3. buku infra nd revisi final

BAB 1
PENDAHULUAN
APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK
(1) Pembatasan nilai total biaya setiap kegiatan lingkungan terbuka sesuai dengan
kebutuhan pembangunan dilapangan tanpa dibatasi dengan nilai tertentu bagi setiap
KSM/Panitia;
(2) Beberapa kegiatan tahap perencanaan teknis yang selama ini menjadi
tugas/tanggungjawab Panitia/KSM/Pakem pada PNPM-MP dan Paket, disini menjadi
tugas/tanggungjawab UPL/TPP, untuk selanjutnya hasil-hasil kegiatan tersebut menjadi
acuan/standar untuk dipergunakan oleh KSM/Panitia. Kegiatan dimaksud, yaitu :
a. Penyediaan Lahan & Perijinan pembangunan yang diperlukan;
b. Penyusunan Desain/Gambar & Spesifikasi Teknik Bangunan;
c. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial;
d. Survey Teknis, Harga Satuan, berikut kesepakatan Harga Satuan.
e. Rencana Anggaran Biaya dilakukan perhitungan secara teknik sejak awal untuk
selanjutnya menjadi acuan/pembanding nilai biaya proposal pelaksanaan kegiatan
yang disusun oleh setiap KSM/Panitia;
f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara garis besarnya (Jadwal Induk);
Dalam menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut, UPL/TPP difasilitasi oleh
Fasilitator/Tim Teknis Pemda. Dan pelaksanaan kegiatannya tetap dilaksanakan secara
partisipatif (melibatkan masyarakat/warga calon pengguna prasarana, termasuk tokoh-
tokoh masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat).
(3) BKM (UPL/TPP) menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) penyediaan
Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) untuk menjadi acuan bersama;
(4) Pembentukan/pengembangan lembaga Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun,
disepakati bersama oleh warga pemanfaat sejak awal dan menjadi tugas/tanggungjawab
BKM (UPL/TPP). Secara Individu maupun secara kelembagaan, Pengelola O&P ini
dapat ditunjuk oleh BKM menjadi pelaksana pembangunan prasarana yang akan
dikelolanya.
1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana & prasarana guna memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan
lingkungan program Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Komuntas (PL-
PBK).
Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana & prasarana guna agar memenuhi ketentuan teknis dan
administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah
ditetapkan program PL-PBK.
2. RUANG LINGKUP
Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan kegiatan
infrastruktur, Uraian kegiatan infrastruktur, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana 1

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2
3. KETENTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROYEK PL-PBK
a). Umum
(1) Kegiatan pembangunan infrastruktur PL-PBK secara substansi bermakna sebagai
media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses
bekerja dan belajar masyarakat dalam pembangunan lingkungan permukiman,
khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana & prasarana
(fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang
aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal;
(2) Seluruh kegiatan infrastruktur yang dibangun dalam proyek ini harus dapat
memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin,
khususnya pemanfaatan dana BLM;
(3) Untuk proyek/sub-proyek yang berskala semi publik, maka calon pemanfaat
dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan
bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Untuk sub-proyek yang berskala publik,
maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana
kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh unit pengelola
kegiatan lingkungan (UPL)
(4) Seluruh kegiatan sarana & prasarana yang dibangun melalui program ini harus
memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan & peraturan yang
berlaku;
(5) Jenis kegiatan infrastruktur dapat memilki sifat kemanfaatan : Publik/Umum,
Komunal/Kelompok dan Individu/Pribadi (Individu hanya boleh untuk KK miskin);
(6) Petunjuk Teknis disediakan sebagai pedoman yang diharapkan bermanfaat bagi
perencana dan pengawas (fasilitator bersama masyarakat), dan jarang terdapat
sesuatu hal yang dilarang secara mutlak karena setiap prasarana mempunyai
keadaan yang unik. Sehingga masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber,
termasuk Konsultan ditingkat Kab/Kota, Provinsi/Wilayah, SNVT/Satker/PPK atau
SKPD/Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis terkait setempat.
b). Kriteria Umum Prioritas Pemilihan Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan
(1) Masyarakat/warga pemanfaat bersedia memelihara sarana dan prasarana yang
dibangun;
(2) Memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur bagi masyarakat
miskin yang diusulkan dan disepakati bersama oleh warga setempat
sebagaimana tertuang dalam Dokumen PJM-Nangkis Kelurahan/Desa atau
perubahannya;
(3) Mempunyai dampak sosial-ekonomi yang paling optimal terhadap kegiatan
masyarakat, terutama warga miskin;
(4) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang merupakan integrasi antara
kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan wilayah/kawasan kelurahan/desa
yang lebih luas;
(5) Lahan untuk pembangunan telah tersedia atau dapat disediakan sendiri oleh
masyarakat/pemda tanpa menggunakan dana BLM program;
(6) Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan
teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat
dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa mendatangkan keahlian atau peralatan
dari luar wilayah setempat;
(7) Tidak bertentangan dengan Kegiatan yang Dilarang oleh program, tidak
menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial;
(8) Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat dan dapat dilaksanakan oleh
masyarakat dalam kurun waktu singkat sesuai ketentuan program;

(9) Tidak tumpang tindih dengan yang dibangun oleh pemerintah atau program lain;
(10) Untuk prasarana yang bersifat jaringan, harus terintegrasi dengan
sistem/jaringan pelayanan yang sudah ada (seperti prasarana jalan, jembatan,
drainase, irigasi, persampahan).
(11) Untuk usulan prasarana yang memerlukan dukungan (prasarana atau tenaga
bantuan teknis) dari pemda/pihak ketiga lainnya agar dapat berfungsi atau
dioperasikan maka hanya dapat disetujui setelah ada bukti komitmen yang pasti
antara masyarakat (BKM/LKM) dengan pihak yang akan memberikan dukungan
tersebut.
a). Kriteria Umum Pemilihan Teknologi Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan :
(1) Memberikan prioritas sebanyak-banyaknya penggunaan tenaga kerja setempat
sesuai kualifikasi yang diperlukan;
(2) Memberikan prioritas pemanfaatan bahan/material lokal yang memenuhi standar
teknis/spesifikasi teknis;
(3) Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana
harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap
bencana);
(4) Dapat dibangun dengan harga yang seimbang;
(5) Memenuhi standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi
teknis terkait, seperti PU sehingga bangunan dapat menjamin Keselamatan
(Kekuatan, Keamanan) dan Kesehatan warga pengguna, dapat berfungsi optimal
serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat
(sosial);
(6) Dicari karya yang bermutu dan dapat memberikan nilai tambah estetika-
arsitektural sehingga dapat memberikan pandangan yang sesuai dan harmonis
dengan kondisi lokasi/lingkungan prasarana dan budaya setempat;

BAB 2
URAIAN KEGIATAN LINGKUNGAN
1. Manfaat Yang Diperoleh Dari Pembangunan Infrastruktur
Sesuai dengan konsepsi kegiatan PL-PBK, maka manfaat yang diharapkan dapat
diperoleh melalui pembangunan infrastruktur adalah :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib,
aman dan lestari;
2. Masyarakat puas dengan pengembangan permukiman dan pelayanan publik;
3. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun
melalui pola yang tidak berbasis komunitas/masyarakat;
4. Terlaksananya aturan-aturan yang disepakati bersama masyarakat dan pemerintah
daerah, khususnya terkait aturan pengembangan permukiman dan pelayanan publik;
2. Hasil Yang Ingin Dicapai Dari Pembangunan Infrastruktur
Sejalan dengan manfaaat yang diharapkan tersebut diatas, maka dalam konsepsi
kegiatan PL-PBK, diharapkan dapat dicapai hasil melalui pembangunan infrastruktur
adalah :
1. UPL terlatih dan berfungsi efektif melaksanakan pengembangan permukiman dan
peningkatan pelayanan publik;
2. Alokasi Dana BLM/APBN untuk Pelaksanaan Fisik dapat dicairkan/disalurkan kepada
kelurahan/desa;
3. Kegiatan Infrastruktur yang dilaksanakan dengan dana BLM/APBN dapat
diselesaikan;
4. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik;
5. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki system O&P yang baik;
6. Adanya Kontribusi Masyarakat, Pemda/Kelurahan/Desa, Swasta dan pihak lainnya,
minimum 40% dari total dana BLM pembangunan Infrastruktur;
3. Jenis-jenis Kegiatan Infrastruktur
Kegiatan lingkungan atau infrastruktur yang dibangun melalui P2KP/PNPM Mandiri
Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan
masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.
Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun melalui program ini
sebagaimana diuraikan dalam diagram berikut.

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA
Tanah
Rabat Beton
Sirtu/Kerikil
Makadam
Telford
Aspal
Meter
Paving Blok
Tembok
Penhan Beton
Turap Kayu
Tembok Ps
Bata/Batu
Bronjong
Sal. Ps. Bata/
Batu
Saluran
Tanah
Meter
Saluran Beton
Unit
Gorong2
Beton/Plat
Kayu
Baja/pipa besi
Beton
Pelimpas
Meter
Gantung
TPS
Unit Gerobak
Sampah
Sumur Gali
Sumur P.
Tangan
Penampung
Air Hujan
Unit
Hidran
Umum
Meter/
Km
Air Bersih
Perpipaan
Penangkap
Mata Air
Instalasi
Pengolah
Air
Sederhana
(SPL/SKNT)
Sumur Bor
Unit
Kran Umum
Pasar/Kios
Unit
Tempat
Pelelangan
Ikan (TPI)
Unit
Box
Pengambil
Bebas
Sal.
Pembawa &
Box BagiMeter
Sal.
Pembuang
Bend.
Cerucuk
Meter
Bend.
Bronjong
Unit Pintu Air
Unit
Embung/
Waduk
Unit
Tambatan
Drainase
Permukiman
Prasarana
Jembatan
Prasarana T. Perahu
Prasarana
Perumahan
Prasarana
M C K
Mandi,
Cuci Kakus
Unit
Jamban/
Kakus
Prasarana Jalan &
Pelengkapnya
Sal. Pas.
Bata/Batu
Sal.
Tanah
Meter
Sal.
Beton
Unit
Sumur
Resapan
Prasarana
Persampaha
Prasarana
Air Bersih
Penerangan
Umum
(Kabel +Tiang
+ Lampu)
Unit
Pemb. Listrik
(Genset/PLTM
+Jaringan +
Rmh Genset)
Penerangan
Umum
Bangunan
Air/
Prasarana
Perdagangan
Prasarana
Kesehatan
Poskesdes
PosyanduUnit
Polindes
Prasarana
Pendidikan
PAUD/
TK
Rehab.
SD
Unit
Rehab.
SMP
Prasarana
Lain-Lain
Unit
Balai
Pertemuan
Warga
… …….
Unit
Rehab
Rumah
Warga
Miskin

4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Secara umum mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana,
mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Perencanaan Teknis, b). Tahap Pelaksanaan
Pembangunan (Konstruksi/Fisik) dan c). Tahap Pasca Konstruksi (Operasi/Pemanfaatan
& Pemeliharaan). Masing-masing tahapan mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut :
1) Tahap Perencanaan Teknis
A. Persiapan, mencakup kegiatan Pengembangan/Pembentukan Organisasi dan
Coaching/Konsolidasi Penguatan Tim inti Pelaksana Pembangunan (TPP);
B. Pelaksanaan Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan yang dibagi atas 2 sub
kegiatan utama, yaitu :
1) Tahap Perencanaan Teknis, yang dilakukan oleh TPP, mencakup :
a). Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan;
b). Survey dan Identifikasi (Teknik Infrastruktur, Swadaya Masyarakat dan
Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, termasuk dokumentasi (Photo-photo)
Infrastruktur kondisi awal (0%);
c). Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan
Pedoman Operasi & Pemeliharaan;
d). Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial;
e). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
f). Pembuatan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan;
g). Pembuatan dokumen ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan;
h). Kesepakatan Pelaksanaan (Pola dan Pemaketan Pelaksanaan Kegiatan);
i). Penyusunan Dokumen Pengadaan Pelaksana Pekerjaan atau RKS (untuk
pekerjaan yang akan dipihak ketigakan);
j). Pembentukan/Pengembangan Organisasi Pengelola O&P (termasuk
rencana kerja dan aturan mainnya);
2) Tahap Penyiapan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur :
a). Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia;
b). Coaching/Pelatihan KSM/Panitia;
c). Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan;
d). Verifikasi Kelayakan Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan;
Catatan : Bila ada kegiatan yang dilaksanakan dengan sumberdana dari
APBD/Swasta/pihak ketiga lainnya yang menginginkan tidak dengan pola
swakelola masyarakat maka pola pelaksanaan dapat dikembangkan sesuai
kesepakatan dengan pihak penyandang dana tersebut.
2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi)
a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan :
a) Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan
Dana-Lingkungan (SPPD-L);
b) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK);
c) Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia;
d) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek;
b. Pelaksanaan Konstruksi :
Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi :
a) Pencairan Dana;
b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat;

c) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada), khusus untuk kegiatan
yang dilaksanakan oleh masyarakat
d) On The Job Trainning/Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh
Tim Fasilitator dan UPL bagi KSM/Panitia, termasuk pihak Kontraktor untuk
Pola KSO;
e) Pelaksanaan pembangunan fisik;
f) Supervisi kegiatan Konstruksi;
g) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan dan Kemajuan
Pekerjaan;
h) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%;
i) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%;
j) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan;
k) Pelaksanaan Pemeriksaan/Sertifikasi & Membuat Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) dan SP3;
l) Pembuatan Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan
kepada BKM/UPL;
m) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola O&P;
3) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan
sarana & prasarana yang telah dibangun.
Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -1 & 2.
Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :

Penyediaan
Lahan
(Safeguards)
Penyusunan ”Contoh
Bentuk Proposal”
Pelaksanaan
Pekerjaan
(Teknis & Biaya)
Pengembangan/
Pembentukan
Organisasi
Pengelola O&P
Pengamanan
Dampak
Lingkungan
(Safeguards)
Desain/
Gambar &
Spesifikasi
Teknis,
Pedoman
O&P
Harga Satuan
Upah/Bahan/
Alat
Teknis
Sarana &
Prasarana
SURVEY&INVESTIGASI
Rembug
Kesepakatan
Harga
Rencana
Jadwal
Rencana
Anggaran
Biaya
Pekerjaan
COACHING /
KONSOLIDASI
T P P
Pengorganisa
sian & Teknis
Kegiatan
PEMBENTUKAN
T P P
Penyusunan
Proposal &
Penyampaian
ke BKM/TPP
COACHING
KSM/Panitia
Pengorganisasi
an & Teknis
Penyusunan
Proposal
PENGEMBANGAN
/ PEMBENTUKAN
KSM/PANITIA
PERSIAPAN PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATANPERENCANAAN TEKNIS /PENYUSUNAN DTPL
L K M / T P P
KSM/PANITIA
CATATAN :
Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang sumberdananya bukan dari sumber BLM/APBN Program PLPBK maka Pola
Pelaksanaan dapat dsesuaikan dengan kesepakatan masyarakat dengan penyandang dana/donor.
DIAGRAM 1. : TAHAP PERENCANAAN TEKNIS ( & PENYIAPAN PELAKSANA ) PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA PROGRAM PLPBK

OPERASI &
PEMELIHARAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
PELAKSANAAN KONSTRUKSI/FISIK
DIAGRAM 2. : TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (POLA SWAKELOLA MASYARAKAT)
Penjaman
Rencana
Kerja KSM
Coaching
Pelaksana
(Teknis,
Admin,
Keuangan)
Pelaksanaan Konstruksi,
Pencairan Dana,
Pengamanan Dampak,
Laporan Kemajuan,
Administrasi/Pembukuan
Photo (50%, 100%)
Mobilisasi
(T. Kerja,
Bahan,
Alat)
Praktek Kerja Lapangan
(OJT)
Supervisi Pelaksanaan
Konstruksi &
Rapat2 Evaluasi
Musy.
Persiapan
Pelaks.
Konstruksi
(MP2K)
Rembug
Pengadaan
PENANDA
TANGANAN
KONTRAK /
SPPDL
KSM/PANITIA
L K M / T P P

BAB 3
LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN
Perencanaan kegiatan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan detail/rinci atas
proyek/sub-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan
RPLP/RT-PLP. Secara garis besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan
sebagai berikut.
A. Ditingkat BKM/LKM
1. Persiapan
(a).Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP)
BKM/LKM bersama Lurah/Kades memfasilitasi pembentukan TPP melalui
musyawarah warga. TPP dapat dipilih dari warga, kelompok peduli dan unsur
pemerintah kelurahan/desa, termasuk dari instansi teknis pemda.
Peran utama TPP adalah membantu UPL, meliputi :
a). Memfasilitasi penyusunan prioritas investasi kelurahan, atas dasar kelayakan
kegiatan (teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan memberikan dampak
sosial-ekonomi yang paling optimal bagi warmis, serta integrasi antara kebutuhan
lokal dengan upaya pengembangan kawasan kelurahan/desa yang lebih luas;
b). Memfasilitasi penyediaan lahan lokasi proyek infrastruktur dan perijinan-perijinan
pembangunan yang diperlukan;
c). Menyusun perencanaan teknis kegiatan infrastruktur dan meminta verifikasi
kelayakannya pada SKPD/Dinas teknis terkait diwilayah setempat;
d). Memfasilitasi koordinasi untuk keterpaduan perencanaan & pelaksanaan kegiatan
dengan berbagai pihak terkait;
e). Menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (bila ada) dan memfasilitasi
Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan (bila ada);
f). Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P (termasuk penyusunan
Rencana Kerja dan Kesepakatan Pembiayaannya);
g). Memfasilitasi pembentukan/pengembangan KSM/Panitia pelaksana
pembangunan infrastruktur;
h). Memfasilitasi Coaching penyusunan proposal & pengorganisasian
pelaksanaannya bagi KSM/Panitia;
i). Memverifikasi kelayakan usulan proposal kegiatan KSM/Panitia;
j). Memeriksa kelengkapan dokumen SPPD-L berikut lampirannya dan memfasilitasi
penandatanganannya antara BKM/LKM dengan KSM/Panitia;
k). Memfasilitasi Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi
semua KSM/Panitia kegiatan lingkungan;
l). Memfasilitasi kegiatan Coaching/On The Job Training (OJT) Teknis/Administrasi
proyek kepada KSM/Panitia;
m). Memfasilitasi pengadaan bahan, alat dan tenaga terampil/ahli/jasa konstruksi (bila
ada) yang dilakukan oleh KSM/Panitia;
n). Memverifasi dan merekomendasikan pencairan dana kepada KSM/Panitia;
o). Mengkoordinasikan untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan seluruh
pembangunan infrastruktur yang dilaksanakana oleh KSM/Panitia;
p). Melakukan pengendalian/pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik yang
dilakukan KSM/Panitia :
Memastikan KSM/Panitia mempelajari dan memeriksa semua dokumen untuk
pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi;

Mengawasi pemakaian bahan/peralatan (kuantitas, kualitas, ukuran) dan
metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan;
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi ukuran, kualitas,
kuantitas dan laju pencapaian volume;
Mengendalikan pelaksanaan program pengamanan dampak lingkungan &
sosial dan program keselamatan kerja pekerjaan konstruksi;
Memfasilitasi rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM/Panitia untuk
mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya
percepatan atau penyelesaiaan permasalahan dilapangan;
Memverifikasi laporan-laporan (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk
photo2 dokumentasi) yang dibuat KSM/Panitia;
Menyusun Berita Acara perubahan (amandemen) kontrak/SPPD-L akibat
adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada), termasuk penyesuaian
spesifikasi dan gambar-gambar;
Menyusunan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan konstruksi yang
dikelola BKM berdasarkan hasil-hasil pengawasan dan laporan KSM/Panitia;
Melakukan Sertifikasi Kegiatan Infrastruktur;
Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul ditingkat kelurahan,
termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran
pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
SPPD-L;
(b).Coaching/Konsolidasi TPP
BKM/UPL memfasilitasi dan menyelenggarakan coaching/konsolidasi bagi anggota-
anggota TPP, terutama untuk pengorganisasian dan peningkatan
pemahaman/keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi
tanggungjawabnya. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, TPP dapat mengorganisasi
warga (pokja-pokja) untuk berpartisipasi sebanyak-banyaknya, misalnya untuk
pelaksanaan survey teknis atau monitoring partisipatif oleh warga;
2. Penyediaan Lahan
Untuk mewujudkan bangunan infrastruktur, tentunya diperlukan ketersediaan lahan/tanah
(termasuk bangunan/tanaman produktif/aset berharga lainnya yang terkena) sebagai
lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan
keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan
membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam
hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya)
maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.
Oleh karena itu, program P2KP menempatkan kegiatan penyediaan lahan untuk lokasi
pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dari proses
pembangunan infrastruktur tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sejak awal
penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Keluaran Kegiatan yang diharapkan, antara lain adalah :
√ Tersedia lahan yang sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan mendukung
tercapainya mutu/manfaat bangunan);
√ Pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli
disekitarnya, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memahami
sepenuhnya konsekuensi/akibat-akibat penyediaan lahan tersebut bagi dirinya;
√ Kepuasan pemilik/warga yang terkena dampak atas terselesaikannya persyaratan-
persyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila
ada);

√ Adanya bukti-bukti administratif yang benar dan lengkap, mencakup 1). proses
musyawarah (Daftar Hadir, Notulen, BA) dan 2). Hasil Kesepakatan persetujuan
lahan dari pemilik. sesuai cara penyediaan lahannya, seperti Surat Pernyataan
Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat Permohonan Pelepasan
Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada),
Indikator keluaran kegiatan, adalah :
√ Luas lahan yang tersedia sesuai kebutuhan bangunan yang diinginkan (dan
mendukung tercapainya mutu/manfaat bangunan);
√ Jumlah kontribusi penyediaan lahan (tanah/bangunan/aset berharga lainnya yang
terkena lokasi kegiatan) dari masyarakat diketahui.
√ Jumlah pemilik/warga yang terkena dampak pembangunan termasuk penduduk asli
disekitarnya diketahui;
√ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan
penyediaan lahan diketahui;
√ Jumlah pemilik/warga terkena dampak yang puas atas terselesaikannya persyaratan-
persyaratan atau tuntutan yang diinginkan, seperti kompensasi/ganti rugilainnya (bila
ada);
√ Jumlah dan kelengkapan bukti-bukti administratif proses musyawarah (Daftar Hadir,
Notulen, BA) dan Hasil Kesepakatan persetujuan lahan dari pemilik/yang terkena
dampak (Surat Pernyataan Kontribusi lahan (Hibah/Ijin Pakai/Dilalui/Gantirugi), Surat
Permohonan Pelepasan Hak Milik, Bukti/Kuitansi Ganti rugi (bila ada)),
Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah :
√ Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat,
termasuk bagi penduduk asli setempat;
√ Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat
mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau
akibat-akibatnya,
√ Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya)
dalam proses/forum pengambilan keputusannya;
√ Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara
benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil
kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi.
Cara kontribusi Lahan, dapat dilakukan melalui :
1) Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari
pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya);
2) Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari
pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu;
3) Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik
masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak
kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air
bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih
diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai
tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll.
4) Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak
pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai.
Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman
produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan,
tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas. Khusus
untuk proyek yang bersifat rehabilitasi/peningkatan bangunan lama dimana tidak
memerlukan lahan baru atau diatas tanah desa/kelurahan maka Surat Kontribusi Tanah

cukup dibuat Surat Pernyataan Penggunaan Lahan dari Pemerintah Kelurahan/Desa
setempat;
Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah
kegiatan adalah sebagaimana pada diagram proses penyediaan lahan. Khusus untuk
penyediaan lahan yang melibatkan proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat yang memerlukan
waktu yang cukup panjang maka administrasi ini boleh tidak tidak menjadi persyaratan
memulai pelaksanaan pembangunan fisik tetapi tetap harus disediakan dan diharapkan
dapat rampung sebelum pemanfaatan prasarana.
3. Penyusunan Desain/Gambar, Spesifikasi Teknis dan Panduan O&P
(a).Survey Teknis
Sebelum dilakukan penyusunan Desain bangunan maka terlebih dahulu harus
dilakukan Survey teknis. Sasaran survey teknis ini adalah untuk mendapatkan data-
data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang
sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur
yang akan dibangun, seperti : kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi),

kondisi tanah (keras/lunak), keadaan air tanah, peruntukan lahan, rincian
penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan, dll.
Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan
desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun.
Pelaksanaan Survey ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga. Oleh
karena itu, sebelum melakukan survey, relawan/masyarakat yang akan terlibat perlu
dibekali dengan pemahaman teknik dan diorganisasi, terutama mencakup :
Jadwal, Urutan kegiatan, cara pelaksanaan dan hasil Survey yang akan diperoleh;
Cara penggunaan formulir survey dan cara penggunaan alat survey yang akan
digunakan;
Kebutuhan dan penyediaan peralatan dan instrument yang dibutuhkan, seperti :
patok-patok, meteran, formulir suirvey, peta desa, dll;
Apabila jenis kegiatan yang akan disurvey cukup banyak maka sebaiknya
relawan/masyarakat dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survey dapat
berlangsung lebih efektif.
Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan survai untuk perencanaan, harus
dilakukan konsultasi awal dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa). Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan
pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan
rintangan.
Pada kegiatan survey teknis ini, juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal
(0%) pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang
diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan
dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat
diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain
yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air
bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil
dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk
diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya
akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi
50% dan 100%.
Selain survey teknis prasarana juga perlu dilakukan survey ketersediaan tenaga
kerja/bahan/alat. Hal ini untuk membantu dalam pemilihan teknologi konstruksi yang
akan dipergunakan dimana sedapat mungkin menggunakan konstruksi/bahan lokal
yang berkualitas dan konstruksi yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat/tenaga
kerja setempat.
Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei
prasarana dapat dilihat pada penjelasan Survey Teknis Prasarana, buku Suplemen
Teknis, Perencanaan Teknis, Jilid 2 (buku untuk Fasilitator PNPM-MP) atau buku 1
Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana (buku untuk
BKM/Masyarakat).
(b).Pembuatan Desain, Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis
Persyaratan utama suatu infrastruktur yang dibangun adalah terpenuhinya
mutu/manfaat bangunan tersebut sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu
siapapun yang menginginkan suatu bangunan, perlu menentukan syarat penggunaan
seperti apa yang diinginkannya dari bangunan tersebut.
Membuat Desain, Spesifikasi & Gambar-gambar perencanaan teknik, secara
sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk menentukan persyaratan bangunan
yang diinginkan agar bangunan dapat berfungsi baik, menjamin keselamatan

(keamanan/kekuatan termasuk kenyamanan) dan kesehatan masyarakat
penggunanya.
Dalam praktek pengelolaan proyek infrastruktur, lazimnya pernyataan-pernyataan
tentang mutu bangunan dituangkan secara tertulis dan dalam proses penyusunannya
diawali dari proses Desain/perancangan, Gambar-gambar & Spesifikasi Teknis,
kemudian diuraikan juga secara terbatas dalam Daftar Kuantitas (jenis pekerjaan dan
volumenya), RAB (jenis pekerjaan dan volume yang diperhitungkan/dibiayai) dan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan seperti SPPD-L/SPPB. Kemudian pada
tahap pelaksanaan pembangunannya, semua dokumen tersebut menjadi satu
kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pedoman mewujudkan mutu bangunan.
Selain itu, mengingat bahwa wujud bangunan sebagai tujuan bersama masih
merupakan sesuatu yang akan datang atau masih bersifat belum nyata maka
dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting keberadaanya sejak awal hingga akhir
proyek, sebagai media komunikasi yang sangat penting bagi semua orang yang
berkepentingan, khususnya bagi semua orang yang membutuhkan bangunan
tersebut dan yang akan melaksanakan pembangunanannya sehingga memperoleh
pemahaman yang sama tentang wujud tujuan itu (tidak hanya ada dalam bayangan
sang perencana/orang-perorangan yang mengusulkan saja).
Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu sesuai kriteria dan
persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya, adalah :
Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang
menggunakan) sesuai kebutuhan, termasuk mengetahui apakah ada keterkaitan
kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya);
Diketahuinya kelengkapan system/komponen bangunan sesuai standar teknis
bangunan tersebut;
Adanya perhitungan dimensi konstruksi sesuai tingkat pelayanan (bila perlu),
termasuk bila kondisi tanah dasar jelek;
Diketahuinya tataletak (termasuk keadaan sekitar) dimana bangunan akan dibuat
sesuai kebutuhan;
Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti
tebal plesteran; ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai
jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, Dinding pasangan ½
bata/Batako, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;
Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman,
lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis
bangunan (bila ada);
Diketahuinya bidang-bidang mana yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan
belakang bangunan sesuai persyaratan teknis bangunan;
Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran
campuran 1 semen : 4 pasir; pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton
bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerili, pasangan bata/Batako camp 1sm
: 5psr dll, sesuai persyaratan teknis bangunan;
Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya Kuda-kuda/gelagar/lantai
kayu kelas II, atap seng/genteng beton, dll.
a) Desain, berdasarkan hasil Survey kondisi lapangan dimana bangunan akan
dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka
dipilih alternatif-alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam
pemilihan desain ini juga harus telah mempertimbangkan kemungkinan dampak
lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Bila bangunan
yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah jelek maka seringkali dibuat

perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisi suatu konstruksi
guna menjamin keamanan bangunan. Hasil Desain ini kemudian dituangkan
dalam Gambar-Gambar teknik/gambar perencanaan.
Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu
pada kriteria desain standar yang dikeluarkan oleh Departemnen Pekerjaan
Umum atau instansi teknis terkait lainnya.
b) Spesifikasi Teknis, dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai
persyaratan-persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan
pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Spesifikasi Teknis
merupakan dokumen persyaratan teknis/standar bangunan yang secara garis
besarnya berisi : uraian penjelasan dari tiap jenis pekerjaan (lingkup kegiatan),
komposisi campuran, persyaratan material/peralatan, ketentuan/peraturan terkait
yang harus diikuti, Metode Pelaksanaan, Cara pengukuran pekerjaan, dll).
c) Gambar-gambar, berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi
teknis ini, lalu dibuat gambar-gambar teknis bangunan dimana sering gambar-
gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu
prasarana tersebut.
Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu :
1) Gambar Peta Lokasi, kita dapat mengetahui lokasi dimana bangunan akan
dibangun;
2) Gambar Situasi, kita dapat mengetahui tataletak termasuk mana awal dan
akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana bangunan akan
dibuat.
3) Gambar Denah, kita dapat mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok
(panjang dan lebar) bangunan termasuk bangunan pelengkap (bila ada).
4) Gambar Pandangan/Tampak, kita dapat mengetahui bidang-bidang mana
yang terletak dimuka, sampaing kiri/kanan dan belakang bangunan.
5) Gambar Penampang/Potongan, biasanya gambar ini dibuat dalam 2 arah
(memanjang dan melintang). Dari gambar ini kita dapat mengetahui ukuran
tinggi, lebar bangunan/bagian bangunan. Selain itu, pada gambar ini juga
dicantumkan spesifikasi teknis tiap konstruksi seperti perbandingan campuran
yang digunakan, jenis bahan yang digunakan (misalnya kayu kelas II, atap
genteng beton), dll. Untuk lebih memahami hubungan bagian-bagian struktur
yang dianggap sangat penting maka perlu dibuat gambar lebih detail dari
gambar potongan, seperti Detail Sambungan Kuda-kuda, detail sambungan
balok/kolom, detail Pondasi, detail Kusen Pintu/Jendela, dll.
6) Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama seluruhnya atau
sebahagian dapat menggunakan gambar typikal/prototype.
Semua Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang dibuat harus
diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan
Disetujui oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat. Hasil Verifikasi ini
sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat
bermanfaat bagi warga miskin, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis
(bangunan dapat berfungsi optimal, menjamin keselamatan (kekuatan &
keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif
atas lingkungan dan sosial-budaya setempat serta mudah & aman diakses oleh
warga pengguna bangunan).
(c). Penyusunan Panduan Operasi & Pemeliharaan (O&P) Prasarana
Penyusunan panduan teknis Operasi & Pemeliharaan prasarana dimaksudkan untuk
memberikan panduan atau pegangan bagi masyarakat atau Pengelola O&P yang

dibentuk untuk melaksanakan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana yang
dibangun.
Panduan ini sekurang-kurangnya berisi tatacara pemanfaatan/penggunaan prasarana
secara benar dan tatacara pemeliharaan prasarana.
Untuk penyusunan tatacara pemanfaatan/penggunaan dan tatacara pemeliharaan
setiap jenis prasarana dapat mengacu pada buku Pedoman Teknis Sederhana
Pembangunan Prasarana yang diterbitkan oleh Departemen PU (dicetak dan
distribusikan kepada KMW/Korkot/Tim Fasilitator P2KP/PNPM MP Tahun 2007).
4. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards)
Selain ketentuan terkait dengan penyediaan tanah/lahan, ketentuan/peraturan lain yang
menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah adanya
perlindungan/pelestarian terhadap lingkungan.
Sasaran kegiatan adalah : untuk mewujudkan bangunan yang tidak menimbulkan
dampak negatif sosial dan lingkungan. Adapun Indikator keluaran kegiatan adalah :
Ada/tidaknya kegiatan yang dibangun atau bahan bangunan yang digunakan tidak
termasuk dalam Daftar/List Negatif yang telah ditetapkan;
Ada/tidaknya Dampak negatif terhadap Lingkungan & Sosial akibat dari
pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan;
Tersedia atau tidaknya tindakan antisipasi/pengamanan dampak negatif sosial dan
lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan proyek ini;
Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah :
1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain
lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;
2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah
ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan
tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan
3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi
dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi
dampak negatifnya.
Setiap proposal kegiatan infrastruktur(proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan
prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah untuk memastikan tidak ada sub-
proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada
pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap
alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak
atau tidak, sesuai kriteria pemeriksaan berikut :
Usulan Kegiatan yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara
menyeluruh tidak akan didanai oleh program;
Usulan kegiatan yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL
(Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik
lokasi sub-proyek hanya akan didanai bilamana telah disetujui hasil study
UKL/UPLnya sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri PU dan Menneg LH. Diharapkan
tidak ada proposal yang masuk kategori ini.
Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard
operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan
lingkungan. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini.
Pendekatan penanganan pengamaman dampak (safeguards) kegiatan yang tidak
memerlukan study AMDAL atau UKL-UPL, akan dilakukan melalui :

(1) Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar
teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti
Departemen Pekerjaan Umum; dan
(2) Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan skala kecil/sederhana melalui
prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan
infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan
dan Daftar Periksa Kegiatan Terlarang.
Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Formulir ini telah menyediakan
identifikasi semua masalah/kegiatan yang dilarang untuk dibiayai melalui dana
bantuan (APBN) Program. Pengerjaannya dengan melakukan pemeriksaan
kegiatannya terhadap butir-butir kegiatan yang dilarang, apakah ada yang sama
atau termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang sebagaimana telah
tercantum dalam formulir tersebut. Caranya dengan mengisi ceklist pada kolom
yang disediakan.
Apabila terdapat kegiatan yang dilarang maka usulan kegiatan ditolak atau tidak
dapat didanai.
Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Formulir ini merupakan daftar
identifikasi awal berupa, Potensi sumber dampak, usulan alternatif tindakan
penanganannya dan rencana pemantauannya. Pengerjaannya dengan
melakukan pemeriksaan desain/usulan kegiatan dengan mengidentifikasi potensi
sumber dampak lalu membuat jenis tindakan pengamanan/mitigasinya yang
sesuai. Hasil identifikasi potensi dan tindakan pengamanan selanjutnya
dituangkan dalam formulir tersebut.
Untuk memudahkan kegiatan ini maka telah disedikan referensi Daftar Periksa
Dampak Lingkungan sebagai panduan. Sesuai dengan jenis infrastruktur yang
akan dibangun, pemeriksaan potensi sumber dampak lingkungan mengacu pada
potensi sumber dampak lingkungan seperti butir-butir potensi yang telah
dicantumkan dalam Daftar (tersedia pada kolom potensi sumber dampak).
Apabila Ada, maka pilih tindakan penanganannya/mitigasi yang sesuai (tersedia
pada kolom alternatif penanganan dampak).
Bersama dengan Desain/Gambar-Gambar Teknik dan spesifikasi teknis yang telah
dibuat, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial ini juga harus
diverifikasi kelayakannya oleh Konsultan Pendamping (bidang Teknik) dan Disetujui
oleh Tim Teknis dari SKPD/Dinas PU setempat.
Secara lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada penjelasan buku Buku
Pedoman Pelaksanaan Program dan buku Suplemen, Petunjuk Teknis Pengamanan
Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards).
5. Menentukan Lingkup Pekerjaan Konstruksi
Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi
yang harus dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu
sesuai standar teknis bangunan yang telah ditetapkan. Kemudian dari setiap pekerjaan
tersebut perlu diketahui Kuantitas/Volumenya, Metode Pelaksanaannya dan Urutan
pelaksanaannya.
(1).Menentukan/Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi
Untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam
pembangunan infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan
infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari infrastruktur yang akan
dibangun tersebut, termasuk spesifikasi teknisnya. Sebab dari gambar-gambar
tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk
membangun infrastruktur tersebut sampai selesai.

Pada tahap ini juga termasuk mengetahui lingkup aktivitas dari setiap jenis-jenis
pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti
komposisi campurannya, dimensi, persyaratan material/peralatan,
ketentuan/peraturan terkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.
Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk Tabel seperti contoh
untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu, berikut :
No Item Pekerjaan Satuan
1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan M2
2. Penimbunan Badan Jalan M3
3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3
4. Galian Tanah Parit M3
5. Pekerjaan Beton M2
6. Pekerjaan Ps. Batu Kali M3
Catatan :
• Oleh karena hasil identifikasi jenis-jenis pekerjaan tersebut akan menjadi dasar
dalam penyusunan biaya kegiatan maka perlu dipahami/diketahui cakupan lingkup
aktivitas didalam setiap jenis pekerjaan tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan
kegiatan/tumpang tindih pembiayaan. Misalnya Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan
Galian tanah ini mencakup aktivitas/biaya : membersihkan lokasi pekerjaan,
memasang patok/bouwplank, mendatangkan tenaga kerja/peralatan kerja,
melaksanakan penggalian tanah sesuai ukuran yang ditetapkan pada gambar,
membuang tanah bekas galian dan pengamanan pekerjaan. Dari contoh tersebut
maka dalam daftar Hasil Identifikasi Pekerjaan seharusnya tidak ada item pekerjaan
tersendiri untuk pembuangan tanah bekas galian tetapi kegiatan tersebut telah
diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan Galian Tanah (tidak akan terjadi
tumpang tindih pembiayaan).
• Dari pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat dalam P2KP, banyak
dijumpai tidak dilakukan dan tidak ada pekerjaan pembersihan lapangan dalam daftar
kuantitas pekerjaan pada hal kondisi lapangan diperlukan, oleh karena itu pada tahap
identifikasi ini perlu menjadi perhatian agar identifikasi pekerjaan dilakukan secara
lengkap agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terkait dengan
pembiayaannya nanti, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi melalui gotong-
royong.
• Untuk beberapa pekerjaan persiapan yang lazim ada dalam pekerjaan kontraktor
proyek, disini perlu dipertimbangkan secara matang karena pendekatan pelaksanaan
pekerjaan akan dilakukan oleh warga setempat. Misalnya pengadaan kantor/direksi
keet, gudang, barak tenaga kerja, dll. Hal seperti ini mungkin tidak diperlukan secara
khusus atau dapat disediakan melalui swadaya masyarakat (mengoptimalkan
sumberdaya dimasyarakat setempat).
(2).Menentukan Kuantitas/Volume Jenis-jenis pekerjaan
Kuantitas/Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan
yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Data yang
diperlukan adalah Daftar Pekerjaan yang telah diidentifikasi dan Gambar rencana
(untuk mengetahui dimensi/ukuran pekerjaan).
Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah :
Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata
lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai
cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya:
- Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan meterpersegi
(m2
) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan;
Berbeda dengan

- Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3
) =
panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan.
Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang
direncanakan (sesuai ukuran pada gambar).
Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah diidentifikasi sebelumnya maka selanjutnta
dapat dilakukan perhitungan volume setiap pekerjaan, sebagai berikut :
1. Siapkan Daftar Pekerjaan dan Gambar-gambar Rencana untuk mengetahui ukuran-
ukuran dari pekerjaan (panjang, lebar, tinggi/tebal);
2. Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka
sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan
pada daftar pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan
dapat dibuat Tabel seperti Contoh perhitungan berikut :
No Uraian Pekerjaan Satuan Sketsa dan Perhitungan Volume
1. Lapis Pondasi Bawah
Kelas C (Sirtu)
M3
Vol. = P x L x T
= 200 x 2,5 x 0,2
= 100
100
Dst.
L= 2,5m
T= 20cm
P (panjang)= 200m
Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada
perhitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan
volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.
3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan.
Setelah seluruh jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan selesai dihitung
volumenya (langkah 2 diatas), buuatlah Daftar Rekapitulasi Kuantitas berupa tabel
yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara
keseluruhan kegiatan (proyek). Contoh bentuk Daftar Kuantitas Pekerjaan dapat
dibuat seperti tabel / formulir berikut.
Cara Pengerjaan Formulir :
No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan;
Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan
Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan
Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan
(3).Menentukan Metode/Cara Pelaksanaan Pekerjaan
Secara sederhana yang dimaksudkan dengan metode kerja disini adalah cara
bagaimana setiap kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan atau lebih terkait dengan
teknologi apa yang akan dipergunakan, Apakah setiap pekerjaan akan dilakukan
dengan menggunakan tenaga kerja (manual) atau dengan peralatan (mekanis) atau
kombinasi dari keduanya. Hasil kegiatan ini dapat diketahui metode kerja dari setiap
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Untuk menentukan metode kerja ini, diperlukan data dari hasil survey tentang
ketersediaan tenaga kerja atau peralatan yang ada (dapat disediakan) dan kondisi
lokasi pekerjaan, seperti apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dengan
cara manual atau mekanis, termasuk apakah kondisi jalan kerja dan ketersediaannya
dari dan kelokasi pekerjaan memungkinkan bila akan menggunakan peralatan
berat/besar. Selain itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar rencana volume
pekerjaan yang harus dibuat dengan metode yang dipilih, dikaitkan dengan waktu yang
tersedia sehingga pemilihan metode kerja ini betul-betul dapat mendorong upaya
pencapaian kualitas yang baik dan kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang
tersedia
Penentuan metode kerja dalam uraian ini, lebih difokuskan pada bagaimana
masyarakat memperoleh dasar untuk memahami cara menghitung biaya pekerjaan,
karena didalam penentuan metode kerja ini akan secara jelas diketahui apa yang
dibutuhkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, apakah tenaga kerja atau peralatan.
Sehingga hal ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam menghitung volume
kebutuhan tiap pekerjaan (khususnya tenaga kerja/alat) karena dengan telah dipilihnya
metode kerja tiap pekerjaan maka tentunya akan memudahkan dalam menentukan
jenis analisa harga satuan setiap pekerjaan (sebagai referensi ”koefisien” perhitungan
volume kebutuhan tiap pekerjaan). Misalnya bila harus menggunakan peralatan berat
(seperti mesin gilas) maka harus mengacu pada analisa untuk pekerjaan
Jalan/Jembatan (analisa K/E) tapi bila menggunakan tenaga kerja maka cukup dengan
analisa pekerjaan yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan bangunan seperti SNI
atau BOW.
Sesuai dengan azas pemilihan teknologi dalam pelaksanaan program P2KP maka
diprioritaskan pemilihan metode kerja manual (dengan menggunakan tenaga kerja
masyarakat sesuai kualifikasi pekerjaan) dengan tetap memprioritaskan pencapaian
kualitas pekerjaan yang baik. Namun demikian, kadang-kadang tidak dapat dihindari
untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan peralatan atau beresiko yang
meskipun dapat dilakukan secara manual tetapi hasilnya tidak dapat menjamin kualitas
yang baik maka pekerjaan tersebut harus menggunakan peralatan atau tenaga
terampil/khusus, misalnya pekerjaan pemadatan perkerasan jalan, pengelasan gelagar
besi jembatan, dll.
(4).Menentukan Urutan Pekerjaan Konstruksi
Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan
secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur.
Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat
berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Acuannya adalah
selain pada urutan logika konstruksi bangunan juga mempertimbangkan metode kerja
yang dipergunakan (khususnya bila ada penggunaan peralatan berat).
Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan
infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan :
Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya ?
Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya ?
Berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak terurut dan terurut pada
Pembuatan Saluran Drainase berikut :
Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut
1) Pembersihan Lapangan 1) Pembersihan Lapangan
2) Pemasangan Bouwplank 2) Pemasangan Bouwplank
3) Urugan Pasir dasar saluran 3) Galian Tanah
4) Galian Tanah 4) Urugan Pasir dasar saluran
5) Urugan kembali bekas galian 5) Pasangan Batu Kali

Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut
6) Pasangan Batu Kali 6) Urugan kembali bekas galian
7) Meratakan & pemadatan urugan 7) Meratakan & pemadatan urugan
8) Plesteran dan acian 8) Plesteran dan acian
Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan
Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug
didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali
tanah bekas galian”, Dst.
6. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan
rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembangunan suatu prasarana. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan pada dasarnya
memberikan gambaran tentang rencana waktu dan urut-urutan pelaksanaan dari semua
jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur.
Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena :
1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana telah ditetapkan batas waktunya;
2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan
digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan;
3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana
dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana
yang akan dibuat;
4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan
dalam proposal pelaksanaan kegiatan;
Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek/keseluruhan
pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh
program. Indikator keluarannya adalah :
Adanya rencana waktu pelaksanaan tiap pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan
yang akan dilaksanakan (tidak terlampau lama atau cepat);
Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui
batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program;
Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi :
1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat;
3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi);
4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis
kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan
prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu
kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa
berupa nilai biaya atau waktunya;
Bentuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat digunakan bentuk jadwal yang sangat
sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Prinsipnya
kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu.
Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut :
1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut.
3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya);
4. Tentukan/perkirakan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga
durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst;
5. Tentukan Bobot masing-masing jenis kegiatan

6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok
pada skala waktu.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal :
(1). Urut-Urutan Kegiatan
Dalam penyusunan Jadwal Pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya
disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut
dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai
kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya).
Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urut-urutan pekerjaan konstruksi
dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan
pada bagian sebelumnya.
(2). Waktu Pelaksanaan kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) adalah jumlah waktu (satuannya boleh hari,
minggu dan seterusnya) yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.
Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita
harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana),
kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai.
Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi durasi pekerjaan.
Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya)
dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan
digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti
ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan
peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara
keduanya (t. kerja dan peralatan).
Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan
yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat
dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang
mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran
waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis).
Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan
(durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan
langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-
langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut :
1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu
akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan
volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang
tetap/sama);
2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja
atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui
produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan
digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume
pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit
peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan
hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja
untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan
alat excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3
perhari).
Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan
dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat,

sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau
pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat, dll.
3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan
digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui
berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu
satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja
melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa
dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan
peralatan seperti excavator, dll.
4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat
dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok
kerja atau peralatan yang akan dipergunakan.
5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek;
Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis
kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu.
(3). Bobot Kegiatan
Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, kita dapat membuat prioritas
pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau
pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terlambat,
kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis
kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau
progres) kegiatan dilapangan.
Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastruktur
lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan
dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100
digunakan karena satuan bobot adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan
bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %.
Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila memiliki/melakukan perhitungan
biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot,
Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot
rencana kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan.
Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah biaya/waktu
kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah biaya/waktu seluruh kegiatan, kemudian
nilainya di kali dengan 100%.
Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan
sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan
(durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga
durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis.
(4). Menggambarkan Bagan Balok
Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah
menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu
untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama
kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir.
Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat
beberapa hal yang perlu dipahami :
“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom
jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan
Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk

melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan
dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu
maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara
berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.
“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan,
digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.
“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat
dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok
kegiatan tersebut;
o Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu
memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu
berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok
suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat
contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah),
atau
o Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu
pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian,
maka kadang-kadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu
selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan
bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya.
Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat
seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).
“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis
kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut;
Contoh 1.
Contoh 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

7. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Untuk menyusun RAB, maka selain harus diketahui hasil identifikasi keseluruhan jenis-
jenis pekerjaan yang akan dilakukan, Volume/Kuantitasnya, Metode/Cara Pelaksanaan
pekerjaaan, juga harus diketahui besarnya harga-harga satuan upah/bahan/alat yang
akan dipergunakan.
Sesuai dengan prinsip-prinsip program ini, untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan upah/bahan/alat
yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey
sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Hasil survey tersebut
selanjutnya dipilih harga terendah dan disepakati bersama melalui rembug warga.
(a). Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat
Sasaran survey harga ini adalah :
√ Adanya Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari warga yang dipercaya dan
sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang (berjumlah ganjil);
√ Diperolehnya data/informasi harga satuan dasar upah/bahan/alat, minimal pada 3
toko/pemasok setempat/terdekat;
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggunaan dari hasil
survey Harga satuan Bahan/Alat, antara lain :
(1).Ukuran satuan, Harga Bahan dari pemasok harus dinyatakan sesuai dengan
satuan pengukuran bahan/alat untuk RAB. Apabila dijumpai bahan yang harganya
belum sesuai maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya pasir, yang dijual oleh
pemasok per mobil angkutannya maka diperhitungkan dengan cara : Harga 1 m3
pasir sama dengan harga 1 mobil tersebut dibagi dengan volume/isi bak mobil
(panjang (m) x lebar (m) x tinggi (m)). Ukuran bak mobil penuh (sesuai harga
pemasok) harus ditanyakan/dicek langsung pada toko pemasok tersebut. Perlu
diperhatikan bahwa setiap toko/pemasok menggunakan mobil yang ukuran
baknya berbeda-beda dan harganya juga mungkin berbeda.
(2).Harga satuan bahan/alat harus merupakan harga sampai dilokasi proyek, apabila
dijumpai harga yang dinyatakan oleh toko tidak termasuk transport sampai dilokasi
proyek maka harga satuan tersebut harus disesuaikan. Hal ini dapat dihitung
dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh toko tanpa diantar)
ditambah biaya/ongkos tarnsportasi material tersebut sampai dilokasi pekerjaan.
Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus berikut:
Adapun data/informasi yang perlu ditanyakan pada saat survey harga adalah harga
satuan dasar, biaya transportasi sampai dilokasi proyek. Selain itu perlu juga
diketahui jumlah stok material yang ada, tatacara pembayaran, termasuk nama yang
ditemui. Seluruh informasi tersebut dicatat pada formulir survey harga. Khusus upah,
selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat menggunakan sumber
informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum
Regional (UMR)/setempat. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat sekaligus
untuk dilaporkan/disampaikan pada rembug kesepakatan harga nantinya.
Contoh bentuk formulir survey dan pencatatan hasil survey harga dapat mengacu
pada contoh formulir survey harga pada Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis
untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008..
HARG A SATUAN
BAHAN/ALAT
(Rp) =
Biaya Satuan
Transportas
Bahan/Alat sam
dilokasi
i
pai
Harga Satuan Bahan/Alat yang
dinyatakan oleh Toko/pemasok
tanpa diantar (Harga Satuan Dasar)
+

(b).Rembug ”Kesepakatan Harga” Hasil Survey
Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya,
harus disepakati bersama oleh warga melalui Rembug atau Musyawarah warga.
Sasaran kegiatan adalah untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis
tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Adapun Indikator keluarannya adalah Kesepakatan harga upah/bahan/alat dibuat
dalam Berita Acara Kesepakatan dan ada Daftar Hadir Peserta Rembug;
Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan :
1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar yang
ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Setempat atau UMR yang berlaku untuk
wilayah bersangkutan.
2. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai spesifikasi
teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara minimal 3 Toko/Pemasok
setempat yang di Survey;
3. Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah merupakan harga
sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos angkut bila ada);
4. Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan Harga satuan
Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. Apabila
terdapat Harga Satuan Bahan/Alat Terpilih lebih besar dari Harga Satuan
Kabupaten/Kota maka Harga Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada
perincian alasannya yang realistis.
5. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu)
kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang digunakan
haruslah satu/tidak berbeda-beda. Dalam hal berbeda karena tingkat kesulitan
akses kelokasi kegiatan maka harus dibuat justifikasi yang disepakati bersama.
(c). Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
RAB yang disusun oleh UPL/TPP pada saat perencanaan teknis ini pada dasarnya
merupakan perkiraan berdasarkan perhitungan teknik (Engineering Estimate/EE) yang
akan menjadi acuan untuk penilaian RAB pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh
KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur. Secara umum komponen biaya
yang diperhitungkan dalam RAB disini adalah kompenen Tenaga Kerja, Bahan, Alat
dan Administrasi yang diperlukan dan tidak ada komponen pajak (PPN) dan
overhead/Keuntungan. Selain itu, karena penyediaan lahan lokasi proyek yang akan
dipergunakan telah selesai maka pada tahap ini juga dapat dihitung biaya kontribusi
lahan swadaya masyarakat sebagai acuan penyusunan proposal KSM/Panitia (biaya
lahan ini bukan merupakan biaya langsung proyek melainkan diperlukan untuk
mengetahui kontribusi warga dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini).
Perbedaannya dengan RAB pelaksanaan yang dibuat oleh KSM/Panitia terletak pada
kontribusi swadaya masyarakat dimana pada RAB yang dibuat oleh UPL/TPP pada
tahap ini belum mengintegrasikan atau mengalokasikan kontribusi swadaya
masyarakat. Kontribusi swadaya masyarakat nantinya baru diperhitungkan pada
proposal pelaksanaan KSM/Panitia sesuai dengan kesepakatannya.
Sasaran penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah :
Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan proyek/sub-proyek, termasuk mengetahui kuantitas/volume
kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan;
Sebagai dasar bagi BKM/LKM untuk mengalokasikan sumber dana yang diperoleh;
Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan verifikasi usulan biaya pelaksanaan
pekerjaan yang diajukan oleh KSM/Panitia.
Metode perhitungan biaya pekerjaan disini dapat dilakukan dengan cara
menghitung/menganalisa Harga Satuan Pekerjaan kemudian dikalikan dengan Volume

pekerjaannya atau dengan cara menghitung/menganalisa Volume kebutuhan
komponen biaya (Upah/Bahan/Alat) kemudian dikali dengan Harga Satuan komponen
kebutuhan tersebut. Selanjutnya biaya keseluruhan pekerjaan (proyek/sub-proyek)
dapat diperoleh dengan cara mejumlahkan keseluruhan biaya setiap pekerjaan atau
komponen kebutuhan (upah/bahan/alat/administrasi) dalam lingkup proyek/sub-proyek
tersebut.
Dalam hal menggunakan metode perhitungan biaya dengan menggunakan dasar
Harga Satuan Pekerjaan maka untuk proyek/sub-proyek yang akan dilaksanakan oleh
masyarakat, perlu dihitung kuantitas kebutuhan dari setiap komponen biaya
(upah/bahan/alat) yang diperlukan untuk keseluruhan pekerjaan atau proyek/sub-
proyek sebagai acuan bagi KSM/Panitia dalam menyusun usulan biaya pada proposal
kegiatannya.
Tatacara perhitungan biaya dengan menggunakan dasar Harga Satuan Pekerjaan
dapat mengacu pada tatacara yang telah lazim dipergunakan untuk proyek-proyek ke-
PUan di kab/kota setempat. Sedangkan tatacara perhitungan dengan menggunkanan
dasar kebutuhan komponen biaya (upah/bahan/alat) dapat dilihat pada penjelasan
penyusunan RAB Proposal KSM/Panitia.
Catatan :
(a).Khusus untuk biaya administrasi kegiatan KSM/Panitia, sangat didorong untuk
dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga/swasta
lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari
BLM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah
gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Stimulan dana
administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) bagi setiap pihak Pelaksana
Pekerjaan (KSM/Panitia) dengan batasan, sebagai berikut :
Pagu maksimum Rp. 300.000 untuk total Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 100
Juta;
Pagu maksimum Rp. 350.000 untuk total Nilai Pekerjaan diatas Rp. 100 Juta;
Untuk Pengujian Kualitas, diperhitungkan sesuai harga setempat.
8. Penyusunan Dokumen Pengadaan/RKS/Contoh Bentuk Proposal
Dokumen pengadaan merupakan produk/hasil kegiatan perencanaan teknis yang akan
menjadi acuan/standar dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa dari dokumen tersebut
disediakan copy satu set oleh BKM (UPL/TPP) untuk diberikan kepada KSM/Panitia yang
akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu :
(a).Dokumen Desain/Gambar-gambar perencanaan teknis dan Spesifikasi Teknis;
(b).Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards)
(c). Daftar Kuantitas Pekerjaan dan perhitungannya;
(d).Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
(e).Hasil Kesepakatan Harga Satuan (Upah/Bahan/Alat) sebagai acuan/referensi;
(f). Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat untuk keseluruhan pekerjaan tersebut dan
Referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sebagai acuan/referensi;
(g).Perkiraan besarnya alokasi dana sebagai pagu biaya kegiatan dan sumber dananya
yang telah pasti.
(h).Contoh Bentuk Surat Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia
(i). Contoh Bentuk Proposal KSM/Panitia
(j). Rencana Kerja & Syarat-syarat/RKS (bila ada pengadaan Jasa Pemborongan)
Dokumen-dokumen Desain/Gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Proposal
Pelaksanaan Kegiatan (yang telah terisi KSM/Panitia) merupakan lampiran yang tak
terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L).
Keseluruhan dokumen ini selanjutnya disebut dokumen Kontrak.

9. Penyusunan Dokumen “Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan
Contoh Bentuk Proposal disini merupakan dokumen yang berisi contoh blanko/formulir
proposal pelaksanaan kegiatan yang akan diisi/dibuat oleh KSM/Panitia.
UPL/TPP menyusun Contoh Bentuk Proposal dan disepakati/ditetapkan oleh BKM
sebagai acuan yang akan diikuti oleh KSM/Panitia dalam menyusun proposal
pelaksanaan kegiatan.
Contoh bentuk proposal agar dibuat sesederhana mungkin sehingga KSM/Panitia mudah
memahami dan membuat. Selain itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga
memberikan kerangka penyusunan/pelaksanaan yang sistematis. Adapun cakupan
substansi muatan proposal pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia, sekurang-kurangnya
mencakup :
(1).Uraian Singkat Usulan Kegiatan,
(2).Daftar Calon Tenaga Kerja yang telah disurvey;
(3).Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat;
(4).Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah disurvey;
(5).Daftar Kuantitas Pekerjaan;
(6).Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan;
(7).Jadwal Pelaksanaan;
(8).Rencana Pengadaan;
(9).Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksana Lapangan.
Beberapa formulir dari Contoh Bentuk Proposal yang dibuat tersebut, untuk bagian yang
sifatnya tetap/sebagai acuan (hasil perencanaan teknis) sebaiknya sudah tercantum
dalam blanko, bila tidak dicantumkan langsung maka harus dijelaskan dan disampaikan
secara tertulis kepada KSM/Panitia. Data ini terutama adalah : Uraian singkat pekerjaan,
Daftar Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan total Tenaga Kerja/Bahan/Alat untuk pekerjaan
tersebut dan referensi Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan.
Sebagai referensi untuk penyusunan Contoh bentuk proposal ini dapat mengacu pada
contoh outline proposal kegiatan lingkungan sebagaimana terlampir.
10. Pembentukan/Pengembangan Kelembagaan Pengelola O&P
Hampir semua prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan
karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana
rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk
pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana
tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya pembangunan
prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat
dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari
umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang
terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai.
Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program P2KP dengan
entry poin pemberdaayan masyarakat, mengupayakan langkah antisipasi melalui
pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan,
yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi,
mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis
pelaksanaan dan memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya
pada tahap pelaksanaan, masyarakat melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan
pembangunan prasarananya.
Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap
perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan
muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana

yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan
dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada
masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua
warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran
serta masyarakat dalam pemeliharaan sangat diperlukan agar :
Masyarakat dapat merasakan manfaat secara berkelanjutan apabila prasarana
tersebut dipelihara;
Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana;
Tidak menuntut pemerintah secara terus menerus karena keterbatasan dana
pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk
membangun prasarana dan sarana lain yang dibutuhkan warga.
Sasaran/keluaran kegiatan yang ingin dicapai :
Terbentuknya Organisasi Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, berikut
jumlah dan nama-nama pengurus;
Adanya Rencana Kerja dan pembiayaan O&P yang disepakati bersama.
Sejalan dengan karakteristik prasarana berdasarkan penerima manfaatnya, maka
pembentukan/pengembangan organisasi Pengelola O&P dapat dibedakan atas :
untuk prasarana Individual seperti rehab. rumah warmis, jamban keluarga, maka
keluarga penerima manfaat bertindak langsung sebagai pemanfaat & pemeliharan
prasarananya;
untuk prasarana yang bersifat komunal/kelompok seperti MCK, Irigasi, dll, maka
kelembagaan Pengelola O&P adalah KSM selaku warga penerima manfaat
prasarana yang dibangunnya, dll;
untuk prasarana publik/umum seperti jalan, jembatan, drainase, maka Pengelola
O&P dapat dibentuk kelembagaan baru atau pengembangan/revitalisasi
kelembagaan O&P/lembaga kemasyarakatan yang telah berjalan di masyarakat.
Bila terdapat infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur
bangunan yang disepakati untuk dikelola oleh lebih dari satu Pengelola O&P, maka
pengelola-pengelola tersebut, perlu difasilitasi untuk melakukan kesepakatan
Kerjasama dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi pelaksanaan kegiatan maupun
pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat berupa :
o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P
antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi
pelaksanaan kegiatannya);
o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama,
trasparan dan akuntabel;
Bentuk Organisasi Pengelola O&P dapat disesuaikan dengan kebutuhan prasarana,
kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender).
Meski demikian, sebagai referensi dari beberapa bentuk yang pernah diterapkan,
setidaknya terdapat pendekatan 2 bentuk yang umum dilakukan, yaitu : satu pengelola
untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana.
Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu
pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana, hendaknya mempertimbangkan
kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan pemeliharaannya.
Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen
pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam
Organisasi. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P
adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat
menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai sendiri
pemeliharaannya.
Proses pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui Rembug Warga yang
sebelumnya telah dilakukan sosialisasi awal dan identifikasi kelembagaan masyarakat

yang telah ada. Penanggungjawab kegiatan adalah BKM (UPL/TPP) bersama dengan
pemerintah Desa/Kelurahan.
Adapun tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau
Penanggungjawab O&P, adalah :
1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana;
2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola
3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan
pembangunan prasarana;
4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan
pembangunan prasarana;
5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana
yang menjadi tanggungjawabnya.
Dalam pembentukan/pengembangan Organisasi Pengelola O&P prasarana, selain
menyepakati bentuk Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan
orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, juga menyepakati
Rencana Kerja serta Pembiayaan O&P oleh masyarakat (seperti iuran, retribusi, dll).
Secara lebih detail penjelasan pelaksanaan dari tahapan kegiatan ini dapat dilihat pada
Buku 3 Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang telah diteribtkan untuk
BKM dan Fasilitator PNPM-MP/P2KP.
11. Produk Hasil Perencanaan Teknis
Hasil kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan oleh UPL/TPP, sekurang-kurangnya
berupa produk :
(1). Dokumen Penyediaan Lahan lokasi kegiatan infrastruktur;
(2). Dokumen Perijinan terkait pelaksanaan pembangunan yang diperlukan (bila ada);
(3). Dokumen Desain/Gambar (Detail Engineering Desain), Spesifikasi Teknik dan
Panduan Teknis Operasi & Pemeliharaan Prasarana;
(4). Dokumen Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial (Safeguards);
(5). Daftar Kuantitas Pekerjaan;
(6). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
(7). Perkiraan Biaya Pekerjaan & Sumberdananya, berikut Kesepakatan Harga
Satuan (Upag/Bahn/Alat) Hasil Survey sekurang-kurang dari 3 toko/pemasok
setempat;
(8). Dokumen Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS) untuk Pengadaan Jasa (bila ada)
atau Contoh Bentuk Proposal bagi KSM/Panitia, termasuk contoh bentuk Surat
Perjanjian Kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia atau Pihak Ketiga (bila
ada);
(9). Kesepakatan Organisasi Pengelola O&P prasarana, (termasuk Rencana Kerja &
Pembiayaan secara swadaya);
PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATAN
12. Pembentukan/Pengembangan KSM/Panitia
Untuk pelaksanaan proyek/sub-proyek yang berskala individu/semi publik, maka calon
pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan
bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Dan untuk proyek/sub-proyek yang berskala
publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana
kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan
lingkungan (UPL/TPP).
KSM/Panitia ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama
atau baru dibentuk atau dikembangkan/revitalisasi karena adanya kesamaan

kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Dan bukanlah organisasi yang
dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan/proyek
P2KP.
Proses pembentukan/pengembangan KSM/Panitia dilakukan melalui serangkaian
rembug KSM/Panitia dengan difasilitasi oleh UPL/TPP. Hal-hal yang perlu ditetapkan
adalah Nama KSM/Panitia, Alamat Sekretariat, Nama Ketua, Susunan Pengurus (Nama
& Jabatan) dan anggota-anggotanya serta aturan main yang akan digunakan bersama.
Secara kelembagaan, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur KSM/Panitia
harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya :
Memiliki struktur organisasi, pengurus, anggota dan aturan main organisasinya serta
alamat domisili yang jelas;
Anggota KSM/Panitia, sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan;
Mendaftarkan diri pada BKM setempat dan diverifikasi layak;
Memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi/swadaya masyarakat, seperti
gotong-royong, hibah tanah/tanaman, swadaya bahan/alat, dll.
Tugas/tanggungjawab KSM/Panitia adalah :
a). Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang
transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
b). Mendorong partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, termasuk swadaya dalam
pelaksanaan kegiatan;
c). Melakukan rembug-rembug bersama warga dalam rangka
pembentukan/pengembangan KSM/Panitia;
d). Mengikuti coaching/pelatihan dan OJT yang dilaksanakan UPL/TPP;
e). Mempelajari dan memahami dokumen perencanaan teknis yang menjadi persyaratan
pekerjaan yang telah ditetapkan oleh BKM (UPL/TPP);
f). Menyusun Proposal Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
g). Menandatangani Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) bersama
BKM;
h). Mengikuti Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK)
yang diselenggarakan oleh UPL/TPP;
i). Membuat Papan Nama Proyek dan memasangnya dilokasi proyek sehingga dapat
diketahui oleh masyarakat umum;
j). Mencairkan dana pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mengelolanya
secara bersama-sama, transparan dan penuh tanggungjawab;
k). Melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur sesuai standar teknis
bangunan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPD-L beserta
lampirannya;
l). Melaksanakan semua kegiatan pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial atas
kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan;
m). Melaksanakan pengadaan Bahan/Alat/, (termasuk Tenaga terampil/Jasa Kontraktor
bila ada) sesuai kebutuhan & kualitas pekerjaannya dengan tetap berpedoman pada
ketentuan yang telah ditetapkan dalam proyek ini;
n). Melaksanakan pengendalian/pengawasan (internal) atas pengadaan, penggunaan,
pelaksanaan pekerjaan, pengamanan keselamatan kerja selama pelaksanaan
pembangunan fisik proyek/sub-proyek yang menjadi tanggungjawabnya;
o). Membuat administrasi, photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan
dan mengarsipkannya;
p). Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh
konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung;
q). Pro-Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan
kegiatannya;
r). Pro-aktif melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

13. Coaching/Penguatan KSM/Panitia
KSM/Panitia yang telah dinyatakan layak oleh BKM (UPL/TPP) untuk menjadi Pelaksana
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh UPL/TPP dengan
difasilitasi oleh Konsultan Pendamping dan Tim Teknis Pemda.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan
KSM/Panitia dalam menyusun proposal pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi
tanggungjawabnya.
Muatan utama coaching ini lebih difokuskan pada materi :
(a) Penjelasan hasil-hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan :
Informasi umum kegiatan, seperti Nama, Volume, Tujuan/Manfaat proyek,
Penerima Manfaat, dll;
Status penyediaan lahan lokasi proyek dan perijinan pembangunan yang
diperlukan;
Data hasil Survey Teknis; Desain/Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;
Rencana Pengamanan Dampak yang telah disusun (Kegiatan Terlarang/List
Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan & Sosial)
Daftar Kuantitas Pekerjaan, berikut rincian/cara perhitungannya;
Jadwal Induk Pekerjaan;
Perkiraan/pagu alokasi dana dan Sumber dananya;
Data hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Referensi Analisa
Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan.
(b) Penjelasan Bentuk Proposal, substansi dan tatacara penyusunannya;
(c) Pengorganisasian KSM/Panitia untuk melaksanakan tugas/tanggunjawabnya;
(d) Menyepakati kriteria penilaian kelayakan proposal yang akan diajukan KSM/Panitia.
(e) Menyepakati batas waktu penyampaian proposal kepada BKM (UPL/TPP);
14. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan
Setelah KSM/Panitia memperoleh coaching/penjelasan tentang substansi dan cara
penyusunan proposal kegiatan maka selanjutnya dapat menyusun proposal pelaksanaan
kegiatannya. Adapun langkah-langkah penyusunan proposal dapat dilakukan sebagai
berikut :
(1) Memahami dan Mempelajari produk hasil perencanaan teknis
Meskipun demikian, sangat penting bagi KSM/Panitia untuk kembali mempelajari dan
memahami dokumen-dokumen hasil perencanaan teknis pekerjaan yang akan
dilaksanakannya, terutama beberapa produk berikut :
Gambar dan Spesifikasi Teknis pekerjaan
Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis Pekerjaan telah ditetapkan oleh
UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka peluang bagi
KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif desain konstruksi yang kualitasnya
setara, namun lebih murah/mudah dilaksanakan masyarakat.
KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan gambar teknis terutama untuk
dicocokan dengan situasi lapangan dilokasi pekerjaan, apakah sesuai atau ada
perbedaan, termasuk apakah telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan
kondisi sosial-budaya warga penggunanya.
Begitu juga dengan spesifikasi teknis, khususnya spesifikasi bahan, apakah jenis
bahan yang dipersyaratkan mudah diperoleh/didatangkan kelokasi pekerjaan.
Terbuka peluang bagi KSM/Panitia untuk menawarkan alternatif teknologi/bahan
konstruksi yang kualitasnya setara namun lebih murah/mudah
didapatkan/didatangkan kelokasi pekerjaan.

Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan
teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis) maka hal ini harus dikonsultasikan kepada
UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana biaya pekerjaan yang akan
dilaksanakan.
Daftar Kegiatan Terlarang/List Negatif dan Daftar Uji Identifikasi Dampak
Lingkungan;
Daftar Kegiatan terlarang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
harus dihindari oleh KSM/Panitia karena ketentuan-ketentuan tersebut memiliki
dampak negatif atas lingkungan dan sosial masyarakat. Sedangkan hasil Study
Dampak Lingkungan (bila ada) atau Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan
pada dasarnya mencakup upaya-upaya yang diperlukan/akan dilakukan untuk
mengantisipasi potensi/sumber dampak Lingkungan (dan Sosial) yang dapat
terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan dioperasikannya
bangunan tersebut.
Butir-butir ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh UPL/TPP dalam Daftar
Kegiatan Terlarang dan Hasil Uji Identifikasi Dampak tersebut harus benar-benar
dipahami dan menjadi patokan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan
kegiatan oleh KSM/Panitia.
Terutama upaya-upaya penanganan dampak/mitigasi yang telah ditetapkan,
KSM/Panitia harus mengeceknya dengan teliti, bilamana terdapat kegiatan
penanganan yang sifatnya bangunan fisik (seperti gorong-gorong, drainase,
penahan longsor, dll) apakah telah diperhitungkan dalam Daftar Kuantitas
Pekerjaan, karena pelaksanaan hal ini juga akan memerlukan pembiayaan.
Daftar Kuantitas Pekerjaan
Daftar Kuantitas pekerjaan meliputi keseluruhan jenis-jenis pekerjaan konstruksi
yang akan dilaksanakan berikut besarnya kuantitas/volumenya masing-masing.
Dasar penyusunan Daftar Kuantitas Pekerjaan ini adalah gambar-gambar
perencanaan bangunan dan spesifikasi teknis pekerjaan.
Meskipun Gambar teknis, spesifikasi teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan telah
ditetapkan oleh UPL/TPP dari hasil perencanaan teknis, namun tetap terbuka
bagi KSM/Panitia untuk melakukan pengecekan kembali.
KSM/Panitia perlu melakukan pengecekan jenis-jenis pekerjaan dan perhitungan
kuantitas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan,
apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan dan gambar teknis yang ada atau
ada perbedaan.
Bila ada perbedaan hasil pengecekan KSM/Panitia dengan hasil perencanaan
teknis (Gambar, Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas Pekerjaan) maka hal ini
harus dikonsultasikan kepada UPL/TPP karena akan berpengaruh pada rencana
biaya pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh UPL/TPP
mungkin masih bersifat garis besar kegiatan saja dan belum rinci. Dari Jadwal
Induk ini, KSM/Panitia menyusun jadwal pelaksanaan kegiatannya yang lebih
rinci berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimilki, mudah dipahami dan
dilakskanakan oleh masyarakat dilapangan.
Contoh Bentuk Proposal
Contoh Bentuk Proposal merupakan acuan dokumen proposal pelaksanaan
kegiatan yang disusun oleh KSM/Panitia. KSM/Panitia tinggal mengisi atau
membuat seperti formulir tersebut. Oleh karena menjadi acuan, maka

KSM/Panitia harus benar-benar memahami substansinya dan melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyusun dokumen proposal
pelaksanaan kegiatannya.
Data/Informasi Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat dan Analisa
Harga Satuan Pekerjaan yang dipergunakan.
Kedua data tersebut sifatnya merupakan referensi bagi KSM/Panitia untuk
menyusun RAB pelaksanaan pekerjaannya.
(2) Survey Calon Tenaga Kerja
Daftar Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur yang dikelola oleh KSM/Panitia diperoleh berdasarkan hasil survey calon
tenaga kerja.
Tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan diprioritaskan dan
diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun
perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali
bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang
dibutuhkan.
Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat penting diketahui dalam
perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama
karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan
pembangunan fisik.
Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survey,
terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat
dilaksanakan oleh tenaga kerja yang ada dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja
(seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin
cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat
memenuhi kualitas fisik yang baik.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi
dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya
adalah Jumlah Calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan
(swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar) diketahui/tercatat.
Apabila KSM/Panitia akan menggunakan peralatan berat dalam pelaksanaan
pekerjaannya maka selain calon tenaga kerja, KSM/panitia juga harus melakukan
survey dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan.
Tatacara pelaksanaan Survey Calon Tenaga Kerja, berikut contoh formulir
pencatatan hasil survey ini secara rinci dapat dilihat pada penjelasan Survey Calon
Tenaga Kerja, Buku Suplemen Teknis, Bagian 1. Persiapan & Perencanaan Teknis
untuk BKM/LKM, PNPM-MP Tahun 2008.
(3) Survey Swadaya Masyarakat
Swadaya masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan
pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan dengan
realistis sehingga bersama-sama dengan dana dari sumber dana bantuan
(APBN/APBD/Swasta lainnya) dapat diintegrasikan dan dihitung secara teliti dan
realistis untuk membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Sasaran dari survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk
memperoleh/meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
(pembiayaan) infrastrukturnya. Indikator keluarannya adalah : Diketahuinya siapa,

3. buku infra nd revisi final

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (9)

Similar to 3. buku infra nd revisi final

Similar to 3. buku infra nd revisi final (20)

More from Yulianus Lisa Mantong

More from Yulianus Lisa Mantong (9)

3. buku infra nd revisi final