Your SlideShare is downloading. ×
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Ketenagakerjaan Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ketenagakerjaan Indonesia

507

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
507
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia Ada pendapat yang mengatakan bahwa proses yang mempercepat pembangunan ekonomi adalah jumlah penduduk yang besar. Namun, ada yang berpendapat lain yaitu jumlah penduduk yang sedikit justru mempercepat proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Ada pula yang berpendapat bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat di peroleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Hal ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak. Besarnya jumlah penduduk membawa akibat terhadap jumlah angkatan kerja, jumlah orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah pengangguran yang semakin besar. Maka pembangunan ekonomi sangat perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk agar kegiatan perekonomian menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah pengangguran. Teori Ketenagakerjaan Salah satu masalah dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran angkatan kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho, 1981). Ketidakseimbangan tersebut berupa : a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess supply of labor) dan, b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya exess demand for labor). Gambar 1 Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja W W Excess SL We SL SL E W1 DL DL Ne 1.1 N N2 N1 N 1.2 *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 1
  • 2. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia W SL W2 Excess DL DL N4 N3 N 1.3 Keterangan : SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor) DL = Permintaan tenaga kerja (demand of labor) W = Upah riil N = Jumlah tenaga kerja Penjelasan gambar : 1.1. Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masin sebesar Ne pada tingkat keseimbangan We. Titik keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbanagan We maka semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah We. 1.2. Adanya excess supplyof labor. Dimana pada tingkat upah W1penawran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2 sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1 sebanyak N1 N2. 1.3. Adanya excess demand of labor. Dimana pada tingkat upah W2 permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 2
  • 3. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia yang menawarkan dirinya, untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3 orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N4 orang. Ada dua teori yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor subsiten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”. Menurut Lewis ada dua sektor dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang, dimana sektor subsisten tidak hanya dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran serta mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah relatif murah. Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961), berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah out puttetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, di alihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan out put lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan out put dan perluasan usahanya. Konsep Ketenagakerjaan 1. Tenaga kerja (manpower), adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 3
  • 4. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia 2. Angkatan Kerja (labor force), adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa. 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (labor force participation rate), adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. 4. Tingkat Pengangguran (unemployment rate), adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. 5. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 6. Setengah Menganggur (underemployment), adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakan. 7. Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment), adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. 8. Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment), jika seseorang bekerja secara penuh tetapi pekerjaanya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. 9. Pengangguran tidak kentara (disguiesed unemployment), dalam angkatan kerja dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh dua orang, tapi dikerjakan oleh tiga orang sehingga satu orang merupakan disguiesed unemployment. 10. Pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari sesuatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan lain. *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 4
  • 5. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia 11. Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja - sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya - dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, dapat diartikan peningkatan TPAK diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja dan pertanda pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan atau mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agust-09 Agust-10 Agust-11 Bali 77,82 Papua 80,99 Papua 78,45 Papua 77,75 Bali 77,38 Bali 76,45 Kalimantan Barat 73,45 Kalimantan Barat 73,17 Kalimantan Barat 73,93 NTT 72,09 NTT 72,77 Bengkulu 73,83 Kalimantan Selatan 71,61 Bengkulu 71,86 Sulawesi Tengah 73,11 Sulawesi Utara 62,05 Jawa Barat 62,38 Jawa Barat 62,27 Riau 62,08 Aceh 63,17 Aceh 63,78 Sulawesi Selatan 62,48 Sulawesi Utara 63,31 Gorontalo 64,12 Aceh 62,5 Riau 63,66 Sulawesi Selatan 64,32 Jawa Barat 62,89 Sulawesi Selatan 64,14 Sulawesi Utara 65,32 Indonesia 67,23 67,72 68,34 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia periode 2009 – 2011 mengalami peningkatan. Dimana TPAK tertinggi pada tahun 2009 terdapat di Provinsi Bali, yaitu sebesar 77,82, ini berarti yang bekerja dan mencari pekerjaan di Bali relatif lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2010 dan 2011 TPAK tertinggi terdapat di Provinsi Papua. Sementara TPAK terendah pada tahun 2009 terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 62,05 dan pada tahun 2010 dan 2011 terdapat di Provinsi Jawa Barat. *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 5
  • 6. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia 2) Upah Pekerja/karyawan Pada tahun 2010 rata-rata upah di perdesaan sebesar Rp. 889.795, sementara rata-rata upah pekerja perkotaan tercatat sebesar Rp. 1.451.926. Lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja di perkotaan menerima upah lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000. Sebaliknya lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja di perdesaan menerima upah kurang dari Rp. 600.000. Perbedaan tingkat upah tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan biaya hidup antara perkotaan dan perdesaan dimana biaya hidup diperkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. 3) Produktivitas Pekerja Dilihat menurut provinsi, provinsi penghasil migas mempunyai tingkat produktivitas umum lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang bukan penghasil migas. Pada tahun 2010 produktivitas umum tertinggi dicatat di provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat produktvitas sebesar 216,59 juta rupiah, DKI Jakarta dengan 183,84 juta rupiah, Riau dengan 157,90 juta rupiah, dan Kepulauan Riau dengan 93,07 juta rupiah. Ketiga provinsi tersebut masih merupakan provinsi penghasil migas terbesar di Indonesia. Apabila pengaruh migas dihilangkan dalam penghitungan tingkat produktivitas akan menurun drastis. Misalnya, produktivitas tanpa migas di Kalimantan Timur hanya 126,78 juta rupiah, Riau 98,86 juta rupiah, dan Kepulauan Riau 86,43 juta rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai produktivitas tertinggi yang tidak bergantung pada produksi migas dengan tingkat produktivitas sebesar 183,05 juta rupiah. Sementara itu, provinsi yang memiliki tingkat produktivitas terendah di bawah 15 juta rupiah baik di sektor umum (termasuk migas) maupun sektor tanpa migas yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Tingkat produktivitas di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 mencapai 13,44 juta rupiah (sektor umum) dan 13,44 juta rupiah (sektor tanpa migas), sedangkan provinsi Maluku sebesar 13,79 juta rupiah (sektor umum), 13,75juta rupiah (sektor tanpa migas), dan Maluku Utara sebesar 13,10 juta rupiah (baik sektor umum maupun tanpa migas). *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 6
  • 7. Resume ESDM Bab III [OPISSEN YUDISYUS 20100430019] Ketenagakerjaan Indonesia 4) Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agust-09 Agust-10 Agust-11 Banten 14,97 Banten 13,68 Banten 13,06 DKI Jakarta 12,15 DKI Jakarta 11,32 DKI Jakarta 10,8 Jawa Barat 10,96 Jawa Barat 10,33 Kalimantan Timur 9,84 Kalimantan Timur 10,83 Kalimantan Timur 10,21 Jawa Barat 9,83 Maluku 10,57 Maluku 9,97 Sulawesi Utara 8,62 Bali 3,13 Bali 3,06 Bali 2,32 NTT 3,97 Sulawesi Barat 3,25 Bengkulu 2,37 Papua 4,08 NTT 3,34 Kalimantan Tengah 2,55 Sulawesi Barat Kalimantan Tengah 4,51 Papua 3,55 NTT 2,69 4,14 Sulawesi Barat 2,82 Indonesia 7,87 4,62 Kalimantan Tengah 7,14 6,56 Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2009 – 2011 cenderung menurun. Pada tahun 2009, angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 7,87 persen dan pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 7,14 dan 6,56 persen. Angka pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Provinsi Banten, yaitu sebesar 14,97 persen pada tahun 2009, walaupun pada tahun berikutnya (2010 dan 2011) mengalami penurunan, yaitu menjadi 13,68 dan 13,06. Namun, Provinsi Banten tetap yang memeliki angka pengangguran tertinggi, disusul DKI Jakarta diposisi dua. Sementara angka pengangguran terbuka terendah terdapat di Provinsi Bali, yaitu sebesar 3,13 persen tahun 2009 dan berturut-turut pada tahun 2010 dan 2011, yaitu 3,06 dan 2,32 persen. *Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo Page 7

×