Your SlideShare is downloading. ×
0
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Bumdes bs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bumdes bs

6,551

Published on

3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
6,551
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
421
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MILIK DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG 2011 BADAN USAHA
  • 2. <ul><li>1. Desa dpt mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dgn kebutuhan dan potensi desa </li></ul><ul><li>2. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pd peraturan perundang-undangan </li></ul><ul><li>3. Badan Usaha Milik Desa dpt melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan </li></ul>A. DASAR HUKUM UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213
  • 3. <ul><li>Pasal 78 </li></ul><ul><li>Dlm meningkatkan pendapatan masy dan desa, Pemdes dpt mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa ; </li></ul><ul><li>Pembentukan BUMDes ditetapkan dgn Perdes berpedoman pd peraturan perundang-undangan </li></ul><ul><li>BUMDes harus berbadan hukum </li></ul>Peraturan Pemerintah 72/2005 ( Pasal 78 – 81 )
  • 4. <ul><li>Pasal 79 </li></ul><ul><li>BUMDes adalah usaha desa yg dikelola oleh Pemdes ; </li></ul><ul><li>Permodalan BUMDes dpt berasal dari : </li></ul><ul><li>Pemerintah Desa, Tabungan Masy, bantuan Pemerintah, Pem Prop dan pem Kab/Kota, Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan </li></ul><ul><li>3. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemdes dan Masy </li></ul>
  • 5. <ul><li>Pasal 80 </li></ul><ul><li>BUMDes dpt melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan ; </li></ul><ul><li>Pinjaman dpt dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD ; </li></ul>
  • 6. <ul><li>Pasal 81 </li></ul><ul><li>Tata Cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dgn Perda Kab/Kota ; </li></ul><ul><li>Perda Kab/Kota dimaksud sekurang-kurangnya memuat : </li></ul><ul><li>Bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama dgn pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban </li></ul>
  • 7. <ul><li>Keputusan Bersama Tentang </li></ul><ul><li>STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO </li></ul><ul><li>Mendagri </li></ul><ul><li>Menkeu </li></ul><ul><li>Menteri Koperasi dan UKM </li></ul><ul><li>Gubernur BI </li></ul><ul><li>Tanggal 7 September 2009 </li></ul><ul><li>No : 351.1/KMK/010/2009, No : 900-639A Th 2009 </li></ul><ul><li>No : 01SKB/M.KUKM/IX/2009 & No : 11/43A/Kep.GBI/2009 </li></ul>
  • 8. <ul><li>MEMUTUSKAN : </li></ul><ul><li>Beralihnya LKM yg blm berbadan hukum seperti UED-SP, BKD, BKUP, Lumbung Penitih Nagari, LPD, BKK, KUBE, P4K, BKM, PEMP, UPK, UP2KS, UPKD, PUAP, LSPBM, BMT dan lembaga lain yg disamakan dg itu menjadi BPR atau KOPERASI atau BUMDES </li></ul>
  • 9. <ul><li> PERMENDAGRI 39 TH 2010 </li></ul><ul><li> Tentang BUMDES </li></ul><ul><li>PEMERINTAH DESA MEMBENTUK BUMDES </li></ul><ul><li>DGN PERATURAN DESA BERPEDOMAN PADA PERATURAN DAERAH </li></ul><ul><li>PS 4 </li></ul>
  • 10. <ul><li>SYARAT PEMBENTUKAN : </li></ul><ul><li>Atas inisiatif Pemdes dan atau masy berdasarkan musdes </li></ul><ul><li>Ada potensi usaha ekonomi masy </li></ul><ul><li>Sesuai dg kebutuhan masy, ter kebutuhan pokok </li></ul><ul><li>Sumber daya desa yg blm dimanfaatkn scr optimal terutama kekayaan desa </li></ul><ul><li>Tersedia SDM </li></ul><ul><li>Ada unit usaha masy (parsial-terakodsi </li></ul><ul><li>Meningkat pendapatan masy & PADes </li></ul>
  • 11. PERDA NO. 1 1 / 2006 Pasal 4: <ul><li>1. Badan Usaha Milik Desa dapatnya didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dengan mempertimbangkan : </li></ul><ul><ul><li>Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapatnya kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari dari usaha desa. </li></ul></ul><ul><li>2. BUMDes didirikan, jika Pemerintah Desa dan Masyarakat mempunyai : </li></ul><ul><li>Penyertaan modal dari Pemerintah yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa. </li></ul><ul><li>Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes </li></ul>
  • 12. Penjelasan Perda Pasal 4 <ul><li>Yang dimaksud Unit Lembaga Keuangan Masyarakat dimaksud sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ), UPK-PKK, UPK-P2KP dan lain-lain. </li></ul>
  • 13. <ul><li>TAHAP PEMBENTUKAN : </li></ul><ul><li>Rembug desa menghasilkan kesepakatn </li></ul><ul><li>Kesepakatan dituangkan AD/ART (orga nisasi & Tata Kerja, penetapan personil sistem pertanggung jawaban & pelapor, bagi hasil & kepailitan </li></ul><ul><li>Pengusulan materi kesepakatan sbg draf Perdes </li></ul><ul><li>Penerbitan Perdes </li></ul><ul><li>Ps 5 </li></ul>
  • 14. <ul><li>ORGANISASI PENGELOLA BUMDES TERPISAH DRI ORGNSASI PEMDES </li></ul><ul><li>PALING SEDIKIT : </li></ul><ul><li>PENASEHAT ATAU KOMISARIS </li></ul><ul><li>PELAKSANA OPRASIONAL/DIREKSI </li></ul><ul><li>DIREKSI : </li></ul><ul><li>Direktur </li></ul><ul><li>Manajer atauKepala Unit Usaha </li></ul><ul><li>ps 6-7 </li></ul>
  • 15. Org an isasi dan Tata Kepengurusan KOMISARIS Penasehat DIREKSI Pelaks. Operasional Manejer [Kepala Unit USaha] Manejer [Kepala Unit USaha] Manejer [Kepala Unit Usaha] Anggota Masyarakat
  • 16. <ul><li>Laporan Pertanggungjawaban </li></ul><ul><li>Direksi/Pelaksana Oprasional melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada Kades dan Kades melaporkan pertanggung jawaban BUMDes kepada BPD dlm musyawarah desa </li></ul>
  • 17. PEMBINAAN : ps 22 <ul><ul><li>Mendagri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kreteria BUMDes </li></ul></ul><ul><ul><li>GUBENUR sosialisasi, bintek, fasilitasi akselerasi pengembanan modal dan pem binaan manajemen BUMDes di Prov </li></ul></ul><ul><ul><li>BUPATI/WALIKOTA pembinan, monev, pengembangan manajemen/SDM serta prakarsa permodalan </li></ul></ul><ul><ul><li>KADES mengokoordinir pelaks BUMDes </li></ul></ul>
  • 18. PENGAWASAN : ps 23 BPD danatau Pengawas Internal yg dibentuk melalui musdes melakukan pengawasan atas pengelolaan BUNDes dan Inspektorat Kab/Kota melakukan pengawas atas pengelolaan BUMDes <ul><ul><li>BUMDes YG SAAT INI TETAP DAPAT MENJALANKAN KEGIATAN MENYESUAIKAN DG PERDA KAB/KOTA </li></ul></ul>
  • 19. B. TUJUAN <ul><ul><li>Meningkatkan Sumber PADes </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di Pedesaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurangi Kemiskinan </li></ul></ul>
  • 20. UNIT PERDAGANGAN BUMDES LEGAL ASPEK UNIT SIMPAN – PINJAM UNIT PARIWISATA UNIT PETERNAKAN UNIT PASAR DESA UNIT PERSEWAAN ASSET DESA UNIT PERTANIAN UNIT JASA PELAYANAN KEDUDUKAN BUMDES UNIT PENGAIRAN
  • 21. MODAL BUMDES Pasal 14 <ul><li>Modal BUMDes berasal dari: </li></ul><ul><li>a. pemerintah desa; </li></ul><ul><li>b. tabungan masyarakat; </li></ul><ul><li>c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; </li></ul><ul><li>d. pinjaman; dan/atau </li></ul><ul><li>e. kerja sama usaha dengan pihak lain. </li></ul>
  • 22. <ul><li>Dari Pemdes Misalnya ADD (Permendagri 37/2007 pasal 22) </li></ul>
  • 23. Pasal 1 6: <ul><li>Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. </li></ul>
  • 24. JENIS USAHA <ul><li>JASA </li></ul><ul><li>PENYALURAN SEMBILAN BHAN POKOK </li></ul><ul><li>PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN </li></ul><ul><li>INSDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA </li></ul><ul><li>PS 12 </li></ul>
  • 25. Tipe BUMDes Tipe Deskripsi Contoh Serving BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” yang melayani warga , yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. <ul><li>Usaha air minum desa, usaha listrik desa (desa mandiri energi). </li></ul>Banking BUMDes menjalankan ”bisnis uang”, yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa Brokering BUMDes dapat menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. <ul><li>Jasa pembayaran listrik </li></ul><ul><li>Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. </li></ul><ul><li>BUMDes membangun jaringan dengan swasta atau pasar yang lebih luas guna memasarkan produk-produk lokal. </li></ul>Holding BUMDes sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. <ul><li>” Desa wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll. </li></ul>
  • 26. TERIMA KASIH

×