Dokumen tersebut merangkum identifikasi kontrak berdasarkan syarat sah kontrak menurut KUH Perdata, sistematika kontrak menurut Scott J. Burnham, dan unsur-unsur perjanjian. Kontrak yang diidentifikasi berisi perjanjian antara pihak pertama Asman Suhadi dan pihak kedua Safrudin untuk melaksanakan pembuatan lahan repung, yang memenuhi syarat sah kontrak dan unsur perjanjian.

1. Uji Kompetensi Dasar I
Identifikasi Kontrak
Dalam rangka memenuhi tugas UKD 1 Mata Kuliah Hukum Kontrak, kali ini saya
akan mengidentifikasi contoh kontrak yang saya dapat, berdasarkan kriteria berikut ini :
A. Syarat sah kontrak
B. Sistematika kontrak menurut Scott J. Burnham
C. Unsur-unsur perjanjian
A. Syarat Sah Kontrak
Syarat sah kontrak bisa dikaji berdasarkan sumber hukum nasional yaitu KUH
Perdata, maupun berdasarkan hukum kontrak Amerika, yang akan dibahas adalah
menurut KUH Perdata.
1. Menurut KUH Perdata
Berdasarkan KUH Perdata, syarat sah kontrak tercantun dalam pasal 1320, yaitu :
 Adanya kesepakatan antar pihak
 Kecakapan membuat perikatan
 Adanya hal tertentu
 Causa yang halal
a. Adanya kesepakatan
Dalam contoh kontrak (terlampir), melibatkan 2 pihak, yaitu Asman Suhadi,
selaku KASUBAG Perencanaan dan Pelaporan Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kaur, dan Safrudin, selaku DANDIM 0408/BS. Kedua belah pihak
telah menyatakan sepakat mengadakan kontrak pengerjaan lahan dalam
rangka pengembangan pertanian pada lahan kering.
b. Kecakapan dalam Membuat Perikatan
Berdasarkan identitas masing-masing pihak yaitu:
1. Asman Suhadi, sebagai pihak pertama, selaku Pejabat Pembuat
Komitmen, ditunjuk oleh Pemkab Kaur untuk melaksanakan perjanjian,
sesuai Surat Keputusan Nomor 02/12 Januari/2013. Dengan penunjukan
berdasarkan SK tersebut, menegaskan bahwa pihak pertama mampu
melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini mengadakan kontrak.

2. 2. Safrudin, sebagai pihak kedua, menjabat sebagai Dandim 0408/BS, bertin
dak atas nama Komando Distrik Militer 0408 / BS. Sebagai komandan di
kesatuannya, pihak kedua dianggap mampu mengadakan suatu perjanjian,
sehingga memenuhi syarat kedua ini.
c. Adanya objek atau Suatu Hal Tertentu
Dalam surat kontrak (terlampir), baik pihak pertama maupun kedua, sama-sama
memiliki prestasi (dalam pasal 1 dan 2). Dalam kontrak tersebut yang
menjadi prestasi dari pihak kedua adalah melakukan pembuatan lahan repung
kabupaten untuk mengembangkan pertanian, sedangkan pihak pertama wajib
membayar nilai kontrak senilai Rp.500.500.000,- (Lima Ratus Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah).
d. Causa yang Halal
Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan maksud dari causa yang halal, namun
dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa causa yang terlarang adalah
yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut
Hoge Raad, causa adalah apa yang menjadi tujuan para pihak. Dengan
demikian, dapat disimpulkan causa adalah isi dari kontrak itu sendiri. Dalam
kontrak (terlampir), memuat perjanjian kerja pembuatan lahan antara Pemkab
Kaur dengan Kodim 0408 / BS. Pembuatan lahan tersebut dalam rangka
pengembangan pertanian pada lahan kering, oleh karena itu kontrak ini tidak
mengandung unsur-unsur causa yang terlarang, sehingga memenuhi syarat
causa yang halal.
B. Sistematika Kontrak Menurut Scott J. Burnham
Scott J. Burnham mengemukakan bahwa setiap kontrak dibangun dengan
kerangka sebagai berikut:
a. Description of the Instrument
Merupakan bagian pembuka kontrak. Meliputi judul, nomor kontrak, identitas
pihak-pihak terkait, waktu dan tempat penandatanganan, serta kewenangan
masing-masing pihak.
 Judul : Pelaksanaan Swakelola Pembuatan Lahan Repung Kabupaten antara
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kaur dengan Komandan Distrik Militer 0408 / BS.

3.  Identitas para pihak :
1. Pihak pertama :
Nama : Asman Suhadi, SP
NIP : 198008192006041005
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
Alamat : Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan
2. Pihak kedua :
Nama : Safrudin
Jabatan : Komandan Kodim 0408 / BS
NPWP : 00.924.792.5-311.000
Alamat : Jl. Veteran No. 60 Manna, Bengkulu Selatan
 Nomor kontrak : 520 / 20 / BKP / KK / 2013
 Waktu dan tempat : Bintuhan, 23 Januari 2013
 Kewenangan masing-masing pihak :
Pihak pertama bertindak atas nama Pemerintah RI Up. Pemerintah Kabupaten
Kaur berwenang memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan
swakelola lahan (pasal 1), membayar nilai kontrak (pasal 2).
Pihak kedua bertindak atast nama KODIM 0408 / BS, wajib melaksanakan
pekerjaan dari pihak pertama yaitu swakelola lahan rapung (pasal 1), wajib
menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan (pasal 7).
b. Caption
Caption meliputi identitas para pihak, yaitu :
1. Pihak pertama :
Nama : Asman Suhadi, SP
NIP : 198008192006041005
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan
Bertindak atas nama Pemkab Kaur.
2. Pihak kedua :
Nama : Safrudin
Jabatan : Komandan Kodim 0408 / BS
NPWP : 00.924.792.5-311.000

4. Alamat kantor : Jl. Veteran No. 60 Manna, Bengkulu Selatan
Bertindak atas nama KODIM 0408 / BS.
c. Trsansition (Language of Agreement)
Tercantum dalam kalimat, “Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan
kontrak untuk melaksanakan pekerjaan swakelola Pembuatan Lahan repung
Kabupaten kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering yang
pembiayaannya dari DPPA-SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2013 berlandaskan ketetapan-ketetapan dalam Perpres Nomor:
70 Tahun 2012 beserta perubahan-perubahannnya.”
d. Recitals
Merupakan latar belakang diadakannya kontrak. Meskipun tidak tercantum secara
tegas dalam isi kontrak, namun dalam contoh kontrak yang melatarbelakangi
timbulnya kontrak tersebut adalah untuk mengembangkan lahan pertanian.
e. Definitions
Biasanya mencantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini
hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari
pengertian umum. Dalam kontrak tidak dicantumkan.
f. Operative language
Berisi klausul mengenai transaksi kontrak. Dalam contoh kontrak (terlampir)
terdapat dalam pasal 2 tentang nilai kontrak, pasal 8 ayat 2 tentang sanksi dan
denda, serta pasal 13 tentang tata cara pembayaran uang swakelola.
g. Closing
Menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa
mereka akan terikat dengan isi kontrak, tercantum dalam pasal 18.
C. Unsur-unsur Perjanjian
a. Unsur Esensialia
Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, antara lain:
pihak-pihak terkait, kata sepakat masing-masing pihak, dan prestasi kedua
pihak. Dalam hal ini, pihak yang mengadakan perjanjian adalah :
1. Asman Suhadi

5. 2. Safrudin
Adanya kata sepakat, seperti dalam kalimat, “Kedua belah pihak telah
sepakat mengadakan ikatan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan swakelola
Pembuatan Lahan repung Kabupaten kegiatan Pengembangan Pertanian pada
Lahan Kering yang pembiayaannya dari DPPA-SKPD Badan Ketahanan
Pangan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2013 berlandaskan ketetapan-ketetapan
dalam Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 beserta perubahan-perubahannnya.”
Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan dari pihak pertama, sedangkan
pihak pertama wajib memenuhi nilai kontrak sesuai kesepakatan (pasal 7).
b. Unsur Naturalia
Unsur ini merupakan unsur yang terdapat dalam undang-undang , namun
dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifatnya tidak memaksa. Dalam
contoh (terlampir) terdapat dalam pasal 8 ayat 3, dimana kedua pihak sepakat
mengabaikan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata tentang pembatalan kontrak.
c. Unsur Accidentalia
Unsur accidentalia merupakan ketentuan yang disepakati untuk ditambahkan
ke dalam perjanjian oleh para pihak. Dalam contoh kontrak tidak ditemukan.

6. HUKUM KONTRAK
UJI KOMPETENSI DASAR I
IDENTIFIKASI KONTRAK
Oleh :
Nama : Rismawan Yuda P.
NIM : E0013351
Kelas : C
Partner :
Nama : M.R.F. Izzata Laxamana
NIM : E0013276
Kelas : C
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014