaat di balik proses industrialisasi itu sendiri. Selalu aja ada yang terpinggirkan sbg biaya yg hrs ditanggung sklmpk masy atas sklmpk lain yg mndpt kemanfaatan dr kegiatan industrialisasi itu sendiri. Masalahnya adl, apakah semua resiko & manfaat industrialisasi itu sdh dkalkulasikn dg benar? (Prof. Koentjoroningrat – 1984)
  • Five existing international norms related to right of sound env’t • Self-determination • Permanent sovereignty over natural resources • The right to development – US: “development is not a right, it is a goal we all hold, depends on the realization of human right”  recognize only 4 individuals • The right to environment • (public) Participation
  • Right to Development • Should be elaborated with all context of human rights; • Giving priority to the fight against absolute poverty; • Promotion & protection of civil, cultural, political and social rights; • Aims to integrate the right to a healthy environment in the framework of SD; • Concept of good governance  limit gov authority & influence policy based on HR; – US  doesn’t accept this right as the right of state to demand foreign assistance & qualify the protection of civil political rights
  • Karakteristik • Prerequisite to the enjoyment of other human rights  realisasi atas hak asasi politik & sipil; • A synthesis of existing human rights  meliputi semua obyek HAM; • Concern on the basic right: – To life – To develop his/her potential • Obliges nation states to recognize the right of indigenous people
  • Correlative rights to right to development Based on UNDHR & ICESCR • Right to adequate standard of living  right to health also means “free from envt’l harm”; • Right to cultural integrity  pengakuan atas identitas sosial & kultural masyarakat; • Right to education and right to adequate information  urgensi utk fasilitasi nilai2 atas kepekaan lingkungan (ethic of env’t awareness); – Principle 10 Rio  appropriate access to envt’l information
  • Right to adequate/ healthy environment • Tidak ada satu konvensi int’l yg memuat hak ini sebelum Rio 1992; • “The right of present & future generations to enjoy a healthy environment and decent quality of life” (UNEP 1993); • Post Rio Declaration, hak ini jg hnya termuat di soft law (non-binding legal texts); • Komplementer dgn right to development: – “Achievement of the right to development is dependent upon the realization of all human rights, and development is dependent upon maintenance & enhancement of env’t and social quality”
  • Right to Participation • Dikenalkan pertama di Our Common Future – Brundtland Report 1987; “The pursuit of susdev requires: … a political system that secures effective citizen participation in decision making”  sine qua non. • Pemaknaan  strategi pembangunan maupun lingkungan apapun tidak akan berkelanjutan jika stakeholders terkait tidak diikutsertakan dalam decision-making process; • Initiates North-South dialogues in 4 concept: – Equitable sharing of benefits, – Common but differentiated responsibilities, – Technology transfer, – Participatory partnership; • Transform the superior-inferior relationship between the North & the South to one based on the “principle of equality”
  • Aarhus Convention 1998 • The United Nation Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters; • Three pillars: – Access to information, – Public participation in decision-making, – Access to justice. • Obligation to inform the public concerned in an early stage of the decision-making procedure in an adequate, timely and effective manner • Obligation to ensure the procedural rights • Provide the opportunity to public participation in any ways • Publication of decision
  • Why procedural right is needed? • The right to participate is only effective when all the three pillars can be ensured. The pillars are independent; access to environmental information is necessary for the public to be able to participate, while access to justice is a necessary and effective means to ensure this, • The important value of these procedural rights is that these facilitate substantive right. They make that theory can be put into practice: What would be the use of substantive norms if these cannot be applied, checked and enforced? • Ensure the accountability
  • European Court of Human Right  Established in Straasbourg France under the European Convention on Human Right in 1959 (initially) and permanently at Nov 1998.  Any person who feels his or her rights have been violated under the Convention by a state party can take a case to the Court.  The decisions of the Court are not automatically legally binding, but the Court does have the power to award damages.  The establishment of a Court to protect individuals from human rights violations is an innovative feature for an international convention on human rights, as it gives the individual an active role on the international arena.
  • • For 2008 the Court reported that it had made 1543 judgments and that over 32,000 cases were declared inadmissible (94 %).  Changing from protecting individual human rights  concentrating on only issues of wider legal importance. • Based the principle 'justice delayed is justice denied', the Council of Europe  consider ways of improving the efficiency of the Court. • Resulted in an amendment to the ECHR, Protocol 14 which makes a number of changes: – A single judge can decide on a case's admissibility; currently, three judges decide. – Where cases are broadly similar to ones brought previously before the Court, and are essentially due to a member state failing to change its domestic law to correct a failing highlighted by that previous judgment, the case can be decided by three judges rather than the seven-judge Chamber. – A case may not be admissible if it is considered that the applicant has not suffered 'significant disadvantage'; however, this is not a 'hard and fast' rule. – A member state can be brought before the Court by the Committee of Ministers if that state refuses to enforce a judgment. – The Committee of Ministers can ask the Court for an 'interpretation' of a judgement to help determine the best way for a member state to comply. • Amnesty International  these changes will mean individuals may lose the ability to 'gain redress for human rights violations.
  • Hidup hanya sekali, terlalu berharga untuk disia-siakan, Bumi hanya satu, terlalu indah untuk diterlantarkan.