• Save
Panduan analisis anggaran indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Asslamu'alaikum Wr. Wb...
    Jika tidak keberatan berbagi file ini, sudilah kiranya untuk mengirimkannya ke: mujib_hamzah@rocketmail.com.
    Syukron jiddan...

    Wassalamu'alaikum...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • assalamu'alaikum... apakah saya bisa mendapatkan file panduan analisis anggaran tersebut.. mohon kirim ke surel saya infrianrosa.law@gmail.com. makasih sebelumnya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • assalamualaikum..
    apakah saya bisa mendapatkan file panduan ini... mohon dikirim ke surel saya davidtanjoengdenhaag@yahoo.com.
    terimakasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,186
On Slideshare
1,186
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PanduanAnalisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia ADBThe Asia Foundation Asian Development Bank
  • 2. KATA PENGANTARBuku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah inidisusun sebagai salah satu kegiatan Asistensi Teknis 6170 dari Asian DevelopmentBank dengan judul “Pilot Project Untuk Menginstitusionalisasi PartisipasiMasyarakat Sipil dalam Upaya Menciptakan Anggaran yang Berpihak pada RakyatMiskin”.Panduan ini diharapkan bisa menjadi sumber untuk mengembangkan bahan-bahan pembelajaran bagi organisasi non-pemerintah, media, organisasi massa,organisasi rakyat, maupun organisasi masyarakat sipil pada umumnya di Indonesia.Untuk pertama kalinya panduan ini digunakan sebagai bahan pelatihan bagikelompok masyarakat sipil di Kabupaten Kebumen dan Kota Makassar padabulan Februari dan Maret 2006.Bahan ini diramu dan diperkaya dari berbagai sumber termasuk diantaranyabahan-bahan manual pelatihan tentang anggaran yang telah dan tengah disusun oleh Bandung Institute for Governance Studies (BIGS), Forum Indonesia untukTransparansi Anggaran (FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO),Civic Education and Budget Transparency Advocation (CiBa), Woman ResearchInstitute (WRI) dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal(P3ML) Sumedang.Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang telahmemberikan inspirasi, menyumbang gagasan, menjadi teman diskusi, menyediakanbahan-bahan studi kasus sehingga tersusun bahan ini. Secara khusus penghargaansaya atas peran tersebut kepada Hana Satriyo dan Alam (TAF), Nandang Suherman(P3ML), Dedi Haryadi dan Siti (BIGS), Dini dan Ilham (PATTIRO), Rinusu danJamruddin (CiBa), Diah Raharjo (TIFA), Erna, Cecep dan Mustafa (B-Trust), Aji(Formasi Kebumen), dan Ilham Iskandar (YAS Makassar).Saya menyadari bahwa masih banyak bahan dan pemikiran yang bisa ditambahkanke dalam panduan yang memang belum sempurna ini. Karenanya, masukan dankritik dari rekan sejawat maupun pembaca, pemakai atau peserta pelatihansangatlah diharapkan sehingga akan tersusun suatu panduan yang lebih mudahdicerna, lebih lengkap dan lebih sesuai dengan konteksnya.Terima kasih secara khusus kepada The Asia Foundation San Francisco yangtelah mempercayai saya menjadi anggota tim dari kegiatan ini, dan terlebihkepada Erin Thebault Weisser yang telah mengedit bahan ini.Hetifah Sjaifudian 1
  • 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR............................................................................................1DAFTAR ISI .......................................................................................................2DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................3BAGIAN 1: DASAR-DASAR ANGGARAN ...........................................................5 Pendahuluan ...............................................................................................5 Mengapa Anggaran itu Penting? .................................................................6 Praktek-praktek Anggaran yang Berhasil di Tingkat Internasional. ..............8 Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring .....................................................11 Mengaplikasikan Pendekatan Anggaran ....................................................13BAGIAN 2: MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ...........15 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................15 Perubahan yang Telah dan Tengah Berlangsung dalam Sistem .................15 Penganggaran di Daerah ...........................................................................15 Pelaku Kunci dalam Proses Anggaran: Siapa Melakukan Apa? .................17 Siklus Anggaran ........................................................................................20 Jadwal Penyusunan dan Penetapan Anggaran ..........................................22 Celah Keterlibatan Warga Dalam Proses Penganggaran ............................23 Tanggung Jawab Pelayanan Pemerintah Daerah .......................................25BAGIAN 3: ANALISIS PENDAPATAN ...............................................................27 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................27 Format dan Struktur APBD........................................................................27 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ........................................................28 Latihan Analisis Pendapatan .....................................................................29 Struktur APBD Propinsi/Kabupaten/Kota Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ..............................................................33BAGIAN 4: ANALISIS BELANJA ......................................................................35 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................35 Berbagai Cara untuk Menganalisis Pengeluaran ........................................36BAGIAN 5: ADVOKASI ANGGARAN.................................................................45 Cakupan dan Hasil Pembelajaran ..............................................................45 Penggunaan Hasil Analisis Anggaran dalam Advokasi ..............................45 Perbedaan Pendekatan Dalam Advokasi Anggaran:...................................47 Belajar Dari Pengalaman BIGS Dan P3ML.................................................47 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi ................................48DAFTAR ISTILAH ............................................................................................49DAFTAR REFERENSI .......................................................................................502
  • 4. DAFTAR SINGKATANAKU = Arah Kebijakan UmumAPBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja NasionalBappeda = Badan Perencanaan dan Pembangunan DaerahBawasda = Badan Pengawasan DaerahBPK = Badan Pemeriksa KeuanganBPKD = Badan Pengelola Keuangan DaerahBPKP = Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanBUMD = Badan Usaha Milik DaerahDPRD = Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDAU = Dana Alokasi UmumDAK = Dana Alokasi KhususDASK = Dokumen Anggaran Satuan KerjaDispenda = Dinas Pendapatan DaerahDPA = Dokumen Pelaksanaan AnggaranDSP = Daftar Skala PrioritasKUA = Kebijakan Umum AnggaranKepmendagri = Keputusan Menteri Dalam NegeriMusrenbang = Musyawarah Perencanaan PembangunanLKPJ = Laporan Keterangan PertanggungjawabanPAD = Pendapatan Asli DaerahPDRB = Produk Domestik Regional BrutoPP = Peraturan PemerintahPemda = Pemerintah DaerahPemkab = Pemerintah KabupatenRAPBD = Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahRASK = Rancangan Anggaran Satuan KerjaRKA = Rencana Kerja AnggaranRKPD = Rencana Kerja Pemerintah DaerahRPJM = Rencana Pembangunan Jangka MenengahRenstra = Rencana StrategiRenstrada = Rencana Strategi DaerahSE = Surat EdaranSekda = Sekretaris DaerahSetda = Sekretariat DaerahSKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah 3
  • 5. FOREWORDBagian 1:DASAR-DASAR ANGGARANPendahuluanAnggaran pemerintah, bahkan di tingkat kabupaten atau kecamatan pun terlihatsulit untuk dianalisis, bahkan terlalu rumit untuk ditelusuri. Namun demikian,prinsip-prinsip dasar untuk menganalisis anggaran sebetulnya tidak terlalu sulitdilakukan, dan melakukan upaya tersebut sangatlah berarti. Pemahaman yangbaik mengenai anggaran akan meningkatkan dialog antara pemerintah, anggotalegislatif dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untukmelihat seberapa efisien pemerintah menggunakan sumber dayanya. Membukadiskusi publik mengenai prioritas-prioritas anggaran disamping akan membantumasyarakat untuk memahami jasa dan pelayanan apa yang disediakan olehpemerintah juga dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhanmasyarakat secara lebih baik. Sayangnya di banyak negara dialog-dialog tersebutsangat jarang dilakukan bahkan hampir tidak dilakukan sama sekali.Panduan ini dibuat untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat sipilmemahami dan menganalisis anggaran pemerintah sebagai langkah awal untukterlibat dalam dialog-dialog tentang penyusunan anggaran. Panduan ini dapatdigunakan sebagai bahan untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan memahamianggaran dan membantu organisasi civil society untuk terlibat dalam menganalisisanggaran melalui pelatihan-pelatihan yang akan mereka lakukan. Panduan inijuga akan bermanfaat bagi anggota-anggota legislatif yang seringkali belumpernah memperoleh pelatihan secara formal tentang anggaran, mengingattanggung jawab mereka dalam lembaga yang bertugas untuk mensahkan dokumenanggaran. Walaupun panduan ini juga akan memuat berbagai informasi mengenaianggaran secara umum, kebanyakan materi panduan dikhususkan untuk untukskala kota/kabupaten di Indonesia.Panduan ini sebaiknya tidak dipandang murni sebagai panduan advokasi untukmemunculkan berbagai tuntutan baru atas nama masyrakat, akan tetapi harusdipandang sebagai panduan/manual yang dibangun untuk memberikan informasidari berbagi aspek agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenaitiga hal penting berkaitan dengan anggaran, yaitu: (1) sumber daya yang tersedia(2) keterbatasan-keterbatasan institusi yang terlibat di sektor publik dan (3)sejumlah prioritas yang sering berbenturan dalam proses penganggaran kaitannyadengan upaya meningkatkan manfaat anggaran bagi komunitas lokal, khususnyakelompok miskin. 5
  • 6. DASAR-DASAR ANGGARANPanduan ini dibagi ke dalam 5 bab. Pemahaman dasar mengenai anggaran,termasuk praktek-praktek yang berhasil di tingkat internasional, disajikan dalamBagian pertama ini. Bagian 2 menjelaskan mengenai siklus anggaran danmerangkum peran-peran pemerintah daerah dan warga dalam proses anggaran.Selanjutnya Bagian 3 dan Bagian 4 menerangkan panduan untuk menganalisispendapatan dan belanja. Berbagai pertimbangan untuk advokasi anggaran akandidiskusikan di Bagian 5.Mengapa Anggaran itu Penting?Dua tanggung jawab kunci pemerintah adalah menyediakan barang-barang danpelayanan yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat dan tidak dapat disediakansecara efektif oleh sektor swasta, dan mendorong iklim ekonomi yang kondusif.Tujuan-tujuan ini hanya dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi dan sosial yangsecara kongkret tercermin di dalam anggaran tahunannya. Tidak setiap kebijakanmembutuhkan sumber daya, tetapi ketika pemerintah membuat satu kebijakantanpa mengalokasikan pendanaan (anggaran) untuk mengimplementasikannya,maka sangat beralasan untuk mempertanyakan bagaimana tujuan dari kebijakantersebut dapat tercapai.Anggaran harus memprioritaskan dan menjembatani berbagaikebutuhan/permintaan yang seringkali berbenturan, padahal kemampuanpemerintah untuk meningkatkan anggaran sangat terbatas. Untuk itu anggaranharus memiliki prioritas mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harusdipenuhi. Anggaran harus menentukan sumber daya apa yang tersedia untuktahun mendatang serta bagaimana pemerintah menggunakannya seperti barangdan pelayanan apa yang akan diberikan dengan anggaran tersebut. Dengananggaran pemerintah dapat merencanakan kegiatan setahun mendatang danmenjadi bagian dari kinerja pemerintah yang dapat dinilai dan harusdipertanggungjawabkan.Di banyak negara berkembang, proses penyusunan anggaran dimonopoli olehaparat pemerintah dan biasanya tidak memberi ruang bagi partisipasi publik atauproses konsultasi. Bahkan, di beberapa tempat aparat pemerintah memperlakukandokumen dan informasi anggaran dan keuangan sebagai dokumen rahasia.Selama proses pembuatan kebijakan, seringkali hanya sedikit informasi mengenaianggaran yang tersedia bahkan untuk anggota legislatif sekalipun. Di banyakkasus, informasi tersebut sengaja ditutup, atau tidak dibuka sama sekali dananehnya tidak ada seorangpun menanyakan informasi tersebut. Dan ketikadokumen tersebut harus dibuka tidak ada prosedur yang jelas tentang informasi6
  • 7. DASAR-DASAR ANGGARANapa yang sebaiknya disediakan dan oleh siapa. Lebih jauh lagi, format anggaranjuga seringkali tidak mudah dibaca dan diakses oleh masyarakat biasa. Hal inimembuat masyarakat sulit untuk bisa mengerti apalagi mengomentari dokumenanggaran yang diajukan, sebagaimana banyak terjadi pada saat pemerintahmelakukan dengar pendapat dengan publik mengenai anggaran. Akibatnya banyakorang menjadi apatis dan kurang bersemangat untuk memberikan masukanselama proses anggaran berlangsung.Kondisi ini tentunya sangat disayangkan mengingat keterlibatan publik dalamproses anggaran sangat penting untuk:· Meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran dapat membantu berbagai upaya mengidentifikasi sejumlah kebutuhan masyrakat yang harus diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas.· Meningkatkan pengelolaan keuangan. Walaupun pemerintah memiliki sistem pengawasan dan prosedur audit tersendiri, monitoring dari publik penting dilakukan untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan. Di berbagai kasus, pengawasan publik terhadap anggaran akan meningkatkan hubungan antara pembayar pajak dengan pemerintah daerah, karena para pembayar pajak -yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah- dapat melacak kemana dan untuk apa dana yang mereka bayarkan itu digunakan.· Menguatkan demokrasi. Warga negara seringkali memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana sebaiknya negara itu difungsikan sehingga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat yang bersamaan, aparat pemerintah seringkali merasa dipojokkan dengan berbagai kebutuhan dan permintaan yang seringkali berbenturan mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Keterlibatan masyarakat dalam dialog-dialog mengenai isu-isu anggaran akan meningkatkan kemampuan mereka membaca anggaran sehingga dapat menjembatani konflik dan melakukan diskusi dan debat yang lebih konstruktif dan sehat mengenai kebijakan anggaran dan prioritas-prioritasnya.1) Saat ini berkembang konsensus mengenai peran Negara untuk memastikan terjadinya proses penyusunan anggara yang adil, terbuka, bertanggung jawab dan pro-kelompok miskin. Praktek-praktek yang dianggap berhasil ini direkomendasikan dan disintesiskan oleh sejumlah organisasi internasional termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Asosiasi Aparat Keuangan Pemerintah (GFOA).2) Proses atau siklus anggaran merupakan proses yang bertahap dan terjadi secara berurutan, kegiatan- kegiatannya saling terkait dalam satu tahun anggaran. 7
  • 8. DASAR-DASAR ANGGARANPraktek-praktek Anggaran Gambar 1: Siklus Anggaranyang Berhasil di TingkatInternasional. Tahap 4: Tahap 1: Pertanggungjawaban PersiapanPenyusunan Anggaran1)Siklus anggaran tahunan secara umumdapat dibagi ke dalam 4 tahapan yangsaling terkait satu sama lain (lihat Tahap 3: Tahap 2:gambar 1) yaitu: Pelaksanaan Pengesahan1. Persiapan (perencanaan, pembuatan draft)2. Pengesahan (pengkajian/pembedahan/diskusi materi)3. Pelaksanaan (implementasi, monitoring, kontrol)4. Pertanggunjawaban (audit, pengkajian, pelaporan, penilaian)Penyusunan anggaran merupakan kegiatan pertama dan utama dalam keseluruhanproses anggaran atau sering disebut siklus anggaran. Tahapan ini sangat pentingkarena akan menentukan langkah dan kualitas keseluruhan kebijakan keuangandan sekaligus menentukan karakter dan ruang lingkup peran pemerintah di bidangekonomi. Kegiatan penyusunan anggaran mencakupi dua tahapan pertama dariempat proses anggaran yang diawali dengan perencanaan dan persiapan dandiakhiri dengan pengesahan dari lembaga legislatif. Proses penyusunan anggaranbiasanya dimulai oleh eksekutif (departemen/dinas pemerintahan), dimanaperencanaan dan pembuatan draft dipimpin oleh satu komite darikementrian/departemen keuangan, ekonomi atau perencanaan (serta lembaga-lembaga eksekutif lainnya yang terkait). Ketika draft anggaran tersebut selesaidan ditandatangani, darft anggaran diserahkan kepada legislatif dimana panitiaanggaran di legislatif mengambil alih tanggung jawab untuk proses pengkajiananggaran dan kemudian menyempurnakan anggaran tersebut melalui parlemen.Apa saja yang Harus Dipenuhi dalam Penyusunan Anggaran: Fungsi UmumProses penyusunan anggaran seharusnya ditujukan untuk memenuhi sejumlahfungsi berikut 3):3) Diadaptasi dari Grewal, Bhajan S. 2005. Budget Formulation (presentation for Public Finance and Expenditure Management Course, ADB Institute, Tokyo, Japan). Center for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, Australia.8
  • 9. DASAR-DASAR ANGGARAN1. Mengidentifikasi setiap sumber daya yang tersedia dan kebutuhan setahun mendatang.2. Menghitung sumber daya dan kebutuhan berdasarkan kecenderungan tahun sebelumnya dan memprediksi perkembangannya di tahun yang akan datang.3. Memprioritaskan kebutuhan dan kemudian mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas.4. Mengkonsolidasikan semua pengeluaran yang diajukan ke dalam draft anggaran secara komprehensif.5. Menentukan jangka waktu dari penggunaan sumber daya.Untuk memenuhi 5 fungsi besar di atas, proses penyusunan anggaran seharusnyamengikuti sejumlah rekomendasi yang diperoleh dari praktek-praktek yangberhasil yang diantaranya adalah :· Mengklarifikasi/Memperjelas Proses: Siapa Melakukan Apa dan Kapan? Yang pertama dan terutama dalam proses dan siklus anggaran adalah keseluruhan proses anggaran harus jelas dan mudah dipahami oleh seluruh aktor yang terkait dalam proses ini (stakeholders). Publik harus secara jelas memahami siapa melakukan apa dan kapan yaitu (1) orang atau organisasi yang terkait dalam proses penyusunan (siapa) (2) peran dan tanggung jawab yang dipegang dalam kewenangan dan keahliannya (apa) dan (3) dilakukan dalam jangka waktu tertentu (kapan)· Diperkuat dengan Analisis yang Tajam. Proses awal perencanaan (sebelum proses pembuatan draft anggaran dimulai) harus dipandu dengan analisis ekonomi dan sosial yang berbasis pada pendekatan retrospektif (melihat kecenderungan masa lalu) maupun prospektif (perkiraan perkembangan di masa mendatang). Kecenderungan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan masa mendatang mengenai ekonomi, keuangan serta variabel- variabel yang lain harus dibuat sesensitif mungkin dan kalau bisa dibuat sejumlah analisis skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sejumlah analisis skenario ini biasanya dihubungkan dengan dengan berbagai arah kebijakan ekonomi yang dijadikan dasar, atau pernyataan kebijakan atau laporan yang mengiringi anggaran.· Selaras dengan Perspektif Jangka Panjang dan Prioritas-prioritasnya. Walaupun anggaran mencerminkan kebijakan keuangan pemerintah dan peran yang dimainkan di tahun mendatang, anggaran juga harus merefleksikan dan mendukung sasaran dan prioritas dari strategi pemerintah jangka panjang. Dengan demikian anggaran secara jelas mencerminkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang pemerintah sekaligus, dan keselarasan antara dua hal ini harus jelas dan bisa dipahami oleh publik.· Secepat Mungkin Membuka Input dari Stakeholder. Keterlibatan stakeholder harus diakomodasi sejak awal proses penyusunan anggaran. Mayoritas negara biasanya melakukan proses membuka masukan dan komentar publik hanya 9
  • 10. DASAR-DASAR ANGGARAN di tahap akhir proses penyusunan. Proses anggaran seharusnya membuka penilaian dan dialog dengan publik sedari awal untuk memastikan bahwa semua isu dan kebutuhan stakeholder dipertimbangkan secara proporsional.· Membangun dan Mendiseminasikan Dokumen-dokumen Sesuai dengan Kebutuhan. Dalam proses anggaran, tahap diseminasi anggaran dan dokumen- dokumen pendukungnya merupakan kunci pelibatan stakeholder. Seluruh anggaran harus disertai dengan (atau setidaknya) oleh analisis pra-anggaran dan pernyataan-pernyataan dan asumsi-asumsi utama yang mendasari perkiraan anggaran, sasaran kebijakan fiskal, kerangka makro ekonomi, basis kebijakan yang digunakan sebagai dasar berbagai asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, dan resiko-resiko (konsekuensi/implikasi) yang terkait dengan anggaran. Dokumentasi tersebut juga memuat aturan-aturan keuangan, peraturan serta kebijakan yang dijadikan rujukan. Setiap dokumentasi harus mudah diakses (baik secara tertulis maupun elektronik) oleh publik tanpa dipungut biaya.· Mempresentasikan Informasi Anggaran Secara Efektif. Data dan informasi anggaran harus dipresentasikan dengan cara yang memudahkan upaya analisis kebijakan dan harus dilaporkan dalam ukuran dan nilai “mentah/kotor” (gross basis) yang memperlihatkan penerimaan (kotor), pengeluaran (kotor) dan pembiayaan (kotor). Pengeluaran harus diklasifikasikan ke dalam tiga area yaitu ekonomi, sektoral dan administratasi. Data dan informasi anggaran harus jelas, detail, mudah diakses dan dibandingkan agar publik dapat melakukan analisis alokasi berdasarkan geografi (wilayah), sektor, area dan waktu.· Memastikan Keutuhan Informasi. Anggaran harus mencakup alur sumber daya extra-budgetary (sumber daya publik yang secara tradisional tidak merupakan bagian dari anggaran nasional maupun sub-nasional). Bahkan, anggaran harus mencakup semua “asset/kekayaan” langsung atau tidak langsung negara. Data-data ini, sekali lagi harus dipresentasikan dalam cara yang memungkinkan dilakukannya analisis kebijakan oleh publik.· Fokus pada hasil dan Outcome (efek dari output yang diharapkan). Sebisa mungkin, anggaran dan dokumen-dokumen pendukungnya harus memuat secara jelas dan tajam setiap item (program) pengeluaran pemerintah dan dari setiap item tersebut jelas termuat apa tujuan yang akan dicapai dan efek yang diharapkan dari tujuan tersebut dan bagaimana kedua hal tersebut (tujuan dan efek) dapat mencapai strategi jangka panjang pemerintah. Inisiatif Anggaran Beroritentasi Kinerja (dijelaskan kemudian) dapat membantu memperjelas hal ini.· Terlebih Dahulu Mempertimbangkan Keterbatasan Sumber Daya baru Kemudian Kebutuhan. Keuntungan melakukan pendekatan konservatif ini jelas, tetapi banyak negara gagal untuk memfokuskan pada keterbatasan sumberdaya terlebih dahulu.10
  • 11. DASAR-DASAR ANGGARANPelaksanaan Anggaran dan MonitoringTahapan pertengahan dari siklus anggaran ini seringkali kurang diperhatikanpadahal fase ini tidak kalah pentingnya. Bahkan memonitor bagaimana anggaranini digunakan lebih penting daripada mendiskusikan alokasi anggaran jikapemerintah tidak memiliki pengalaman yang baik dalam menghabiskan anggaranyang telah dialokasikan. dari berbagai penglaman yang telah berhasil, pelaksanaantahap ini biasanya mencakup hal-hal di bawah ini:· Menggunakan Dasar Hukum dan Peraturan yang Jelas. Besarnya anggaran haruslah disetujui dan disahkan. Anggaran publik harus digunakan melalui tujuan dan wewenang yang jelas. Penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan hanya boleh dilakukan jika didasarka pada aturan dan panduan yang jelas dan seharusnya tidak boleh ada perbedaan yang jauh antara anggaran dengan pengeluaran riil.· Menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Tepat. Instansi-instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran (biasanya departemen atau kementerian keuangan di jajaran eksekutif) harus memiliki sistem pengelolaan keuangan, kontrol dan pelaporan agar secara efektif mampu melakukan tanggung jawab yang dibebankantersebut. Sistem yang tepat akan memungkinkan instansi untuk secara efektif memonitor antara penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan (anggaran) dengan penerimaan dan pengeluaran yang sesungguhnya· Melaporkan secara Rutin. Harus ada pelaporan keuangan secara regular kepada legislatif dan publik. Setidaknya, pada pertengahan tahun atau jika mungkin setiap tiga-bulan, laporan perkembangan pelaksanaan anggaran tersebut dipresentasikan kepada legislatif.· Melakukan audit internal. Audit internal seharusnya dilakukan Secara rutin oleh organisasi pelaksana, dan prosedur audit internal harus terbuka untuk ditinjau kembali.· Mengklarifikasi Aturan-aturan untuk Pengeluaran Penting. Peraturan- peraturan mengenai penyediaan barang dan jasa, personel yang terlibat dan area-area pengeluaran lainnya harus jelas dan terbuka untuk publik.· Mengklarifikasi Kebijakan Perajakan dan Melaporkan Kegiatan Perpajakan. Kebijakan perpajakan harus jelas dan terbuka, administrasi pajak harus secara legal dilindungi dari intervensi politik. Pelaporan kegiatan perpajakan dan perkembangannya dibuat secara regular untuk publik.· Mengklarifikasi siapa yang Bertanggung Jawab dan Kapan. Badan eksekutif dan legislatif bertanggung jawab untuk melakukan audit, pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pihak ketiga yang terlibat di dalam tahapan pertanggungjawaban dari siklus anggaran ini adalah auditor/pihak pengawas (bisa juga dari pengadilan) dan komite pertanggungjawaban dari publik (dan badan yang 11
  • 12. DASAR-DASAR ANGGARAN setara dengan komite tersebut). Peran dan pertanggungjawaban dari badan- badan ini harus disahkan berdasarkan hukum dan dapat dipahami oleh publik.· Membuat Statistik Keuangan Sebagai Bagian dari Membangun Sistem Statistik Nasional. Statistik keuangan pemerintah seharusnya disediakan secara rutin dan aktual untuk kepentingan publik melalui kementrian (atau departemen) keuangan dan kantor statistik nasional. Statistik keuangan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem statistik nasional dan independen dalam memeriksa dan mengecek kualitas dari setiap data keuangan.· Memastikan Keutuhan Pertanggungjawaban Keuangan. Pelaporan anggaran, dokumentasi dan keseluruhan pertanggungjawaban keuangan harus komprehensif dan mencakup seluruh kegiatan baik yang tertuang di anggaran maupun yang extra budgetary. Pelaporan anggaran, dokumen-dokumen, dan pertanggungjawaban harus mencerminkan posisi fiskal pemerintah (termasuk seluruh kekayaan langsung dan biaya kontigensi) serta jelas basis sistem keuangan apa yang digunakan (tunai, hutang, dll)· Memastikan Ketepatan Waktu dan Aksesibilitas Pelaporan. Pemerintah sebaiknya memenuhi komitmen untuk mempublikasikan laporan dan informasi keuangan secara tepat waktu. Waktu dan penjadwalan untuk mempublikasikan informasi dan pelaporan fiskal harus teratur. Audit dan laporan keuangan tahun anggaran dipresentasikan kepada legislatif di akhir kalender fiskal. Kinerja dan laporan yang berbasis hasil untuk beberapa program penting anggaran sebaiknya dipresentasikan setiap tahun. Laporan harus dibuat dalam format yang jelas dan memungkinkan untuk dianalisis.Mengaplikasikan Pendekatan AnggaranSelama dekade terakhir, partisipasi publik menjadi komponen penting dan sangatdiperhitungkan dalam proses anggaran. Banyak Negara, terutama yang sedangmenjalani demokratisasi dan desentralisasi, telah mengeluarkan kerangka legalyang memungkinkan warga negaranya memiliki kesempatan untuk mempengaruhiproses anggaran. Aktor-aktor masyarakat sipil merespon kesempatan ini melaluiberbagai pendekatan untuk menilai anggaran terutama anggaran di tingkatpemerintah daerah, sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompokmiskin, perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Proyek AnggaranInternasional telah menyediakan informasi yang komprehensif mengenai upaya-upaya inovatif ini, yang dapat diakses melalui website mereka diwww.internationalbudget.org.Ringkasan umum dari pendekatan anggaran yang inovatif melingkupi:· Analisis Pengajuan Anggaran Tahunan. Draft anggaran yang dipresentasikan oleh eksekutif kepada legislatif dapat dianalisis melalui implikasi dan dampaknya terhadap sektor-sektor khusus (seperti pendidikan dan kesehatan) atau lebih12
  • 13. DASAR-DASAR ANGGARAN jauh lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Analisis oleh organisasi civil society terkait atau kelompok intelektual bisa memberikan versi alternatif dari anggaran sehingga publik dan parlemen memiliki cukup pertimbangan sebelum anggaran tersebut disahkan. Organisasi-organisasi di Asia, termasuk India, Indonesia, dan Filipina memiliki banyak organisasi civil society yang aktif terlibat dalam analisis anggaran. Sebagai contoh, organisasi civil society India “NGO DISHA” telah membuat sekitar 30 ringkasan anggaran (budget briefs) untuk menganalisis anggaran pemerintah Gujurat. DISHA adalah anggota jaringan organisasi civil society skala nasional yang terlibat dalam analisis anggaran di 23 negara bagian di India.4)· Anggaran Partisipatif. Anggaran partisipatif adalah pendekatan penyusunan anggaran melalui proses konsultasi publik. Pendekatan ini pertama kali dibangun di Porto Allegre, Brazil dan sekarang menyebar ke sejumlah Negara di Amerika Latin lainnya. Evaluasi-evaluasi terhadap pendekatan ini menguak pentingnya alokasi untuk memperluas pelayanan publik seperti listrik dan air terutama untuk kepentingan komunitas-komunitas miskin.5)· Anggaran Berbasis Kinerja. Pendekatan ini menerjemahkan setiap item dalam anggaran berdasarkan output yang diharapkan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Pend ekatan ini banyak dilakukan di Negara-negara OECD, dan seringkali diperkenalkan di negara-negara berkembang melalui program-program donor. Dengan menerjemahkan pengggunaan dana ke dalam hasil yang diharapkan (seperti peningkatan jalan diukur melalui penambahan RpXX/kilometer), anggaran berbasis kinerja dapat memudahkan publik dalam menelusuri pengeluaran pemerintah.· Anggaran Responsif Jender. Praktisi dari pendekatan ini melakukan analisis penggunaan dana publik karena didorong oleh kepedulian terhadap keadilan jender. Pendekatan yang digunakan bervariasi, tetapi dari berbagai kasus pendekatan ini menekankan pada manfaat langsung alokasi anggaran terhadap perempuan. Biasanya berkonsentrasi pada ruang lingkup dari barang dan pelayanan publik yang langsung berdampak bagi perempuan seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, pada tahun 1995 di Afrika Selatan, IDASA, organisasi civil society lokal membangun inisiatif anggaran untuk perempuan yang melibatkan kegiatan riset dan advokasi yang dituangkan dalam laporan tahunan meraka mengenai analisis anggaran nasional dari perspektif jender. IDASA juga4) Lihat di Social Development Notes, World Bank, Case Study: Participatory Approaches in Budgeting and Public Expenditure Management”5) Lihat “Assessmen of Participatory Budgeting in Brazil”, Center for Urban Development Studies, Harvard University dan Inter-American Development Bank (2004). 13
  • 14. DASAR-DASAR ANGGARAN belakangan menganalisis “Anggaran untuk Anak” untuk menelaah keberpihakan anggaran nasional dalam mengurangi angka kemiskinan anak.Pertanyaan untuk Diskusi :1. Sejauhmana anda merasa bahwa proses anggaran di Indonesia memenuhi kriteria-kriteria berbagai pengalaman yang dianggap berhasil di lingkup internasional?2. Kesempatan-kesempatan apa yang terbuka atau merupakan peluang partisipasi publik di dalam proses anggaran?3. Bagian mana dari proses anggaran di Indonesia yang dengan mudah dapat ditingkatkan, mengingat kondisi, kapasitas birokrasi dan masyarakat, dan realitas politik yang ada?4. Bentuk/pendekatan anggaran apa yang paling tepat di Indonesia?14
  • 15. Bagian 2 :MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAHDAERAHCakupan dan Hasil PembelajaranBagi mereka yang ingin menganalisis anggaran pemerintah daerah, diperlukanpemahaman awal tentang karakteristik anggaran daerah antara lain: siapa sajapelaku kunci yang terlibat, siklus dan kalender anggaran, serta fungsi yangdiemban pemerintah daerah yang pembiayaannya akan dibiayai dengan anggarandaerah. Bagi negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia saat ini,karekteristik anggaran pemerintah daerah sebetulnya masih mengalami perubahan-perubahan. Untuk itu diperlukan pula informasi terkini tentang perubahan yangtelah dan tengah berlangsung tentang proses penganggaran beserta ketentuanapa yang mengaturnya.Bahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuandan pemahaman tentang:§ Perubahan yang telah dan tengah berlangsung dalam sistem penganggaran pemerintah daerah termasuk kebijakan yang melandasinya§ Siapa saja pelaku kunci yang terlibat dan apa peran mereka§ Siklus anggaran, termasuk aktivitas serta produk/dokumen yang dihasilkan§ Celah keterlibatan warga dalam proses penganggaran§ Tanggung jawab pelayanan pemerintah daerahPerubahan yang Telah dan Tengah Berlangsung dalamSistem Penganggaran di DaerahUntuk mencermati anggaran, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kerangkahukum apa yang saat ini digunakan untuk mengatur hal-hal yang harus dipenuhipemerintah daerah ketika menyusun anggaran. Peraturan-peraturan dan perubahandalam sistem kepemerintahan termasuk tata cara pemilihan kepala daerah telahmerubah tatatan, pola relasi, dan kewenangan dari berbagai pelaku perencanaandan penganggaran. Semenjak kebijakan otonomi daerah diterapkan--melaluipenetapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah--, sistemanggaran di Indonesia menjadi lebih: • terdesentralisasi • berorientasi kepada kinerja, dan • membuka peluang kepada transparansi dan partisipasi masyarakatSistem anggaran yang baru ini memberikan kesempatan pada civil society untukterlibat dalam proses penganggaran. Saat ini setidaknya ada empat Undang-Undang yang mengandung pasal-pasal yang mengatur tentang sistem 15
  • 16. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHpenganggaran daerah yaitu: (1) UU 25/2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional yang mengatur alur dan produk perencanaanpembangunan daerah, (2) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan (3) UU33/2004 tentang desentralisasi fiskal, keduanya mengatur antara lain prosespenyusunan APBD, serta (4) UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah yangberupaya menggabungkan sistem perencanaan daerah yang diatur UU 25/2004dan sistem penganggaran daerah yang diatur UU 17/2003 dan UU 33/2004.Pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran daerah telahdiintroduksikan melalui Kepmendagri 29/2002. Selain memperkenalkan anggaranberbasis kinerja, peraturan ini juga mengatur perubahan dalam format AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak lagi membedakan belanjarutin dengan belanja pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanjapublik. Dalam format yang baru ini pula, komponen pembiayaan seperti pinjamandan cadangan pemerintah dipisahkan secara tersendiri.UU No. 17 memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD untuk menyetujuikegiatan dan jenis belanja daerah. Revisi atas UU No. 22/1999 (UU No. 32/2004)telah mengubah kembali tugas dan kewenangan pemerintah daerah denganmempertegas kembali fungsi propinsi. Gubernur, misalnya, melalui revisi UU inidiberi kewenangan untuk memberikan penilaian atas anggaran pemerintahKabupaten/Kota sebelum bisa dijalankan.Peraturan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerahtelah mendorong transparansi melalui kewajiban bagi Pemerintah Daerah untukmenyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah secaraterbuka antara lain melalui situs resmi pemerintah daerah.Peraturan Pemerintah No.58/2005 secara lebih komprehensif memuat berbagaikebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan danpertanggungjawaban keuangan daerah. PERATURAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DI INDONESIA • UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah • UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • PP 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah • Kepmendagri 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD • SEB Nomor 0259/M.PPN/I/2005 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 • PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah • PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah16
  • 17. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHPelaku Kunci dalam Proses Anggaran :Siapa Melakukan Apa?Proses anggaran adalah hasil dari suatu proses politik yang melibatkan sejumlahpelaku. Mereka terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, auditor, dan komponen dimasyarakat. Pihak eksekutif adalah pihak yang bertanggung jawab dalampenyusunan dan penggunaan anggaran. Pihak legislatif bertanggung jawab dalampenetapan anggaran. Auditor bertanggung jawab dalam pemeriksaan anggaran,sedangkan masyarakat adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaatutama anggaran sekaligus melakukan kontrol sosial atas keseluruhan prosesanggaran.Pihak Eksekutif Walikota/Bupati Adalah pengambil keputusan utama dalam memutuskan usulan kegiatan dan jasa publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah pada periode waktu tertentu. Walikota/ Bupati menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat tiga bulan setelah terpilih. Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Walikota/Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) Adalah koordinator Tim Anggaran Eksekutif dan bertugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di hadapan DPRD. KUA adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama penyusunan RAPBD. Tim Anggaran Eksekutif Adalah tim khusus yang dikepalai oleh Sekda yang bertanggung jawab untuk menyusun KUA dan mengkompilasi RKA-SKPD untuk menjadi RAPBD. Biasanya Tim Anggaran Eksekutif beranggotakan Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dispenda. Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) Adalah unit kerja Pemerintah Kota/Kabupaten yang merupakan pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran dari unitnya. Jumlah SKPD di tiap daerah berbeda-beda, tergantung pada struktur organisasi kepemerintahan di daerah masing-masing. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adalah unit perencanaan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyiapkan berbagai dokumen rencana yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musrenbang di daerah, menyelenggarakan proses 17
  • 18. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH musrenbang, dan mengkoordinasikan antara hasil musrenbang dan usulan dari dinas-dinas sehingga tersusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Pihak Legislatif Panitia Anggaran Legislatif Adalah tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Komisi Adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas- tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran Komisi adalah kelompok kerja yang bersama-sama dengan SKPD terkait membahas RKA-SKPD.Pihak Pengawas (Auditor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Adalah pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BPKP adalah auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Adalah auditor internal Kota/Kabupaten yang bertugas mengaudit dan18
  • 19. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi yang didanai oleh APBD. Bawasda mempunyai tugas pokok membantu Walikota/Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaar, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah Kota/Kabupaten.Pihak Masyarakat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Adalah forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD). Forum ini menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah Forum SKPD Adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait Kelompok Kepentingan Adalah kelompok yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Pengusaha Swasta Sektor swasta adalah pembayar sejumlah besar pajak dan dengan demikian adalah penyumbang penting terhadap pendapatan pemerintah daerah. Mereka dengan demikian akan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perpajakan. Untuk menjalankan bisnisnya, usaha swasta juga tergantung pada pelayanan publik terutama sarana dan prasarana seperti jalan. Terakhir, sektor usaha juga bisa jadi memiliki kepentingan terhadap proses pelelangan barang dan jasa yang sudah ditetapkan dalam anggaran daerah. Kelompok Peduli Anggaran Adalah kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran, menyebarluaskan informasi tentang anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, serta melakukan advokasi apabila menemui penyimpangan anggaran. 19
  • 20. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHSiklus AnggaranTahapan AnggaranWalaupun siklus dan proses penganggaran di tiap negara berbeda satu samalain, namun secara umum proses penganggaran dapat dibagi ke dalam 4 tahapan:(1) Penyusunan, (2) Penetapan, (3) Pelaksanaan dan (4) Pemeriksaan.Tahap penyusunan adalah tahapan yang terdiri dari proses pengumpulan aspirasimasyarakat melalui forum pertemuan komunitas (musrenbang), prosespenyusunan program kegiatan oleh satuan kerja pemerintah daerah (dinasinstansi), hingga draft usulan APBD diserahkan oleh pihak eksekutif kepadalegislatif. Dalam proses ini Tim Anggaran Eksekutif memainkan peranan penting.Tim ini beranggotakan Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perencanaan Daerah(Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Proses penyusunananggaran memakan waktu beberapa bulan. Walaupun masyarakat dimintaipendapatnya dalam proses penentuan prioritas program, namun prosespenyusunan program pada akhirnya dilakukan secara tertutup di masing-masingSKPD.Tahap penetapan adalah tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkanusulan anggaran kepada legislatif. Biasanya proses ini ditandai dengan pidatokepala daerah (Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. DPRD kemudian,pada suatu masa tertentu (sekitar satu bulan) melakukan proses pembahasan.Selama masa pembahasan, diskusi terjadi antara pihak Panitia Anggaran Legislatifdengan Tim Anggaran Eksekutif. Pada masa ini pihak legislatif berkesempatanuntuk mempertanyakan kebijakan eksekutifTahap pelaksanaan adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melaluiperaturan daerah pada akhir tahun. Fase pelaksanaan berlangsung selama satutahun dimulai sejak awal tahun anggaran bulan Januari. Pelaksanaan menjaditanggung jawab eksekutif yaitu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Tahap pemeriksaan (auditing) adalah tahapan yang meliputi penelaahan danpelaporan atas hasil dari anggaran. Di Indonesia, tahap pemeriksaan meliputipemeriksaan internal yang dilakukan oleh Bawasda, dan BPKP, serta pemeriksaaneksternal yang dilakukan oleh BPK.20
  • 21. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH AN PE AR N ET GG AP N NA AN NA AN Dilakukan oleh eksekutif Anggaran ditetapkan oleh USU G (Dinas/Instansi) dengan DPRD. Prosesnya dilakukan GA R mempertimbangkan aspirasi dengan melalui serangkaian PE N Y masyarakat yang dirumuskan pembahasan dengan pihak AN melalui proses Musrenbang eksekutif Auditing dilakukan oleh Eksekutif merupakan beberapa pihak antara lain pengguna anggaran yang A U DI AN adalah Bawasda, BPKP,dan telah ditetapkan. Kepala GA R BPK daerah bertanggung jawab TI N terhadap penggunaan NG anggaran GA NA NG AA GA RA N N K SA LA PEProses anggaran di Indonesia adalah siklus yang berlangsung selama 30 bulan(dua setengah tahun). Satu tahun untuk proses penyusunan dan penetapan, satutahun berikutnya untuk pelaksanaan, dan enam bulan terakhir untuk auditing(pemeriksaan). 21
  • 22. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHJadwal Penyusunan dan Penetapan AnggaranTabel berikut ini mengemukakan jadwal penyusunan dan penetapan anggaransebagaimana dikemukakan dalam UU No. 25/2004, UU No. 17/2003, SKB No.0259/M.PPN/1 tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah No. 58/2005. Namundemikian, tidak semua pemerintah daerah secara ketat mengikuti jadwal ini.Tahapan ini beserta celah keterlibatan warga akan didiskusikan di bawah ini.20
  • 23. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHCelah Keterlibatan Warga Dalam Proses PenganggaranPartisipasi dalam Perencanaan dan Penyusunan AnggaranProses perencanaan anggaran adalah proses awal dimana pemerintah daerahmelakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menentukan Arah KebijakanUmum (AKU). Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 penjaringan inidilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)yang dilakukan dari lingkup terkecil (RT, RW, Kelurahan), Kecamatan, ForumSKPD, hingga Musrenbang ditingkat kabupaten atau kota. Penentuan ArahKebijakan Umum ini dilakukan sekitar bulan Juni setelah proses Musrenbangselesai dengan mempertimbangkan propeda, renstrada, hasil evaluasi kerja tahunsebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD dan Arah Kebijakan Umum pemerintahpusat. Penyusunan Arah Kebijakan Umum dilakukan oleh Tim Panitia AnggaranEksekutif yang terdiri dari Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi danPembangunan, dan Dispenda yang bekerja sama dengan Panitia Anggaran DPRDdan unsur DPRD.Peran yang dapat dilakukan oleh warga selama proses perencanaan ini adalahdengan melakukan pengawalan terhadap hasil Musrenbang desa/kecamatan,karena berdasarkan pengalaman, seringkali usulan yang dianggap prioritas olehwarga tidak muncul dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) yang disusun olehpemerintah. Biasanya hasil Musrenbang desa/kecamatan ini akan dibenturkandengan rencana yang telah disusun oleh dinas teknis pemerintah daerah. Ada 23
  • 24. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHkemungkinan bahwa dinas teknis akan mengabaikan kepentingan dan permintaandari komunitas dan lebih memilih rencana yang mereka buat sendiri.Saat ini, warga juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kegiatan dalamsektor melalui Forum SKPD yang diselenggarakan pada akhir bulan Februariyaitu sesudah sebelum Musrenbang kota/kabupaten dilakukan.Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi kembali adalah padasaat penyusunan AKU/KUA, masyarakat baik individu maupun lembaga bisamemberikan masukan dan mengkritisi dan bahkan mengajukan konsep paperversi rakyat. Proses ini bisa dilakukan pada saat hearing antara DPRD yangsemestinya melibatkan unsur masyarakat. Bisa juga dengan menggalang opinipublic melalui media cetak atau radio.Partisipasi dalam Penetapan AnggaranPenetapan APBD diawali dengan Penyusunan draft RKA-SKPD/kerangkapembiayaan di internal pemerintah daerah. Pelaksanaan penyusunan draft iniberlangsung pada bulan Juli-September yang dilakukan oleh Tim AnggaranEksekutif (Bappeda, Bag. Keuangan, Bag. Administrasi dan Pembangunan) danseluruh SKPD (dinas/instansi). Pada saat penyusunannya, Bappeda melakukanrapat koordinasi dengan mengundang seluruh SKPD yang dilaksanakan secarabergilir yang dikelompokkan berdasarkan per bidang pemerintahan.Hasil pembahasan Draft RKA-SKPD ini dijadikan sebagai bahan menyusunKerangka Rencana APBD (RAPBD). Di sini adalah titik kritis pertama dalamproses penganggaran, karena bisa terjadi usulan dadakan dan sekaligus pencoretanterhadap usulan yang dianggap kurang prioritas. Sesungguhnya tidak adaketerlibatan warga secara formal pada saat pembahasan RKA-SKPD ini, karenapembahasan RKA-SKPD ini sudah menyangkut aspek teknis. Akan tetapi bisasaja warga melakukan komunikasi dengan dinas/instansi tertentu gunamengkonfirmasi rancana usulan kegiatan atau sekaligus memberikan masukandan tambahan berdasarkan rujukan kepada hasil Forum SKPD dan Musrenbangapabila ada yang terlewat.Setelah draft RKA-SKPD tersusun, maka proses selanjutnya adalah penyusunanRAPBD oleh Tim Panitia Anggaran Eksekutif yang hasilnya berupa KerangkaRAPBD. Pada saat penyusunan RAPBD ini Tim Panitia Anggaran bisa melakukankonsultasi publik. Hal ini diatur pada pasal 22 Ayat 4 Kepmendagri No. 29 tahun2002 yang mengisyaratkan untuk melakukan sosialisasi draft RAPBD.Setelah Kerangka RAPBD tersusun kemudian dilakukan pembahasanawal/pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, seluruh dinas, komisi-komisi diDPRD, Panitian Anggaran dan unsur pimpinan di DPRD. Kegiatan ini dilakukanselama bulan September dan Oktober. Yang dijadikan rujukan untuk pembahasanini adalah Dokumen KUA, Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara.Kerangka RAPBD ini merupakan penjabaran dari Dokumen KUA, Prioritas Programdan Plafon Anggaran Sementara tersebut. Tahapan pembahasan awal RAPBDini menjadi titik krusial dan sangat menentukan, karena pada tahapan ini akan24
  • 25. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHterjadi tarik menarik berbagai kepentingan, baik dilakukan oleh Bupati, AnggotaDPRD, dinas/instansi, maupun unsur masyarakat. Hal yang bisa dilakukan olehmasyarakat selama proses pembahasan RAPBD adalah dengan melakukanserangkaian aksi seperti monitoring, hearing dengan komisi-komisi di DPRD,atau membentuk opini publik melalui media massa. Komunitas warga tertentubisa memonitor dan melakukan pengawalan terhadap rancangan yang berkaitandengan kepentingan komunitasnya, contohnya warga tani memonitor rancangananggaran bagi proyek-peoyek untuk pengembangan pertanian.Selanjutnya adalah pembahasan RAPBD dan pengesahan RAPBD menjadi APBDyang dilaksanakan oleh Tim Panggar Eksekutif (Bappeda, Bag. Keuangan, Bag.Administrasi dan Pembangunan), dinas, dan Tim Panggar Legislatif. Pembahasanini dilakukan pada minggu pertama Oktober sampai dengan akhir November.Masyarakat bisa hadir pada saat pembahasan berlangsung yang sekaligus bisamelakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan, atau bagi kelompokcivil society tertentu bisa melakukan monitoring pada pembahasan tertentupula. Pada saat penetapan ini masyarakat bisa mengoptimalkan hearing yangdiadakan oleh DPRD dengan memberikan masukan secara langsung ataupuntertulis.Partisipasi dalam Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan anggaran adalah tahap di mana APBD yang telah disahkan mulaidijalankan. Biasanya berlangsung selama satu tahun mulai dari bulan Januarihingga Desember. Warga masyarakat atau civil society sesungguhnya memilikicelah untuk memonitor pelaksanaan anggaran tersebut, antara lain dengan caraberikut ini :· Amatilah apakah program atau proyek telah mencapai target seperti yang direncanakan semula.· Lihatlah apakah belanja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBD.· Memonitor apakah proses tender telah berjalan secara transaparan dan akuntabel.· Selanjutnya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, masyarakat sebaiknya menyampaikan hasil temuannya tersebut kepada institusi yang berwenang.Partisipasi dalam Evaluasi dan Pengawasan AnggaranPengawasan anggaran daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agarpengelolaan anggaran daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan,dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk mendeteksipenyimpangan anggaran. Dalam tahap evaluasi ini, warga masyarakat atau civilsociety hendaknya bersikap kritis terhadap laporan pertanggungjawaban kinerjapimpinan daerah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah indikator-indikator yangdibuat pada saat perencanaan sesuai dengan indikator yang digunakan sertamembandingkan laporan tertulis dengan kinerja di lapangan. 25
  • 26. MEMAHAMI SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHTanggung Jawab Pelayanan Pemerintah DaerahSebelum melakukan analisis anggaran, hendaknya dipahami terlebih dahulu apasaja bentuk-bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah yangpembiayaannya akan dibiayai oleh anggaran daerah. Saat ini sebagian besarkewenangan dalam pelayanan publik sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.Berdasarkan UU No. 32/2004 (pasal 10) tentang kepemerintahan daerah,pemerintah daerah (propinsi dan kota/kabupaten) menyelenggarakan hampirseluruh kewenangan kecuali yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusatyang meliputi 6 komponen: (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan,(4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, (6) agama.Ada lima belas urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kotatermasuk di antaranya urusan perencanaan dan pengendalian pembangunanmaupun perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (lihat box).Walaupun demikian, pada prakteknya masih ditemukan ketidakjelasan dantumpang tindih kewenangan. Misalnya, pemerintah pusat dalam urusanpenyelenggagraan pendidikan ternyata tidak hanya menyusun kurikulum, namunjuga terlibat dalam proyek-proyek perbaikan atau pemeliharaan sekolah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota: A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; D. Penyediaan sarana dan prasarana umum; E. Penanganan bidang kesehatan; F. Penyelenggaraan pendidikan; G. Penanggulangan masalah sosial; H. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; I. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; J. Pengendalian lingkungan hidup; K. Pelayanan pertanahan; L. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; M. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; N. Pelayanan administrasi penanaman modal; O. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan P. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.Sumber UU. 32/2004 Ps.1426
  • 27. Bagian 3:ANALISIS PENDAPATANCakupan dan Hasil PembelajaranBahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuandan pemahaman tentang: § Format dan Struktur APBD § Sumber-sumber Pendapatan DaerahPeserta akan berlatih untuk melakukan analisis pendapatan daerah yang akanmemberikan kecakapan dan ketrampilan untuk: § Menggambarkan profil pendapatan daerah Kota/Kabupaten § Memaknai profil pendapatan tersebutFormat dan Struktur APBDAPBD adalah kerangka kebijakan publik yang memuat pendapatan, belanja danpembiayaan pemerintah daerah untuk tahun anggaran yang akan berjalan. FormatAPBD saat ini mengacu kepada Kepmendagri No. 29/2002 yang isinya mengaturstruktur APBD, yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah (2) Belanja Daerah, dan (3) PembiayaanFormat dan struktur APBD dapat dilihat di halaman selanjutnya.Ketika anggaran pendapatan daerah melebihi anggaran belanja daerah, makaterjadi “surplus” anggaran. Sebaliknya, ketika anggaran belanja daerah lebihbesar dari anggaran pendapatan daerah, maka daerah mengalami “defisit”.Ketika anggaran mengalami surplus atau defisit, muncullah komponen“pembiayaan” yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkansurplus anggaran.Sumber-Sumber Pendapatan DaerahYang dimaksud dengan “Pendapatan” (Revenue) adalah semua penerimaan kasdaerah pada tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah dan akan digunakanuntuk kepentingan pembangunan daerah.Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari: (1) Dana Perimbangan (2) Pendapatan Asli Daerah (3) Lain-lain pendapatan yang sahPemerintah pusat memiliki peranan besar dalam mendukung tugas-tugaspemerintah di daerah. Dalam hal keuangan, pemerintah pusat tidak saja memberikan 27
  • 28. ANALISIS PENDAPATANalokasi dana perimbangan, mentrasfer sumber-sumber keuangan yang menjadihak daerah, tetapi juga memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintahdaerah.Sementara banyak tanggung jawab untuk menyediakan jasa-jasa pelayanan publiktelah diserahkan kepada pemerintah daerah, kemampuan untuk menggalipendapatan masih dipertahankan di tangan pemerintah pusat. Agak berbedadengan situasi di negara-negara lainnya, pemerintah daerah memiliki kemempuanyang terbatas untuk menghasilkan pendapatan dari pajak properti, pajakpendapatan, pajak penjualan atau dari penerbitan obligasi daerah. Terbatasnyakemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah jugaberarti bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada pemberian (transfer)dana dari pemerintah pusat. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah daerah mestimembuat pilihan-pilihan yang sulit tentang program yang akan dijalankan karenadana pemberian dari pemerintah pusat ini tidak memadai jumlahnya untuk bisamenutupi kebutuhan dana pembangunan di daerah.Dana PerimbanganAdalah semua pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai fungsi utamadaerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sebagian besar pendapatan pemerintahdaerah di Indonesia saat ini berasal dari Dana Perimbangan yang terbagi kedalam: (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan (4) Bantuan Keuangan dari PropinsiDana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang ditentukan melalui formulayang ditetapkan melalui amanat UU No. 25 tahun 1999 yang telah diperbaharuimelalui UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah. Formula DAU ditentukan berdasarkan:§ Kebutuhan Fiskal (Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Pembangunan Sumber Daya Manusia)§ Kapasitas Fiskal (Potensi Ekonomi Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)§ Variabel Kebutuhan Fiskal (Index Jumlah Penduduk, Index Luas Wilayah, Index Pembangunan Manusia, Index PDRB per Kapita, Index Kemahalan Konstruksi)§ Variabel Kapasitas Fiskal (Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB-Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Pendapatan-PPh Pribadi)Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant)untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan28
  • 29. ANALISIS PENDAPATANnasional. Biasanya dana ini digunakan untuk program nasional yang dilaksanakandi tingkat lokal.Pendapatan Asli Daerah (PAD)Sebagian kecil (umumnya kurang dari 20%) pendapatan pemerintah daerahberasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh darihasil penarikan pajak (al. pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak peneranganjalan umum), berbagai retribusi (al. retribusi parkir, retribusi pasar dan pertokoan,retribusi rumah sakit, retribusi permakaman), serta hasil usaha daerah (keuntungandari Badan Usaha Milik Daerah, hasil sewa aset daerah), dan lain-lain pendapatanasli daerah yang sah (misalnya hasil pengeluaran aset daerah dan penerimaanberupa deposito).Lain-lain Pendapatan yang SahSelain kedua sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah juga mendapatkanpemasukan dari sumber yang dikategorikan sebagai “lain-lain pendapatan yangsah”, misalnya sumbangan pihak ketiga, dan bantuan luar negeri.Latihan Analisis PendapatanAnalisis pendapatan APBD akan memberikan pemahaman tentang kemampuandan kebijakan yang diambil daerah dalam menggalang dana untuk membiayaipembangunan dalam satu tahun anggaran. Analisis profil pendapatan daerahmencerminkan: (1) Seberapa besar daerah masih tergantung kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan (2) Apakah anggaran pemerintah daerah mengalami surplus atau defisit, dan bagaimana cara pemerintah daerah mengatasi situasi ini (3) Trend pendapatan daerah dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya (mengalami peningkatan atau penurunan, dan seberapa besar) (4) Sektor pendapatan mana saja yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (5) Siapa yang paling diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan pemerintah daerah untuk menggalang dana pembangunanMelalui hasil analisis ini dapat diidentifikasi: (1) Hal-hal yang menyebabkan pengurangan potensi pendapatan daerah dan cara mengatasinya (misalnya pengurangan penerimaan pajak dan retribusi serta inefisiensi Badan Usaha Milik Daerah) (2) Identifikasi sumber-sumber pendapatan yang baru yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang penting bagi daerah (3) Usulan untuk mereformasi kebijakan yang terkait dengan penerimaan anggaran (misalnya kebijakan pajak dan retribusi atau penyederhanaan perijinan) 29
  • 30. ANALISIS PENDAPATANLatihan 1: Memeriksa sumber-sumber penerimaan.Data di bawah ini adalah ringkasan RAPBD Kabupaten Kebumen 2006.Diskusikan:v Berapa prosentase PAD dibandingkan dengan total penerimaan? Apa maknyanya?v Berapa prosentase DAU dibandingkan dengan total penerimaan? Apa maknanya?Latihan 2: Memeriksa Pendapatan Asli Daerah (PAD)Berikut adalah data prosentase sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah RAPBDKabupaten Kebumen tahun 2006.30
  • 31. ANALISIS PENDAPATAN Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Lain-lain pendapatan daerahDiskusikan:v Identifikasikan dari mana saja PAD diperoleh? Dari mana sumber terbesar PAD? Mana sumber PAD yang memberikan sumbangan terkecil?Latihan 3: Memeriksa Pendapatan dari RetribusiData berikut ini menunjukkan sumber-sumber pendapatan dari retribusi di KotaMakassar berdasarkan APBD Tahun 2006. 31
  • 32. ANALISIS PENDAPATANLatihan 4: Memeriksa Pendapatan Retribusiv Apa saja jenis retribusi yang ada di daerah anda? Dan dinas atau instansi mana yang mengelolanya?v Berapa persen dari total retribusi berasal dari sektor kesehatan? Apa maknyanya? (pertanyaan bisa diganti dengan berapa besar retribusi berasal dari perijinan perusahaan, tergantung kepada minat peserta)v Bagaimanakah cara pemerintah daerah menetapkan target pendapatannya? Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah?v Situasi apa yang membuat penerimaan lebih kecil dari yang semestinya? Apakah cara memungut retribusi dilakukan secara transparan?Berikut adalah contoh hasil analisis sederhana terhadap pos pendapatan dariAPBD Kota Makassar Tahun 2006.32
  • 33. ANALISIS PENDAPATANStruktur APBD Propinsi/Kabupaten/Kota MenurutKepmendagri No. 29 Tahun 2002I. Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Bagian Laba Usaha Daerah 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) 2) Dana Alokasi Umum 3) Dana Alokasi Khusus 4) Dana Perimbangan dari Propinsi Jumlah Pendapatan (I)II. Belanja 1. Belanja Aparatur Daerah6) a. Belanja Administrasi Umum7) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan b. Belanja Operasi Pemeliharaan8) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan c. Belanja Modal9) Jumlah Belanja Aparatur Daerah (II.1)6) Belanja aparatur adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.7) Belanja Administrasi Umum adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan bersifat insidentil atau yang tidak direncanakan.8) Belanja Operasi Pemeliharaan adalah belanja yang sudah direncanakan untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.9) Belanja Modal adalah belanja barang atau sarana yang tidak memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjadi aset daerah, misalnya pembelian kendaraan, pembebasan lahan untuk perkantoran, dll. 33
  • 34. ANALISIS PENDAPATAN 2. Belanja Pelayanan Publik10) d. Belanja Administrasi Umum 11) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan e. Belanja Operasi Pemeliharaan 12) 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Belanja Pemeliharaan f. Belanja Modal13) 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja Pelayanan Publik (II.2) Jumlah Belanja (II.1 + II.2) Surplus (Defisit) = I - IIIII. Pembiayaan 1. Penerimaan Daerah 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu 2) Transfer dari Dana Cadangan 3) Penerimaan dan Obligasi 4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Jumlah Penerimaan Daerah (III.1) 2. Pengeluaran Daerah 1) Transfer ke Dana Cadangan 2) Penyertaan Modal 3) Pembayaran utang yang jatuh tempo 4) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sekarang Jumlah Pengeluaran Daerah (III.2) Jumlah Pembiayaan (III.1 - III.2)10) Belanja Pelayanan Publik adalah belanja untuk kegiatan yang langsung memberikan pelayanan pada publik.11) Belanja Administrasi Umum dalam kategori ini adalah belanja untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetapi bersifat insidentil atau yang tidak direncanakan.12) Belanja Operasi Pemeliharaan dalam kategori ini adalah belanja yang sudah direncanakan untuk keperluan pegawai maupun lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.13) Belanja Modal adalah belanja barang atau sarana yang dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat dan menjadi aset daerah, misalnya pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, air, jembatan, dll), pembebasan tanah untuk pembangunan terminal, dll.34
  • 35. Bagian 4:ANALISIS BELANJACakupan dan Hasil PembelajaranBahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuandan pemahaman tentang:§ Struktur belanja APBD§ Berbagai cara untuk menganalisis belanjaPeserta akan berlatih untuk melakukan analisis pendapatan daerah yang akanmemberikan kecakapan dan ketrampilan untuk:§ Menggambarkan profil belanja daerah Kota/Kabupaten§ Memaknai profil belanja tersebutStruktur Belanja APBDAlokasi belanja dalam APBD terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:(1) Belanja Aparatur Daerah, dan(2) Belanja Pelayanan Publik(3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan(4) Belanja Tidak TersangkaBelanja Aparatur Daerah adalah belanja berupa belanja administrasi umum (gaji), belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati masyarakat (misalnya gedung kantor pemerintah).Belanja Pelayanan Publik terdiri dari belanja administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta bagian belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.Belanja Bagi Hasil dan Batuan Keuangan terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Termasuk dalam kategori ini adalah dana alokasi desa yang dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan khususnya bagi kawasan tertinggal.Belanja Tidak Tersangka yaitu belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 35
  • 36. ANALISIS BELANJABerbagai Cara untuk Menganalisis Pengeluaran14)ANALISIS UMUMA. Melakukan komparasi (perbandingan) terhadap: - Jumlah belanja antar tahun (komparasi ini bisa dilakukan untuk tiap item/pos pengeluaran. Pos-pos yang mengalami peningkatan atau penurunan yang mencolok perlu menjadi perhatian dan dianalisis lebih lanjut. - Antar pos belanja (misal : komparasi antara prosentase belanja untuk pegawai dengan total belanja, prosentase belanja dengan DAU) - Antara pos penerimaan dengan pos belanja - Antara sektor satu dengan sektor lainnya - Antar desa/kelurahan atau kecamatanB. Melihat ke mana alokasi belanja disalurkan dalam jumlah paling besar/paling kecilC. Menemukan ada tidaknya kejanggalan. Janggal tidaknya suatu pos tertentu dengan jumlah tertentu bisa dilihat dari beberapa aspek :Aspek hukum : Menganalisis konsistensi dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus maraknya korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD periode 1999-2004 terjadi karena ada pos dan jumlah anggaran untuk DPRD yang tidak sesuai dengan PP No 110 tahun 2000 yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan DPRDAspek ekonomi/keuangan : Kejanggalan yang mungkin ditemukan antara lain : - Alokasi yang lebih besar dari standarisasi indeks dan harga yang ditentukan (indikasi mark up) - Alokasi ganda (indikasi terjadi duplikasi anggaran) - Alokasi yang berulang setiap tahunnya bagi item yang seharusnya bertahan lamaAspek sosial (keadilan dan kepantasan) : Menemukan apakah ada alokasi yang berlebihan, menyolok atau tidak nalar?. Untuk mengontraskan, biasanya alokasi aneh ini dibandingkan dengan alokasi untuk masyarakat miskin dan kaum marginal untuk menunjukkan telah terjadi ketimpangan anggaran. Temuan ini akan sangat berguna untuk membuka mata dan hati baik pejabat maupun publik. Misalnya : anggaran untuk parfum ruangan kerja walikota Rp 80.000.000, sementara anggaran untuk anak jalanan hanya Rp 15.000.00014) Catatan: bahan diadopsi dari Draft “Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang Responsif Gender” yang disusun PATTIRO untuk The Asia Foundation.36
  • 37. ANALISIS BELANJALatihan 1: Memeriksa Alokasi BelanjaBerikut adalah ringkasan RAPBD di pos belanja Kabupaten Kebumen 2006.Diskusikan :Perbandingan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Apakahmaknanya? 37
  • 38. ANALISIS BELANJALatihan 2Berikut adalah Data Alokasi Belanja di Kabupaten Kebumen Tahun 2006.Diskusikan: Apa maknanya?38
  • 39. ANALISIS BELANJALatihan 3: Memeriksa APBD berdasarkan Dinas Instansi.Berikut adalah Data Belanja RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2006 berdasarkanDinas Instansi/SKPDDiskusikan: Apakah maknanya? 39
  • 40. ANALISIS BELANJAUntuk mempercepat perbandingan, proporsi anggaran tersebut digambarkandalam format grafis sebagai berikut : BKDD Bappeda BP RSUD Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Kas Daerah Badan Pengawas Daerah Dinas Kesehatan Kecamatan (26 Kecamatan) Dinas Pertanian SMPN (49 Sekolah) SMAN (17 Sekolah) Kantor Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Badan Inforkom dan PDE Dinas KB dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesbanglinmas dan Sosial Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan EnergiANALISIS KHUSUSAnalisis khusus adalah analisis terhadap program/proyek/kegiatan dari suatuDinas InstansiSKPD. Dokumen yang dianalisis adalah RASK/RKA SKPD. Daridokumen ini dapat dianalisis empat aspek : 1. Aspek Kebijakan 2. Aspek Keuangan 3. Aspek Administratif 4. Aspek Sosial (Keadilan dan Kepantasan)Aspek KebijakanAdalah analisis untuk mengkaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaiandengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.Langkah-langkahnya :1. Pelajarilah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan APBD, terutama RPJP, RPJM, dan KUA. Lihatlah apa prioritas dan Kota/Kabupaten tersebut2. Pelajarilah peraturan perundangan yang terkait dengan APBD untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan oleh SKPD memenuhi kebijakan yang relevan seperti : - SK Walikota tentang standarisasi indeks kegiatan/barang - PP No 107 tentang Pinjaman Daerah - SK Walikota tentang pengaturan honorarium, insentif dan biaya umum40
  • 41. ANALISIS BELANJA Contoh untuk Kabupaten Kebumen Visi RPJMD Kabupaten Kebumen adalah mewujudkan perekonomian masyarakat kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, yang dijabarkan dalam lima misi. Salah satu misinya adalah pengembangan perekonimian yang bertumpu pada pemberdayaan masyrakat melalui pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dengan fokus peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Misi tersebut kemudian dijabarkan melalui program-program perekonomian yang meliputi diantaranya adalah ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan pengembangan kelautan. Sementara di KUA, kegiatan yang direncanakan menjadi program prioritas berkaitan dengan kebijakan pertanian adalah peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, pengamaman harga sarana dan produksi pertanian, dan penguatan pelembagaan petani. Ditahun 2006 ada 27 kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebijakan diatas, akan tetapi jumlah dana yang dialokasikan relatif kecil yaitu hanya 1.3 % dari total APBD, itu pun 52% nya diserap untuk biaya gaji dan tunjangan aparat dinas pertanian. Dan ini terlalu kecil untuk dapat mencapai misi yang telah ditetapkan terutama dalam peningkatan pendapatan petani dan penciptaan lapangan kerja.Aspek AdministratifAnalisis yang dilakukan untuk mengkaji apakah anggaran memenuhi panduanprosedur dan aturan-aturan yang berlaku.Langkah-langkahnya : 1. Pelajari apakah program/kegiatan dinas tersebut merupakan terjemahan dari skala prioritas. 2. Pastikan bahwa RASK Dinas telah memuat indikator kinerja secara lengkap 3. Pelajari secara teliti indikator kinerja : a. Apakah sesuai dengan AKU ? b. Apakah ada keterkaitan antara kegiatan dengan tujuan yang diharapkan? c. Apakah indikator keluaran atau capaian sudah jelas dikemukakan? 4. Periksa apakah ada program yang pernah diselenggarakan tahun sebelumnya yang kurang efektif dan kurang relevan bagi komunitas namun diselenggarakan kembali pada tahun anggaran kali ini? 5. Pelajari laporan kegiatan untuk proyek yang sama di tahun sebelumnya. Apakah laporan menunjukkan adanya keberlanjutan kegiatan?Aspek KeuanganAnalisis yang dilakukan untuk menilai apakah anggaran dibelanjakan secara borosatau apakah ada ketidakkonsistenan dalam harga.Langkah-langkahnya : 1. Pelajari besaran alokasi untuk tiap item anggaran 2. Bandingkan dengan standar indeks, apakah lebih kecil, sama, atau lebih besar. 3. Bandingkan besaran biaya pemeliharaan barang dibandingkan dengan biaya pembelian barang tersebut. Bisa jadi ditemukan kasus dimana biaya 41
  • 42. ANALISIS BELANJA pemeliharaan komputer lebih besar dibandingkan dengan biaya pembelian komputer baru. 4. Pelajari kemungkinan terjadinya alokasi ganda untuk item atau aktivitas yang sama.Aspek Sosial (Keadilan dan Kepantasan)Langkah-langkahnya:Bandingkan alokasi untuk kegiatan dengan penerima manfaat pejabat dengankegiatan dengan penerima manfaat masyarakat miskin. Jika terjadi ketimpanganalokasi, maka temuan ini bisa diekspose untuk kepentingan advokasi.ANALISIS PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARY/GENDER ANALYSIS)Dalam menganalisis APBD, pembelanjaan dapat dianalisis menurut kategoripenerima manfaat misalnya penyandang cacat, anak atau perempuan. Dari aspekgender, misalnya, pengeluaran dapat dikategorikan sebagai berikut:1. Pengeluaran dengan target gender tertentu. Contohnya: a. Program-program kesehatan khusus untuk perempuan b. Program pendidikan khusus bagi anak perempuan c. Kebijakan pembukaan lapangan kerja untuk perempuan d. Program untuk kaum laki-laki yang terlibat dalam tindak kekerasan2. Pengeluaran untuk kesetaraan kesempatan kerja. Contohnya: a. Pelatihan untuk para manager perempuan b. Penyediaan Tempat Penitipan Anak c. Program cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan.3. Alokasi Umum, yaitu pengeluaran untuk pengarusutamaan gender yang memperhatikan dampak bagi laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan kebutuhan berbeda laki-laki dan perempuan Contoh : a. Adanya proyek penyediaan air bersih, akan sangat menguntungkan perempuan karena meringankan beban perempuan b. Dalam program pembangunan WC dirancang jumlah WC untuk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah WC untuk laki-laki. Hal ini dilakukan karena perempuan membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan laki-laki.ANALISIS KRONOLOGISAnalisis anggaran dapat pula dilakukan untuk memperlihan kecenderungan dariwaktu ke waktu. Hal ini dapat memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadapsuatu area, komunitas atau sektor tertentu. Menganalisis kecenderungan APBDbisa dilakukan baik terhadap komponen pendapatan maupun belanja.Untuk melakukan analisis ini diperlukan data – data antara lain :· RPJMD· KUA tiga tahun terakhir· APBD berikut nota keuangan tiga tahun terakhir42
  • 43. ANALISIS BELANJABerikut adalah contoh analisis kronologis untuk Kota MakasarTrend APBD Makasar Tahun 2004 – 2006 Berdasarkan trend belanja APBD di atas menunjukkan bahwa belanja aparatur daerah meningkat dengan konsisten, sementara untuk belanja publik terjadi kenaikan yang cukup drastis di tahun 2006 setelah terjadi penurunan di tahun 2005. Data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis sejauh mana kondisi jalan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang dibiayai oleh pos pelayanan publik yang diharapkan meningkat dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan terjadinya trend peningkatan kesejahteraan yang seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan belanja pelayanan, maka di perlukan data trend angka kemiskinan, kondisi infrasturuktur dan lain sebagainya.ANALISIS WILAYAHKegunaan analisis ini diantaranya adalah untuk melihat proporsi APBD di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap 43
  • 44. ANALISIS BELANJAwilayah serta prioritas terhadap wilayah tertentu seperti jumlah penduduk, luaswilayah, potensi wilayah, tingkat kemiskinan, infrastruktur dasar yang dipunyaidan lain sebagainya.Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data-data seperti :1. Data monografi dan demografi wilayah tersebut2. Data-data proyek, nilai dan lokasinya3. Tujuan proyek tersebut kaitannya dengan manfaat yang diperoleh oleh wilayah tersebut.Salah satu cara yang dipakai untuk menganalisis APBD berdasarkan wilayahadalah, dengan memisahkan atau mengelompokkan proyek-proyek berdasarkanlokasi wilayahnya, alokasi dana, dan tujuan proyek tersebut kemudian dibandingkanantar wilayah dan di lihat proporsinya terhadap keseluruhan APBD. Setelah itumenghubungkan hasil analisis tersebut dengan berbagai dokumen perencanaanyang bersifat kebijakan seprti RPJMD, KUA, Renstra Dinas atau Tata Ruang,untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.44
  • 45. Bagian 5:ADVOKASI ANGGARANCakupan dan Hasil PembelajaranBahan-bahan yang disampaikan pada bagian ini akan memberikan pengetahuandan pemahaman tentang:§ Bagaimana cara memanfaatkan hasil analisis dalam advokasi§ Berbagai strategi untuk melakukan advokasi anggaranPeserta akan berlatih untuk melakukan perumusan strategi untuk advokasianggaran dengan melakukan:§ Perumusan rencana tindak lanjutPenggunaan Hasil Analisis Anggaran dalam AdvokasiData dan informasi yang dihasilkan dari analisis anggaran bisa dimanfaatkanuntuk berbagai strategi advokasi. Kelompok-kelompok peduli anggaran bisamemilih salah satu atau beberapa strategi bergantung kepada kondisi dan sumberdaya yang dimiliki di daerah masing-masing. Beberapa contoh strategi untukadvokasi hasil analisis anggaran meliputi:· Membangun pusat data dan informasi anggaran Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang berbagai fakta yang terkait dengan anggaran membutuhkan keaktifan banyak pihak untuk pembangunan basis data ini. Analisis anggaran bisa dilakukan oleh unit-unit penelitian di perguruan tinggi, media atau LSM yang bergerak di bidang penelitian. Hasil analisis anggaran yang dilakukan secara kontinu dan serius bisa menjadi komponen yang akan membantu menghantarkan kepada transparansi dan partisipasi dalam proses anggaran.· Pendidikan untuk komunitas Di Indonesia saat ini sudah cukup banyak forum-forum warga maupun kelompok-kelompok marjinal yang berjuang untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap proses pengambilan keputusan. Hasil dari analisis anggaran yang spesifik terhadap kehidupan suatu komunitas tertentu akan sangat membantu aktivitas atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, misalnya asosiasi pedagang kaki lima di suatu bisa menggunakan hasil analisis anggaran untuk memonitor pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi anggaran tertentu kepada mereka. 45
  • 46. ADVOKASI ANGGARAN· Perubahan kebijakan dan hukum Hasil analisis kebijakan bisa berkontribusi terhadap perubahan kebijakan maupun hukum. Termasuk antara lain kebijakan yang dimaksudkan untuk memproteksi hak-hak kelompok atau komunitas tertentu seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, ataupun peraturan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah, misalnya pajak dan retribusi yang berdampak pada usaha kecil menengah.· Penguatan legislatif Dalam banyak kasus hasil dari analisis anggaran banyak dimanfaatkan untuk memperkuat legislatif atau partai politik untuk menjalankan perannya secara lebih efektif. Terutama anggota-anggota legislative yang dianggap bersih dan memiliki pemikiran yang bersifat reformis. Hasil analisis budget bisa memperkuat mereka untuk memberikan tekanan kepada eksekutif terutama manakala eksekutif mendominasi proses pemutusan anggaran.· Litigasi Hasil analisis anggaran yang mendalam dan akurat terhadap suatu kasus misalokasi atau penyimpangan anggaran dapat dijadikan alat untuk dijadikan bahan litigasi.· Menggalang dukungan komunitas internasional Ketika tekanan domestik untuk melakukan perubahan tidak menghasilkan perubahan yang berarti, dukungan komunitas internasional bisa diperoleh melaui hasil dari analisis anggaran yang meyakinkan. Dukungan ini utamanya dari lembaga-lembaga yang memiliki program untuk mendukung reformasi di dalam penyelenggaraan governance di negara berkembang46
  • 47. ADVOKASI ANGGARANPerbedaan Pendekatan Dalam Advokasi Anggaran:Belajar Dari Pengalaman BIGS Dan P3MLDua studi kasus tentang advokasi anggaran yang dilakukan Bandung Institutefor Governance Studies (BIGS) dan Pusat Pengkajian dan PengembanganMasyarakat Lokal ( P3ML) menawarkan adanya dua pendekatan yang berbedadalam merespons permasalahan penganggaran di tingkat kota/kabupaten.Pendekatan BIGS menekankan pada kekuatan penelitian dan litigasi, berlandaskanasumsi bahwa anggaran, sebagai mekanisme utama dalam implementasi kebijakan,adalah kunci utama untuk melihat sejauh mana keseriusan pemerintah dalammerealisasikan janji politiknya selama masa kampanye. Anggaran merupakanhak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peningkatanpelayanan masyarakat (public service).Sedangkan pendekatan yang dilakukan P3ML berlandaskan kepercayaan bahwasetiap warga sesungguhnya dapat berkontribusi ke dalam proses penganggarantanpa harus mengambil posisi diametral atau bertentangan dengan pemerintah.Selain dua pendekatan yang dilakukan BIGS dan P3ML terbuka kemungkinanadanya pendekatan lain yang dikembangkan di kelompok advokasi anggaran,tergantung pada kondisi lokalnya. 47
  • 48. ADVOKASI ANGGARANFaktor-faktor Pendukung dan Penghambat AdvokasiBerdasarkan pengalaman BIGS dan Pusat Pengkajian dan P3ML, serta beberapakelompok advokasi anggaran lainnya, ada beberapa faktor yang mendukung danmenghambat advokasi anggaran di daerah, antara lain sebagai berikut:48
  • 49. DAFTAR ISTILAHAlokasi berarti menyalurkan atau khusus menyalurkan sumber daya yang langkadi antara berbagai kemungkinan penggunaan alokasi.Anggaran adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatuinstitusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu suatu rencana keuangan tahunandaerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.Anggaran Belanja Modal. Kelompok belanja yang digunakan untuk investasi yangmanfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran sehingga menambah assetatau kekayaan daerah.Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Kelompok biaya yang dimaksudkanuntuk membiayai aktivitas operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publikyang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah assetatau kekayaan daerah.Anggaran Kinerja (performance budget). Suatu anggaran yang menghubungkanpengeluaran dengan hasil yang diinginkan atau anggaran pengeluaran yangdidasarkan pada aktivitas/kegiatan atau program kerja yang kinerjanya dapatdiukur.Akuntabilitas. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban ataumenerangkan kinerja tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihakyang memiliki hak untuk meminta keterangan.Belanja atau Pengeluaran adalah sejumlah uang yang dibelanjakan untuk kegiatantertentu selama periode tertentu.Belanja Barang dan Jasa. Semua belanja untuk pembelian barang habis pakai.Belanja Daerah. Belanja yang meliputi semua pengeluaran yang merupakankewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluran kasdaerah.Belanja Modal Aparatur. Belanja modal yang manfaatnya tidak secara langsungdinikmati masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.Belanja Modal Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsungoleh masyarakat.Dana Perimbangan. Semua pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikankepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Dana perimbangan ini berupa DAU dan DAK yang diberikan kepadadaerah-daerah tertentu.Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi detail perkegiatanyang diadakan oleh satu departemen.Hasil (outcome). Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapatdicapai atas keluaran program atau kegiatan dilaksanakan.Kegiatan. Tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang 49
  • 50. DAFTAR ISTILAHdirencanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkand e n g a n m e m a n f a a t k a n s u m b e r- s u m b e r d a y a y a n g t e r s e d i a .Keluaran (out put). Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa)yang dihasilkan oleh program atau kegiatan.Kinerja (performance). Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaansuatu aktivitas/kegiatan maupun program dalam mewujudkan sasaran, tujuan,visi dan misi instansi pemerintah kota dan kabupaten.Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan yang bukan berasal dari pendapatanasli daerah dan dana perimbangan.Manfaat. Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakansebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.Masukan (input) tolsk ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber misalnya dana, SDM, material, waktu, teknologi yang digunakan untukmelaksanakan program atau kegiatan.Pendapatan Daerah. Pendapatan yang meliputi semua penerimaan yang merupakanhak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pendapatan yang berasal dari sumberekonomi asli daerah.Pembiayaan. Pembiayaan yang meliputi transaksi keuangan untuk menutupidefisit atau untuk memanfaatkan surplus.Program. Sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasi tercapainyasasaran yang ditetapkan atau kumpulan aktivitas/kegiatan nyata, sistematis danterpadu yang dilaksanakan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dantujuan yang telah ditetapkan.Sasaran (objectives). Penjabaran dari tujuan yang teridentifikasi dengan jelasdan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu tertentu (bulanan,triwulan, semesteran, atau tahunan).Stakeholder. Individu-individu dan atau kelompok yang memiliki kepentinganyang sama.Struktur APBD. Struktur anggaran merupakan pengelompokan komponen-komponen anggaran yang meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaanberdasarkan suatu kerangka atau format tertentu didasarkan aturan yang berlaku.Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan perumusan tugas yang harusdilaksanakan oleh masing-masing unit kerja berdasarkan pada aturan yangberlaku, perumusan tugas dan fungsi tersebut diharapkan untuk menjaga agartidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara unit kerja. Selain itu, juga untukmenjaga dari pemborosan penggunaan anggaran oleh masing-masing unit kerjapemerintah.50
  • 51. DAFTAR REFERENSIBandung Institute of Governance Study. 2006 (akan terbit). Modul Pendidikan Politik tentang Anggaran bagi Warga. Bandung: TIFA Foundation.Bank Dunia, Support Office for Eastern Indonesia, UNCEN, UNIPA, STIE Ottow & Geissler. 2005. Analisis Pengeluaran Publik Papua: Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia. Papua: PEACHBudlender, D. & Sharp, R. & Allen, K. 1998. How to do a Gender-sensitive Budget Analysis: contemporary Research and Practice. Adelaide: UNISA.Centre for Urban Development Studies. 2004. Assessmen of Participatory Budgeting in Brazil. Harvard University dan Inter-American Development Bank.FITRA. 2006 (akan terbit). Manual Pro-poor Budget. Jakarta: The Asia Foundation.Folscher, A. & Krafchik, W& Shapiro, I. 2001. Transparency & Participation in the Budget Process (South Africa: a Country Report). South Africa: Idasa.Fundar, The International Budget Project, The International Human Rights Internship Program. 2004. Dignity Counts: A Guide to Using Budget analysis to Advance Human Rights. Washington: Fundar, IBP, IHRP.Grewal, Bhajan S. 2005. Budget Formulation (presentation for Public Finance and Expenditure Management Course, ADB Institute, Tokyo, Japan). Melbourne: Center for Strategic Economic Studies, Victoria University.Institute Development Studies. 2002. Making Participatory Planning in Local Governance Happen. Brighton: IDSMastuti, Sri et al. 2005. Teknik Investigasi dan Advokasi Penyimpangan Anggaran. Jakarta: CiBa.PATTIRO. 2006 (akan terbit). Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang Responsif Gender. Jakarta: The Asia Foundation.Provincial Parliamentary Programme. 2000. Advocacy And Lobbying: Campaigning To Make A Difference. Durban: PPP.Roberts & Kay, Inc. 1995.Powerful Everyday Meetings: Democracy in Action. Lexington: Roberts & Kay, Inc.Rinusu & Mastuti, Sri. 2005. Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakarta: CiBa.The International Budget Project. A Guide to Budget Work for NGOs. Washington: IBPThe South African Women’s Budget Initiative. 2000. Money Matters: Workshop Materials on Gender and Government Budgets.South Africa: IDASA.The World Bank. Social Development Notes, Case Study: Participatory Approaches in Budgeting and Public Expenditure Management. 51