Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan

NPWP dan PPh bagi WP OP Karyawan

Tax Briefing Materials for Individual Taxpayer

Prepared by : Triyani Budianto, S.E., BKP

NPWP bagi WP OP Karyawan

NPWP

APA ITU NPWP?

SIAPA YANG WAJIB BER-NPWP?

APA MANFAAT BER-NPWP?

BAGAIMANA CARANYA?

Apa sih NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP

Fungsi NPWP

Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.

Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam surat setoran pajak (SSP)

Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan. Misal :

-Dokumen Import (PPUD/PIUD)

-Dokumen Eksport (PEB)

-Pembukaan Rekening giro

-Pengajuan Kredit ke Bank

-dll

Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

SIAPA YANG WAJIB Ber-NPWP?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif *) wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP

SIAPA yang Wajib Ber-NPWP?

Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Termasuk WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan

Bagaimana Caranya?

Isi formulir pendaftaran & Tandatangani

Lampirkan KTP/KK

Pendaftaran dilakukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.

Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui pemberi kerja

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan oleh DJP

Sanksi tidak mendaftarkan diri

Setiap orang yang dengan sengaja :

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Apa yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP ?

Simpan NPWP baik-baik

Beritahukan/ berikan salinan ke petugas penggajian (Bagian HRD/Pajak) di perusahaan tempat bekerja

Cantumkan NPWP dalam setiap transaksi/ kegiatan yang memerlukan NPWP

Pastikan bukti potong PPh yang Anda terima mencantumkan identitas sesuai dg yang tertera pada kartu NPWP

Apa kewajiban Karyawan setelah memiliki NPWP?

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan TIDAK memiliki kewajiban untuk membayar pajak sendiri atas gaji yang diterima/diperoleh setiap bulan.

juga tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan (SPT Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan

Bagaimana Cara Pembayaran Pajak-nya?

Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh Pemberi Kerja (PPh 21)

Perusahaan selaku pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong*) pajak atas gaji (penghasilan) yang dibayarkan kepada karyawannya setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Gaji yang dibayarkan kepada karyawan adalah gaji bersih setelah dipotong pajak penghasilan

Laporan Apa yang harus dibuat?

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus sebagai karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan.

Jatuh Tempo Penyampaian SPT Tahunan bagi WP OP Karyawan 3 bulan setelah akhir tahun pajak  31 Maret tahun berikutnya

Formulir apa yang harus digunakan?

Form 1770-SS untuk WPOP Karyawan yang penghasilan bruto-nya maksimal Rp 48 juta setahun

Form 1770-S untuk WPOP Karyawan yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 48 Juta setahun

Denda Telat Lapor

Atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan WPOP dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Sanksi tidak lapor SPT

Setiap orang yang dengan sengaja :

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Hal-hal lainnya

WP OP Karyawan wajib melakukan pencatatan atas penghasilan yang diterima/diperolehnya

Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.

Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak selama 10 (sepuluh)

Hal-hal lainnya

Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain:

Jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;

Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Selain itu, WP OP Karyawan juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Perhitungan PPh bagi WP OP Karyawan

Perhitungan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Perhitungan PPh 21 dilakukan setiap bulan berdasarkan penghasilan yang diterima/diperoleh pada bulan yang bersangkutan.

Jatuh Tempo Pembayaran PPh 21 setiap tanggal 10 bulan berikutnya

Jatuh Tempo Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Tidak ada SSP untuk masing-masing karyawan

Bukti Potong PPh 21 Karyawan diberikan setahun sekali (form 1721-A1).

Bagi karyawan yang berhenti kerja di pertengahan tahun, paling lambat akhir bulan berikutnya

Bagi karyawan yang bekerja sampai akhir tahun, paling lambat 2 bulan setelah akhir tahun  Bulan Februari tahun berikutnya

Pengertian PPh Pasal 21/26 WP DN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 WP LN

Penghasilan berupa :

Gaji,

Upah,

Honorarium,

Tunjangan, dan Pembayaran Lain dengan Nama apapun

Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan

Pekerjaan atau Jabatan

Jasa dan Kegiatan,

yang dilakukan WPOP

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN SATUAN, BORONGAN BERUPA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, KOMISI, BEASISWA DAN IMBALAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR BERUPA UANG TEBUSAN PENSIUN TABUNGAN/TUNJANGAN HARI TUA, PESANGON DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR

Penghasilan Teratur

berupa gaji,

uang pensiun bulanan,

upah,

honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas),

premi bulanan,

uang lembur,

uang sokongan,

uang tunggu,

uang ganti rugi,

tunjangan isteri,

Penghasilan Teratur

tunjangan anak,

tunjangan kemahalan,

tunjangan jabatan,

tunjangan khusus,

tunjangan transport,

tunjangan pajak,

tunjangan iuran pensiun,

tunjangan pendidikan anak,

bea siswa,

premi asuransi yang dibayar pemberi kerja,

dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

Penghasilan tidak teratur

jasa produksi,

tantiem,

gratifikasi,

tunjangan cuti,

tunjangan hari raya,

tunjangan tahun baru,

bonus,

premi tahunan, dan

penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

Tidak termasuk Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 BUKAN PENGHASILAN IURAN PENSIUN KEPADA DANA PENSIUN YANG TELAH DISAHKAN MENKEU DAN IURAN THT YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA. ZAKAT YANG DITERIMA OLEH WP OP YANG BERHAK (MUSTAHIQ) DARI BAZ/LAZ YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH PEMBAYARAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA KENIKMATAN BERUPA PAJAK YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA NATURA/KENIKMATAN YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK & PEMERINTAH

PENGHITUNGAN PPh Ps 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PEG TDK TETAP, PEMAGANG CALON PEG KOMISI Penghasilan Netto PTKP Tarif pasal 17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK (DIBULATKAN RIBUAN KEBAWAH) dikurangi D I K U R A N G I

DIKURANGI :

BIAYA JABATAN 5%,

MAX 1.296.000 SETHATAU

108.000/BLN

IURAN YANG TERIKAT DG

PENGH.TETAP (Mis. JHT)

DIKURANGI :

BIAYA PENSIUN 5% DARI

PH BRUTO MAX 432.000/TH

ATAU 36.0000/BLN

HONORARIUM UANG PENSIUN BULANAN TUNJANGAN GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DG GAJI MLM PENERIMA PENSIUN

Rp 13.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 13.200.000,00 Rp 1.200.000,00 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Th 2008

PTKP UNTUK KARYAWATI STATUS KAWIN DAN SUAMI BEKERJA STATUS KAWIN, SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TIDAK KAWIN HANYA UNTUK DIRI SENDIRI

UNTUK DIRI SENDIRI

TANGGUNGAN MAX 3 ORG

UNTUK DIRI SENDIRI

STATUS KAWIN

TANGGUNGAN MAX 3 ORG

MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN TERTULIS DARI PEMDA SETEMPAT MIN. TK KECAMATAN SYARAT

LAPISAN PKP TARIF PAJAK - S/D Rp 25.000.000,00 5 % - DI ATAS Rp 25.000.000,00 10 % S/D Rp 50.000.000,00 - DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 % S/D Rp 100.000.000 - DI ATAS Rp 100.000.000 25% S/D Rp 200.000.000 - DI ATAS Rp 200.000.000 35 % TARIF PAJAK PENGHASILAN Thn 2008 TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN

Penghitungan PPh Ps 21 Atas Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan THT atau JHT PENGHASILAN BRUTO PENGURANG Rp 25 Juta PENGHASILAN KENA PAJAK

Rp 25 Juta s/d Rp 50 Juta 5%

DI ATAS Rp 200 Juta 25 %

Perubahan UU PPh – Kenaikan PTKP 21.120.000 18.0 00.000 Menikah dengan 3 Tanggungan (K/3) 19.800.000 16.800.000 Menikah dengan 2 tanggungan (K/2) 18.480.000 15.600.000 Menikah dengan 1 tanggungan (K/1) 17.160.000 14.400.000 Menikah belum memiliki anak (K/0) 15.840.000 13.200.000 Single (TK) Tahun 2009 (Rp) Th 2008 (Rp) Status Perkawinan

Perubahan UU PPh – Penurunan Tarif PPh 30% 25% Di atas 250 Juta s/d 500 Juta 25% Diatas 100jt s/d 200 Jt 4 36% 30% Di atas 500 Juta 35% Di atas 200 Juta 5. 18% 15% Di atas 50 Juta s/d 250 Juta 15% Di atas 50 Juta s/d 100 Juta 3. 10% Di atas 25 Juta s/d 50 Juta 2. 6% 5% 0 s/d 50 Juta 5% 0 s/d 25 Juta 1. Tarif lebih tinggi 20% (bagi yang tidak ber-NPWP) Tarif Normal (Bagi yang ber-NPWP) Penghasilan Kena Pajak Tarif yang berlaku Penghasilan Kena Pajak No Tahun 2009 Tahun 2008

Contoh Perhitungan PPh 21 - 1

Badu pegawai pada PT SI, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00. PT Sandoz mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Sandoz menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan karyawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Sandoz juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Sandoz membayar iuran pensiun untuk Badu ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 50.000,00, sedangkan karyawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

Atas penghasilan Badu tersebut, maka Pph 21 yang terutang dihitung sbb :

(Ref Table – Badu)

Contoh Perhitungan PPh 21

Bp Tony Hidayat pegawai pada PT SI, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000,00. PT SI mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT SI menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan karyawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT SI juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT SI membayar iuran pensiun untuk bp Tony ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 200.000,00, sedangkan karyawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00

Atas penghasilan Bp Tony tersebut, maka Pph 21 yang terutang dihitung sbb :

(Ref Table – Tony)

SPT Tahunan Pribadi WP OP Karyawan

Penghasilan Bagi WPOP Karyawan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun , termasuk :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya , kecuali ditentukan lain dalam UU PPh

Penghasilan Lain-lain

Penghasilan lain-lain yang merupakan obyek PPh tidak final

Bunga

Dividen

Royalti

Sewa

Hadiah/Penghargaan

Keuntungan dari penjualan harta

Penghasilan lainnya :

Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Keuntungan karena pembebasan utang

dll

Penghasilan yang merupakan obyek PPh final

bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

Hadiah Undian

Pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun yang dibayarkan sekaligus

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Penghasilan Istri dari satu pemberi kerja

Penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak

Bantuan, sumbangan, hibah :

bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

Warisan

Bagian Laba Anggota perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi

pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa (Klaim Asuransi)

Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak lainnya

PENGHASILAN OBYEK PAJAK BUKAN OBJEK PAJAK FINAL TDK FINAL PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI Th Berjalan = pelunasan Pajak Tahun Berjalan = Kredit Pajak Akhir Tahun PPh Dihitung Kembali atas seluruh penghasilan setahun . DIBAYAR SENDIRI PEMOTONGAN

SPT 1770-SS

Formulir ini digunakan bagi WPOP karyawan yang memperoleh penghasilan bruto maksimum Rp 48 Juta rupiah setahun.

Sangat sederhana dan hanya terdiri dari 1 halaman

Cukup isikan jumlah harta dan kewajiban/hutang pada akhir tahun

Lampirkan Form 1721-A1 dari pemberi kerja

Contoh Pengisian SPT 1770-SS

Form 1770-S

Formulir ini digunakan bagi WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (Karyawan) yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 48 Juta setahun

Terdiri dari 3 halaman :

Lembar Induk – form 1770-S

Lampiran I – Form 1770-S I

Lampiran II – Form 1770-S II

Cara Pengisian juga relatif sederhana

Pengisian dimulai dari Lampiran

Form 1770-S II

Terdiri dari 3 Bagian

Bagian A : Penghasilan yang dikenakan PPh Final atau Bersifat Final

Bagian B : Daftar Harta Pada Akhir Tahun

Bagian C : D aftar Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Form 1770-S II Bagian A

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN ATAU BERSIFAT FINAL

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar / dipotong / dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, kecuali penghasilan:

Isteri yang telah hidup berpisah;

Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

yang harus dilaporkan sendiri dalam SPT Tahunan PPh isteri.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI , Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menkeu No. 51/KMK.04/2001. Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU PPh dan Keputusan Menkeu No. 522/KMK.04/1998.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK, Bunga / Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu No. 121/KMK.03/2002.

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK, Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri / saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menkeu No. 282/KMK.04/1997.

HADIAH UNDIAN, Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000, dan Keputusan Dirjen Pajak. No. Kep-395/PJ./2001.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS, Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000, Keputusan Menkeu No. 112/KMK.03/2001, dan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ./2006.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD, Honorarium atas beban APBN / APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara / daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 dan Keputusan Menkeu No. 636/ KMK.04/1994.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN, Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, Keputusan Menkeu No. 635/KMK.04/1994 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 392/KMK.04/1996, dan Keputusan Menkeu No. 566/KMK.04/1999.

SEWA ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN, Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menkeu No. 120/KMK.03/2002.

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH, Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menkeu No. 248/KMK.04/1995.

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja , Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

Penghasilan anak dari pekerjaan, Penghasilan anak dari pekerjaan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh anak / anak angkat yang belum dewasa sepanjang penghasilannya berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa. *(th 2009 ada perubahan)

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN ATAU BERSIFAT FINAL, Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 10.

Form 1770-S II Bagian B

DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki :

1. isteri yang telah hidup berpisah;

2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

Jenis Harta :

Kas dan Setara Kas (Tabungan, Deposito), Logam Mulia (Perhiasan), Surat-surat Berharga (Efek, Saham, Obligasi)

Aktiva Tetap (Harta Berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun) : Kendaraan (Roda dua/roda empat, helikopter, pesawat dll), Mobil, Rumah, Tanah dll

Untuk tanah dan bangunan, cantumkan NPOP PBB, Alamat Lengkap dan luas

Untuk kendaraan, cantumkan tahun pembuatan dan no polisi / No BPKB

Form 1770-S II Bagian B

Form 1770-S II Bagian C

DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap kewajiban / utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, kecuali kewajiban / utang yang dimiliki :

1. isteri yang telah hidup berpisah;

2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

Form 1770-S I

Terdiri dari 3 bagian :

Bagian A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Bagian B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BAgian C : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan / pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Form 1770-S I Bagian A

Bagian A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final)

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti :

bunga,

dividen,

royalti,

sewa,

penghargaan dan hadiah,

keuntungan dari penjualan / pengalihan harta dan

penghasilan lainnya

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

BUNGA , Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh).

DIVIDEN, Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;

Pembagian laba dalam bentuk saham;

Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

Pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi;

Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh)

ROYALTI, Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;

Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh)

SEWA , Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh).

PENGHARGAAN DAN HADIAH, Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan :

Hadiah undian , Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

Hadiah dan penghargaan perlombaan, Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :

- perlombaan olah raga;

- kontes kecantikan / busana, kontes lainnya;

- kuis di televisi / radio;

- kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.

Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.

Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I Formulir 1770 S-I Bagian A No. 5 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II Formulir 1770 S-II Bagian A No. 4 (Hadiah Undian)

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang / jasa, sepanjang :

diberikan kepada semua pembeli / konsumen akhir tanpa diundi;

diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang / jasa.

(Keputusan Menkeu No. 462/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 112/KMK.03/2001 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-395/PJ./2001)

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA, Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan / pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan / pengalihan harta, termasuk :

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh)

PENGHASILAN LAINNYA, Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya :

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

Keuntungan karena pembebasan utang;

Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)

Form 1770-S I Bagian B

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan:

isteri yang telah hidup berpisah;

isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH, Bantuan / sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh).

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 604/KMK.04/1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh).

WARISAN

Besarnya penghasilan/ Nilai Perolehan :

Dalam hal bantuan / sumbangan / hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan

Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah :

sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau

sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau

berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB jika SPPT PBB tidak ada;

Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB;

d. Dalam hal harta selain tanah dan atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh, Keputusan Menkeu. No. 604/KMK.04/1994 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-11/PJ./1995)

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI, Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh).

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, ASURANSI BEASISWA, Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 4 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

Form 1770-S I Bagian C

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran Pajak Penghasilan berupa pemotongan / pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003).

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 / PASAL 24 / PASAL 26 / DTP - Kolom (6)

PPh PASAL 21,

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak / anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan atau dari Formulir 1721-A2 dan atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 atas penghasilan anak / anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa .

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri, dalam kolom ini diisikan pula PPh Pasal 26 yang telah dipotong (Pasal 21 UU PPh).

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh :

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d; Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Asset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan gas atas penjualan hasil produksinya.

(Pasal 22 UU PPh, Keputusan Menkeu. No. 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 236/KMK.03/2003)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 UU PPh).

PPh PASAL 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (6) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri menurut kolom (5). Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar / dipotong / terutang atas penghasilan di luar negeri menurut kolom (5) lebih besar dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (6) ini adalah sebesar “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut (Keputusan Menkeu No. 164/KMK.03/2002).

PPh PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh.

PPh Ditanggung Pemerintah

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan

Form 1770-S (Induk)

TAHUN PAJAK , Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak.

IDENTITAS

N P W P , Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK , Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

PEKERJAAN , Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap.

KODE LAPANGAN USAHA (KLU) , Diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-34/PJ./2003.

NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI , Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

PERUBAHAN DATA , Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri.