Makalah psda penanggulangan masalah banjir

13,685 views
13,338 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
241
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah psda penanggulangan masalah banjir

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Banjir, ada yang menyebutnya bah / air bah, adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat didefinisikan sebagai debit ekstrim dari suatu sungai, Contoh Kota Pontianak adalah Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, pecahnya bendungan sungai atau akibat badai tropis. Banjir dan gejala kebalikannya, kekeringan, merupakan gejala / fenomena yang mempunyai latar belakang yang kini kian kompleks, merupakan bagian dari siklus iklim. Gejala itu kelihatannya non-diskriminatif, melanda negara negara maju yang manajemen lingkungannya bagus, maupun negara miskin dan 'berkembang' seperti India dan Indonesia, yang masih berkekurangan dalam manajemen lingkungan., atau bahkan belum menerapkan sama sekali manajemen lingkungan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Menurut SK SNI M-18-1989-F (1989) dalam (Suparta (2004) dijelaskan bahwa Banjir adalah aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Aliran yang dimaksud disini adalah aliran air yang sumbernya bisa dari mana aja. Dan air itu ngeluyur keluar dari sungai atau saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi kapasitasnya. Kondisi inilah yang disebut banjir. masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya. Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman, namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain.
  2. 2. BAB II PEMBAHASAN A. Faktor Penyebab Banjir Sesungguhnya kejadian banjir adalah hasil interaksi manusia dan alam yang keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi. Menunjuk faktor tunggal penyebab banjir dengan demikian menjadi tidak bijaksana dan kemungkinan besar, bahkan akan dapat salah arah. Penyebabnya tidak hanya melibatkan alam, tetapi juga manusia; juga lokal dan global. Dengan demikian penyebabnya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga nonteknis. Penyebab banjir antara lain : Saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, karena banyak yang tersumbat, ditutup, atau dicaplok menjadi lahan rumah sehingga aliran air menjadi tersumbat atau tidak lancar Tanah yang mempunyai daya serapan air yang buruk. Kian meluasnya permukaan tanah yang tertutup / ditutup. Terjadi perubahan tata air permukaan karena perubahan rona alam yang diakibatkan oleh pemukiman, industri dan pertanian. Tingginya sedimentasi, yang menyebabkan sungai dan parit cepat mendangkal. Permukaan air tanah yang tinggi (daerah datar). Jumlah curah hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga air mengalir pada permukaan. Buruknya penanganan sampah kota serta tidak memadainya infrastruktur pengendali air permukaan. Perubahan / instabilitas iklim yang disertai badai tropis. Penyimpangan iklim yang disebut gejala El Nino dan La Nina, gejala ketidakteraturan dan ekstremitas cuaca. Kenaikan suhu mejadikan gejala El Nino dan La Nina menjadi dominan, dan yang mengacaukan iklim terutama di kawasan Pasifik; Gelombang besar / Tsunami akibat gempa bumi menyebabkan banjir pada daerah pesisir pantai pada wilayah tertentu di tanah air. Telah tidak berfungsinya berbagai jenis kawasan lindung untuk menyerap air akibat ulah manusia, karena besarnya peluang (opportunity sets) bagi perorangan / perusahaan merusak sumber daya alam akibat berbagai fungsi lembaga-lembaga publik yang tidak jalan sebagaimana mestinya.
  3. 3. B. Dampak dari Banjir Dampak primer Kerusakan fisik - Mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal Dampak sekunder Persediaan air – Kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka. Penyakit - Kondisi tidak higienis. Penyebaran penyakit bawaan air. Pertanian dan persediaan makanan - Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen.[4] Namun, dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Pepohonan' - Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas.[5] Transportasi - Jalur transportasi hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orangorang yang membutuhkan. Dampak tersier/jangka panjang Ekonomi - Kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dll C. Pencegahan Banjir Menjaga Kelestarian Alam Salah satu penyebab banjir adalah kelestarian alam yang sudah rusak seperti penebangan pohon dimana-mana. Untuk itu, menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang wajib kita lakukan.Sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Berikut upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sungai. - Melestarikan hutan di hulu sungai. Agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai sebaiknya pohon-pohon atau pepohonan tidak digunduli atau ditebang atau merubahnya menjadi areal pemukiman penduduk. Dengan adanya erosi otomatis akan mambawa tanah, pasir, dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir yang sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. - Tidak membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang secara sembarangan ke kali akan menyebabkan aliran air menjadi mampet. Selain itu sampah juga menyebabkan sungai cepat
  4. 4. dangkal dan akhirnya memicu terjadinya banjir di musim penghujan. Sampah juga membuat sungai tampak kotor, tidak terawat, terkontaminasi, dan lain sebagainya. - Tidak membuang limbah rumah tangga dan industri di sungai. Tempat yang paling mudah untuk membuang limbah industri yang berupa limbah cair adalah dengan membuangnya ke sungai. Limbah yang dibuang secara asal-asalan tentu saja bisa menimbulkan berbagai gangguan masyarakat mulai dari bau yang tidak sedap, pencemaran terhadap air tanah, gangguan kulit, serta masih banyak lagi gangguan kesehatan lain yang merugikan. Menjaga Kebersihan Lingkungan yang kotor dengan menumpuknya sampah dimana-mana menyebabkan aliran air atau bahkan sungai tidak dapat mengalir dengan derasnya/lancar. Hal ini menyebabkan pendangkalan air sungai, sehingga sungai tidak bisa menampung banyak air. Air yang ada tidak bisa mengalir dengan lancar sampai ke laut sehingga terjadilah banjir. Buat Lubang Biopori Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2 dan metan), memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. Cara membuatnya cukup mudah, kita cukup membuat lubang di tanah dengan menggunakan bor tanah. Diameternya cukup 10 cm. Semakin banyak lubang biopori di halaman rumah, kita semakin aman dari bahaya banjir D. Penanggulangan Banjir Banjir yang terjadi dengan waktu yang lama mengakibatkan terganggunya sejumlah besar aktifitas masyarakat. Sejumlah infrastruktur penting menjadi rusak, demikian pula kerusakan biofisik yang diakibatkannya. Korban jiwa dan kerugian materi pun sering mengikuti setiap terjadi bencana banjir. Oleh karena itu perlu dilakukan rekayasa antisipasi bencana banjir, guna meminimalisir akibat dan dampak negatifnya. Cara Penanggulangan tersebut antara lain adalah : Perbaikan sistem DAS, meningkatkan jumlah dan kualitas vegetasi penutup tanah maupun daya tampung jaringan hidrologi DAS. Caranya antara lain dengan menanami kembali kawasan DAS dengan tanaman yang akarnya mampu meretensi air dan melakukan perbaikan bila terdapat penyempitan saluran air atau jaringan hidrologi. Tindakan dalam pengelolaan DAS meliputi bidang-bidang biofisik, pemberdayaan masyarakat, dan
  5. 5. kelembagaan. Dalam perencanaan pengendalian banjir, pemecahannya perlu ditinjau dari sudut pandang kawasan DAS, tidak dapat per daerah administratif yang ada dalam satu kawasan. Pembicaraan harus dilakukan bersama antara pemerintah propinsi, kota/ kabupaten (dinas terkait); Membentuk satuan khusus untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya banjir . Satuan khusus ini dapat terdiri dari gabungan instansi terkait seperti dinas-dinas, kecamatan, desa, TNI/Polri, Satpol PP termasuk juga melibatkan masyarakat secara aktif; Menyediakan dana bencana alam setiap tahun. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negera didunia dengan persentase sekitar 10-12% dari bencana alam yang terjadi di dunia. Meningkatkan akan kesadaran lingkungan : Belajar dari banjir; mempelajari jenis intervensi yang dilakukan manusia yang merusak lingkungan sehingga mengganggu siklus hidrologi; Merumuskan kebijakan agar penduduk hidup dalam batas-batas yang aman dari banjir, genangan. Solusi global untuk mengatasi penyimpangan iklim adalah ikut membantu mengurangi emisi gas dari industri untuk mengurangi 'effek rumah kaca'. Menerapkan manajemen pengendalian tata air permukaan yang berbasis daerah aliran sungai yang kelembagaan yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Sejauh ini perhatian terhadap sistem manajemen seperti ini masih amat rendah. Semua sektor dan tiap wilayah bertindak sendiri untuk mengakali banjir sehingga masalahnya tidak akan pernah terselesaikan; Menerapkan pendekatan manajemen wilayah dan manajemen lingkungan. Karena Indonesia sedang mengalami demokratisasi di mana awal keputusan di ranah publik selalu didahului oleh program partai politik, maka lingkungan hidup seharusnya menjadi program yang penting bagi setiap partai politik. Membangun komitmen mencegah / mengatasi banjir secara berkesinambungan. Air hujan di setiap rumah/bangunan tidak dialirkan ke selokan, tetapi diresap ke dalam tanah atau ke dalam sumur resapan. Dalam hal ini perlu pengaturan / ketentuan pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan, kampanye, dan bimbingan tentang cinta lingkungan secara berkesinambungan, diintensifkan sebagai program pembangunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator, tokoh, dan pemuka masyarakat sebagai sosok anutan, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
  6. 6. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersamasama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan. Stakeholder penanggulangan banjir secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (i) beneficiaries, masyarakat yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung, (ii) intermediaries, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dapat memberikan pertimbangan atau fasilitasi dalam penanggulangan banjir antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang SDA, dan (iii) decision/ policy makers, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumberdaya air. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam program-program pemerintah maka akuntabilitas pemerintah dapat dinilai dari sudut pandang sejauh mana partisipasi masyarakat dan pihak terkait (stakeholder) lainnya dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pembuatan konsep, konstruksi, operasional-pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan. Penentuan dan pemilahan stakeholder dilakukan dengan metode Stakeholders Analysis yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap proses yaitu: (a) identifikasi stakeholder; (b) penilaian ketertarikan stakeholder terhadap kegiatan penanggulangan banjir; (c) penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder; dan (d) perumusan rencana strategi partisipasi stakeholder dalam penanggulangan banjir pada setiap fase 4 kegiatan. Semua proses dilakukan dengan cara mempromosikan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan potensi masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi, serta menyediakan kesempatan untuk ikut bagian dan memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan penanggulangan banjir.
  7. 7. BAB III GAMBAR – GAMBAR
  8. 8. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pada dasarnya apa yang dikemuka di atas bukanlah hal yang baru, karena penyebab dan rekomendasi yang dikemukakan dari waktu ke waktu lebih banyak yang itu-itu juga, tetapi tampaknya senantiasa kurang adanya pembaruan landasan kebijakan yang memungkinkan penyebab-penyebab banjir dapat diminimalkan. Patut disadari bahwa untuk mencegah banjir, apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif kalau tidak ada perubahan perilaku perilaku warga kota khususnya. Banjir memang tanggungjawab kita bersama, tetapi perlu diingat pula bahwa persoalan yang paling mendasar saat ini bukan terletak pada tingkah laku perorangan, tetapi bagaimana mengaktifkan fungsi dan peranan lembaga / institusi terkait sehingga mampu mencegah peluang bagi perorangan / perusahaan untuk merusak sumberdaya alam. Disamping itu komitmen yang jelas dan berkelanjutan dari pemerintah daerah / kota, para wakil rakyat serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengantisipasi terjadinya serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Rencanakanlah instalasi saluran air buangan dan air hujan dengan baik. Buatlah sumur resapan air hujan. Gunakan prinsip konservasi (perlindungan air bawah tanah), biarkan air meresap ke tanah anda, sehingga tidak terbuang percuma ke saluran kota. Dengan ini anda juga membantu mengurangi beban saluran air kota, yang pada akhirnya merupakan langkah kecil kita mencegah banjir Buanglah sampah pada tempatnya.jangan buang di saluran air kota atau sungai-sungai Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan kerangka teori sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder masih sangat kurang. Peran pemerintah masih sangat dominan pada setiap tahapan bencana.Partisipasi masyarakat yang merupakan critical player pada tahapan sebelum bencana memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam proses dan implementasi kebijakan. Tingkat partisipasi terbaik yang terjadi baru pada tingkat consultation. Bahkan pada beberapa kegiatan masih pada tingkat information di mana masyarakat masih sebagai obyek suatu program/kegiatan pemerintah. Partisipasi telah dimulai pada tingkat partnership pada lingkup lingkungan setempat yang dilaksanakan secara spontan. Ketika kegiatan tanggap darurat ketika terjadi bencana, partisipasi masyarakat seimbang dengan stakeholder lainnya. Tingkat partisipasi yang
  9. 9. dicapai adalah partnership baik secara individu maupun dalam suatu kelompok organisasi 2. Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Peraturan daerah yang sudah tersedia terbatas pada kegiatan prevention. Sedangkan kebijakan pada saat bencana menggunakan pedoman- pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahapan rehabilitasi pasca bencana. 3. Peraturan perundangan terutama di daerah masih terbatas. Dengan demikian penegakan hukum juga belum banyak dilakukan. Penegakan hukum hanya dilakukan pada penggunaan lahan secara ilegal dan pelanggaran garis sempadan sungai. 4. Pendanaan untuk penanggulangan bencana masih sangat tergantung dari APBN dan APBD Propinsi maupun Kabupaten/Kota terutama pada tahap prevention dan rehabilitation. Sumber pendanaan dari masyarakat sebagai langkah spontanitas kemanusiaan sudah berkembang untuk tahap tanggap darurat (intervention). Prakarsa swasta dalam pembiayaan program penanggulangan banjir (pada tahapan prevention) sudah dimulai di beberapa daerah.

×