contoh Rpp kurikulum 2013

  • 23,404 views
Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • mksh mas bro
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
23,404
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
699
Comments
1
Likes
13

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) SATUAN PENDIDIKAN : SMKN 1 BOGOR KELAS / SEMESTER : X / 1 MATA PELAJARAN : PPKN TOPIK : MENGANALISIS BENTUK BENTUK NEGARA PERTEMUAN KE : 1 WAKTU : 2 X 45 MENIT A. KOMPETENSI INTI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 2. Menghayati, mengamalkan, perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab,peduli (gotong royong),bekerjasama,toleran, damai,santun, responsive dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas menempatkan diri sebagaicerminan bangsa dalam pergaulan dunia, 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual,konseptual,procedural, berdasarka rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan tehnologi,seni,budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan,kenegaraan dan keberadaban terkait penyebab fenomen dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kifik sesuai dengan kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah,menalar dan menyaji dalam konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan. B. KOMPETENSI DASAR 1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • 2. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan UUD 1945 4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan UUD 1945 NKRI C. Indikator pncapaian Kompetensi 1. Menganalisis bentuk-bentuk Negara dan pemerintahan 2. Menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia 3. Menjelaskan macam-macam kedaulatan Negara D. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk Negara dan pemerintahan 2. Siswa mampu membedakan pelaksanaan sistem pemerintahan Presidensial dan parlementer 3. Siswa mampu menyebutkan macam = macam bentuk kedaulatan Negara E. Materi pembelajaran Bentuk-Bentuk kenegaraan 1. Bentuk Negara dan pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945 2. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Pendekatan / strategi / metoda pembelajaran 1. Pendekatan : Scientific 2. StrategI : Discovery / Inquiri 3. Metoda : Diskusi presentasi 4. Model : Model pembelajaran berbasis masalah ( Problem Based Learning ) 4.1. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 4.2. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata ( real world ) F. Media, alat, dan sumber pelajaran 1. Video, laptop, projector 2. Internet 3. Hand Out 4. Kliping tentang bentuk-bentuk Negara 5. Lembar pengamatan
  • 3. 6. Kertas 7. Alat Tulis G. Sumber belajar 1. Buku PPKN untuk kelas X oleh Budiyoso, penerbit Erlangga Jakarta 2. Buku PPKN untuk kelas X oleh kokom komalasari penerbit Armico Bandung 3. Perpustakaan H. Kegiatan pembelajaran Kegiatan pendahuluan ( 10 menit ) Memberikan Stimultan, guru menayangkan video tentang bentuk- bentuk Negara didunia Kegiatan inti ( 50 menit ) Pembahasan tugas dan identifikasi masalah - Mengamati : Siswa mengamati berbagai bentuk Negara dan pemerintahan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 NKRI dari berbagai sumber belajar yang relevan - Menanya (20 menit): Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk- bentuk Negara yang sesuai dengan UUD 1945 NKRI dari berbagai sumber belajar yang relevan - Mengeksplorasi : Siswa mengumpulkan data tentang bentuk-bentuk Negara dan pemerintahan di dunia - Mengasosiasi : Siswa menganalisis dan mengumpulkan informasi atau data serta membuat hubungan antara bentuk Negara dan sistem pemerintahan dengan lingkungan sosial dan alam - Mengkomunikasikan : Mempresentasikan hasil analisis simpulan tentang bentuk Negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam benuk lisan, tulisan, gambar atau media lainnya - Penutup (10 menit) : Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan tentang bentuk Negara dan sistem pemerintahan
  • 4. I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 1. Teknik Tes tertulis 2. Bentuk Penilaian sikap dan psikomotorik a. Instrumen penilaian sikap (penilaian proses) - metode : bentuk instrument - sikap : lembar pengamatan tentang aspek proaktif dan anggung jawab - tes unjuk kerja : menilai kemampuan diskusi atau presentasi dengan menyajikan bentuk Negara dan sistem pemerintahan - penilaian produk : menilai laporan dan bahan presentasi tentang macam-macam bentuk Negara dan sistem pemerintahan - tes tertulis : menilai kemampuan kognitif tantang macam-macam bentuk Negara dan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Nilai = jumlah perolehan skor x 100 Jumlah soal 2  Instrument penilaian : a. Instrument sikap (PENILAIAN PROSES) No. Nama siswa proaktif Tanggung jawab BT MT MB MK BT MT MB MK
  • 5. b. PEDOMAN PENILAIAN SIKAP Aspek Deskripsi 1. Proaktif 1. BT (belum tampak) jika menunjukan sama sekali tidak ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis 2. MT (mulai tampak) jika menunjukan sudah ada usaha ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis tetapi masih sedikit dan belum ajeg atau konsisten 3. MB (mulai berkembang)jika menunjukan sudah ambil berkomunikasi lisan maupun tulis dengan frekuensi cukup sering dan mulai ajeg atau konsisten 4. MK(membudaya) jika menunjukan sudah ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis secara terus menerus ajeg atau konsisten 2. Tanggung jawab 1. BT (belum tampak) ) jika menunjukan sama sekali tidak ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis 2. MT (mulai tampak) jika menunjukan sudah ada usaha ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis tetapi masih sedikit dan belum ajeg atau konsisten 3. MB (mulai berkembang) jika menunjukan sudah ambil berkomunikasi lisan maupun tulis dengan frekuensi cukup sering dan mulai ajeg atau konsisten 4. MK (membudaya) jika menunjukan sudah ambil bagian dalam berkomunikasi lisan maupun tulis secara terus menerus ajeg atau konsisten c. INSTRUMEN UNTUK KERJA (PSIKOMOTORIK) No. Aspek yang dinilai Skor Keterangan 1 Materi presentasi 2 Manajemen waktu (10menit) 3 Menjawab pertanyaan 4 Penampilan 5 Kreatifitas dan inovatif
  • 6. No. Aspek yang dinilai Rubik 4 Materi presentasi Kesesuaian materi (4), cukup sesuai (3), kurang sesuai (2), tidak sesuai (1) 3 Manajemen waktu (10menit) Kurang dari 10menit (4), >= 5-7menit (3), 8-10menit (2), >= 11menit (1) 2 Penampilan Kesesuaian materi (4), cukup sesuai (3), kurang sesuai (2), tidak sesuai (1) 1 Kreatifitas dan inovatif Sangat kreatif dan inovatif (4), cukup kreatif (3), kurang kreatif (2), tidak kreatif (1)
  • 7. Bogor, Juli 2013 Guru Bidang Keahlian Bidang Waka Pendidikan ( Dra. Sri Handayani) ( Yusup Saepulloh S.Pd ) Mengetahui Kepala SMKN 1 Bogor ( Drs. Uus Sukmara MMPD) LAMPIRAN 1. Bentuk Negara yang baku ada dua yaitu kesatuan dan serikat. Indonesia pernah mengalami keduanya, Apa alasannya? Bedakan kedua bentuk tersebut dan jelaskan mengapa Negara Indonesia memilih benyuk Negara kesatuan dan bukan serikat! Berikan penjelasan singkat! Nilai : Paraf guru : Nama : Kelas :
  • 8. LAMPIRAN 2. Negara Indonesia pernah mengalami berbagai perubahan bentuk Negara, sebelum akhirnya menjadi Negara kesatuan RI. Coba cari hikmah apakah yang dapat diambil dari perubahan bentuk-bentuk Negara yang pernah berlaku di Indonesia! Nilai : Paraf guru : Nama : Kelas : LAMPIRAN 3. RINGKASAN MATERI *BENTUK NEGARA * Istilah bentuk Negara lazimnya menunjuk pada perbedaan Negara dilihat dari susunannya, yaitu menunjuk pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Negara kesatuan adalah Negara bersusunan tunggal. Dalam Negara tersebut hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat baik didalam maupun keluar. Pemerintah tersebut adalah pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah Negara. Tidak ada bagian wilayah dari Negara tersebut yang berstatus sebagai Negara. Wilayah-wilayah yang berada dalam Negara tersebut hanya berstatus sebagai daerah. Negara serikat adalah Negara bersusunan jamak. Dalam Negara tersebut ada wilayah yang juga berstatus sebagai Negara. Wilayah tersebut biasa disebut sebagai Negara bagian. Dalam Negara serikat, urusan yang menyangkut keseluruhan Negara atau kepentingan nasional umumnya diserahkan kepada pemerintah serikat/federal. Sedangkan urusan yang menyangkut masing-masing Negara bagian ( state ) diserahkan kepada masing-masing Negara bagian tersebut. Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebutan resmi Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 konstitusi UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebutan NKRI menunjukkan tiga segi fundamental mengenai Negara Indonesia yaitu
  • 9. 1. Dilihat dari segi susunannya Indonesia adalah Negara kesatuan, (2) dilihat dari segi pemerintahannya Indonesia adalah Negara republic, (3)Dilihat dari segi sistem pemerintahannya Indonesia adalah Negara demokrasi. Keputusan pemilihan bentuk pemerintahan republic dicapai dalam siding BPUPKI pada tanggal 10 juli 1945, sedangkan mengenai bentuk Negara kesatuan, keputusan dicapai pada tanggal 11 juli 1945. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer yaitu sistem pemerintahan yang menggunakan kabinet para menteri bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen yang diketuai oleh Perdana menteri.