2 pemahaman terhadap_agroindustri_dgrims
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

2 pemahaman terhadap_agroindustri_dgrims

  • 459 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
459
On Slideshare
459
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 2.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI2.1.1 Definisi Agro IndustriBanyak definisi yang pernah dikemukakan tentang Agro Industri. Beberapa diantaranya:a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono)b. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang. Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil budidaya pesisir dan laut (Ngangi, E.L.A. 2001)2.1.2 Prinsip-prinsip Agro industriWibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan denganmemperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah,2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan,3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan, PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 1
  • 2. 4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis,5) Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapatmeningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaanpembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologitepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yangoptimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agarmodel pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaansumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-asetuntuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.2.1.3 Tujuan & sasaran Agro industriTujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasilpertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkanuntuk:(a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra- sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,(b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan(c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri (www.litbang.deptan.go.id)2.2 PEMAHAMAN DASAR KAWASANSetelah memahami spesifikasi substansi dan konteks pembahasan, pemahaman penting berikutnyayang perlu disepakati dan diketahui Pihak Konsultan adalah pemahaman terhadap Kawasan.2.2.1 Ruang Lingkup Perencanaan Tata RuangLingkup perencanaan secara umum sangat luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan, salahsatunya ruang. Ruang yang dimaksud dapat merupakan kota atau wilayah, termasuk semua aspekyang terdapat di dalamnya. Perencanaan yang terkait dengan ruang disebut sebagai perencanaan tataruang. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 2
  • 3. Ruang lingkup perencanaan tata ruang terdiri dari lingkup teritorial dan ruang lingkup substantif.Ruang lingkup teritorial akan mencakup luas kawasan perencanaan dari segi perwilayahan, sedangkanruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan.2.2.2 Ruang Lingkup TeritorialTeritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berkaitandengan pengertian dan batasan wilayah. Beberapa pengertianterminologi mengenai ‘teritori’ dalam perencanaan wilayah dan kotaadalah : Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang Lingkup wilayah (teritorial) teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan merupakan salah satu yang penting dalam perencanan tata ruang perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu. Daerah adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu seperti provinsi, kabupaten dan kota. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional yaitu memiliki perwatakan tersendiri, misalnya kawasan industri, kawasan pusat kota, kawasan perdagangan, dll.2.2.3 Ruang Lingkup SubstantifDari segi substantif, perencanaan wilayah dan kota menyangkut tiga lingkup perencanaan yaituperencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik selalu dikaitkandengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang. Perencanaan Sosial (Social Planning) adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan sosial merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, misalnya rencana pengembangan pendidikan, kependudukan, kelembagaan, dan lain-lain PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 3
  • 4. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan ekonomi. Produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional, nasional, dan lain-lain. Perencanaan Fisik (Physical Planning) adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. Untuk perencanaan wilayah dan kota, perencanaan fisik dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik meliputi perencanaan tata ruang, tata guna lahan, perencanaan prasarana dan sarana fisik.Ketiga ruang lingkup substansi tersebut tidak terlepas satu sama lain dalam suatu prosesperencanaan.2.3 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PERTANIAN (AGROPOLITAN)Dalam kaitannya dengan kawasan agro industri tersebut, maka Pihak Konsultan memandangpentingnya memahami konsep agropolitan dalam pengembangan kawasan dan bagaimanamewujudkan konsep tersebut ke dalam struktur dan pola keruangan.2.3.1 Agropolitan sebagai Alternatif Konsep Pengembangan KawasanMunculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konseppembangunan dimasa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang sepertiIndonesia, melalui strategi industrialisasi dan Agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat,ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan perdesaan yangberbasis pertanian dengan kawasan Agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Ciri-ciri darikonsep agropolitan ini meliputi:(a) merupakan sebuah skala geografi yang kecil;(b) memiliki kemandirian (self-sufficiency dan self-reliance) tingkat tinggi didalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang didasarkan kepada tindakan partisipasi dan koperatif di tingkatan lokal;(c) diversifikasi tenaga kerja perdesaan yang meliputi baik kegiatan pertanian maupun non- pertanian; PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 4
  • 5. (d) merupakan fungsi-fungsi perindustrian perdesaan dan Agroindustri yang memiliki keterkaitan dengan struktur ekonomi dan sumberdaya-sumberdaya lokal dan(e) penilaian dan pemanfaatan teknologi-teknologi dan sumberdaya lokal (Ruben G. Mercado, 2002 : hal.14).Menurut pemikiran Friedmann (1975), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dandistrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatanpenduduk rata-rata 200 jiwa per km2. Efisiensi usaha tani akan terjadi apabila diiaksanakan onedistrict one commodity. Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk10.000 – 25.000 jiwa.2.3.2 Konsep Struktur Ruang Kawasan AgropolitanSalah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan secaraspasial pada saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yangsating membutuhkan dan bersifat interdependensi. Keterkaitan dan interdependensi menurut MikeDouglass (1998) menempatkan fungsi kota sebagai pusat transportasi dan perdagangan pertanian,sedangkan fungsi desa sebagai produksi dan produktivitas pertanian. Desa dan kota merupakan satukesatuaan muatan fungsional wilayah yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi(komplementer).Menurut Antonius Tarigan (2003) pendekatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan wilayahperdesaan juga dapat menaikkan nilai tukar produk/jasa masyarakat perdesaan melalui : (1) upayamemindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambahproduk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan modal, sarana produksi danpelatihan; (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat untukmengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembanganproduk/jasa secara spesifik; (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat perdesaanterhadap faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana danprasarana.Pembangunan agropolitan yang terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan sistem ruang terencanayang berperan didalam melayani dan menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi darimanusianya. Sistem ruang ini membentuk keterkaitan antar lokasi-lokasi secara berhirarki(berjenjang) berupa struktur ruang agropolitan. Menurut ESCAP (1979 : hal. 63) jenjang pusat-pusatyang melayani wilayah pembangunan pertanian terdiri dari kota regional (regional city), kota distrik PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 5
  • 6. (district town), dan kota lokal (local town). Masing-masing pusat ini memiliki fungsi yang didasarkankepada kemampuan melayani sejumlah ukuran penduduk. Apabila dikaitkan dengan konsep secondarycities pemikiran Rondinelli, maka kota kedua tersebut adalah kota distrik. Rondinelli dan Ruddle(ESCAP, 1979 : hal 65) mengemukakan bahwa kota distrik merupakan saluran utama didalammemenuhi kebutuhan dasar barang dan jasa penduduk (petani) sebagai pengganti dari hasil-hasilpertanian yang mereka jual. Dalam konsep agropolitan, kota kedua ini dapat dianggap sebagai lokasipusat-pusat pelayanan pertanian dan perdesaan atau pusat agropolitan. Pusat agropolitan bersamadengan unit-unit pengembangan (setingkat kecametan) membentuk satu kawasan agropolitan,dimana masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut (Douglass, 1986; diambil dari Ruchyat DeniDjakapermana, 2003 : hal. 7). Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:a. Pusat pedagangan dan transportasib. Penyedia jasa pendukung pertanianc. Pasar konsumen produk non-pertaniand. Pusat industri pertanian (agro-based industry)e. Penyedia pekerjaan non pertanianf. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupatenUnit-unit kawasan pengembangan, berfungsi sebagaia. Pusat produksi pertanianb. Intensifikasi pertanianc. Pusat pendapatan perdesaan dari permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertaniand. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian2.4 KAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNANRencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tataruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkanfungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara keseluruhan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 6
  • 7. Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program / proyek -proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untukmengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan. Gambar 2.1. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan di Indonesia Pemasaran hasil Permodalan/ Teknologi/ Pertanian sarana pertanian/ investasi Sarana Pertanian, Kaji Teknologi Pengolahan Jasa Agribisnis penunjang Lembaga Permodalan Balai Penyuluhan Agribisnis Pembangunan (Agribisnis) Pasar Hasil Pertanian L a h a n p e rta n ia n (d e s a -d e s a P e rm u k im a n te r m a s u k h in te rla n ) y a n g m e m a s o k p ro d u k d id a la m n y a te r d a p a t k e le m b a g a a n s e g a r d a n ju g a p ro d u k o la h a n d a n p e ta n i y a n g in o v a tif h a s il p e r ta n ia n . P u s a t A g ro p o lita n P r a s a ra n a ja la n Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, Departemen Pertanian, 2003Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional digariskandalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini kemudian diturunkan dalam suatuprogram pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan Tahunan (PROPETA).Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya rencanapembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS).Poldas dirinci ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah/lima tahun, yakni ProgramPembangunan Daerah (PROPEDA). Program jangka menengah ini selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Ketiga dokumen perencanaan inimenjadi referensi pokok dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 7
  • 8. Pada pembangunan di daerah (kota/kabupaten), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota(RTRWK) merupakan dimensi ruang dari Poldas dan Propeda, serta menjadi acuan bagi penyusunanRepetada. Poldas dan Propeda memuat arahan kebijakan pengembangan sektor-sektor, sementarapengembangan sektor memerlukan ruang sebagai wadah kegiatannya. Dengan demikian, rencanatata ruang akan terkait langsung dengan Poldas dan Propeda, dengan arahan ruangnya secaralangsung (untuk sektor tertentu) maupun tidak langsung. Kebijaksanaan tata ruang dalam Poldas danPropeda masih bersifat makro (berupa struktur) dan belum dapat memberikan arahan pemanfaatanruang secara definitif. Dengan rencana tata ruang, maka investasi atau kegiatan pembangunan dapatdiarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata ruang dapat menjadi acuan bagiketerkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di wilayah perencanaannya, maupunacuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan pemanfaatan ruang. Dengan kata lain,rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang merupakan penjabarandari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan.2.5 PROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANGRencana tata ruang kota merupakan produk pertama dan utama dari rangkaian kegiatan penataanruang kota. Tujuan utama dari dokumen rencana ini adalah memberi acuan/pedoman bagipembangunan sektoral Agroindustri beserta sistem prasarana penunjang pembangunan sektoralAgroindustri dan sistem pelayanan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan kota secara efesien,efektif dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana tata ruang kota disusunberdasarkan kebutuhan manajemen Agroindustri dalam mengarahkan pembangunan kota. Secaradiagramatis, alur informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan rencana tata ruang kotatersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.2Secara garis besar, proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan langkah-langkahsebagai berikut :1. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi hankam.2. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan.3. Perumusan rencana tata ruang.4. Penetapan rencana tata ruang. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 8
  • 9. Gambar 2.2. Alur Informasi Perumusan Rencana Tata Ruang RENSTRA GBHN PROPENAS NASIONAL RTRWN PROPEDA RENSTRA PROPINSI PROPINSI RTRWP PROPEDA RENSTRA RTRW KOTA/KAB. KOTA/KAB. KOTA/KAB. RUTR, PJM RDTR, RTR PENGESAHAN PERDA KOTA/KAB. KAW. REPETA RAPBD KOTA/KABSecara teknis proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan tahapan / prosedursebagai berikut :• Kompilasi data dan informasi. Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja kota yang bersangkutan serta berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, antara lain meliputi : kebijakan-kebijakan pada berbagai tingkatan (nasional, regional dan lokal) yang mempengaruhi perkembangan kota, aspek kependudukan, aspek perekonomian kota, aspek sumber daya alam, dan aspek sarana / prasarana pelayanan kota.• Analisa data/informasi. Bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai perilaku perkembangan kota, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini dilakukan analisa secara komprehensif terhadap komponen-komponen dinamika kota yang mempengaruhi perkembangan kota. Kegiatan analisa ini juga bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kendala-kendala pembangunan kota serta potensi-potensi yang dimiliki kota, dalam upaya untuk dapat mengantisipasi sekaligus mengakomodasi perkembangan kota yang akan terjadi. Dalam hal ini, intuisi perencana juga berperan dalam mengamati kecenderungan perkembangan kota. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 9
  • 10. • Perumusan rancangan rencana. Setelah perilaku perkembangan kota dapat dipahami, khususnya perilaku perkembangan kota di masa yang akan datang, serta daya dukung kota yang tersedia, maka dilakukan perumusan rancangan kebijakan penataan ruang, baik yang bersifat umum maupun spesifik untuk setiap sektor pengembangan kota.• Perumusan rencana. Rumusan rancangan rencana yang telah dibuat diinformasikan kepada masyarakat kota melalui pelaksanaan Seminar Pembahasan Rancangan Rencana Tata Ruang Kota. Melalui seminar ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan rencana yang telah dirumuskan. Perumusan rencana kota dilakukan dengan mengakomodasi tanggapan dan masukan yang diperoleh tersebut, melalui proses penyempurnaan rancangan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Diharapkan rumusan rencana tata ruang kota tersebut dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan kota.• Pengesahan / penetapan rencana. Agar rencana tata ruang yang telah dirumuskan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dukungan politis serta dipatuhi oleh semua pihak, maka rumusan rencana tata ruang kota tersebut perlu disahkan dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan kota yang patut untuk dipatuhi. Dalam hal ini, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam Sidang DPRD, Kepala Daerah dapat meminta para perencana yang telah menyusun rencana tata ruang kota tersebut, untuk menyampaikan penjelasan secara lebih lengkap tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perumusan rencana tersebut.2.6 PEMAHAMAN MASTERPLAN KAWASAN AGROINDUSTRI JAMBI (JAIP)A. Fungsi RencanaMasterplan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan,bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan danlingkungannya. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 10
  • 11. B. Manfaat RencanaManfaat Masterplan adalah sebagai pedoman untuk:• pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;• penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;• penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;• jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.C. Muatan Rencana1) Rencana tapak pemanfaatan ruang, meliputi: a. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling); b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan; c. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan Agroindustri hingga pedestrian dan jalan setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan; d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan; e. Rencana ruang hijau dan penghijauan.2) Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi: a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan; c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan; d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan, pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.3) Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi: a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan; PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 11
  • 12. b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah; c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan; d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).D. Proses PerencanaanDalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan arahpengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan masterplan.1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan kawasan Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya; Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban heritage, kota tepi air, dsb.2. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi; - Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi; - Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan: PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 12
  • 13. kebutuhan ekstensifikasi; kebutuhan intensifikasi; perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. - Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana.3. Perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.4. Penetapan rencana teknik ruang kawasan Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan Agroindustri yang cukup tinggi, maka Masterplan Kawasan Agroindustri yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Masterplan Kota/Kabupaten.2.7 PEMAHAMAN TERHADAP RPJM PROVINSI JAMBI2.7.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAHSesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi,misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun.Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalamAgenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harusdicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 13
  • 14. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkanVISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu JAMBI MAMPU, MAJU DANMANDIRI. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima)MISI PEMBANGUNAN yaitu :Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, yaitu :1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.5. Peningkatan perlindungan masyarakat2.7.2 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHDi dalam mendukung terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebutmaka didukung oleh 3 pilar utama, yaitu :1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN Guna menjamin efektivitas dan efisiennya jalan pemerintahan dalam mencapai visi serta menjalankan misi yang telah ditetapkan maka harus dimulai dari adanya jaminan pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari KKN. Setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai dengan jalur dan tepat mencapai sasaran tanpa adanya distorsi dalam proses pengimplikasiannya.2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan Peningkatan kualitas dan pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia daerah merupakan modal utama sebagai penggerak pembangunan Provinsi Jambi. Penguasaan atas potensi, permasalahan, serta kemampuan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu, kemampuan sumber daya manusia Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 14
  • 15. 3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaserelasikan Roda Pembangunan. Penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dalam mengakserelasikan roda pembangunan merupakan pilar pembangunan Provinsi Jambi. Peningkatan nilai ekonomi, minimalisasi ketergantungan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah merupakan dampak langsung dari pengoptimalisasian sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan ekonomi.2.7.3 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) AGENDAPEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu :1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi 1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas 1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja 1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri 1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD 2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah 2.1. Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan 2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian 2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daera dan Kawasan 2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 15
  • 16. 3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas 3.1. Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas 3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan 3.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas 3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahrga 3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak 3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik 4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab 4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi 4.4. Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah 4.6. Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat2.7.4 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAHNeraca PerdaganganDengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi regional dan nasional yang didorong olehpelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomiserta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingandi pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi dalam periode 2006-2010diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas,khususnya minyak bumi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal inikarena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitasproduksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahunmendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2005. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 16
  • 17. Laju InflasiDalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7,25persen pada tahun 2004 menjadi 3,0 persen pada tahun 2010. Perkiraan tersebut didasarkan dengansasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhanekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melaluipenyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiahrelatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampumengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melaluiinvestasi baik PMDN maupun PMA.Keuangan DaerahAda dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di ProvinsiJambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya.Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiJambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisalebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagihasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah.Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansiyang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yangberasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal inimenunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan danpembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawaiberupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode1999/2000 - 2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada sisi pendapatandaerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, danaperimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yangmeningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun1999/2000 – 2003 terealisir sebesar 100% dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 17
  • 18. daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yangsah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan.Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79% dan yang terkecil dialami padatahun 1999/2000, yaitu sebesar 119,86%, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi danekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yangbaik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal.Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (Incremental CapitalOutput Ratio) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi,atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untukmenciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR makapemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien.Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensikegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakanmengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICORt-1 diperkirakan sebesar 4,0; kemudian menurunmenjadi 3,3 dalam tahun 2010.Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp50,71 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 23,5 persen per tahun. Peranan investasimasyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun2004 menjadi 24,4 persen PDRB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah provinsidan kabupaten diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periodeyang sama. Jumlah investasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2010diperkirakan sekitar Rp 23 triliun.Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai dari tabungan masyarakat baik melalui investasifasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDNmaupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai tempat investasi yangmenguntungkan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 18
  • 19. Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yangkonsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perluusaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupuninternasional.Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di ProvinsiJambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalahdengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disampingmenciptakan suasana yang kondusif dan stabil.Jika kekurangan investasi tersebut tidak bisa ditutupi, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi akan rendah(jauh dibawah target) yang pada gilirannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinanpun akanbertambah. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan bersama, oleh karena itu mari kita dukungpeningkatan investasi swasta (dalam dan luar negeri) ke Jambi, karena sebenarnya para investorterutama asing sudah menuggu, untuk masuk ke Jambi.Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupunmasyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinyapengeluaran rutin, Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabunganmasyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankandaerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkanantara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dandana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeridiharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatanpenerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahanpencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkaitkeagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.2.7.5 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH2.7.5.1 Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro DaerahKerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuanekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2006 – 2011, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yangtelah dituangkan dalam ketiga agenda pembangunan, dan pembiayaan pembangunannya. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 19
  • 20. 2.7.5.2 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-MigasSelang waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan 1993menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanyasebesar 2,90% tetapi tahun 2004 telah mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,42% atau dalamkurun waktu 6 tahun tersebut laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4,72%pertahun, selama periode 1999-2004. Namun pertumbuhan tersebut secara rata-rata 38 persenberasal dari sektor primer, sehingga efek multipliernya (multiplier effect) kepada masyarakat relatifkecil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,42 persen, berasal dari kontribusi sektor primersebesar 39 persen, sehingga peranan sektor primer masih relatif besar dalam mendorongpertumbuhan ekolnomi.2.7.5.3 Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan KerjaKebijakan dalam ketenagakerjaan di arahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapanganpekerjaan, baik pada sektor formal maupun informal dimana terdapat kondisi yang kondusif danprospektif baik dari sisi tenaga kerja maupun pengusaha.Untuk mencapai hal tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan :1. Menciptakan dinamika pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK.2. Menciptakan kesempatan kerja melalui proyek yang memiliki keterkaitan kedepan maupun kebelakang terhadap sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta yang berinvestasi. Disamping aspek stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kepastian hukum, hal yang terkait dengan yang mempengaruhi biaya produksi juga perlu menjadi perhatian (insentif bebas pajak, kawasan berikat)3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki spesialisasi/kejuruan dan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan pasar pada tingkatan diploma (Diploma agribisnis, kehutanan, perikanan, industri)4. Melakukan revisi dan reorientasi berbagai program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Utamanya program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 20
  • 21. 5. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja.2.7.5.4 Peningkatan Daya Saing AgroindustriArah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing agro-industriadalah sebagai berikut :1. Upaya peningkatan kinerja daya saing agro-industri secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing agro-industri yang ingin diwujudkan.2. Perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki.3. Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.4. Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar dari 5,0 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor agro-industri perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.5. Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di masingmasing sub-sektor yang telah ditetapkan.6. Kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi perlu ditingkatkan melalui pengamanan pasar daerah dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor.7. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan agro-industri ditetapkan pada beberapa subsektor yang antara lain: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar daerah dan dalam negeri; (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor.8. Berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolahan kelapa sawit; (3) industri kerajinan kayu (termasuk rotan dan bambu); (4) industri PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 21
  • 22. pengolahan karet dan barang karet; (5) industri pulp dan kertas;dan (6) industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan.9. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dengan menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah.10. Mengembangkan pendekatan yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.11. Mendorong pengembangan lembaga informasi dan komunikasi untuk mempermudah para investor berinvestasi serta mengembangkan mitra usaha antara pengusaha kecil, menengah dan investor.12. Upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk masing- masing prioritas. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam strategi daerah (dinas/instansi) yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries.Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima)program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatankapasitas infrastruktur.Program-program penunjang, yaitu :(A) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM,(B) Peningkatan standarisasi produk agro-industri,(C) Peningkatan kemampuan teknologi industri,(D) Penataan struktur industri, dan(E) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.1. Pengembangan Agribisnis )* Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas, khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri dan (2) memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 22
  • 23. 1. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai dengan daya dukung wilayah; 2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan; 3. Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian; 4. Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif; 5. Mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri; 6. Memfasilitasi dan mendorong usaha milik daerah yang berskala besar untuk berperan aktif dalam pengembangan agribisnis; 7. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga informasi, penyuluhan, investasi, laboratorium pengawasan mutu barang serta pelayanan lainnya; 8. Meningkatkan dan mengembangkan riset di bidang pertanian dan industri; dan 9. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah dan antar negara.2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur )* Program ini bertujuan untuk mendukung segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan agro-industri. Sehingga dengan demikian upaya menumbuhkembangkan agro-industri bukan merupakan program yang berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan bergantung satu sama lain dengan berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi : 1. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana transportasi (darat, laut dan udara); 2. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana infomasi dan komunikasi; 3. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana investasi; 4. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan serta pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral; dan 5. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana permodalan. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 23
  • 24. A. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian dan industri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan industri yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global. Sejalan dengan itu juga akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi para petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : 1. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian; 2. Memberdayakan kembali keberadaan para penyuluh lapangan pertanian dan memberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas termasuk dalam mementukan wilayah kerja; 3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi; 4. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat tani; 5. Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) daerah; 6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja; 7. Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan di daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kinerja pertanian dan industri; dan 8. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.B. Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2) meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negeri, dan (3) memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen. Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri terutama mencakup : 1. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan standardisasi daerah yang berkenaan dengan produk agro-industri; 2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembukaan cabang untuk daerah Jambi untuk produk agro-industri; 3. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/lapangan) untuk mendapatkan produk yang sesuai standar yang diinginkan; dan 4. Meningkatkan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 24
  • 25. C. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mencipta, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang, rancang produk baru, maupun proses produksi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi antara lain : 1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi; 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); 3. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (compliance) dengan standar internasional; 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran dan penetapan, standardisasi, pengujian, dan kualitas (MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality); 5. Mengembangkan klaster industri berbasis teknologi; dan 6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah.D. Penataan Struktur Industri Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah harus melakukan upaya- upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good corporate governance) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup : 1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait; 2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait; PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 25
  • 26. 3. Mengembangkan industri penunjang dan industri terkait terutama dalam menetapkan kesepakatan akan kebutuhan dan kontribusi masing-masing; 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil sesuai kebutuhan; 5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan 6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster industri dari berbagai daerah.E. Optimalisasi Administrasi Dan Insentif Perpajakan Program ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima dan berbagai kemudahan bagi upaya-upaya penanaman modal dalam mengembangkan agro-industri, terutama yang berhubungan dengan administrasi (birokrasi) dan perpajakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan reformasi perpajakan dan reformasi kepabeanan serta program pengembangan kelembagaan keuangan yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor agro-industri.2.7.5.5 Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan MenengahInstrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melaluipengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan tarafhidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian diProvinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memilikikecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitudengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektorindustri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkatsebesar 7,55 milyar.Hal yang perlu menjadi perhatian dari peranan yang besar oleh UMKM dan Koperasi tersebut adalahadanya ketimpangan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Bila ini terusdibiarkan maka tujuan dari pengembangan UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan taraf hiduprakyat banyak menjadi terkendala. Karena yang ditemui adalah terjadinya ketimpangan pendapatan PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 26
  • 27. yang semakin melebar. Hal ini terindikasi lebih besarnya angka multiplier pendapatan pengusaha(0,83) dibandingkan pendapatan tenaga kerja (0,80).Pemahaman yang diperlukan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi berikutnya adalahperkembangan yang terjadi pada UMKM dan Koperasi harus memberi dampak positif terhadappendapatan pemerintah. Dalam artian, perkembangan pada UMKM dan Koperasi secara ideal harusdisertai dengan peningkatan pendapatan pemerintah. Kondisi ideal seperti ini baru dalam tahappengupayaan di Provinsi Jambi.2.7.5.6 Peningkatan Pembangunan InfrastrukturPembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastrukturmerupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulangpunggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikandan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpentinguntuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman,antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya airberkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 27