PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG                                                   TENTANG                            ...
memperkuat ketahanan nasional;d. bahwa      penyelenggaraan       telematika        d. bahwa pengaruh perkembangan TIK di ...
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan                     Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F ...
dan/atau penerimaan informasi.4.   Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 4.                       Penyelenggara TI...
10. Aplikasi adalah layanan dasar dan/atau layanan nilai 10. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.    tambah yang ditamba...
BAB II                                                                 BAB II                  ASAS DAN TUJUAN            ...
(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud                   (3)    Dalam        penetapan        kebijakan,       Pem...
telematika.(2)    Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud                  (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dima...
huruf a meliputi:                                            a meliputi:    a. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telemati...
layanan yang memadai.                                                                 h. pengembangan industri kreatif    ...
8 ayat (1) huruf b, Layanan Aplikasi sebagaimana                                                                         d...
Pasal 11                                                                  Pasal 11(1) Penyelenggara telematika dapat meman...
dengan memperhatikan:                                       dikelompokan menjadi :       a. tata cara yang yang sederhana;...
BAB VI                                                             BAB VI                      KETENTUAN TEKNIS           ...
Pasal 17                                                            Pasal 17(1) Penggunaan       spektrum      frekuensi  ...
Pasal 20                                                  Pasal 20Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh Spektru...
Menteri.                                                        Menteri.(2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, ...
dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik                      Negara       Republik     Indonesia      wajib    memen...
ditetapkan oleh Menteri.                                            ketersediaan layanan ditetapkan oleh Menteri.         ...
(4) Penentuan      tarif    penyelenggaraan    TIK   untuk                                                                ...
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.(3) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan    usaha sebagaimana di...
secara terbuka dan dapat diakses oleh semua                         dapat diakses oleh semua pihak.    pihak.(6) Tarif int...
Pemerintah.                                                          bersama oleh Penyelenggara dan dituangkan dalam      ...
penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada                    penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada    ayat (...
(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)                                                                         ad...
Pasal 38                                               Pasal 38 > menjadi Pasal 37(1)    Pelaksanaan     Kewajiban      Pe...
Regulasi    guna     menumbuhkembangkan             industri    Telematika.(2) Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ay...
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika

1,280 views

Published on

Perbandingan naskah RUU konvergensi telematika versi pemerintah dan mastel. silakan dicermati dengan saksama

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbandingan Naskah RUU Konvergensi Telematika

  1. 1. PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI (TIK)Draft R2 Draft Usulan Mastel RANCANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN 2010 NOMOR ..... TAHUN 2010 TENTANG TENTANG KONVERGENSI TELEMATIKA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan nasional adalah b. bahwa penyelenggaraan TIK juga suatu proses yang berkelanjutan yang berperan untuk memperkukuh harus senantiasa mengikuti berbagai persatuan dan kesatuan bangsa, dinamika yang terjadi di masyarakat; mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan masyarakat, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; c. bahwa penyelenggaraan telematika c. bahwa penyelenggaraan teknologi mempunyai arti strategis guna informasi dan komunikasi mempunyai mempercepat peningkatan daya saing arti strategis guna meningkatkan nasional yang berkelanjutan, produktivitas nasional dalam upaya membangun karakter dan budaya yang mempercepat peningkatan daya saing memperkuat jati diri bangsa dan nasional yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan informasi membangun karakter dan budaya yang nasional; memperkuat jati diri bangsa dan 1
  2. 2. memperkuat ketahanan nasional;d. bahwa penyelenggaraan telematika d. bahwa pengaruh perkembangan TIK di juga berperan untuk memperkukuh era konvergensi yang demikian pesat persatuan dan kesatuan bangsa, telah mengakibatkan perubahan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mendasar dalam penyelenggaraan memperlancar kegiatan masyarakat, dan cara pandang terhadap TIK yang mendukung terciptanya tujuan secara langsung telah mempengaruhi pemerataan pembangunan dan hasil- lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hasilnya, serta meningkatkan hukum baru; hubungan antarbangsa;e. bahwa pengaruh perkembangan e. bahwa globalisasi telah menempatkan telematika di era konvergensi yang Indonesia sebagai bagian dari demikian pesat telah mengakibatkan masyarakat informasi dunia sehingga perubahan yang mendasar dalam mengharuskan dibentuknya penyelenggaraan dan cara pandang pengaturan mengenai konvergensi TIK terhadap telematika yang secara di tingkat nasional sehingga langsung telah mempengaruhi lahirnya pembangunan TIK dapat dilakukan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; secara efektif, efisien, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan rakyat;f. bahwa globalisasi telah menempatkan f. bahwa berdasarkan pertimbangan Indonesia sebagai bagian dari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masyarakat informasi dunia sehingga huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan mengharuskan dibentuknya huruf f, perlu membentuk Undang- pengaturan mengenai konvergensi Undang tentang Konvergensi TIK; telematika di tingkat nasional sehingga pembangunan telematika dapat dilakukan secara efektif, efisien, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan rakyat;g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang- Undang tentang Konvergensi Telematika; 2
  3. 3. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA dan dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KONVERGENSI TELEMATIKA. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAB I BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Konvergensi Telematika adalah perpaduan 1. TIK adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai teknologi dan rantai nilai (value chain) dari (value chain) dari industri telekomunikasi, teknologi penyediaan dan pelayanan telematika. informasi, penyiaran, konten yang memungkinkan terciptanya penyediaan dan pelayanan TIK secara terpadu.2. Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi 2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, informasi. pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik, sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan informasi.3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, memproses, mengumumkan, menganalisis, suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik, dan/atau menyebarkan informasi. sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman, 3
  4. 4. dan/atau penerimaan informasi.4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 4. Penyelenggara TIK adalah perorangan, badan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, hukum Indonesia, atau dinas khusus. memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.5. Penyelenggara Telematika adalah perorangan, 5. Penyelenggaraan TIK adalah kegiatan penyediaan badan hukum Indonesia, atau dinas khusus. dan pelayanan TIK.6. Penyelenggaraan Telematika adalah kegiatan 6. Penyelenggaraan Jaringan TIK adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telematika. penyediaan fasilitas jaringan TIK meliputi keseluruhan fasilitas dan elemen jaringan (yang dapat berupa stasiun bumi, kabel serat optik, saluran telekomunikasi dan sentral switching, perangkat transmisi komunikasi radio, BTS, sehingga membentuk jaringan untuk menyalurkan beragam layanan aplikasi TIK, dari ujung ke ujung (end-to-end)7. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika 7. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas (Pendukung) adalah kegiatan penyediaan fasilitas jaringan Jaringan TIK adalah kegiatan penyediaan telematika meliputi keseluruhan fasilitas dan elemen konektivitas dasar dan elemen pendukung jaringan (misalnya stasiun bumi, kabel serat optik, (bandwidth, menara, duct, sistem billing dll), yang saluran telekomunikasi dan sentral switching, dibutuhkan dalam penyelenggaraan TIK. perangkat transmisi komunikasi radio, BTS, dan menara transmisi) sehingga membentuk jaringan untuk menyalurkan beragam layanan aplikasi telematika.8. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika 8. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK adalah adalah kegiatan penyediaan konektivitas dasar dan kegiatan penyediaan layanan aplikasi TIK yang bandwidth yang mendukung beragam aplikasi dan terdiri jasa komunikasi suara, data dan gambar dan memungkinkan komunikasi antar jaringan. aplikasi pendukung kegiatan bisnis, dan aplikasi penyebaran konten dan aplikasi informasi.9. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika 9. Aplikasi TIK adalah jasa-jasa yang timbul dari adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi pemanfaatan jaringan TIK berupa jasa komunikasi, telematika yang terdiri dari aplikasi pendukung penyiaran dan transaksi. kegiatan bisnis (aplikasi server untuk e-commerce, teleponi, PaaS, dsb.) dan aplikasi penyebaran konten (aplikasi server untuk web-TV, IPTV, VoD, musik, dsb.) dan informasi (aplikasi server untuk portal, koran online, e-magazine, dsb.). 4
  5. 5. 10. Aplikasi adalah layanan dasar dan/atau layanan nilai 10. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. tambah yang ditambahkan pada layanan jaringan.11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. 11. Pelanggan adalah perseorangan atau non- perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi TIK berdasarkan kontrak.12. Pelanggan adalah perseorangan atau non- 12. Pemakai adalah perseorangan atau non- perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan telematika, layanan jaringan telematika dan/atau TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi layanan aplikasi telematika berdasarkan kontrak. TIK tidak berdasarkan kontrak.13. Pemakai adalah perseorangan atau non- 13. Alat TIK adalah setiap alat perlengkapan yang perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan digunakan dalam penyelenggaraan TIK. telematika, layanan jaringan telematika dan/atau layanan aplikasi telematika tidak berdasarkan kontrak.14. Alat Telematika adalah setiap alat perlengkapan 14. Perangkat TIK adalah sekelompok alat TIK yang yang digunakan dalam penyelenggaraan telematika. digunakan dalam penyelenggaraan TIK.15. Perangkat Telematika adalah sekelompok alat 15. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban telematika yang digunakan dalam penyelenggaraan penyediaan layanan TIK oleh penyelenggara TIK telematika. agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan/atau belum berkembang mendapatkan akses layanan TIK dapat dipenuhi.16. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban 16. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan penyediaan layanan telematika oleh penyelenggara tanggung jawabnya di bidang TIK. telematika agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan/atau belum berkembang mendapatkan akses layanan telematika dapat dipenuhi.17. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan 17. Orang adalah orang perseorangan, baik warga tanggung jawabnya di bidang telematika. negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.18. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. 5
  6. 6. BAB II BAB II ASAS DAN TUJUAN ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pasal 2Telematika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan TIK diselenggarakan berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika,persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan, persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan,kemandirian, dan tanggung jawab. kemandirian, dan tanggung jawab. Pasal 3 Pasal 3Telematika diselenggarakan dengan tujuan untuk TIK diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukungmendukung persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuatmemperkuat ketahanan nasional, meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan dankesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,merata, membangun karakter dan budaya yang membangun karakter dan budaya yang memperkuat jatimemperkuat jati diri bangsa, meningkatkan kebudayaan diri bangsa, meningkatkan kebudayaan dan pendidikan,dan pendidikan, mendukung kegiatan pemerintahan, mendukung kegiatan pemerintahan, mempercepatmempercepat peningkatan daya saing nasional, serta peningkatan daya saing nasional, serta meningkatkanmeningkatkan hubungan antarbangsa. hubungan antarbangsa. BAB III BAB III PEMBINAAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Bagian Kesatu Umum Umum Pasal 4 Pasal 4(1) Telematika dikuasai oleh Negara dan (1) TIK dikuasai oleh Negara dan pembinaannya pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. dilakukan oleh Pemerintah.(2) Pembinaan telematika yang meliputi penetapan (2) Pembinaan TIK yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telematika yang kompetitif dan penyelenggaraan TIK yang kompetitif dan berdaya berdaya saing sesuai dengan tujuan saing sesuai dengan tujuan pembangunan TIK pembangunan telematika nasional. nasional. 6
  7. 7. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud (3) Dalam penetapan kebijakan, Pemerintah pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan membuat Cetak Biru (blueprint) dan Peta terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan Jalan (road map) l pembangunan industri TIK pandangan yang berkembang dalam masyarakat Nasional. serta perkembangan global. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Pasal 5 Pasal 5Pembinaan telematika yang meliputi penetapan (1) Pembinaan TIK yang meliputi penetapankebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan, pengaturan, pengawasan, dansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pengendalian sebagaimana dimaksud dalamdilaksanakan oleh Menteri. Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri. (2) Fungsi pengaturan dalam Pembinaan TIK dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan keadaan, kecenderungan global dan perkembangan teknologi dilimpahkan kepada badan regulasi. (3) Susunan, tugas dan tanggung jawab badan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 Pasal 6Menteri bertindak sebagai penanggung jawab Menteri bertindak sebagai penanggung jawabadministrasi telematika di Indonesia. administrasi TIK di Indonesia. Bagian Kedua Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat Pasal 7 Pasal 7(1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat (1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan dalam pembinaan dan penyelenggaraan TIK. 7
  8. 8. telematika.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian penyampaian pemikiran dan pandangan yang pemikiran dan pandangan yang berkembang di berkembang di masyarakat mengenai arah masyarakat mengenai arah pengembangan TIK pengembangan telematika dalam rangka dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengawasan, dan pengendalian di bidang TIK. dan pengendalian di bidang telematika.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah. yang dibentuk untuk maksud tersebut. (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha TIK termasuk penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara penyiaran, asosiasi produsen peralatan teknologi informasi dan komunikasi, asosiasi pengguna, asosiasi profesi, lembaga konsumen dan kamar dagang industri serta masyarakat intelektual di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IV BAB IV PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Bagian Kesatu Umum Umum Pasal 8 Pasal 8(1) Penyelenggaraan Telematika terdiri atas: (1) Penyelenggaraan TIK terdiri atas: a. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat a. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum komersial; dan (publik). b. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non- b. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus. komersial. c. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri atau Perorangan.(2) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat (2) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Publik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 8
  9. 9. huruf a meliputi: a meliputi: a. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika; a. Penyelenggaraan Jaringan TIK; b. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika; b. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas dan (Pendukung) Jaringan TIK ; c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika. c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK; dan d. Penyelenggaraan Layanan (Penyedia) Konten TIK(3) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non- (3) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf b meliputi Penyelenggaraan Telematika untuk meliputi Penyelenggaraan TIK untuk keperluan: keperluan: a. pertahanan dan keamanan nasional; dan a. pertahanan dan keamanan nasional; b. dinas khusus; b. kewajiban pelayanan universal; c. dinas khusus; dan d. perorangan.(4) Penyelenggaraan Telematika memperhatikan hal- (4) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri atau hal sebagai berikut: Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. kepentingan pertahanan dan keamanan huruf c adalah meliputi Penyelenggaraan TIK untuk nasional; keperluan sendiri atau perorangan. (tidak untuk b. kepentingan pengguna; keperluan komersial) c. perkembangan teknologi; d. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas; serta e. peran serta masyarakat.(5) Khusus untuk penyelenggara fasilitas jaringan (5) Penyelenggaraan TIK memperhatikan hal-hal telematika, memperhatikan juga prinsip pemakaian sebagai berikut: bersama fasilitas jaringan. a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan pengguna; c. perkembangan teknologi; d. optimalisasi pemanfaatan jaringan TIK secara bersama (sharing use) dalam rangka efisiensi nasional . e. pemanfaatan TIK diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. f. terwujudnya interoperabilitas dan interkonetivitas antar jaringan dan layanan TIK. g. ketersediaan jaringan dan layanan TIK ke seluruh wilayah negara dengan mutu kualitas 9
  10. 10. layanan yang memadai. h. pengembangan industri kreatif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kearifan lokal. i. distribusi dan pemanfaatan konten yang bertanggung jawab. j. penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab k. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan (knowledge based society). l. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas; serta peran serta masyarakat.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah. TIK diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Bagian Kedua Penyelenggara Penyelenggara Pasal 9 Pasal 9(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan b dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang huruf c. dilakukan oleh badan hukum Indonesia bidang usahanya mencakup penyelenggaraan yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan peraturan perUndang- TIK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. undangan.(2) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (2) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c d, dapat dilakukan dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia Indonesia yang bidang usahanya mencakup yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan TIK sesuai ketentuan peraturan perundang- peraturan perUndang-undangan. undangan. Pasal 9 (baru) (1) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat menyelenggarakan Layanan Fasilitas (Pendukung) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
  11. 11. 8 ayat (1) huruf b, Layanan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c. (2) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat menyelenggarakan Layanan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d. (3) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat memproduksi materi yang diperlukan untuk keperluannya sendiri atau menggunakan materi yang diproduksi oleh pihak lainnya. (4) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c., dalam melakukan kegiatannya dapat menggunakan jaringan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. Pasal 10 Pasal 10(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika, dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan TIK, penyelenggara telematika dapat memanfaatkan penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. dimiliki atau dikuasai Pemerintah.(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara (2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. laut, baik permukaan maupun dasar.(3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau (3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari setelah mendapatkan persetujuan dari instansi instansi Pemerintah yang berwenang dengan Pemerintah yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- undangan. undangan. 11
  12. 12. Pasal 11 Pasal 11(1) Penyelenggara telematika dapat memanfaatkan (1) Penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan atau badan hukum untuk tujuan perseorangan atau badan hukum untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, dan/atau pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika. pemeliharaan fasilitas jaringan TIK(2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau (2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah setelah terdapat kesepakatan antara para pihak terdapat kesepakatan antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan kewajaran harga. transparansi, dan kewajaran harga. Pasal 12 Pasal 12(1) Setiap penyelenggara telematika wajib membayar (1) Setiap penyelenggara TIK wajib membayar biaya biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil hak penyelenggaraan TIK yang merupakan dari persentase pendapatan kotor (gross revenue). kompensasi atas pembinaan penyelenggaraan TIK dan perizinan yang diperolehnya dan besarannya dihitung dari persentase pendapatan penyelenggara.(2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan (2) Biaya hak penyelenggaraan TIK merupakan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan negara bukan pajak (PNBP). diatur dengan Peraturan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V BAB V PERIZINAN PERIZINAN Pasal 13 Pasal 13(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari Menteri. Menteri.(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 12
  13. 13. dengan memperhatikan: dikelompokan menjadi : a. tata cara yang yang sederhana; a. Izin Individu; b. proses yang transparan, adil, dan tidak b. Izin Kelas; atau diskriminatif; dan c. Izin bebas (exemption) c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan (3) Izin Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata cara perizinan penyelenggaraan telematika huruf a diberlakukan bagi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah. ayat (2) huruf a. (4) Izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan bagi Penyelenggaraan Fasilitas (Pendukung) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; dan Penyelenggaraan Layanan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c. (5) Izin bebas (exemption license) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan bagi penyelenggaraan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. tata cara yang yang sederhana; b. Proses yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif; dan c. penyelesaian dalam waktu yang singkat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 Pasal 14Penyelenggara telematika yang menyelenggarakan lebih Note: seluruh isi pasal 14 dihapus.dari satu jenis penyelenggaraan telematika wajibmelakukan pemisahan sistem pembukuan secara jelasdan tegas terhadap setiap jenis penyelenggaraantelematika. 13
  14. 14. BAB VI BAB VI KETENTUAN TEKNIS KETENTUAN TEKNIS Bagian Kesatu Bagian Kesatu Umum Umum Pasal 15 Pasal 15Penyelenggara telematika wajib memenuhi ketentuan Penyelenggara TIK wajib memenuhi ketentuan teknisteknis telematika terhadap penggunaan: TIK terhadap penggunaan:a. spektrum frekuensi radio; a. spektrum frekuensi radio;b. orbit satelit; b. orbit satelit;c. nomor; dan c. nomor; dand. alat dan/atau perangkat telematika. d. alat dan/atau perangkat TIK. Bagian Kedua Bagian Kedua Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 16 Pasal 16(1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, (1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. penggunaan spektrum frekuensi radio.(2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi (2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pengalokasian spektrum perencanaan dan pengalokasian spektrum frekuensi radio. frekuensi radio.(3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum (3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan frekuensi radio dilaksanakan dengan memperhatikan: memperhatikan: a. perkembangan teknologi; a. perkembangan teknologi; b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio; b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini sebagai sumber daya alam terbatas; dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini d. kepentingan pertahanan dan keamanan dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan nasional, keselamatan dan penanggulangan d. Kepentingan pertahanan dan keamanan keadaan marabahaya (safety and distress), nasional, keselamatan dan penanggulangan pencarian dan pertolongan (Search and keadaan marabahaya (safety and distress), Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan pencarian dan pertolongan (Search and kepentingan umum. Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. 14
  15. 15. Pasal 17 Pasal 17(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin dari Menteri. mendapat izin dari Menteri.(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta tidak saling mengganggu. tidak saling mengganggu. Pasal 18 Pasal 18Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajibbiaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang membayar biaya hak penggunaan spektrumbesarannya didasarkan atas jenis dan lebar pita frekuensi radio, yang besarannya didasarkan atasfrekuensi radio. jenis dan lebar pita frekuensi radio. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan negara bukan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 Pasal 19Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapalberbendera asing yang berada di wilayah perairan berbendera asing yang berada di wilayah perairanIndonesia di luar peruntukannya, kecuali: Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, benda, bencana alam, keadaan marabahaya, penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu lintas pelayaran; lintas pelayaran;b. disambungkan ke jaringan telematika yang b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau oleh penyelenggara TIK; atauc. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telematika yang berlaku dalam penyelenggaraan TIK untuk untuk dinas bergerak pelayaran. dinas bergerak pelayaran. 15
  16. 16. Pasal 20 Pasal 20Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan olehpesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udara pesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udaraIndonesia di luar peruntukannya, kecuali: Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, benda, bencana alam, keadaan marabahaya, penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; lintas penerbangan;b. disambungkan ke jaringan telematika yang b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau oleh penyelenggara TIK; atauc. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi penerbangan. telekomunikasi penerbangan. Pasal 21 Pasal 21Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau Perangkat Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau PerangkatTelematika yang menggunakan spektrum frekuensi radio TIK yang menggunakan spektrum frekuensi radio untukuntuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengandengan memperhatikan asas timbal balik. memperhatikan asas timbal balik. Pasal 22 Pasal 22Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsipenetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danpengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radiosebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diaturdengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Bagian Ketiga Penggunaan Orbit Satelit Penggunaan Orbit Satelit Pasal 23 Pasal 23(1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari (1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari 16
  17. 17. Menteri. Menteri.(2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif (2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif dan efisien. dan efisien.(3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan (3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- undangan dan aturan internasional. undangan dan aturan internasional.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah. satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Bagian Keempat Penggunaan Nomor Penggunaan Nomor Pasal 24 Pasal 24(1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan (1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan TIK telematika dilaksanakan melalui sistem penomoran. dilaksanakan melalui sistem penomoran.(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.(3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada (3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penomoran teleponi, ayat (1) yang merupakan penomoran elektronik pengalamatan protokol internet, atau pemetaan dapat berupa penomoran teleponi, pengalamatan nomor elektronik. protokol internet, atau pemetaan nomor elektronik.(4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh (4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh Menteri. Menteri.(5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka, (5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif. transparan dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan.(6) Pengguna nomor wajib membayar biaya hak penggunaan nomor.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nomor dan besaran biaya hak penggunaan nomor nomor diatur dengan Peraturan Pemerintah. diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Bagian Kelima Alat dan/atau Perangkat Telematika Alat dan/atau Perangkat TIK Pasal 25 Pasal 25(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat TIK yang dibuat, dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dirakit, dimasukkan, untuk digunakan di wilayah 17
  18. 18. dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Indonesia wajib memenuhi ketentuan teknis, kecuali ketentuan teknis, kecuali untuk Alat dan/atau untuk Alat dan/atau Perangkat Telematika yang sifat Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya dan peruntukannya tertentu. tertentu.(2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat (2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat dan/atau Perangkat Telematika sebagaimana dan/atau Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikasi. sertifikasi.(3) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (3) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke kapal berbendera asing dari dan ke wilayah wilayah perairan Indonesia dan/atau yang perairan Indonesia dan/atau yang dioperasikan di dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak wilayah perairan Indonesia, tidak wajib memenuhi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pada ayat (1).(4) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (4) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara ke wilayah udara Indonesia dan/atau yang Indonesia dan/atau yang dioperasikan di wilayah dioperasikan di wilayah udara Indonesia, tidak wajib udara Indonesia, tidak wajib memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (1).(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis Alat dan/atau Perangkat Telematika serta Alat Alat dan/atau Perangkat TIK serta Alat dan/atau dan/atau Perangkat Telematika yang sifat dan Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya peruntukannya tertentu sebagaimana dimaksud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah. (6) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan sertifikat yang telah diterbitkan secara internasional oleh lembaga yang berwenang. Bagian Keenam Bagian Keenam Kualitas Layanan Kualitas Layanan Pasal 26 Pasal 26(1) Penyelenggara Telematika wajib memenuhi standar (1) Penyelenggara TIK wajib memenuhi standar kualitas layanan. minimum kualitas layanan dan ketersediaan layanan sesuai dengan izin yang dimilikinya.(2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan (2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan dan 18
  19. 19. ditetapkan oleh Menteri. ketersediaan layanan ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyediaan jaringan TIK untuk ketersediaan layanan dilakukan dengan membangun sendiri dan atau memanfaatkan jaringan milik penyelenggara TIK lainnya dengan cara menyewa atau pemanfaatan bersama. BAB VII BAB VII KETENTUAN EKONOMI KETENTUAN EKONOMI Bagian Kesatu Bagian Kesatu Tarif Tarif Bagian Kesatu (prinsip ekonomi) Pasal 27 baru Penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Pasal 27 Pasal 27(1) Besaran tarif penyelenggaraan telematika (1) Besaran tarif penyelenggaraan TIK ditetapkan oleh ditetapkan oleh penyelenggara telematika penyelenggara TIK berdasarkan formula yang berdasarkan formula yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Pemerintah setelah melalui Pemerintah. pembahasan dan disepakati oleh penyelenggara TIK.(2) Penentuan tarif penyelenggaraan telematika (2) Penentuan tarif penyelenggaraan TIK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip: prinsip: a. adil dan non-diskriminasi; a. adil dan non-diskriminasi; b. berbasis pada biaya; dan b. berbasis pada biaya; dan c. tidak mengandung subsidi silang. c. tidak mengandung subsidi silang.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penyelenggaraan telematika diatur dengan penyelenggaraan TIK diatur dengan Peraturan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. 19
  20. 20. (4) Penentuan tarif penyelenggaraan TIK untuk Kewajiban Pelayanan Universal ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat yang penggolonganya ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 28 Pasal 28 Note: seluruh isi pasal 28 dihapus.(1) Penyelenggara telematika wajib mempublikasikan (lihat pasal 34) tarif layanannya secara transparan dan mudah diakses oleh Pengguna.(2) Penyelenggara telematika wajib memiliki sistem perekaman dan/atau pencatat penagihan tarif yang tersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.(3) Penyelenggara telematika wajib memberikan rincian tagihan kepada Pengguna apabila diminta. Bagian Kedua Bagian Kedua Persaingan Usaha Persaingan Usaha Pasal 29 Pasal 29(1) Setiap penyelenggara telematika dilarang (1) Setiap penyelenggara TIK dilarang melakukan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. tidak sehat.(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan karakter spesifik undangan dengan memperhatikan karakter spesifik dari industri Telematika. dari industri TIK. Pasal 30 Pasal 30 Note: seluruh isi pasal 30 dihapus.(1) Setiap penyelenggara telematika dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha dengan penyelenggara telematika lainnya.(2) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 20
  21. 21. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.(3) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- undangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha dalam penyelenggaraan telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Bagian Ketiga Interkoneksi Konektivitas Pasal 31 Pasal 30(1) Setiap penyelenggara telematika berhak (1) Setiap penyelenggara TIK wajib menjamin mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara interoperabilitas jaringannya dengan penyelenggara telematika lainnya. TIK lainnya.(2) Setiap penyelenggara telematika wajib menjamin (2) Setiap penyelenggara TIK berhak mendapatkan interoperabilitas dengan penyelenggara telematika interkoneksi dari penyelenggara TIK lainnya. lainnya.(3) Setiap penyelenggara telematika wajib (3) Setiap penyelenggara TIK wajib menyediakan menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara penyelenggara telematika lainnya. TIK lainnya.(4) Pelaksanaan hak dan kewajiban interkoneksi (4) Pelaksanaan hak dan kewajiban interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip : ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip : a. apa saja ke apa saja (any-to-any); a. apa saja ke apa saja (any-to-any); b. transparan; b. pengutamaan pelayanan dengan kualitas yang c. non-diskriminasi; memadai. d. persaingan usaha yang sehat; dan c. dampak biaya interkoneksi terhadap tariff e. kerja sama yang saling menguntungkan. kepada masyarakat. d. transparan; e. non-diskriminasi; f. persaingan usaha yang sehat; dan g. kerja sama yang saling menguntungkan.(5) Setiap penyelenggara telematika wajib (5) Setiap penyelenggara TIK wajib mempublikasikan mempublikasikan daftar penawaran interkoneksi daftar penawaran interkoneksi secara terbuka dan 21
  22. 22. secara terbuka dan dapat diakses oleh semua dapat diakses oleh semua pihak. pihak.(6) Tarif interkoneksi telematika dihitung berdasarkan (6) Tarif interkoneksi TIK dihitung berdasarkan biaya. biaya. (7) Pemerintah mengawasi pelaksanaan interkoneksi antar penyelenggara TIK.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi TIK telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah. diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Bagian Keempat Pemanfaatan Infrastruktur Bersama Pemanfaatan Infrastruktur Bersama Pasal 32 Pasal 32 > menjadi Pasal 31(1) Setiap penyelenggara telematika wajib (1) Setiap penyelenggara TIK dapat menyediakan menyediakan fasilitas jaringan miliknya untuk fasilitas jaringan miliknya untuk dipakai-bersama dipakai-bersama dengan penyelenggara telematika dengan penyelenggara TIK lainnya. lainnya.(2) Pelaksanaan kewajiban pemakaian bersama (2) Pelaksanaan pemakaian bersama fasilitas jaringan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (1) dilakukan berdasarkan prinsip: berdasarkan prinsip: a. terbuka, transparan dan non-diskriminasi; a. terbuka, transparan dan non-diskriminasi; b. pemanfaatan sumber daya secara efisien; b. pemanfaatan sumber daya secara efisien; c. keserasian sistem serta alat dan/atau perangkat c. keserasian sistem serta alat dan/atau perangkat telematika; TIK; d. peningkatan mutu pelayanan; d. peningkatan mutu pelayanan; e. persaingan usaha yang sehat; dan e. tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban f. kerjasama yang saling menguntungkan. penyelenggaraan sesuai dengan izin yang dimiliki f. persaingan usaha yang sehat; dan g. kerjasama yang saling menguntungkan.(3) Setiap penyelenggara telematika wajib memberikan (3) Setiap penyelenggara TIK wajib memberikan persyaratan dan penawaran pemakaian bersama persyaratan dan penawaran pemakaian bersama fasilitas jaringan secara terbuka dan dapat diakses fasilitas jaringan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. oleh semua pihak.(4) Tarif pemakaian bersama fasilitas jaringan dihitung Ayat (4) dihapus. berdasarkan biaya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian bersama fasilitas jaringan diatur dengan Peraturan bersama fasilitas jaringan dibahas dan disepakati 22
  23. 23. Pemerintah. bersama oleh Penyelenggara dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. BAB VIII BAB VIII KETENTUAN SOSIAL KETENTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Bagian Kesatu Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen Pasal 33 Pasal 33 > menjadi Pasal 32(1) Setiap Pengguna mempunyai hak yang sama untuk (1) Setiap Pengguna mempunyai hak yang sama untuk menggunakan layanan Telematika dengan menggunakan layanan TIK dengan memperhatikan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- ketentuan peraturan perUndang-undangan. undangan.(2) Penyelenggara telematika dalam memberikan (2) Penyelenggara TIK dalam memberikan layanannya layanannya wajib menjamin: wajib menjamin: a. perlakuan yang sama bagi semua Pengguna; a. perlakuan yang sama bagi semua Pengguna; b. pemenuhan standar kualitas layanan serta b. pemenuhan standar kualitas layanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana; dan standar penyediaan sarana dan prasarana; dan c. kebebasan Pengguna memilih Penyelenggara c. kebebasan Pengguna memilih Penyelenggara Telematika lain untuk pemenuhan kebutuhan TIK lain untuk pemenuhan kebutuhan layanan layanan telematika. TIK.(3) Pengguna berhak mendapatkan layanan Telematika (3) Pengguna berhak mendapatkan layanan TIK sesuai sesuai dengan informasi mengenai kualitas dan dengan informasi mengenai kualitas dan harga harga yang ditawarkan oleh Penyelenggara yang ditawarkan oleh Penyelenggara TIK. Telematika.(4) Setiap Penyelenggara Telematika dalam (4) Setiap Penyelenggara TIK dalam memberikan memberikan layanan wajib memberikan informasi layanan wajib memberikan informasi yang lengkap yang lengkap dan transparan mengenai layanan dan transparan mengenai layanan yang diberikan. yang diberikan.(5) Ketentuan berlangganan antara Penyelenggara (5) Ketentuan berlangganan antara Penyelenggara TIK Telematika dan Pengguna harus jelas dan dan Pengguna harus jelas dan transparan. transparan.(6) Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada (6) Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada Penyelenggara atas layanan Telematika. Penyelenggara atas layanan TIK.(7) Penyelenggara Telematika wajib menyelesaikan (7) Penyelenggara TIK wajib menyelesaikan keluhan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai sesuai standar pelayanan penyelesaian keluhan. standar pelayanan penyelesaian keluhan.(8) Ketentuan mengenai standar pelayanan (8) Ketentuan mengenai standar pelayanan 23
  24. 24. penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 34 Pasal 34 > menjadi Pasal 33(1) Penyelenggara Telematika wajib (1) Penyelenggara TIK wajib mencatat/merekam secara mencatat/merekam secara rinci pemakaian layanan rinci pemakaian layanan TIK yang digunakan oleh Telematika yang digunakan oleh Pengguna. Pengguna.(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan catatan/rekaman pemakaian layanan Telematika catatan/rekaman pemakaian layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai permintaan Pengguna. permintaan Pengguna.(3) Menteri melakukan pengecekan keakuratan (3) Menteri melakukan pengecekan keakuratan pencatatan/perekaman pemakaian layanan pencatatan/perekaman pemakaian layanan TIK. Telematika.(4) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman (4) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian layanan Telematika sebagaimana pemakaian layanan TIK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. (5) Kewajiban mencatat/merekam pemakaian layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya layanan. Pasal 35 Pasal 35 > menjadi Pasal 34(1) Pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan (1) Pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penyelenggara tuntutan ganti rugi kepada Penyelenggara TIK atas Telematika atas kesalahan dan/atau kelalaian kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggaraan TIK Penyelenggaraan Telematika yang menimbulkan yang menimbulkan kerugian sesuai ketentuan kerugian sesuai ketentuan peraturan perUndang- peraturan perUndang-undangan. undangan.(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan ganti (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan ganti rugi rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Penyelenggara Telematika dapat membuktikan Penyelenggara TIK dapat membuktikan bahwa bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan kesalahan dan/atau kelalaiannya. dan/atau kelalaiannya. 24
  25. 25. (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian langsung yang diderita oleh pelanggan/pengguna TIK atas kesalahan atau kelalaian penyelenggara TIK.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Bagian Kedua Layanan yang Diutamakan Layanan yang Diutamakan Pasal 36 Pasal 36 > menjadi Pasal 35(1) Setiap penyelenggara Telematika wajib memberikan (1) Setiap penyelenggara TIK wajib memberikan layanan yang diutamakan untuk pengiriman, layanan yang diutamakan untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi yang penyaluran, dan penyampaian informasi yang memuat: memuat: a. pertahanan dan keamanan nasional; a. pertahanan dan keamanan nasional; b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; c. bencana alam; c. bencana alam; d. marabahaya; dan/atau d. marabahaya; dan/atau e. wabah penyakit. e. wabah penyakit.(2) Untuk menunjang layanan yang diutamakan (2) Untuk menunjang layanan yang diutamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telematika wajib untuk membangun Penyelenggara TIK wajib untuk membangun dan/atau memperbaiki fasilitas Telematika. dan/atau memperbaiki fasilitas TIK. Bagian Ketiga Bagian Ketiga Layanan yang Dilarang Layanan yang Dilarang Pasal 37 Pasal 37 > menjadi Pasal 36Penyelenggara Telematika dilarang menyediakan Penyelenggara TIK dilarang menyediakan dan/ataudan/atau menyalurkan layanan yang bertentangan menyalurkan layanan yang bertentangan dengandengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan/ataudan/atau ketertiban umum. ketertiban umum. Bagian Keempat Bagian Keempat Kewajiban Pelayanan Universal Kewajiban Pelayanan Universal 25
  26. 26. Pasal 38 Pasal 38 > menjadi Pasal 37(1) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (1) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal menjadi tanggung jawab Pemerintah. menjadi tanggung jawab Pemerintah.(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan dana (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan dana kontribusi dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan kontribusi dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal yang besarannya diambil dari persentase Universal yang besarannya diambil dari persentase pendapatan sesuai ketentuan peraturan pendapatan sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan. perUndang-undangan.(3) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal (3) Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Universal dilakukan secara terbuka dan transparan. ditetapkan oleh Pemerintah melalui pelelangan yang diikuti oleh Penyelenggara TIK, atau pihak lainnya di luar Penyelenggara TIK(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, besaran Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, besaran kontribusi dari Penyelenggara Telematika, kontribusi dari Penyelenggara TIK, pengelolaan pengelolaan dana kontribusi serta skema dana kontribusi serta skema pelaksanaan pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. (5) Kewajiban memberikan dana kontribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku bagi penyelenggaraan dengan ijin bebas dan penyelenggara TIK dengan besaran pendapatan tertentu. (6) Dana kontribusi penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal merupakan dana titipan dari penyelenggara TIK kepada pemerintah dan digunakan untuk pembangunan sektor TIK. (7) Seleksi Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Universal dilakukan secara terbuka dan transparan. BAB IX BAB IX BADAN REGULASI BADAN REGULASI Pasal 39 Pasal 39 > menjadi Pasal 38(1) Menteri dapat melimpahkan fungsi pengaturan, (1) Fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pengawasan, dan pengendalian kepada Badan dilimpahkan kepada Badan Regulasi. 26
  27. 27. Regulasi guna menumbuhkembangkan industri Telematika.(2) Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keterbukaan, (1) didasarkan pada prinsip independensi, transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi dalam keterbukaan, transparansi, keadilan, dan non- melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan diskriminasi dalam melaksanakan fungsi pengendalian terhadap Penyelenggaraan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian Telematika. terhadap Penyelenggaraan TIK.(3) Badan Regulasi terdiri atas komite regulasi dan (3) Badan Regulasi sebagaimana mana dimaksud pada Pemerintah. ayat 1 terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.(4) Badan Regulasi dipimpin oleh seorang Ketua (4) Badan Regulasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah dan seorang Wakil Ketua merangkap Pemerintah dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur masyarakat. anggota yang berasal dari unsur masyarakat.(5) Ketua dan Wakil Ketua Badan Regulasi (5) Ketua dan Wakil Ketua Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam rapat pleno komite regulasi dan ditetapkan oleh rapat pleno komite regulasi dan ditetapkan oleh Menteri. Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Regulasi (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Regulasi diatur dengan Peraturan Menteri. diatur dengan Peraturan Menteri. BAB X BAB X KEPENTINGAN NASIONAL KEPENTINGAN NASIONAL Bagian Kesatu Bagian Kesatu Pengamanan Pengamanan Pasal 40 Pasal 40 > menjadi Pasal 39(1) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (1) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional perlu dilindungi dalam kegiatan Penyelenggaraan perlu dilindungi dalam kegiatan Penyelenggaraan Telematika oleh semua Penyelenggara Telematika. TIK oleh semua Penyelenggara TIK.(2) Penyelenggara Telematika wajib menjaga integritas, (2) Penyelenggara TIK wajib menjaga integritas, ketersediaan dan kerahasiaan dari sumber daya ketersediaan dan kerahasiaan dari sumber daya sistem informasi/konten dari Pengguna yang sistem informasi/konten dari Pengguna yang diproses, diteruskan, didistribusikan atau mengalami diproses, diteruskan, didistribusikan atau mengalami bentuk pengolahan lainnya melalui fasilitas bentuk pengolahan lainnya melalui jaringan dan Penyelenggara Telematika sesuai dengan fasilitas Penyelenggara TIK sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Menteri. persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Menteri. 27

×