• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 

Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola

on

  • 867 views

 

Statistics

Views

Total Views
867
Views on SlideShare
862
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

1 Embed 5

http://seg.mitra.or.id 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola Document Transcript

    • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2013TENTANGPENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLAHUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUTPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tatakelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upayapenurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan inimenginstruksikan:Kepada: 1. Menteri Kehutanan;2. Menteri Dalam Negeri;3. Menteri Lingkungan Hidup;4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan;5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;7. Kepala Badan Informasi Geospasial;8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan KelembagaanREDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untukmelaksanakan tugas khusus di bidang REDD+;9. Para Gubernur;10. Para Bupati/Walikota;Untuk:PERTAMA : Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alamprimer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi,hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas,hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapatdikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimanatercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.KEDUA...
    • - 2 -KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksuddalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasanhutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualiandiberikan kepada:a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dariMenteri Kehutanan;b. Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital,yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,lahan untuk padi dan tebu;c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/ataupenggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izindi bidang usahanya masih berlaku; dand. Restorasi ekosistem.KETIGA : Khusus kepada:1. Menteri Kehutanan:a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baruhutan alam primer dan lahan gambut yang berada dihutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi(hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap,hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkanPeta Indikatif Penundaan Izin Baru.b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelolabagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatanhasil hutan kayu pada hutan alam.c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahankritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelolahutan dan lahan gambut yang baik, antara lainmelalui restorasi ekosistem.d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif PenundaanIzin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulansekali.e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutanalam primer dan lahan gambut pada kawasan hutanyang telah direvisi.2. Menteri...
    • - 3 -2. Menteri Lingkungan HidupMelakukan upaya pengurangan emisi dari hutan danlahan gambut melalui perbaikan tata kelola padakegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahangambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif PenundaanIzin Baru melalui izin lingkungan.3. Menteri Dalam NegeriMelakukan pembinaan dan pengawasan terhadapGubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaanInstruksi Presiden ini.4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hakatas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai padaareal penggunaan lain berdasarkan Peta IndikatifPenundaan Izin Baru.5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional:Melakukan percepatan konsolidasi Peta IndikatifPenundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruangwilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelolapenggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur,Bupati/Walikota dan Ketua Satuan Tugas PersiapanPembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembagayang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus dibidang REDD+.6. Kepala Badan Informasi Geospasial:Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahangambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru padakawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6(enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan MenteriKehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional danKetua Satuan Tugas Persiapan PembentukanKelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentukuntuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.7. Para Gubernur...
    • - 4 -7. Para Gubernur:Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izinlokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut sertaareal penggunaan lain berdasarkan Peta IndikatifPenundaan Izin Baru.8. Para Bupati/Walikota:Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izinlokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut sertaareal penggunaan lain berdasarkan Peta IndikatifPenundaan Izin Baru.KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaanlain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimanadimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan olehMenteri Kehutanan.KELIMA : Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi,pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam DiktumKETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejakInstruksi Presiden ini dikeluarkan.KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh MenteriKehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atausewaktu-waktu bila diperlukan.KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan dan/atau Ketua Satuan TugasPersiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau KetuaLembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus dibidang REDD+ melakukan pemantauan pelaksanaanInstruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepadaPresiden.KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.Instruksi…
    • - 5 -Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 13 Mei 2013PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIDeputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,ttd.Siswanto Roesyidi